Menghitung Manfaat dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan - bloghrd.com

BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu komponen penting dalam administrasi HR dan payroll perusahaan. Melalui program ini, pekerja mendapatkan perlindungan sosial atas risiko kerja, hari tua, kematian, pensiun, hingga kehilangan pekerjaan. Bagi perusahaan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya fasilitas tambahan, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena iuran BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan persentase upah, HR dan payroll perlu memahami komponen upah yang menjadi dasar perhitungan, porsi iuran yang ditanggung perusahaan, porsi yang dipotong dari gaji karyawan, serta manfaat yang diterima peserta. Jika salah menghitung, perusahaan bisa mengalami selisih payroll, keterlambatan pembayaran, denda, atau komplain dari karyawan.

Artikel ini akan membahas manfaat BPJS Ketenagakerjaan, kewajiban perusahaan, jenis program, rumus iuran, contoh perhitungan, serta tips agar proses pengelolaan BPJS lebih akurat. Untuk memahami hubungan BPJS dengan payroll, Anda juga bisa membaca panduan software aplikasi payroll sesuai sistem penggajian Indonesia.

Apa Itu BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara jaminan sosial yang memberikan perlindungan kepada pekerja atas berbagai risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi selama bekerja maupun setelah tidak lagi bekerja.

Sebelum dikenal sebagai BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia dikenal dengan nama Jamsostek. Perubahan ini membuat sistem perlindungan pekerja menjadi lebih terstruktur, mencakup kepesertaan, pembayaran iuran, pencatatan manfaat, hingga klaim yang lebih terintegrasi.

Siapa yang wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan?

Untuk perusahaan, kelompok yang paling relevan adalah peserta Penerima Upah atau PU. Peserta Penerima Upah adalah pekerja yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dari pemberi kerja.

Contohnya:

• Karyawan tetap.
• Karyawan kontrak.
• Pekerja dengan perjanjian kerja tertentu.
• Karyawan perusahaan swasta.
• Pekerja pada badan usaha atau pemberi kerja formal.

Jika perusahaan juga menggunakan pekerja harian, HR perlu memastikan status dan perlakuan administrasinya tepat. Anda bisa membaca artikel seluk beluk pekerja harian dari manfaat hingga perhitungan pajaknya sebagai referensi tambahan.

Kewajiban Perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai tahapan kepesertaan dan ketentuan yang berlaku. Kewajiban ini meliputi pendaftaran karyawan, pelaporan data upah, pembayaran iuran bulanan, serta pembaruan data apabila ada perubahan gaji, status karyawan, mutasi, atau karyawan keluar.

1. Mendaftarkan seluruh karyawan yang memenuhi syarat

Perusahaan perlu memastikan setiap karyawan yang memenuhi kategori peserta sudah terdaftar. Jangan hanya mendaftarkan sebagian karyawan, karena hal ini dapat menimbulkan risiko kepatuhan dan ketidakadilan perlindungan.

2. Melaporkan upah dengan benar

Dasar perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan umumnya menggunakan upah sebulan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Karena itu, struktur gaji harus rapi dan jelas.

Untuk memahami komponen upah yang masuk dalam penghitungan payroll, baca juga artikel menghitung gaji pegawai secara praktis dan akurat.

3. Membayar iuran tepat waktu

Iuran BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayarkan setiap bulan. Jika terlambat, perusahaan berisiko terkena denda dan administrasi kepesertaan dapat terganggu.

4. Memperbarui data karyawan

Jika ada perubahan gaji, perubahan status karyawan, karyawan baru, resign, pensiun, atau PHK, data BPJS perlu diperbarui. Jika tidak, perhitungan iuran dan manfaat bisa tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Pengelolaan data seperti ini akan lebih mudah jika perusahaan memakai sistem HRIS. Sebagai referensi, baca daftar aplikasi HRD dan HRIS di Indonesia.

Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Penerima Upah

Naskah lama biasanya menyebut empat program utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, JHT, dan JP. Saat ini, pembahasan yang lebih lengkap untuk pekerja Penerima Upah juga perlu memasukkan JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Program utama BPJS Ketenagakerjaan

• Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK.
• Jaminan Kematian atau JKM.
• Jaminan Hari Tua atau JHT.
• Jaminan Pensiun atau JP.
• Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.

