Bagaimana Aturan Tarif Pajak dan PPN Pengelolaan Parkir?

Pajak parkir dan PPN pengelolaan parkir sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki objek, pemungut, dasar hukum, dan mekanisme perhitungan yang berbeda. Kekeliruan memahami perbedaan ini dapat membuat pengusaha parkir, pemilik gedung, pengelola mal, operator parkir, atau tim finance salah menentukan apakah transaksi parkir dikenai pajak daerah, PPN, atau keduanya dalam konteks transaksi yang berbeda.

Dalam aturan lama, masyarakat lebih mengenal istilah pajak parkir. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD, layanan parkir masuk dalam kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT atas Jasa Parkir. Karena itu, artikel lama yang masih menyebut pajak parkir dengan tarif maksimum 30% perlu diperbarui agar sesuai dengan ketentuan terbaru.

Artikel ini membahas pengertian pajak parkir atau PBJT jasa parkir, objek dan subjeknya, tarif terbaru, perbedaan jasa penyediaan tempat parkir dan jasa pengelolaan tempat parkir, kapan parkir tidak dikenai PPN, kapan pengelolaan parkir dikenai PPN, serta contoh perhitungan yang mudah dipahami.

Apa Itu Pajak Parkir?

Pajak parkir adalah istilah lama yang digunakan untuk menyebut pajak daerah atas penyelenggaraan tempat parkir. Dalam rezim terbaru, istilah yang lebih tepat adalah PBJT atas Jasa Parkir. PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Jasa parkir termasuk salah satu objek PBJT bersama makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, serta jasa kesenian dan hiburan. Dengan kata lain, pajak atas jasa parkir bukan lagi dipahami sebagai pajak parkir yang berdiri sendiri seperti dalam UU PDRD lama, melainkan bagian dari kelompok PBJT.

Secara sederhana, PBJT jasa parkir dikenakan atas layanan parkir yang dikonsumsi pengguna kendaraan. Misalnya, pengunjung mal membayar parkir mobil, tamu hotel membayar parkir kendaraan, atau pengguna layanan valet membayar jasa memarkirkan kendaraan.

Karena berada dalam ranah pajak daerah, pengaturan teknis PBJT jasa parkir dapat berbeda antar daerah sepanjang tetap mengikuti batas dan pedoman dalam peraturan perundang-undangan. Untuk memahami perbedaan pajak pusat dan pajak daerah dalam konteks PPN, baca juga artikel Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan dasar hukum PPN.

Apa Itu PBJT atas Jasa Parkir?

PBJT atas jasa parkir adalah pajak daerah yang dikenakan atas konsumsi jasa parkir. Objeknya adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan, termasuk parkir valet.

Dalam praktik bisnis, PBJT jasa parkir biasanya muncul pada tempat parkir berbayar yang disediakan untuk umum, seperti:

• parkir pusat perbelanjaan;
• parkir gedung perkantoran;
• parkir hotel;
• parkir rumah sakit;
• parkir tempat hiburan;
• parkir kawasan wisata;
• parkir stasiun, terminal, atau area transportasi tertentu;
• parkir lahan komersial;
• layanan valet parking.

Namun, tidak semua tempat parkir otomatis menjadi objek PBJT. Ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan, misalnya tempat parkir yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri atau tempat parkir yang diselenggarakan pihak tertentu sesuai ketentuan daerah.

Perbedaan Pajak Parkir Lama dan PBJT Jasa Parkir

Salah satu pembaruan penting dalam artikel ini adalah perubahan istilah dan tarif. Di bawah UU PDRD lama, pajak parkir dikenal sebagai jenis pajak daerah tersendiri dengan tarif paling tinggi 30%. Namun, dalam UU HKPD, jasa parkir masuk ke kelompok PBJT dengan tarif paling tinggi 10%.

Karena itu, jika masih menemukan artikel lama yang menyebut tarif pajak parkir paling tinggi 30%, informasi tersebut perlu dibaca sebagai konteks historis. Untuk kebutuhan saat ini, rujukan yang lebih relevan adalah UU HKPD, PP 35 Tahun 2023, dan peraturan daerah masing-masing.

Objek PBJT atas Jasa Parkir

Objek PBJT atas jasa parkir adalah konsumsi jasa parkir yang disediakan atau diselenggarakan oleh pihak tertentu dengan memungut bayaran. Objek ini mencakup dua kelompok utama.

1. Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir

Ini mencakup penyediaan lahan, gedung, area, atau fasilitas parkir kepada pengguna kendaraan dengan imbalan atau tarif parkir tertentu.

Contohnya:

• parkir mobil di mal;
• parkir motor di gedung perkantoran;
• parkir kendaraan di rumah sakit;
• parkir kendaraan di hotel;
• parkir kendaraan di area wisata;
• parkir di lahan khusus yang dikelola secara komersial.

2. Pelayanan Memarkirkan Kendaraan atau Valet

Valet parking juga termasuk jasa parkir. Dalam layanan ini, pengguna kendaraan membayar jasa agar kendaraannya diparkirkan oleh petugas.

Jika layanan valet dikenakan biaya kepada pengguna, biaya tersebut dapat menjadi objek PBJT jasa parkir sesuai aturan daerah.

