Cara Menghitung Pesangon PHK 2026: Tabel & Contoh. Pesangon PHK tidak dapat ditentukan hanya dari masa kerja dan upah bulanan. Menurut PP 35/2021, perhitungan dapat mencakup uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH), dengan besaran berbeda menurut alasan pemutusan hubungan kerja. Karyawan yang mengundurkan diri atau PKWT berakhir mempunyai hak yang tidak otomatis sama dengan pesangon PKWTT akibat PHK. Pembahasan ini disiapkan untuk pemilik usaha, HR, bagian payroll dan pekerja yang membutuhkan penjelasan aturan serta praktik yang bisa ditelusuri.
Daftar Isi
Pengertian dan Dasar Hukum 2026
Pesangon PHK tidak dapat ditentukan hanya dari masa kerja dan upah bulanan. Menurut PP 35/2021, perhitungan dapat mencakup uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH), dengan besaran berbeda menurut alasan pemutusan hubungan kerja. Karyawan yang mengundurkan diri atau PKWT berakhir mempunyai hak yang tidak otomatis sama dengan pesangon PKWTT akibat PHK.
Untuk membandingkan istilah dan konteks usaha, baca ikm dan perbedaan ukm umkm. Aturan untuk perusahaan manufaktur, perhitungan gaji dan hak akibat PHK tidak selalu sama; klasifikasi yang tepat harus ditentukan sejak awal.
Siapa yang Perlu Memahami Aturan Ini?
Bagian HR memerlukan kejelasan hak dan tanggung jawab, karyawan harus memahami penjelasan kompensasi atau syarat pekerjaan, sedangkan pemilik usaha bertanggung jawab menjalankan kebijakan sesuai dasar hukum. Dokumen kontrak, catatan gaji dan status usaha sebaiknya tersedia untuk evaluasi.
Perbedaan Istilah dengan Prosedur
Istilah yang lazim di masyarakat dapat memiliki definisi berbeda di undang-undang. Perusahaan sebaiknya tidak mengandalkan judul dokumen saja ketika menentukan pembayaran atau izin. Penetapan legal mengikuti substansi hubungan usaha atau kerja.
10 Hal Penting dan Langkah Perhitungan
1. Identifikasi kondisi dasar
Tentukan status hubungan kerja: pekerja PKWTT yang mengalami PHK berbeda dari pekerja PKWT yang berhak atas uang kompensasi tertentu.
Data pada langkah ini perlu diuji terhadap keadaan nyata: kategori kegiatan, masa kerja, jumlah upah atau dokumen yang ditetapkan. Hasil tidak boleh disalin dari contoh tanpa dasar. Pelajari surat izin usaha perdagangan siup untuk memahami dampak kepada pencatatan atau ketentuan lain yang relevan.
2. Menentukan kelompok dan syarat
Tentukan alasan PHK secara faktual dan legal karena pengali pesangon serta hak lain dapat berbeda untuk efisiensi, pailit, pensiun atau sebab lain.
Data pada langkah ini perlu diuji terhadap keadaan nyata: kategori kegiatan, masa kerja, jumlah upah atau dokumen yang ditetapkan. Hasil tidak boleh disalin dari contoh tanpa dasar. Pelajari jenis jenis badan usaha di indonesia adalah untuk memahami dampak kepada pencatatan atau ketentuan lain yang relevan.
3. Data dan pembuktian
Rujuk masa kerja untuk perhitungan UP menurut tabel dasar PP 35/2021; masa kurang satu tahun bernilai satu bulan upah, dan masa delapan tahun atau lebih bernilai sembilan bulan upah sebelum pengali sebab PHK.
Data pada langkah ini perlu diuji terhadap keadaan nyata: kategori kegiatan, masa kerja, jumlah upah atau dokumen yang ditetapkan. Hasil tidak boleh disalin dari contoh tanpa dasar. Pelajari perusahaan multinasional untuk memahami dampak kepada pencatatan atau ketentuan lain yang relevan.