Setiap program memiliki manfaat dan rumus iuran yang berbeda. Karena itu, HR perlu memahami mana iuran yang ditanggung penuh oleh perusahaan, mana yang dibagi antara perusahaan dan karyawan, serta mana yang tidak menjadi potongan langsung karyawan.

Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah program yang memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Risiko ini mencakup kejadian yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Manfaat JKK

Manfaat JKK dapat berupa pelayanan kesehatan, santunan uang, dan program kembali bekerja. Pelayanan kesehatan diberikan sesuai kebutuhan medis, sehingga peserta bisa mendapatkan penanganan atas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Contoh manfaat JKK

• Perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis.
• Penggantian biaya transportasi sesuai ketentuan.
• Santunan sementara tidak mampu bekerja.
• Santunan cacat akibat kecelakaan kerja.
• Santunan kematian akibat kecelakaan kerja.
• Program kembali bekerja atau return to work.
• Beasiswa untuk anak peserta sesuai syarat yang berlaku.

Iuran JKK

Iuran JKK sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Besarannya berbeda berdasarkan tingkat risiko lingkungan kerja. Semakin tinggi risiko pekerjaan, semakin besar persentase iurannya.

Karena iuran JKK dipengaruhi oleh tingkat risiko pekerjaan, HR perlu memastikan klasifikasi risiko perusahaan sudah sesuai. Jika perusahaan memiliki banyak jabatan dengan risiko berbeda, koordinasi antara HR, legal, finance, dan operasional menjadi penting.

Jaminan Kematian atau JKM

Jaminan Kematian adalah program yang memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris peserta ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Manfaat JKM

Manfaat JKM untuk peserta Penerima Upah mencakup santunan kematian, santunan berkala yang dibayarkan sekaligus, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan untuk paling banyak dua orang anak peserta sesuai syarat yang berlaku.

Komponen manfaat JKM

• Santunan kematian.
• Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus.
• Biaya pemakaman.
• Beasiswa pendidikan anak sesuai ketentuan.

Iuran JKM

Iuran JKM ditanggung penuh oleh perusahaan. Besarannya adalah 0,30% dari upah peserta.

Contoh perhitungan JKM

Jika upah karyawan adalah Rp6.000.000 per bulan, maka iuran JKM yang dibayar perusahaan adalah:

0,30% x Rp6.000.000 = Rp18.000

Jaminan Hari Tua atau JHT

Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan yang bertujuan agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri dan tidak aktif bekerja, atau terkena PHK sesuai ketentuan.

Manfaat JHT

Manfaat JHT berupa uang tunai sebesar akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya. Dalam kondisi tertentu, peserta juga dapat mengambil sebagian manfaat JHT, misalnya maksimal 10% untuk persiapan pensiun atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah, jika memenuhi masa kepesertaan yang disyaratkan.

Iuran JHT

Iuran JHT dibagi antara karyawan dan perusahaan:

• Karyawan menanggung 2% dari upah sebulan.
• Perusahaan menanggung 3,7% dari upah sebulan.
• Total iuran JHT adalah 5,7% dari upah sebulan.

Contoh perhitungan JHT

Jika upah karyawan adalah Rp6.000.000 per bulan, maka:

Karena porsi 2% dipotong dari gaji karyawan, nilai ini sebaiknya tampil jelas dalam slip gaji. Untuk referensi terkait slip gaji digital, baca artikel aplikasi slip gaji online untuk UKM dan manfaat slip gaji elektronik bagi perusahaan.

Jaminan Pensiun atau JP

Jaminan Pensiun adalah program perlindungan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak ketika peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Manfaat JP

Manfaat JP dapat diberikan dalam bentuk uang tunai bulanan atau sekaligus sesuai syarat. Manfaat bulanan dapat berupa pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua.

Jenis manfaat JP

• Pensiun hari tua untuk peserta yang memasuki usia pensiun dan memenuhi masa iur.
• Pensiun cacat untuk peserta yang mengalami cacat total tetap.
• Pensiun janda atau duda untuk ahli waris peserta.
• Pensiun anak untuk anak ahli waris peserta sampai usia atau kondisi tertentu.
• Pensiun orang tua untuk salah satu orang tua ahli waris peserta yang tidak memiliki suami, istri, atau anak.