Yang Dikecualikan dari PBJT Jasa Parkir

Ada beberapa layanan parkir yang dapat dikecualikan dari objek PBJT jasa parkir. Secara umum, pengecualian dapat meliputi:

• jasa parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
• jasa parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran dan hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
• jasa parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, atau perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
• jasa parkir lain yang dikecualikan dalam peraturan daerah.

Karena pengaturan pajak daerah ditetapkan oleh masing-masing daerah, pelaku usaha perlu mengecek peraturan daerah yang berlaku di lokasi tempat parkir beroperasi.

Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Dalam konteks PBJT jasa parkir, ada perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak. Perbedaan ini penting agar tidak salah memahami siapa yang menanggung pajak dan siapa yang menyetor pajak ke pemerintah daerah.

Subjek Pajak

Subjek pajak adalah konsumen yang menggunakan atau menikmati jasa parkir. Dalam praktiknya, subjek pajak adalah pengguna kendaraan yang membayar tarif parkir.

Contohnya:

• pengunjung mal yang membayar parkir;
• tamu hotel yang menggunakan parkir berbayar;
• pengunjung rumah sakit yang membayar parkir;
• pengguna valet parking;
• pelanggan area parkir komersial.

Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan, menyelenggarakan, atau mengelola pemungutan atas jasa parkir sesuai ketentuan daerah. Pihak inilah yang bertanggung jawab menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PBJT jasa parkir kepada pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, wajib pajak dapat berupa:

• pemilik tempat parkir;
• pengelola gedung;
• operator parkir;
• badan usaha pengelola parkir;
• pihak lain yang berdasarkan kontrak bertanggung jawab atas pemungutan parkir.

Jika perusahaan juga berstatus PKP dan melakukan penyerahan jasa lain yang dikenai PPN, perusahaan tetap perlu memisahkan administrasi pajak daerah dan PPN. Untuk memahami pihak yang wajib memungut PPN, baca artikel subjek PPN dan pemungut PPN.

Tarif PBJT atas Jasa Parkir Terbaru

Dalam UU HKPD, tarif PBJT secara umum ditetapkan paling tinggi 10%. Jasa parkir termasuk kelompok PBJT umum, sehingga tarif yang dapat diterapkan daerah berada dalam batas tersebut.

Namun, tarif detail tetap ditentukan melalui peraturan daerah. Artinya, tarif jasa parkir di satu daerah bisa berbeda dengan daerah lain, asalkan tidak melampaui batas yang ditentukan undang-undang.

Contoh Tarif di DKI Jakarta

Di DKI Jakarta, PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10% berdasarkan ketentuan daerah yang berlaku. Ini berarti jika pengguna parkir membayar biaya parkir, komponen PBJT dapat dihitung dari dasar pengenaan sesuai ketentuan daerah.

Rumus Umum PBJT Jasa Parkir

Rumus sederhananya adalah:

PBJT Jasa Parkir = Tarif PBJT x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak umumnya berupa jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima penyedia jasa parkir dari konsumen.

Contoh Perhitungan PBJT Jasa Parkir

Sebuah tempat parkir mengenakan biaya parkir kepada pengguna sebesar Rp20.000. Jika tarif PBJT jasa parkir di daerah tersebut adalah 10%, maka pajak yang dipungut adalah:

PBJT = 10% x Rp20.000 = Rp2.000

Jika harga parkir belum termasuk pajak, maka total yang dibayar pengguna menjadi Rp22.000. Namun, jika tarif parkir sudah termasuk pajak, operator perlu melakukan perhitungan secara gross-up atau memisahkan nilai jasa dan pajaknya sesuai kebijakan daerah.

Apa Itu PPN Pengelolaan Parkir?

PPN pengelolaan parkir adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas jasa pengelolaan tempat parkir. Jasa ini berbeda dari jasa penyediaan tempat parkir kepada pengguna kendaraan.

Jasa pengelolaan tempat parkir terjadi ketika pemilik tempat parkir menunjuk pihak lain untuk mengelola operasional parkir. Pengelola parkir dapat menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, baik berupa management fee, biaya jasa, komisi, atau bagi hasil.

Contohnya, sebuah mal memiliki lahan parkir, lalu menunjuk perusahaan operator parkir untuk mengelola sistem gate, karcis, petugas, pembayaran, perangkat parkir, dan pelaporan pendapatan parkir. Dalam hubungan antara mal dan operator parkir, jasa yang diberikan operator kepada pemilik mal dapat dikategorikan sebagai jasa pengelolaan tempat parkir.

Untuk memahami konsep PPN secara umum, baca juga artikel cara menghitung PPN, cara menghitung DPP PPN, dan contoh soal PPN.

Perbedaan Jasa Penyediaan Tempat Parkir dan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir

Inilah bagian paling penting dalam memahami pajak parkir dan PPN pengelolaan parkir. Secara sederhana, jasa penyediaan tempat parkir berkaitan dengan layanan kepada pengguna kendaraan, sedangkan jasa pengelolaan tempat parkir berkaitan dengan layanan dari operator parkir kepada pemilik tempat parkir.

Apakah Biaya Parkir Kena PPN?

Secara umum, jasa penyediaan tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah tidak dikenai PPN. Artinya, ketika konsumen membayar parkir kepada penyelenggara tempat parkir, transaksi tersebut lebih tepat dikaitkan dengan PBJT jasa parkir, bukan PPN.

Contohnya, pengunjung pusat perbelanjaan membayar parkir kendaraan. Dalam konteks ini, yang muncul adalah pajak daerah atas jasa parkir, bukan PPN dari pemerintah pusat.