4. Cara menghitung unsur utama
Perhitungan UPMK mengikuti masa kerja: 3–
Data pada langkah ini perlu diuji terhadap keadaan nyata: kategori kegiatan, masa kerja, jumlah upah atau dokumen yang ditetapkan. Hasil tidak boleh disalin dari contoh tanpa dasar. Pelajari holding company dan contohnya untuk memahami dampak kepada pencatatan atau ketentuan lain yang relevan.
5. Perbedaan pengaturan
UPH dapat mencakup hak cuti tahunan yang belum gugur atau diambil, biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarga ke tempat diterima bekerja dalam kondisi relevan, serta hak lain menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB.
Data pada langkah ini perlu diuji terhadap keadaan nyata: kategori kegiatan, masa kerja, jumlah upah atau dokumen yang ditetapkan. Hasil tidak boleh disalin dari contoh tanpa dasar. Pelajari sistem upah untuk memahami dampak kepada pencatatan atau ketentuan lain yang relevan.
6. Pemeriksaan tahun dan periode
Basis upah untuk perhitungan tidak selalu sama dengan take-home pay setelah potongan; periksa upah pokok dan tunjangan tetap menurut aturan.
Data pada langkah ini perlu diuji terhadap keadaan nyata: kategori kegiatan, masa kerja, jumlah upah atau dokumen yang ditetapkan. Hasil tidak boleh disalin dari contoh tanpa dasar. Pelajari perbedaan upah dan gaji untuk memahami dampak kepada pencatatan atau ketentuan lain yang relevan.
7. Pengaruh status atau sebab
Tentukan besaran pengali UP/UPMK berdasarkan alasan PHK di PP 35/2021, sehingga perhitungan dasar masa kerja belum menunjukkan total hak akhir.
Data pada langkah ini perlu diuji terhadap keadaan nyata: kategori kegiatan, masa kerja, jumlah upah atau dokumen yang ditetapkan. Hasil tidak boleh disalin dari contoh tanpa dasar. Pelajari upah minimum untuk memahami dampak kepada pencatatan atau ketentuan lain yang relevan.
8. Dokumentasi yang diperlukan
Dokumentasikan pemberitahuan, proses perundingan, bukti ketenagakerjaan serta pemenuhan kewajiban administratif yang relevan.
Data pada langkah ini perlu diuji terhadap keadaan nyata: kategori kegiatan, masa kerja, jumlah upah atau dokumen yang ditetapkan. Hasil tidak boleh disalin dari contoh tanpa dasar. Pelajari struktur dan skala upah untuk memahami dampak kepada pencatatan atau ketentuan lain yang relevan.
9. Perpajakan atau pemenuhan hak
Periksa implikasi PPh 21 atas uang pesangon atau manfaat sejenis menurut ketentuan pajak yang berlaku, dengan membedakan pembayaran sekaligus dan berkala.
Data pada langkah ini perlu diuji terhadap keadaan nyata: kategori kegiatan, masa kerja, jumlah upah atau dokumen yang ditetapkan. Hasil tidak boleh disalin dari contoh tanpa dasar. Pelajari komponen gaji untuk memahami dampak kepada pencatatan atau ketentuan lain yang relevan.
10. Penyelesaian dan pengawasan
Bayarkan hak pekerja sesuai peraturan dan kesepakatan yang sah, lalu simpan rincian serta bukti penyerahan agar dapat diverifikasi.
Data pada langkah ini perlu diuji terhadap keadaan nyata: kategori kegiatan, masa kerja, jumlah upah atau dokumen yang ditetapkan. Hasil tidak boleh disalin dari contoh tanpa dasar. Pelajari take home pay untuk memahami dampak kepada pencatatan atau ketentuan lain yang relevan.
Contoh Kasus dan Pembahasan
Pekerja PKWTT bekerja selama 5 tahun 4 bulan dengan upah dasar Rp6 juta. Tabel dasar UP memberi 6 bulan upah = Rp36 juta. UPMK dasar untuk masa kerja 3–kurang dari 6 tahun adalah 2 bulan = Rp12 juta. Namun total hak belum tentu Rp48 juta karena alasan PHK menentukan pengali UP dan ketentuan UPH perlu diperiksa.