Iuran JP

Iuran JP dibagi antara karyawan dan perusahaan:

• Karyawan menanggung 1% dari upah sebulan.
• Perusahaan menanggung 2% dari upah sebulan.
• Total iuran JP adalah 3% dari upah sebulan.

Namun, program JP memiliki batas maksimal upah untuk perhitungan iuran. Untuk tahun 2026, batas maksimal upah JP yang digunakan dalam perhitungan adalah Rp10.547.000 per bulan. Jika gaji karyawan lebih tinggi dari batas tersebut, perhitungan iuran JP tetap menggunakan batas maksimal upah itu.

Contoh perhitungan JP untuk gaji Rp6.000.000

Contoh perhitungan JP untuk gaji di atas batas upah

Misalnya upah karyawan Rp15.000.000 per bulan. Karena batas upah JP tahun 2026 adalah Rp10.547.000, maka dasar perhitungan JP menggunakan Rp10.547.000.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP

Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah program yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dengan tujuan membantu pekerja mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat kehilangan pekerjaan dan membantu kembali ke pasar kerja.

Manfaat JKP

Manfaat JKP mencakup uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan selama paling lama 6 bulan setelah peserta yang mengalami PHK diverifikasi dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

Manfaat JKP yang perlu diketahui HR

• Uang tunai sebesar 60% dari upah, paling lama 6 bulan.
• Upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5.000.000.
• Akses informasi kerja.
• Bimbingan jabatan atau konseling karier.
• Pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Iuran JKP

Berbeda dari JHT dan JP, iuran JKP tidak menjadi potongan langsung dari gaji karyawan. Iuran JKP sebesar 0,46% dari upah sebulan bersumber dari Pemerintah Pusat dan rekomposisi iuran program BPJS Ketenagakerjaan lainnya.

Komponen iuran JKP

• 0,22% dari upah sebulan ditanggung Pemerintah Pusat.
• 0,14% dari upah sebulan bersumber dari rekomposisi iuran JKK.
• 0,10% dari upah sebulan bersumber dari rekomposisi iuran JKM.

Walaupun tidak menjadi potongan langsung karyawan, HR tetap perlu memahami JKP karena program ini berkaitan dengan proses PHK, data kepesertaan, dan hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir. Jika perusahaan ingin memahami administrasi payroll dan penggajian lebih luas, baca juga artikel bank di Indonesia yang menawarkan sistem payroll.

Ringkasan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah

Berikut ringkasan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta Penerima Upah yang perlu dipahami HR.

Contoh Lengkap Menghitung Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh perhitungan untuk seorang karyawan dengan upah sebulan Rp6.000.000. Dalam contoh ini, diasumsikan tingkat risiko JKK adalah sangat rendah, yaitu 0,24%.

Data karyawan

• Upah sebulan: Rp6.000.000
• JKK: 0,24%
• JKM: 0,30%
• JHT: 5,70%
• JP: 3%

Perhitungan iuran

Dari contoh tersebut, potongan yang mengurangi gaji karyawan adalah Rp180.000, yaitu JHT 2% dan JP 1%. Sementara itu, beban perusahaan adalah Rp374.400, yaitu JKK, JKM, JHT porsi perusahaan, dan JP porsi perusahaan.

Contoh Dampak BPJS Ketenagakerjaan pada Payroll

Misalnya seorang karyawan memiliki gaji bruto Rp6.000.000. Potongan BPJS Ketenagakerjaan dari sisi karyawan adalah:

• JHT porsi karyawan: Rp120.000
• JP porsi karyawan: Rp60.000
• Total potongan BPJS Ketenagakerjaan: Rp180.000

Jika belum memperhitungkan PPh 21 dan potongan lain, maka gaji setelah potongan BPJS Ketenagakerjaan adalah:

Rp6.000.000 – Rp180.000 = Rp5.820.000

Dalam praktik payroll, HR tetap perlu memasukkan PPh 21, BPJS Kesehatan, potongan pinjaman, keterlambatan, unpaid leave, atau komponen lain jika ada. Untuk memahami pengaruh pajak terhadap gaji, baca artikel memahami tugas HR terkait pajak penghasilan karyawan.

