Istilah pajak konsumsi sering digunakan untuk menggambarkan pungutan yang muncul ketika orang membeli barang, memesan makanan, atau menggunakan jasa. Namun, istilah ini bukan satu nama pajak tunggal dengan tarif seragam. Di Indonesia, transaksi konsumsi bisa terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut pemerintah pusat, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang menjadi pajak daerah, atau kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pada pembayaran jasa tertentu.
Perbedaannya penting bagi pembeli, pemilik restoran, penyedia katering, bendahara kantor, dan staf keuangan. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap setiap pajak 10% pada struk restoran sebagai PPN, atau menganggap setiap pembayaran katering pasti dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. Padahal, jenis transaksi, status penjual, ketentuan daerah, dan identitas penerima pembayaran menentukan perlakuannya.
Untuk memahami gambaran besarnya, baca juga penjelasan PPN dan objeknya serta jenis pajak daerah dan PBJT.
Daftar Isi
Perbedaan PPN, PBJT Makanan dan Minuman, serta PPh Jasa Katering
1. PPN: Pajak atas penyerahan barang dan jasa kena pajak
PPN adalah pajak pusat yang pada umumnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan barang atau jasa yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN. Sejak 1 Januari 2025, mekanisme tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak 11/12 membuat beban efektif untuk banyak barang dan jasa nonmewah tetap setara 11%; barang mewah tertentu memiliki perlakuan berbeda. Tidak semua makanan atau jasa otomatis menjadi objek PPN. Ketentuan khusus dan pengecualian tetap harus diperiksa.
Contoh ilustratif: untuk barang nonmewah kena PPN seharga Rp1.000.000 sebelum pajak, penghitungan umum 12% × (11/12 × Rp1.000.000) menghasilkan PPN Rp110.000. Contoh ini bukan rumus yang boleh langsung diterapkan pada seluruh struk makanan restoran. Pelajari juga objek PPN, barang dan jasa bukan objek PPN, dan barang yang tidak dikenai PPN.
2. PBJT: Pajak daerah atas makanan dan minuman tertentu
Makanan atau minuman yang dijual restoran, rumah makan, warung, dan usaha sejenis yang memenuhi kriteria peraturan daerah umumnya berada dalam rezim PBJT makanan dan minuman, bukan PPN. Istilah lama “pajak restoran” masih sering muncul pada percakapan sehari-hari. Tarif PBJT makanan/minuman mengikuti peraturan daerah tempat usaha berada, dengan batas tarif umum menurut kerangka UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Karena itu, jangan mengasumsikan semua kota menerapkan tarif yang sama untuk semua usaha.
Jika struk makan mencantumkan pajak 10%, misalnya tagihan sebelum pajak Rp200.000 dan PBJT yang berlaku 10%, pungutannya Rp20.000 sehingga total Rp220.000. Ini simulasi untuk daerah/usaha yang memang dikenai PBJT 10%, bukan penetapan tarif nasional. Baca perbedaan pajak restoran dan PPN serta pelaporan pajak daerah melalui SPTPD.
3. PPh: Pemotongan atas penghasilan penyedia jasa
Berbeda dari pajak yang dibebankan kepada konsumen, PPh menyangkut penghasilan pihak penyedia jasa. Ketika perusahaan atau instansi membayar jasa katering, pemotongan PPh dapat timbul sesuai ketentuan. Untuk penyedia jasa berbentuk badan dalam negeri, PPh Pasal 23 atas jasa katering pada kondisi umum dikenakan 2% dari jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan. Bila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif PPh Pasal 23 pada ketentuan umum menjadi 100% lebih tinggi. Yang dilihat adalah status penerima penghasilan/penyedia jasa, bukan apakah perusahaan pembeli memiliki NPWP.
Jika penyedia jasa adalah orang pribadi, perlakuannya bisa masuk PPh Pasal 21 bukan pegawai, bukan otomatis PPh Pasal 23. Jika penyedia memenuhi persyaratan skema PPh final UMKM dan menunjukkan surat keterangan yang masih berlaku, mekanisme pemotongannya juga dapat berbeda. Panduan terkait tersedia pada PPh Pasal 23, PPh 21 bukan pegawai, dan PPh final UMKM.