Membaca Angka Secara Benar
Angka yang digunakan dalam contoh harus mempunyai komponen jelas, misalnya upah pokok, tunjangan tetap, pengali yang berlaku, atau kategori izin usaha. Hasil hanya berlaku jika seluruh asumsi memenuhi syarat. Pada sengketa atau keputusan yang bernilai besar, dokumen dan alasan hukum menjadi bagian penting pemeriksaan.
Periksa Kebijakan dan Periode
Perhatikan aturan efektif pada periode kejadian dan ketentuan peralihan. Untuk penghitungan hak, pengunduran diri, PHK dan berakhirnya kontrak adalah peristiwa berbeda. Untuk urusan industri, izin usaha bisa berubah saat skala atau jenis kegiatan berkembang.
Kesalahan Umum yang Harus Dihindari
Menyamakan Semua Kategori
Menamai setiap pembayaran sebagai ‘gaji’ atau semua dana PHK sebagai ‘pesangon’ tanpa analisis dapat menyesatkan. Demikian pula, IKM dan UMKM tidak identik pada setiap regulasi. Lihat perhitungan lembur dan bukti potong pph 21 untuk memahami komponen yang berbeda.
Data Tidak Cocok dengan Bukti
Kesalahan masa kerja, basis upah, omzet atau bentuk badan bisa menyebabkan angka yang salah. HR dan finance perlu melakukan review kedua serta mencatat keputusan. Jangan menutup kekurangan pembayaran melalui slip atau dokumen editan.
Checklist untuk HR dan Pemilik Usaha
- Pastikan aturan terbaru dan tahun kejadian.
- Periksa kategori pekerjaan atau jenis badan usaha.
- Gunakan dokumen yang sah serta dapat diverifikasi.
- Hitung unsur dasar, pengali atau syarat izin secara terpisah.
- Periksa fasilitas, pengecualian serta hak khusus.
- Jelaskan perhitungan kepada pihak yang terdampak.
- Simpan keputusan, slip atau surat yang relevan.
- Gunakan mekanisme keberatan atau koreksi yang sah bila diperlukan.
Artikel Pendukung
Pembahasan tarif pasal 17, peraturan hingga pengertian upah lembur adalah, pajak pesangon dan apakah perusahaan wajib membayar pesangon karyawan kontrak memberikan informasi terkait pencatatan, hubungan kerja atau pemenuhan kewajiban yang berdekatan. Pilih bacaan sesuai kasus dan periksa kembali ketentuannya.
FAQ
Apakah Semua Perusahaan Mempunyai Kewajiban yang Sama?
Dasar normatif berlaku sesuai lingkup peraturan, tetapi jenis kegiatan, status hubungan kerja dan kondisi yang diatur menentukan langkah serta jumlahnya. Jangan memakai satu contoh untuk semua situasi.
Apakah Tahun 2026 Mengubah Semua Persentase?
Tidak. Sebagian ketentuan tetap berlaku, sebagian diperbarui dan lainnya mempunyai aturan peralihan. Selalu merujuk nomor aturan serta tanggal berlaku.
Apa yang Perlu Dilakukan Jika Perhitungan Diperselisihkan?
Telusuri kronologi dan dokumen dasar, minta rincian tertulis, lalu gunakan proses perundingan atau layanan resmi yang sesuai. Perusahaan harus menyediakan catatan yang dapat diperiksa.
Kesimpulan
Pesangon PHK tidak dapat ditentukan hanya dari masa kerja dan upah bulanan. Menurut PP 35/2021, perhitungan dapat mencakup uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH), dengan besaran berbeda menurut alasan pemutusan hubungan kerja. Karyawan yang mengundurkan diri atau PKWT berakhir mempunyai hak yang tidak otomatis sama dengan pesangon PKWTT akibat PHK. Dokumentasi, ketepatan kategori, dan komunikasi yang transparan menjadi dasar pengelolaan yang lebih adil serta patuh.
Referensi Eksternal