Perbedaan JHT dan JP yang Sering Membingungkan

JHT dan JP sering dianggap sama karena sama-sama berkaitan dengan masa tua. Padahal, keduanya memiliki konsep manfaat yang berbeda.

JHT bersifat akumulatif

JHT diberikan dalam bentuk uang tunai berdasarkan akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Manfaatnya dapat diambil sekaligus atau sebagian sesuai ketentuan, misalnya saat peserta mencapai usia tertentu, berhenti bekerja, PHK, cacat total tetap, meninggal dunia, atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

JP bersifat perlindungan penghasilan berkala

JP bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilan karena pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaatnya dapat diberikan sebagai uang bulanan sesuai syarat yang berlaku.

Ringkasan perbedaan JHT dan JP

Data yang Dibutuhkan HR untuk Menghitung BPJS Ketenagakerjaan

Sebelum menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan, HR perlu menyiapkan data yang lengkap dan valid.

1. Data identitas karyawan

Data identitas diperlukan untuk pendaftaran dan administrasi kepesertaan. Pastikan nama, NIK, tanggal lahir, alamat, dan data personal lain sesuai dokumen resmi.

2. Data upah

Dasar perhitungan iuran biasanya menggunakan gaji pokok dan tunjangan tetap. HR perlu membedakan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap agar tidak salah menentukan dasar upah.

Jika perusahaan ingin memahami prinsip dasar upah, baca artikel memahami prinsip dasar upah menurut Peraturan Pemerintah.

3. Data status karyawan

Karyawan baru, karyawan resign, karyawan kontrak, karyawan tetap, dan pekerja harian dapat memiliki perlakuan administrasi yang berbeda. Pastikan data status kerja selalu diperbarui.

4. Klasifikasi risiko JKK

Untuk menghitung JKK, perusahaan perlu mengetahui tingkat risiko pekerjaan. Klasifikasi ini harus sesuai dengan karakter kegiatan usaha dan jenis pekerjaan.

5. Data perubahan payroll

Perubahan gaji, tunjangan tetap, mutasi, promosi, perubahan jam kerja, atau perubahan status hubungan kerja dapat memengaruhi iuran. Karena itu, data payroll dan data BPJS perlu sinkron.

Kapan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Harus Dibayar?

Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan setiap bulan. Perusahaan perlu memastikan pembayaran dilakukan sebelum batas waktu agar tidak terkena denda dan agar status kepesertaan karyawan tetap aktif.

Jika pembayaran terlambat, perusahaan dapat dikenakan denda sesuai ketentuan. Selain denda, keterlambatan juga dapat mengganggu administrasi klaim jika terjadi risiko pada karyawan.

Tips agar pembayaran tidak terlambat

• Tentukan cut-off payroll yang jelas.
• Sinkronkan data gaji dengan data BPJS setiap bulan.
• Perbarui data karyawan baru dan resign sebelum tagihan dibuat.
• Gunakan sistem payroll yang dapat menghitung potongan BPJS otomatis.
• Lakukan pengecekan sebelum pembayaran iuran.
• Simpan bukti pembayaran dan arsip tagihan.

Jika perusahaan masih menghitung manual, risiko salah input cukup besar. Untuk membantu pekerjaan dasar HR, Anda dapat membaca rumus Excel lengkap untuk mempermudah kerja HRD, tetapi sistem payroll tetap lebih aman untuk data yang kompleks.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Menghitung BPJS Ketenagakerjaan

Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan.

1. Salah menentukan dasar upah

Kesalahan paling umum adalah memasukkan komponen yang tidak tepat sebagai dasar perhitungan iuran, atau sebaliknya tidak memasukkan tunjangan tetap yang seharusnya ikut dihitung.

2. Tidak memperbarui perubahan gaji

Jika gaji karyawan naik tetapi data BPJS tidak diperbarui, iuran yang dilaporkan bisa lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Hal ini dapat memengaruhi manfaat yang diterima peserta.

3. Tidak memperhatikan batas upah JP

Untuk karyawan dengan gaji di atas batas upah JP, HR harus menggunakan batas maksimal upah yang berlaku dalam perhitungan JP. Jika tetap memakai gaji aktual, hasilnya bisa lebih besar dari ketentuan.