Hal ini sejalan dengan prinsip penyelarasan objek pajak pusat dan pajak daerah. Tujuannya adalah menghindari pengenaan pajak berganda atas objek yang sama, yaitu jasa penyediaan tempat parkir yang sudah menjadi objek pajak daerah.

Untuk memahami jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, baca artikel barang dan jasa yang bukan objek PPN.

Kapan Pengelolaan Parkir Kena PPN?

Jasa pengelolaan tempat parkir dikenai PPN ketika pengusaha pengelola tempat parkir memberikan jasa kepada pemilik tempat parkir dan menerima imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan tersebut dapat berbentuk:

• management fee;
• biaya jasa pengelolaan;
• komisi pengelolaan;
• bagi hasil;
• imbalan lain berdasarkan kontrak kerja sama.

Dalam transaksi ini, yang menjadi objek PPN bukan biaya parkir yang dibayar langsung oleh pengguna kendaraan sebagai konsumen parkir, melainkan imbalan jasa pengelolaan yang dibayarkan oleh pemilik tempat parkir kepada operator atau pengelola parkir.

Contoh Sederhana

PT Gedung Sentosa memiliki lahan parkir di pusat perbelanjaan. Perusahaan tersebut menunjuk PT Parkir Aman untuk mengelola seluruh operasional parkir. PT Parkir Aman menerima management fee sebesar Rp50.000.000 per bulan.

Dalam kasus ini:

• biaya parkir yang dibayar pengunjung kepada tempat parkir menjadi objek PBJT jasa parkir;
• management fee Rp50.000.000 yang ditagihkan PT Parkir Aman kepada PT Gedung Sentosa merupakan jasa pengelolaan parkir yang dikenai PPN.

Tarif PPN atas Jasa Pengelolaan Parkir

Jasa pengelolaan tempat parkir merupakan Jasa Kena Pajak. Karena itu, pengenaan PPN mengikuti tarif PPN yang berlaku pada masa pajak terkait.

Dalam konteks terbaru setelah 2025, tarif PPN secara hukum adalah 12%. Namun, untuk banyak penyerahan BKP/JKP non-mewah, mekanisme DPP nilai lain 11/12 membuat beban efektif PPN tetap setara 11%. Karena jasa pengelolaan parkir bukan barang mewah, pelaku usaha perlu mengecek penerapan DPP nilai lain dalam sistem faktur pajak atau Coretax sesuai ketentuan yang berlaku pada masa transaksi.

Rumus Umum PPN Jasa Pengelolaan Parkir

Rumus umum PPN adalah:

PPN = Tarif PPN x DPP

DPP untuk jasa pengelolaan parkir adalah nilai penggantian, yaitu nilai berupa uang yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengelola parkir kepada pemilik tempat parkir atas jasa pengelolaan.

Contoh Perhitungan dengan Tarif Efektif 11%

PT Parkir Aman menagih management fee kepada pemilik gedung sebesar Rp50.000.000.

Jika beban efektif PPN yang digunakan adalah 11%, maka:

PPN = 11% x Rp50.000.000 = Rp5.500.000

Total tagihan kepada pemilik gedung menjadi:

Rp50.000.000 + Rp5.500.000 = Rp55.500.000

Contoh Perhitungan dengan Tarif 12% dan DPP Nilai Lain 11/12

Jika sistem menggunakan tarif 12% dengan DPP nilai lain 11/12, maka:

DPP Nilai Lain = 11/12 x Rp50.000.000 = Rp45.833.333

PPN = 12% x Rp45.833.333 = Rp5.500.000

Hasil akhirnya tetap setara 11% dari nilai penggantian. Namun, cara input faktur pajak perlu mengikuti ketentuan sistem yang berlaku, terutama jika menggunakan e-Faktur atau Coretax.

Untuk memahami hubungan DPP dan PPN terbaru, baca juga kapan saat PPN terutang, cara penghitungan PPN 1%, dan perbedaan PPN dan PPnBM.

Apakah PPN Pengelolaan Parkir Menyebabkan Pajak Berganda?

Tidak selalu. PPN pengelolaan parkir dan PBJT jasa parkir dikenakan atas transaksi yang berbeda.

PBJT jasa parkir dikenakan atas konsumsi jasa parkir oleh pengguna kendaraan. Sedangkan PPN pengelolaan parkir dikenakan atas jasa pengelolaan yang diberikan pengelola kepada pemilik tempat parkir.

Contohnya:

• pengunjung membayar parkir kepada tempat parkir: objek PBJT jasa parkir;
• operator parkir menagih fee pengelolaan kepada pemilik gedung: objek PPN jasa pengelolaan parkir.

Dengan memisahkan kedua transaksi tersebut, perusahaan dapat menghindari kesalahan pencatatan dan tidak mencampuradukkan pajak daerah dengan PPN.

Bagaimana Jika Operator Parkir Menerima Bagi Hasil?

Dalam kerja sama parkir, operator parkir tidak selalu menerima management fee tetap. Banyak kontrak menggunakan skema bagi hasil. Misalnya, pemilik gedung dan operator parkir sepakat membagi pendapatan parkir dengan persentase tertentu.