Apakah Jasa Boga atau Katering Dikenai PPN?
PMK 70/PMK.03/2022 membedakan jasa boga/katering yang termasuk objek pajak daerah dari transaksi yang tetap berada dalam lingkup PPN. Untuk pengecualian PPN, kegiatan katering harus memenuhi kriteria layanan yang diatur, antara lain penyediaan berdasarkan pesanan dan penyajian di lokasi pemesan yang berbeda dari lokasi proses pembuatan dan penyimpanan, dengan atau tanpa peralatan serta petugas.
Artinya, tidak tepat menyatakan semua katering selalu bebas PPN tanpa memeriksa kriteria. Katering yang memenuhi syarat sebagai objek PBJT tidak dikenai PPN atas objek yang sama. Sebaliknya, penyerahan yang tidak memenuhi kriteria dapat memiliki perlakuan PPN berbeda. Pemeriksaan dokumen transaksi, jenis usaha, dan peraturan daerah tetap diperlukan. Lihat juga perbedaan jasa kena dan tidak kena PPN serta daftar jasa yang tidak dikenai PPN.
Restoran, toko swalayan, dan katering tidak selalu diperlakukan sama
Restoran yang menyediakan layanan makan berbeda dari toko swalayan yang menjual barang kemasan dan berbeda pula dari penyedia jasa boga yang mengantar hidangan berdasarkan pesanan. Klasifikasi kegiatan usaha dan objek pajaknya lebih menentukan daripada sekadar nama dagang “katering” atau “restoran”. Untuk usaha dengan beberapa jenis transaksi, pemisahan omzet dan dokumentasi bukti transaksi sangat membantu mencegah salah klasifikasi.
Contoh Cara Menghitung Pajak Konsumsi dan Jasa Katering
Contoh 1: PBJT pada tagihan restoran
Misalkan restoran di daerah yang menetapkan PBJT makanan/minuman 10% menjual makanan senilai Rp150.000 sebelum pajak. PBJT = 10% × Rp150.000 = Rp15.000. Total tagihan menjadi Rp165.000, di luar biaya layanan jika ada. Periksa peraturan daerah setempat dan komponen tagihan untuk memastikan tarif serta dasar pengenaan yang benar.
Contoh 2: Pembayaran katering perusahaan kepada badan usaha
PT Contoh mengadakan rapat untuk 50 peserta. Biaya katering disepakati Rp50.000 per peserta, sehingga nilai jasanya Rp2.500.000. Diasumsikan penyedia katering adalah badan dalam negeri dengan NPWP, transaksi memenuhi objek PPh Pasal 23, tidak menggunakan skema PPh final khusus, dan nilai bruto dasar pemotongan adalah Rp2.500.000.
Perhitungan PPh Pasal 23: 2% × Rp2.500.000 = Rp50.000. Jika nilai tagihan disepakati sebelum pemotongan, jumlah yang dibayarkan kepada vendor dapat menjadi Rp2.450.000, sementara Rp50.000 dipotong dan disetorkan sesuai ketentuan. Ini simulasi pemotongan PPh, bukan otomatis jumlah PBJT ataupun PPN yang harus dipungut. Dokumentasi kontrak dan perlakuan PBJT diperiksa terpisah.
Contoh 3: Penyedia jasa tidak memiliki NPWP
Dalam contoh yang sama, jika penyedia badan tidak memiliki NPWP dan ketentuan tarif lebih tinggi berlaku, ilustrasi PPh Pasal 23 menjadi 4% × Rp2.500.000 = Rp100.000. Angka ini tidak boleh dipakai untuk seluruh katering orang pribadi, sebab rezim PPh 21 dan ketentuan lain dapat berlaku. Periksa pula ketentuan administrasi identitas perpajakan terbaru melalui panduan pengecekan NPWP.
Contoh 4: Barang nonmewah yang merupakan objek PPN
Untuk pembelian barang nonmewah kena PPN senilai Rp500.000 sebelum pajak dari PKP, contoh perhitungan umum 12% × (11/12 × Rp500.000) = Rp55.000. Total menjadi Rp555.000. Transaksi ini berbeda dari makan di restoran yang termasuk PBJT. Baca juga siapa yang wajib memungut PPN dan ketentuan PKP pedagang eceran.
Checklist bagi HR, Finance, dan Bendahara saat Membeli Konsumsi
- Identifikasi penjual. Catat apakah penjual restoran, katering badan, atau penyedia jasa orang pribadi; cek legalitas dan identitas pajaknya.
- Periksa objek transaksi. Bedakan pembelian makanan restoran, layanan boga yang memenuhi kriteria, dan barang kemasan kena PPN.
- Periksa tarif daerah. PBJT mengikuti peraturan daerah; jangan menyalin tarif dari kota lain.
- Periksa kewajiban pemotongan. Tentukan apakah PPh 23, PPh 21, atau PPh final khusus yang relevan, berdasarkan status penerima penghasilan dan dokumen pendukung.
- Simpan bukti. Simpan kontrak, invoice, bukti pembayaran, bukti potong, dan dokumen pajak daerah sesuai kewajiban masing-masing pihak.
- Gunakan kanal administrasi yang berlaku. Untuk pemotongan dan pelaporan pajak pusat, perhatikan penggunaan Coretax DJP serta saluran yang masih didukung. Lihat e-Bupot Unifikasi, cara lapor e-Bupot, dan pembuatan kode billing pajak.
Materi lama menyebut aplikasi pajak pihak ketiga untuk hitung, setor, dan lapor. Platform tersebut dapat menjadi opsi administrasi sesuai cakupan integrasi dan otorisasi yang berlaku, tetapi tidak semua fitur atau alur lama otomatis masih berlaku setelah Coretax DJP diterapkan. Cek dokumentasi resmi DJP dan status layanan penyedia aplikasi sebelum menggunakan instruksi lama. Lihat daftar website pajak resmi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah pajak konsumsi sama dengan PPN?
Tidak selalu. Pajak konsumsi adalah istilah umum. Pajak yang relevan dapat berupa PPN untuk barang/jasa kena pajak atau PBJT untuk konsumsi makanan dan minuman tertentu. Pemotongan PPh atas jasa katering adalah kewajiban berbeda.
Apakah semua restoran wajib memungut 10%?
Tidak. Periksa kriteria objek PBJT, batasan usaha yang diatur, dan tarif dalam peraturan daerah setempat. Angka 10% pada contoh bukan jaminan tarif setiap daerah.
Apakah katering dikenai PPh 23 sebesar 2%?
Dalam kondisi umum, jasa katering oleh badan dalam negeri dapat dikenai PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan. Penyedia orang pribadi dan penyedia dengan surat keterangan PPh final dapat memerlukan perlakuan berbeda.
Siapa yang status NPWP-nya diperiksa dalam pemotongan PPh 23?
Status penerima penghasilan atau vendor yang dipotong, bukan semata-mata status NPWP pembeli. Identitas dan ketentuan perpajakan terkini tetap perlu diperiksa.
Apakah pembelian konsumsi rapat bisa dibebankan sebagai biaya perusahaan?
Perlakuan biaya fiskal bergantung pada hubungan dengan kegiatan usaha, kelengkapan dokumen, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Jangan menyimpulkan hanya dari adanya struk atau bukti pemotongan.
Referensi Resmi dan Dasar Hukum
- DJP — PMK 70/PMK.03/2022 tentang makanan, minuman, dan katering bukan objek PPN.
- DJP — pembedaan PPh 21, PPh 23, dan PPh final untuk jasa katering.
- DJP — PBJT makanan/minuman dan perubahan istilah pajak restoran.
- DJP — kebijakan penghitungan PPN sejak 2025.
- DJP — panduan implementasi Coretax.
Catatan pembaruan Oktober 2026: rujukan lama PMK 18/PMK.010/2015 dan penjelasan pajak restoran 10% secara mutlak dalam naskah terdahulu tidak cukup untuk menggambarkan seluruh ketentuan saat ini. Informasi ini bersifat edukasi umum, bukan penetapan kewajiban pajak atas transaksi tertentu; untuk transaksi nyata, cocokkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku.
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!