4. Salah klasifikasi risiko JKK

JKK dihitung berdasarkan tingkat risiko. Jika perusahaan salah memilih kategori risiko, iuran yang dibayarkan dapat tidak sesuai.

5. Data karyawan resign belum dinonaktifkan

Jika karyawan sudah resign tetapi datanya belum diperbarui, perusahaan bisa tetap menanggung iuran yang seharusnya tidak lagi dibayarkan.

6. Tidak menampilkan potongan di slip gaji

Porsi JHT dan JP yang ditanggung karyawan sebaiknya tampil jelas pada slip gaji. Transparansi ini membantu mengurangi pertanyaan dan komplain karyawan.

7. Tidak menghubungkan absensi, payroll, dan BPJS

Jika data payroll tersebar di banyak file, proses perhitungan BPJS menjadi rawan salah. Sistem absensi dan payroll yang terintegrasi dapat membantu mengurangi risiko tersebut. Untuk konteks absensi, baca juga pentingnya aplikasi absensi terintegrasi.

Checklist HR Sebelum Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Agar proses bulanan lebih rapi, HR dapat menggunakan checklist berikut.

Checklist data karyawan

• Apakah seluruh karyawan aktif sudah terdaftar?
• Apakah karyawan baru sudah ditambahkan?
• Apakah karyawan resign sudah diperbarui statusnya?
• Apakah NIK, nama, dan data personal sudah benar?
• Apakah status hubungan kerja sudah sesuai?

Checklist data upah

• Apakah gaji pokok sudah terbaru?
• Apakah tunjangan tetap sudah masuk dasar perhitungan?
• Apakah tunjangan tidak tetap tidak tercampur sebagai dasar upah jika tidak seharusnya?
• Apakah perubahan gaji bulan berjalan sudah disetujui?
• Apakah batas upah JP sudah diterapkan?

Checklist perhitungan iuran

• Apakah JKK sudah memakai kategori risiko yang benar?
• Apakah JKM dihitung 0,30% dari upah?
• Apakah JHT karyawan 2% dan perusahaan 3,7%?
• Apakah JP karyawan 1% dan perusahaan 2%?
• Apakah potongan karyawan sudah tampil di slip gaji?
• Apakah beban perusahaan sudah dicatat oleh finance?

Checklist pembayaran

• Apakah tagihan sudah sesuai dengan rekap payroll?
• Apakah pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo?
• Apakah bukti pembayaran sudah disimpan?
• Apakah ada selisih antara tagihan BPJS dan payroll?
• Apakah laporan iuran sudah direkonsiliasi?

Hubungan BPJS Ketenagakerjaan dengan PPh 21

BPJS Ketenagakerjaan juga berkaitan dengan perhitungan PPh 21. Beberapa komponen iuran dapat memengaruhi penghasilan bruto, pengurang, atau perlakuan pajak karyawan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Karena itu, HR dan tax team perlu memastikan data payroll, BPJS, dan pajak saling sinkron. Jika tidak, potongan pajak pada slip gaji bisa berbeda dengan perhitungan yang seharusnya.

Untuk memahami konteks pajak karyawan, Anda dapat membaca artikel cara menghitung PPh 21 karyawan tidak memiliki NPWP.

Peran SIPP Online dalam Administrasi BPJS Ketenagakerjaan

Dalam administrasi BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan biasanya menggunakan SIPP Online untuk mengelola data peserta dan iuran. Sistem ini membantu HR dalam menambahkan karyawan, memperbarui data, menonaktifkan peserta, dan mengelola informasi kepesertaan.

Namun, SIPP tetap perlu didukung data payroll yang akurat. Jika data payroll salah, data yang masuk ke SIPP juga bisa salah. Untuk memahami alur SIPP, baca panduan SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat Software Payroll untuk Menghitung BPJS Ketenagakerjaan

Jika jumlah karyawan masih sedikit, HR mungkin masih bisa menghitung BPJS secara manual. Namun, jika perusahaan memiliki banyak karyawan, sistem shift, banyak cabang, perubahan gaji rutin, atau banyak karyawan keluar-masuk, perhitungan manual akan semakin berisiko.