Dalam PMK 70/2022, imbalan jasa pengelolaan tempat parkir termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil. Artinya, jika operator parkir menerima bagian pendapatan sebagai imbalan jasa pengelolaan, bagian tersebut dapat menjadi dasar pengenaan PPN atas jasa pengelolaan parkir.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Sebuah pusat perbelanjaan memiliki pendapatan parkir bruto Rp200.000.000 dalam satu bulan. Berdasarkan kontrak, operator parkir berhak atas 30% dari pendapatan parkir sebagai imbalan pengelolaan.

Bagian operator parkir:

30% x Rp200.000.000 = Rp60.000.000

Jika beban efektif PPN adalah 11%, maka PPN atas jasa pengelolaan parkir:

11% x Rp60.000.000 = Rp6.600.000

Dalam hal ini, DPP PPN adalah imbalan jasa pengelolaan yang menjadi hak operator, bukan seluruh pembayaran parkir dari konsumen.

Bagaimana Jika Pemilik Parkir Mengelola Sendiri Lahan Parkirnya?

Jika pemilik tempat parkir mengelola sendiri lahan parkir dan memungut pembayaran langsung dari pengguna kendaraan, transaksi utamanya adalah penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir. Dalam konteks ini, layanan tersebut merupakan objek PBJT jasa parkir dan tidak dikenai PPN sepanjang memenuhi kriteria jasa penyediaan tempat parkir yang tidak dikenai PPN.

Namun, jika pemilik tempat parkir juga memberikan jasa lain yang dikenai PPN kepada pihak lain, maka transaksi tersebut harus dianalisis secara terpisah.

Contoh

PT Gedung Sentosa memiliki gedung perkantoran dan mengelola sendiri parkir untuk pengunjung. Pendapatan parkir dari pengunjung menjadi objek PBJT jasa parkir. Namun, jika PT Gedung Sentosa menyewakan ruang kantor kepada tenant, perlakuan pajak atas sewa ruang tersebut perlu dianalisis secara terpisah dan tidak otomatis sama dengan jasa parkir.

Bagaimana Jika Parkir Hanya untuk Karyawan?

Tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran dan hanya digunakan untuk karyawan sendiri termasuk pengecualian dari objek jasa parkir menurut ketentuan UU HKPD, sepanjang sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Artinya, jika perusahaan hanya menyediakan tempat parkir internal untuk karyawan tanpa menarik pembayaran komersial dari masyarakat umum, transaksi tersebut umumnya tidak diperlakukan sama seperti jasa parkir berbayar untuk konsumen umum.

Namun, perusahaan tetap perlu berhati-hati jika ada pungutan khusus, kerja sama pihak ketiga, atau penggunaan parkir oleh publik, karena perlakuan pajaknya dapat berubah tergantung struktur transaksi.

Bagaimana Jika Parkir Dikelola Pemerintah Daerah?

Parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dikecualikan dari objek PBJT jasa parkir. Namun, dalam praktiknya, layanan parkir di ruang publik bisa juga terkait retribusi daerah atau ketentuan lain sesuai peraturan daerah.

Karena itu, pengguna maupun pengusaha perlu membedakan antara:

• parkir komersial swasta;
• parkir yang menjadi objek PBJT jasa parkir;
• parkir yang dikenakan retribusi daerah;
• parkir internal kantor;
• parkir yang dikelola berdasarkan kerja sama pemerintah dan pihak ketiga.

Dasar Pengenaan Pajak untuk PBJT Jasa Parkir

Dasar pengenaan PBJT atas jasa parkir umumnya adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara jasa parkir dari konsumen. Dalam kebijakan tertentu untuk pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, pemerintah daerah dapat menetapkan dasar pengenaan khusus, misalnya berdasarkan tarif sebelum potongan.

Contoh Jika Parkir Memberikan Diskon

Misalnya tarif parkir normal Rp20.000, tetapi pengguna mendapat diskon menjadi Rp10.000. Dalam kondisi tertentu, daerah dapat menetapkan dasar pengenaan berdasarkan tarif sebelum diskon jika kebijakan tersebut digunakan untuk pengendalian kendaraan pribadi dan kemacetan.

Karena aturan teknisnya dapat berbeda antar daerah, operator parkir perlu membaca peraturan daerah setempat dan SOP pelaporan pajak daerah.

Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Pengelolaan Parkir

DPP PPN atas jasa pengelolaan tempat parkir adalah nilai penggantian, yaitu seluruh nilai berupa uang yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengelola parkir kepada pemilik tempat parkir.

DPP dapat berupa:

• management fee tetap;
• service fee bulanan;
• bagian bagi hasil;
• komisi pengelolaan;
• imbalan lain dalam kontrak pengelolaan parkir.

Untuk transaksi ini, pengelola parkir yang sudah memenuhi ketentuan sebagai PKP perlu menerbitkan faktur pajak kepada pemilik tempat parkir. Agar administrasi faktur pajak lebih rapi, baca artikel contoh faktur pajak, kode seri faktur pajak, dan perbedaan faktur pajak dan invoice.

Contoh Perbandingan Perhitungan PBJT dan PPN Pengelolaan Parkir

Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh sederhana dengan dua lapis transaksi yang berbeda.

Data Kasus

• Pendapatan parkir dari pengguna kendaraan dalam satu bulan: Rp300.000.000
• Tarif PBJT jasa parkir di daerah tersebut: 10%
• Operator parkir menerima management fee dari pemilik gedung: Rp40.000.000
• Beban efektif PPN jasa pengelolaan: 11%

Perhitungan PBJT Jasa Parkir

PBJT atas jasa parkir dihitung dari pendapatan parkir yang dibayar pengguna kendaraan:

PBJT = 10% x Rp300.000.000 = Rp30.000.000

Perhitungan PPN Jasa Pengelolaan Parkir

PPN pengelolaan parkir dihitung dari management fee yang dibayarkan pemilik gedung kepada operator parkir:

PPN = 11% x Rp40.000.000 = Rp4.400.000

Kesimpulan Kasus

PBJT dan PPN dihitung dari dasar yang berbeda. PBJT dihitung dari pembayaran parkir oleh konsumen, sedangkan PPN dihitung dari imbalan jasa pengelolaan yang diterima operator parkir dari pemilik tempat parkir.

Siapa yang Harus Memungut dan Melaporkan Pajak?

Untuk menghindari kesalahan, perusahaan perlu memetakan posisi masing-masing pihak dalam transaksi parkir.

Karena struktur kontrak dapat berbeda, perusahaan sebaiknya menegaskan dalam perjanjian siapa yang bertanggung jawab atas pemungutan dan pelaporan PBJT serta siapa yang menerbitkan faktur pajak atas jasa pengelolaan.

Faktur Pajak untuk Jasa Pengelolaan Parkir

Jika operator parkir memberikan jasa pengelolaan kepada pemilik tempat parkir dan operator tersebut berstatus PKP, maka operator perlu membuat faktur pajak atas imbalan jasa pengelolaan.

Data yang Perlu Ada dalam Faktur Pajak

• Nama dan NPWP/NIK pihak penjual jasa.
• Nama dan NPWP/NIK pihak pembeli jasa.
• Nomor faktur pajak.
• Tanggal faktur pajak.
• Deskripsi jasa, misalnya jasa pengelolaan tempat parkir.
• DPP atau nilai penggantian.
• PPN yang dipungut.
• Kode transaksi faktur pajak yang sesuai.

Jika terjadi kesalahan dalam faktur pajak, perusahaan perlu memperbaikinya sesuai ketentuan. Untuk panduan terkait, baca faktur pajak pengganti, ketentuan pembatalan faktur pajak, dan cara upload faktur pajak keluaran.

Bagaimana Pelaporan PPN Pengelolaan Parkir?

PPN atas jasa pengelolaan parkir dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang menyerahkan jasa pengelolaan. Jika operator parkir adalah PKP, maka PPN yang dipungut dari pemilik tempat parkir menjadi PPN keluaran bagi operator.

Sementara bagi pemilik tempat parkir yang juga PKP, PPN yang dibayar kepada operator parkir dapat menjadi PPN masukan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan dan tidak termasuk pengeluaran yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Untuk administrasi pelaporan, baca artikel SPT Masa PPN, PPN keluaran, PPN masukan, dan pengkreditan faktur pajak masukan.

Bagaimana Pelaporan PBJT Jasa Parkir?

Pelaporan PBJT jasa parkir dilakukan kepada pemerintah daerah sesuai peraturan daerah masing-masing. Biasanya, wajib pajak daerah perlu menghitung pajak terutang berdasarkan omzet atau pembayaran parkir yang diterima, lalu menyetor dan melaporkannya melalui kanal pajak daerah.

Setiap daerah dapat memiliki sistem dan prosedur berbeda, misalnya menggunakan e-SPTPD, portal pajak daerah, pelaporan manual, atau sistem tapping box/monitoring transaksi parkir.

Data yang Perlu Disiapkan

• rekap pendapatan parkir harian;
• jumlah transaksi parkir;
• tarif parkir;
• tarif PBJT daerah;
• potongan atau diskon jika ada;
• pendapatan valet jika ada;
• laporan mesin parkir;
• bukti setor pajak daerah;
• kontrak kerja sama dengan operator parkir;
• rekonsiliasi pendapatan parkir dengan rekening bank.

Untuk menjaga akurasi pencatatan, perusahaan dapat menghubungkan data parkir dengan pembukuan dan laporan kas. Referensi terkait dapat dibaca pada artikel laporan keuangan, rekonsiliasi bank, dan jurnal PPN.

Contoh Skema Bisnis Parkir dan Perlakuan Pajaknya

Skema 1: Pemilik Gedung Mengelola Sendiri Parkir

Pemilik gedung menyediakan lahan parkir dan mengelola sendiri operasional parkir. Pengunjung membayar parkir langsung kepada pemilik gedung.

• Pajak utama: PBJT jasa parkir.
• PPN atas biaya parkir pengunjung: tidak dikenai PPN jika termasuk jasa penyediaan tempat parkir yang menjadi objek pajak daerah.
• PPN pengelolaan parkir: tidak muncul karena tidak ada jasa pengelolaan dari pihak lain.

Skema 2: Pemilik Gedung Menunjuk Operator Parkir dengan Management Fee

Pemilik gedung menunjuk operator parkir untuk mengelola parkir dan membayar management fee bulanan kepada operator.

• Pajak dari pengguna parkir: PBJT jasa parkir.
• Pajak atas management fee operator: PPN jasa pengelolaan parkir.
• Faktur pajak: diterbitkan operator parkir kepada pemilik gedung jika operator adalah PKP.

Skema 3: Operator Parkir Mendapat Bagi Hasil

Operator parkir mengelola parkir dan menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil dari pendapatan parkir.

• Pajak dari pengguna parkir: PBJT jasa parkir.
• Pajak atas bagian operator: PPN jasa pengelolaan parkir.
• DPP PPN: bagian bagi hasil atau imbalan yang menjadi hak operator.

Skema 4: Parkir Gratis untuk Karyawan

Perusahaan menyediakan area parkir internal dan hanya digunakan oleh karyawan sendiri tanpa pungutan komersial kepada publik.

• PBJT jasa parkir: umumnya dikecualikan sepanjang memenuhi ketentuan.
• PPN: tidak muncul karena tidak ada penyerahan jasa pengelolaan kepada pihak lain.
• Catatan: tetap cek peraturan daerah jika ada kondisi khusus.

Skema 5: Valet Parking Berbayar

Hotel atau mal menyediakan layanan valet parking kepada pengunjung dengan biaya tertentu.

• Pajak utama: PBJT jasa parkir karena valet termasuk pelayanan memarkirkan kendaraan.
• PPN: tidak dikenai PPN jika termasuk jasa penyediaan tempat parkir yang menjadi objek pajak daerah.
• Catatan: jika valet dikelola pihak ketiga dengan imbalan dari pemilik gedung, hubungan jasa pengelolaan kepada pemilik dapat dikenai PPN.

Apakah Pajak Parkir Bisa Dicantumkan dalam Struk?

Ya, komponen PBJT jasa parkir dapat dicantumkan dalam struk atau bukti pembayaran agar pengguna mengetahui komponen pajak daerah yang dibayarkan. Namun, format struk dan kewajiban pencantuman dapat mengikuti peraturan daerah atau sistem pelaporan pajak daerah setempat.

Contoh tampilan sederhana:

Jika tarif yang ditampilkan sudah termasuk pajak, operator parkir perlu memastikan sistem dapat memisahkan bagian pajak dan pendapatan jasa parkir dalam laporan internal.

Apakah Pajak Parkir Bisa Dikreditkan seperti PPN Masukan?

Tidak. PBJT jasa parkir adalah pajak daerah, bukan PPN. Karena itu, pajak parkir tidak dapat dikreditkan sebagai PPN masukan.

Jika perusahaan membayar parkir untuk keperluan operasional, biaya tersebut dapat dicatat sebagai biaya operasional sesuai kebijakan akuntansi dan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku. Namun, jangan mencatat PBJT jasa parkir sebagai PPN masukan.

PPN masukan hanya muncul jika perusahaan menerima faktur pajak atas transaksi Jasa Kena Pajak, misalnya jasa pengelolaan parkir dari operator PKP kepada pemilik tempat parkir.

Hubungan Pajak Parkir dengan PPh

Selain PBJT dan PPN, kontrak jasa pengelolaan parkir dapat menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan, tergantung bentuk transaksi dan pihak yang terlibat.

Misalnya, pembayaran jasa pengelolaan dari pemilik tempat parkir kepada operator dapat berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 23 jika memenuhi kriteria jasa tertentu. Karena itu, perusahaan perlu meninjau kontrak dan jenis imbalan yang dibayarkan.

Untuk administrasi pajak penghasilan badan dan transaksi jasa, baca artikel PPN dan PPh 23 jasa serta cara lapor SPT Masa PPh 23 online.

Checklist Menentukan Pajak atas Transaksi Parkir

Checklist 1: Identifikasi Transaksi

• Apakah transaksi terjadi antara pengguna kendaraan dan penyedia tempat parkir?
• Apakah transaksi terjadi antara operator parkir dan pemilik tempat parkir?
• Apakah parkir hanya digunakan internal karyawan?
• Apakah terdapat layanan valet?
• Apakah operator menerima management fee atau bagi hasil?
• Apakah tempat parkir diselenggarakan pemerintah atau swasta?

Checklist 2: Tentukan Jenis Pajak

• Jika pengguna kendaraan membayar parkir, cek PBJT jasa parkir.
• Jika pemilik tempat parkir membayar operator untuk jasa pengelolaan, cek PPN.
• Jika pembayaran berupa jasa tertentu kepada badan usaha, cek PPh terkait.
• Jika parkir hanya untuk karyawan sendiri, cek pengecualian PBJT di daerah setempat.
• Jika parkir disediakan pemerintah daerah, cek apakah masuk retribusi atau ketentuan daerah lain.

Checklist 3: Cek Dokumen Pendukung

• Kontrak kerja sama parkir.
• Struk parkir.
• Rekap transaksi parkir harian.
• Laporan mesin parkir.
• Invoice jasa pengelolaan parkir.
• Faktur pajak dari operator parkir.
• Bukti setor PBJT daerah.
• Bukti setor PPN.
• Bukti potong PPh jika ada.
• Rekonsiliasi bank.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Pajak Parkir dan PPN Pengelolaan Parkir

1. Menganggap Semua Biaya Parkir Kena PPN

Biaya parkir yang dibayar pengguna kendaraan untuk jasa penyediaan tempat parkir yang menjadi objek pajak daerah tidak dikenai PPN. Pajaknya adalah PBJT jasa parkir.

2. Menganggap Semua Transaksi Parkir Bebas PPN

Walaupun penyediaan tempat parkir tidak dikenai PPN, jasa pengelolaan tempat parkir tetap dikenai PPN. Ini adalah dua transaksi yang berbeda.

3. Masih Menggunakan Tarif Maksimum 30%

Tarif 30% berasal dari konteks pajak parkir dalam rezim lama. Dalam UU HKPD terbaru, jasa parkir masuk PBJT dengan tarif paling tinggi 10%.

4. Tidak Mengecek Peraturan Daerah

PBJT adalah pajak daerah. Karena itu, tarif final, tata cara pelaporan, dan mekanisme pembayaran dapat berbeda antar daerah.

5. Salah Menentukan DPP

DPP PBJT jasa parkir dan DPP PPN jasa pengelolaan parkir berbeda. PBJT dihitung dari pembayaran parkir oleh konsumen, sedangkan PPN dihitung dari imbalan jasa pengelolaan.

6. Tidak Memisahkan Pendapatan Parkir dan Fee Operator

Jika laporan parkir mencampur pendapatan bruto, PBJT, bagian pemilik, dan bagian operator tanpa pemisahan yang jelas, rekonsiliasi pajak akan sulit dilakukan.

7. Tidak Menerbitkan Faktur Pajak atas Management Fee

Jika operator parkir adalah PKP dan menyerahkan jasa pengelolaan parkir kepada pemilik tempat parkir, operator perlu memperhatikan kewajiban faktur pajak atas jasa tersebut.

8. Mencatat Pajak Parkir sebagai PPN Masukan

PBJT jasa parkir bukan PPN. Karena itu, tidak boleh diperlakukan sebagai PPN masukan yang dapat dikreditkan.

Tips untuk Pengusaha Pengelola Parkir

1. Pisahkan Kontrak Penyediaan dan Pengelolaan

Pastikan kontrak kerja sama menjelaskan apakah operator bertindak sebagai penyedia tempat parkir, pengelola atas nama pemilik, atau pihak yang menerima bagi hasil. Struktur kontrak akan memengaruhi perlakuan pajaknya.

2. Gunakan Sistem Parkir yang Bisa Merekam Transaksi

Sistem parkir yang baik perlu dapat menghasilkan laporan transaksi harian, jumlah kendaraan, tarif, diskon, PBJT, pendapatan bruto, dan pendapatan bersih.

3. Rekonsiliasi Data Harian

Lakukan rekonsiliasi antara struk parkir, laporan sistem, kas, rekening bank, dan laporan pajak daerah. Ini penting untuk mencegah selisih pendapatan.

4. Perbarui Tarif Sesuai Peraturan Daerah

Karena tarif PBJT ditentukan daerah, operator parkir perlu mengikuti perubahan peraturan daerah di setiap lokasi operasional.

5. Bedakan Laporan PBJT dan PPN

PBJT dilaporkan ke pemerintah daerah, sedangkan PPN dilaporkan melalui SPT Masa PPN kepada DJP. Jangan mencampur keduanya dalam satu akun pajak tanpa penjelasan.

6. Buat SOP Faktur Pajak

Jika pengelola parkir menagih fee kepada pemilik tempat parkir, siapkan SOP pembuatan invoice, faktur pajak, rekonsiliasi pembayaran, dan pelaporan SPT Masa PPN.

7. Pantau Perubahan Coretax dan PPN 2025

Dengan adanya Coretax dan perubahan mekanisme DPP nilai lain, perusahaan perlu memperbarui template faktur pajak dan sistem accounting agar sesuai aturan terbaru.

Untuk pengelolaan faktur pajak digital, baca juga e-Faktur web based dan efaktur.pajak.go.id.

Contoh SOP Pajak untuk Bisnis Parkir

1. Tujuan SOP

SOP ini dibuat untuk memastikan seluruh transaksi parkir dicatat, dipungut, disetor, dan dilaporkan sesuai ketentuan pajak daerah, PPN, serta pajak penghasilan yang relevan.

2. Pihak yang Bertanggung Jawab

• Operator parkir bertanggung jawab mencatat transaksi harian.
• Finance membuat rekap pendapatan dan rekonsiliasi kas/bank.
• Tax officer menghitung PBJT dan PPN jika ada.
• Accounting mencatat jurnal pendapatan, pajak, dan biaya.
• Manajemen memeriksa laporan bulanan.

3. Alur Kerja Harian

1. Sistem parkir merekam transaksi kendaraan masuk dan keluar.
2. Petugas memastikan struk parkir tercetak atau tercatat digital.
3. Supervisor mengecek laporan shift.
4. Finance mencocokkan pendapatan tunai dan non-tunai.
5. Selisih transaksi dicatat dan ditindaklanjuti.

4. Alur Kerja Bulanan

1. Finance membuat rekap pendapatan parkir bulanan.
2. Tax officer menghitung PBJT jasa parkir sesuai tarif daerah.
3. Jika ada jasa pengelolaan, operator membuat invoice dan faktur pajak kepada pemilik tempat parkir.
4. Accounting mencatat PPN keluaran dan PPN masukan jika relevan.
5. Tax officer menyetor dan melaporkan pajak daerah sesuai ketentuan daerah.
6. Tax officer melaporkan PPN dalam SPT Masa PPN jika ada transaksi pengelolaan parkir.
7. Semua bukti bayar, faktur pajak, dan laporan transaksi diarsipkan.

Contoh Pencatatan Sederhana

1. Pencatatan Pendapatan Parkir dan PBJT

Misalnya pendapatan parkir bruto dari pengguna kendaraan sebesar Rp110.000.000, sudah termasuk PBJT 10%.

Jika tarif sudah termasuk pajak, maka nilai dasar sebelum PBJT adalah:

Dasar = Rp110.000.000 / 1,10 = Rp100.000.000

PBJT terutang:

PBJT = Rp110.000.000 – Rp100.000.000 = Rp10.000.000

2. Pencatatan Jasa Pengelolaan Parkir

Operator parkir menagih management fee Rp40.000.000 kepada pemilik gedung. PPN efektif yang ditagihkan Rp4.400.000.

Contoh jurnal di atas bersifat ilustratif. Perusahaan tetap perlu menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi dan ketentuan pajak yang berlaku.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pajak Parkir dan PPN Pengelolaan Parkir

Apakah Pajak Parkir Masih Berlaku?

Istilah pajak parkir masih sering digunakan secara umum, tetapi dalam rezim UU HKPD, jasa parkir masuk dalam kelompok PBJT atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Berapa Tarif Pajak Parkir Terbaru?

Dalam UU HKPD, tarif PBJT secara umum ditetapkan paling tinggi 10%, termasuk untuk jasa parkir. Tarif final di setiap daerah ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing.

Apakah Biaya Parkir Kena PPN?

Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang menjadi objek pajak daerah tidak dikenai PPN. Pajaknya adalah PBJT jasa parkir.

Apakah Valet Parking Kena PPN?

Valet parking termasuk jasa penyediaan tempat parkir yang tidak dikenai PPN jika menjadi objek pajak daerah. Namun, jika valet dikelola oleh operator pihak ketiga dan operator menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, jasa pengelolaan tersebut perlu dianalisis sebagai objek PPN.

Kapan Pengelolaan Parkir Kena PPN?

Pengelolaan parkir kena PPN ketika pengusaha pengelola tempat parkir memberikan jasa kepada pemilik tempat parkir dan menerima imbalan, termasuk management fee, komisi, atau bagi hasil.

Apakah PBJT Parkir Bisa Dikreditkan sebagai PPN Masukan?

Tidak. PBJT jasa parkir adalah pajak daerah, bukan PPN. Karena itu, tidak dapat dikreditkan sebagai PPN masukan.

Apakah Operator Parkir Harus Menjadi PKP?

Jika operator parkir memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menyerahkan Jasa Kena Pajak berupa jasa pengelolaan tempat parkir, operator perlu memperhatikan kewajiban PKP, termasuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN.

Apakah Parkir Karyawan Kena PBJT?

Parkir yang diselenggarakan perkantoran dan hanya digunakan untuk karyawan sendiri dapat dikecualikan dari objek jasa parkir. Namun, tetap perlu dicek pada peraturan daerah setempat.

Apakah Parkir Pemerintah Daerah Kena PBJT?

Parkir yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah dapat dikecualikan dari objek PBJT jasa parkir. Namun, layanan tersebut dapat berkaitan dengan retribusi atau ketentuan daerah lain.

Apakah PPN Pengelolaan Parkir Dilaporkan di SPT Masa PPN?

Ya. Jika jasa pengelolaan parkir dikenai PPN, PKP yang menyerahkan jasa tersebut harus melaporkannya dalam SPT Masa PPN.

Kesimpulan

Pajak parkir dan PPN pengelolaan parkir adalah dua hal yang berbeda. Dalam aturan terbaru, pajak parkir lebih tepat dipahami sebagai PBJT atas jasa parkir berdasarkan UU HKPD. Tarif PBJT secara umum ditetapkan paling tinggi 10%, dan tarif detailnya mengikuti peraturan daerah masing-masing.

Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir, termasuk valet parking, yang menjadi objek pajak daerah tidak dikenai PPN. Hal ini bertujuan menyelaraskan objek pajak pusat dan pajak daerah agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda atas objek yang sama.

Namun, jasa pengelolaan tempat parkir berbeda. Jika operator parkir mengelola tempat parkir milik pihak lain dan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, baik berupa management fee, komisi, atau bagi hasil, jasa tersebut merupakan Jasa Kena Pajak yang dikenai PPN.

Kunci utamanya adalah memisahkan transaksi. Pembayaran parkir oleh pengguna kendaraan masuk ranah PBJT jasa parkir. Sementara imbalan jasa pengelolaan dari pemilik tempat parkir kepada operator parkir masuk ranah PPN. Dengan pemisahan yang benar, perusahaan dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak parkir maupun PPN secara lebih akurat.

Referensi Eksternal

• JDIH Kementerian Keuangan – UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• JDIH BPK – PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Peraturan.go.id – PP Nomor 35 Tahun 2023
• Direktorat Jenderal Pajak – PMK 70/PMK.03/2022 tentang Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang Tidak Dikenai PPN
• JDIH Kementerian Keuangan – PMK 70/PMK.03/2022
• Direktorat Jenderal Pajak – Pemerintah Pertegas Ketentuan PPN atas Jasa Penyediaan Tempat Parkir
• Direktorat Jenderal Pajak – Tidak Semua Barang atau Jasa Kena Pajak
• Direktorat Jenderal Pajak – PPN 2025 dan DPP Nilai Lain
• Direktorat Jenderal Pajak – Aturan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN
• JDIH Kementerian Keuangan – PMK 11 Tahun 2025 tentang Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN
• Bapenda DKI Jakarta – PBJT atas Jasa Parkir