Manfaat software payroll

• Menghitung porsi BPJS karyawan dan perusahaan secara otomatis.
• Membedakan komponen upah tetap dan tidak tetap.
• Menghubungkan data absensi, payroll, pajak, dan slip gaji.
• Mengurangi risiko salah input dan salah rumus.
• Membantu HR membuat laporan biaya tenaga kerja.
• Memudahkan rekonsiliasi payroll dengan finance.
• Mengarsipkan data gaji dan potongan secara lebih rapi.

Jika perusahaan juga memiliki karyawan dengan sistem shift, sistem payroll akan semakin membantu karena data jadwal, lembur, dan tunjangan bisa berubah setiap bulan. Untuk pembahasan terkait shift, baca artikel cara efektif HR dalam mengelola shift karyawan dan aturan sistem kerja sif.

FAQ Seputar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Apakah semua iuran BPJS Ketenagakerjaan dipotong dari gaji karyawan?

Tidak. Hanya sebagian program yang memiliki porsi karyawan, yaitu JHT sebesar 2% dan JP sebesar 1%. JKK dan JKM ditanggung perusahaan. JKP bersumber dari Pemerintah Pusat dan rekomposisi iuran program lain, sehingga bukan potongan langsung dari gaji karyawan.

Apa dasar perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan?

Dasar perhitungan umumnya adalah upah sebulan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Karena itu, struktur gaji perlu dibuat jelas agar perhitungan iuran tidak keliru.

Berapa iuran JHT?

Total iuran JHT adalah 5,7% dari upah sebulan. Porsinya 2% ditanggung karyawan dan 3,7% ditanggung perusahaan.

Berapa iuran JP?

Total iuran JP adalah 3% dari upah sebulan. Porsinya 1% ditanggung karyawan dan 2% ditanggung perusahaan. Perhitungan JP menggunakan batas maksimal upah yang berlaku.

Apakah JKK sama untuk semua perusahaan?

Tidak. Iuran JKK berbeda berdasarkan tingkat risiko pekerjaan, mulai dari 0,24% sampai 1,74% dari upah sebulan.

Apakah JKP dipotong dari gaji karyawan?

Tidak. Iuran JKP bukan potongan langsung dari gaji karyawan. Iuran JKP bersumber dari Pemerintah Pusat dan rekomposisi iuran JKK serta JKM.

Apa risiko jika perusahaan terlambat membayar iuran?

Perusahaan dapat dikenakan denda dan administrasi kepesertaan bisa terganggu. Selain itu, keterlambatan dapat menyulitkan proses klaim jika terjadi risiko pada karyawan.

Kesimpulan

Menghitung manfaat dan iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah bagian penting dari pekerjaan HR dan payroll. Perusahaan wajib mendaftarkan karyawan yang memenuhi syarat, melaporkan upah dengan benar, membayar iuran tepat waktu, dan memperbarui data karyawan secara berkala.

Untuk Penerima Upah, program BPJS Ketenagakerjaan mencakup JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Setiap program memiliki manfaat dan ketentuan iuran yang berbeda. JKK dan JKM ditanggung perusahaan, JHT dan JP dibagi antara perusahaan dan karyawan, sedangkan JKP bersumber dari Pemerintah Pusat dan rekomposisi iuran program lain.

Agar perhitungan akurat, HR perlu memahami struktur upah, porsi iuran, batas upah JP, klasifikasi risiko JKK, serta dampaknya pada payroll dan slip gaji. Jika proses dilakukan secara manual, risiko salah hitung akan semakin besar ketika jumlah karyawan bertambah. Karena itu, penggunaan sistem payroll dan HRIS yang terintegrasi dapat membantu perusahaan mengelola BPJS Ketenagakerjaan secara lebih praktis, rapi, dan sesuai ketentuan.

Referensi External

• BPJS Ketenagakerjaan – Informasi Kepesertaan Penerima Upah
• BPJS Ketenagakerjaan – Besaran Iuran JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP
• BPJS Ketenagakerjaan – Manfaat Program JKM
• BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
• BPJS Ketenagakerjaan – Iuran Program JKP
• BPJS Ketenagakerjaan – Prosedur Klaim Jaminan Pensiun
• JDIH BPK – Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
• JDIH BPK – PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM
• JDIH BPK – PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun