UU Yang Mengatur Lembaga Pelatihan Kerja

Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Di tengah kebutuhan industri yang terus berubah, pelatihan kerja tidak lagi hanya dilihat sebagai kegiatan tambahan, tetapi menjadi bagian penting dari pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, dan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan pasar.

LPK dapat diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, maupun perusahaan. Masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda, terutama terkait perizinan, pendaftaran kegiatan, pelaksanaan pelatihan, pelaporan, dan standar penyelenggaraan. Karena itu, HR, pengelola pelatihan, perusahaan, dan calon peserta perlu memahami regulasi yang mengatur Lembaga Pelatihan Kerja.

Artikel ini membahas pengertian LPK, dasar hukum terbaru, jenis-jenis LPK, perbedaan LPK pemerintah, swasta, dan perusahaan, aturan izin serta pendaftaran, hubungan LPK dengan pelatihan vokasi, akreditasi, sertifikasi kompetensi, hingga peran LPK dalam pengembangan SDM. Pembahasan ini juga berkaitan dengan artikel BlogHRD tentang pentingnya pelatihan kerja, metode pelatihan kerja, dan manfaat pelatihan SDM.

Apa Itu Lembaga Pelatihan Kerja?

Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, pengetahuan, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja peserta sesuai kebutuhan jabatan atau pekerjaan.

Pelatihan kerja sendiri dapat dipahami sebagai proses terencana untuk membantu seseorang memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja. Kompetensi tersebut tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga sikap kerja, keselamatan kerja, produktivitas, dan kesiapan bekerja sesuai standar industri.

Dalam praktiknya, LPK dapat menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, misalnya pelatihan komputer, bahasa, administrasi, teknik, hospitality, otomotif, operator produksi, digital marketing, akuntansi, desain, kewirausahaan, hingga pelatihan berbasis kebutuhan perusahaan.

Dasar Hukum Lembaga Pelatihan Kerja di Indonesia

Regulasi tentang Lembaga Pelatihan Kerja tidak hanya terdapat dalam satu aturan. Ada beberapa undang-undang dan peraturan menteri yang perlu diperhatikan, terutama setelah perubahan melalui Cipta Kerja.

Beberapa dasar hukum penting terkait LPK antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi.
• Regulasi teknis lain terkait standar kompetensi, akreditasi, sertifikasi, dan pelatihan berbasis kompetensi.

Bagi pembaca yang ingin memahami konteks hukum ketenagakerjaan secara lebih luas, BlogHRD juga membahas isi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan di Indonesia, dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Jenis-Jenis Lembaga Pelatihan Kerja

Setelah perubahan regulasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh tiga jenis lembaga, yaitu LPK pemerintah, LPK swasta, dan LPK perusahaan.

Pembedaan ini penting karena kewajiban administrasi setiap jenis LPK tidak sama. LPK swasta lebih berkaitan dengan perizinan berusaha, sedangkan LPK pemerintah dan LPK perusahaan lebih berkaitan dengan pendaftaran kegiatan pelatihan.

LPK Pemerintah

LPK pemerintah adalah lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya dapat berupa balai latihan kerja atau unit pelatihan milik pemerintah yang menyediakan pelatihan untuk masyarakat, pencari kerja, pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan, atau kelompok sasaran tertentu.

LPK pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan sendiri atau bekerja sama dengan pihak swasta. Kerja sama ini dapat dilakukan untuk memperluas akses pelatihan, menyesuaikan materi dengan kebutuhan industri, atau meningkatkan kualitas fasilitas dan instruktur.

Berdasarkan aturan terbaru, LPK pemerintah wajib mendaftarkan kegiatan pelatihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Pendaftaran ini penting agar kegiatan pelatihan tercatat, terpantau, dan dapat dievaluasi oleh otoritas terkait.

LPK Swasta

LPK swasta adalah lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Bentuknya dapat berupa badan hukum Indonesia atau badan usaha sesuai ketentuan perizinan berusaha. LPK swasta biasanya menawarkan pelatihan kepada masyarakat umum, perusahaan, pencari kerja, pekerja aktif, atau peserta program kerja sama.

Setelah perubahan aturan melalui Cipta Kerja, LPK swasta wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Jika LPK swasta memiliki penyertaan modal asing, perizinan berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Perizinan berusaha tersebut harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Dalam konteks terbaru, standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa sektor ketenagakerjaan juga diatur dalam regulasi perizinan berusaha berbasis risiko.

LPK Perusahaan

LPK perusahaan adalah unit pelatihan yang terdapat di dalam perusahaan. LPK jenis ini biasanya dibentuk untuk meningkatkan kompetensi pekerja internal, menyiapkan tenaga kerja baru, menjalankan program onboarding, meningkatkan keterampilan teknis, atau menyesuaikan kemampuan pekerja dengan kebutuhan produksi dan operasional.

Contohnya, perusahaan manufaktur dapat memiliki pusat pelatihan operator produksi. Perusahaan hotel dapat memiliki program pelatihan hospitality. Perusahaan teknologi dapat memiliki program pelatihan internal untuk developer, support engineer, atau analis sistem.

LPK perusahaan wajib mendaftarkan kegiatan pelatihannya kepada instansi ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Kewajiban ini membuat kegiatan pelatihan perusahaan tidak hanya menjadi urusan internal, tetapi juga bagian dari ekosistem pengembangan kompetensi tenaga kerja.

Dalam konteks HR, keberadaan LPK perusahaan dapat membantu menyusun jalur pengembangan karyawan. Pembahasan terkait dapat dibaca dalam artikel tujuan serta tahapan pelatihan dan pengembangan SDM dan pelatihan SDM profesional untuk HR.

Perbedaan Izin LPK Swasta dan Pendaftaran LPK Pemerintah/Perusahaan

Salah satu hal yang sering membingungkan adalah perbedaan antara izin LPK swasta dan pendaftaran kegiatan LPK pemerintah atau LPK perusahaan.

LPK swasta pada dasarnya menjalankan kegiatan usaha pelatihan kerja. Karena itu, lembaga ini wajib memenuhi Perizinan Berusaha. Sementara LPK pemerintah dan LPK perusahaan tidak ditempatkan dalam skema yang sama. Keduanya wajib mendaftarkan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan.

Apa yang Diatur dalam Permenaker 6 Tahun 2024?

Permenaker 6 Tahun 2024 menjadi salah satu aturan penting karena mengatur tata cara pendaftaran kegiatan LPK pemerintah dan LPK perusahaan. Regulasi ini menggantikan aturan lama mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran LPK yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Secara umum, Permenaker 6 Tahun 2024 mengatur beberapa hal berikut:

• Tata cara pendaftaran kegiatan LPK pemerintah.
• Tata cara pendaftaran kegiatan LPK perusahaan.
• Mekanisme penerbitan tanda daftar.
• Perubahan data tanda daftar.
• Kewajiban menyelenggarakan pelatihan sesuai ketentuan.
• Kewajiban pelaporan realisasi kegiatan pelatihan secara berkala.
• Ketentuan peralihan atas tanda daftar yang sudah diterbitkan sebelumnya.

Aturan ini penting bagi perusahaan yang memiliki unit pelatihan internal. Jika perusahaan menjalankan program pelatihan secara formal sebagai LPK perusahaan, maka kegiatan tersebut perlu didaftarkan sesuai ketentuan.

Apa yang Diatur dalam Permenaker 14 Tahun 2025?

Permenaker 14 Tahun 2025 mengatur standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan. Dalam konteks LPK, aturan ini penting untuk LPK swasta yang menjalankan kegiatan usaha pelatihan kerja.

Regulasi ini mencakup standar usaha dan produk/jasa di beberapa bidang ketenagakerjaan, termasuk pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, jasa sertifikasi SMK3, jasa pembinaan dan konsultasi K3, serta lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga.

Bagi pengelola LPK swasta, aturan ini perlu dibaca untuk memahami persyaratan, prosedur, kewajiban, verifikasi, dan kemungkinan sanksi administratif apabila ketentuan tidak dipenuhi.

Apa yang Diatur dalam Permenaker 6 Tahun 2025 tentang Pelatihan Vokasi?

Permenaker 6 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan pelatihan vokasi. Aturan ini relevan bagi LPK karena pelatihan kerja tidak cukup hanya berupa kelas atau teori, tetapi harus diarahkan pada penguasaan kompetensi, produktivitas, dan kesiapan kerja.

Beberapa hal penting dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi antara lain:

• Perencanaan dan persiapan pelatihan.
• Pelaksanaan pelatihan melalui metode off the job training.
• Pelaksanaan pelatihan melalui metode on the job training.
• Program tailor made training sesuai kebutuhan tertentu.
• Penilaian atau asesmen kompetensi peserta.
• Pencatatan dan pelaporan kegiatan pelatihan.
• Pemberian sertifikat kelulusan atau surat keterangan.
• Pengelolaan pendanaan pelatihan.

Dalam praktik HR, pelatihan vokasi dapat membantu menjembatani gap antara kebutuhan perusahaan dan kemampuan pekerja. Misalnya, perusahaan membutuhkan operator mesin, teknisi, staff administrasi, atau tenaga penjualan yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap bekerja sesuai standar industri.

Apa Saja Fungsi Lembaga Pelatihan Kerja?

LPK memiliki fungsi yang luas dalam ekosistem ketenagakerjaan. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kompetensi kerja, tetapi manfaatnya dapat terasa bagi peserta, perusahaan, industri, dan pemerintah.

1. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

LPK membantu peserta memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Pelatihan dapat mencakup hard skill, soft skill, keterampilan teknis, keselamatan kerja, pelayanan pelanggan, bahasa, digital skill, atau keterampilan lain sesuai program.

2. Meningkatkan Produktivitas

Pelatihan yang baik dapat membuat pekerja lebih produktif. Mereka dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, mengurangi kesalahan, memahami SOP, dan bekerja sesuai standar kualitas.

3. Membantu Perusahaan Menyiapkan Tenaga Kerja

Perusahaan dapat menggunakan LPK untuk menyiapkan tenaga kerja baru atau meningkatkan kemampuan karyawan lama. Program seperti onboarding, upskilling, reskilling, dan pelatihan teknis dapat membantu perusahaan mengurangi biaya kesalahan kerja.

4. Mendukung Penempatan Tenaga Kerja

Beberapa LPK juga berperan membantu peserta masuk ke pasar kerja melalui kerja sama dengan perusahaan. Namun, jika lembaga juga melakukan penempatan tenaga kerja, maka ketentuan tentang lembaga penempatan tenaga kerja perlu diperhatikan secara terpisah.

5. Mendukung Sertifikasi Kompetensi

LPK dapat menyiapkan peserta untuk mengikuti asesmen atau sertifikasi kompetensi. Sertifikasi ini penting untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki kompetensi sesuai standar tertentu.

Hubungan LPK dengan Standar Kompetensi Kerja

Pelatihan kerja yang baik seharusnya tidak hanya dibuat berdasarkan perkiraan kebutuhan instruktur. Program pelatihan perlu mengacu pada standar kompetensi agar hasilnya lebih terukur dan relevan dengan dunia kerja.

Standar kompetensi dapat berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau standar lain yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan standar ini, materi pelatihan, metode praktik, asesmen, dan sertifikat menjadi lebih mudah dievaluasi.

Misalnya, pelatihan operator produksi sebaiknya tidak hanya mengajarkan teori mesin, tetapi juga SOP produksi, quality control, K3, pencatatan output, dan praktik kerja aman. Pembaca dapat melihat keterkaitan kompetensi kerja dalam artikel pendidikan memengaruhi kualifikasi tenaga kerja dan karakteristik tenaga kerja Indonesia.

Hubungan LPK dengan HR dan Pengembangan SDM

Bagi HR, LPK dapat menjadi mitra penting dalam pengembangan karyawan. Perusahaan dapat bekerja sama dengan LPK untuk menyelenggarakan pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keselamatan kerja, pelatihan digital, atau pelatihan berbasis kebutuhan jabatan.

Pelatihan juga dapat menjadi bagian dari strategi retensi karyawan. Karyawan yang mendapat kesempatan belajar biasanya merasa lebih dihargai dan memiliki peluang berkembang. Selain itu, pelatihan dapat membantu perusahaan menyiapkan kader internal untuk jabatan yang lebih tinggi.

Untuk menyusun program pelatihan yang lebih sistematis, HR dapat membaca artikel faktor yang memengaruhi kinerja karyawan, hal yang menentukan kenaikan gaji karyawan, dan pentingnya ikut HR training.

LPK dan Sistem Magang

LPK juga dapat berkaitan dengan program magang, terutama jika pelatihan kerja diarahkan pada praktik langsung di tempat kerja. Program magang dapat membantu peserta memahami dunia kerja secara nyata, sementara perusahaan dapat mengenali calon tenaga kerja potensial.

Namun, magang perlu dikelola dengan benar. Peserta magang bukan sekadar tenaga kerja murah. Program magang sebaiknya memiliki tujuan pembelajaran, pembimbing, durasi yang jelas, evaluasi, dan perlindungan peserta.

Topik ini dapat dipelajari lebih lanjut dalam artikel BlogHRD tentang sistem magang di Indonesia, manfaat sistem magang, dan perbedaan uang saku dan upah untuk karyawan magang.

LPK dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja: Apa Bedanya?

LPK dan lembaga penempatan tenaga kerja sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki fungsi berbeda. LPK berfokus pada pelatihan dan peningkatan kompetensi. Sementara lembaga penempatan tenaga kerja berfokus pada pelayanan penempatan tenaga kerja.

Jika suatu lembaga menyelenggarakan pelatihan sekaligus penempatan tenaga kerja, maka lembaga tersebut perlu memastikan dua aspek regulasi dipenuhi. Jangan sampai izin atau pendaftaran hanya mencakup pelatihan, tetapi kegiatan yang dijalankan sudah masuk ke layanan penempatan tenaga kerja.

Untuk konteks pasar kerja dan rekrutmen, pembaca dapat membaca artikel pasar tenaga kerja di Indonesia, cara membuat iklan lowongan pekerjaan, dan kontraktor dan agen tenaga kerja.

Apa Saja Kewajiban Lembaga Pelatihan Kerja?

Kewajiban LPK dapat berbeda tergantung jenis lembaganya. Namun, secara umum LPK perlu memastikan pelatihan diselenggarakan secara tertib, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Memenuhi Legalitas atau Pendaftaran

LPK swasta perlu memenuhi Perizinan Berusaha. Sementara LPK pemerintah dan LPK perusahaan perlu mendaftarkan kegiatan pelatihannya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan Pelatihan Sesuai Program

LPK perlu menjalankan pelatihan sesuai program yang ditetapkan. Materi, durasi, metode, instruktur, sarana, dan evaluasi harus mendukung pencapaian kompetensi peserta.

3. Menyediakan Instruktur yang Kompeten

Instruktur memiliki peran penting dalam kualitas pelatihan. Instruktur sebaiknya memahami materi, memiliki pengalaman praktik, mampu mengajar, dan memahami standar kompetensi yang digunakan.

4. Menyediakan Sarana dan Prasarana

Pelatihan kerja membutuhkan sarana yang sesuai. Misalnya ruang kelas, alat praktik, perangkat komputer, mesin, alat keselamatan, bahan praktik, modul, dan akses pembelajaran.

5. Melakukan Evaluasi atau Asesmen

Evaluasi diperlukan untuk menilai apakah peserta telah menguasai kompetensi yang diajarkan. Evaluasi dapat berupa ujian teori, praktik, observasi, portofolio, atau asesmen lain sesuai jenis pelatihan.

6. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan

LPK perlu mencatat pelaksanaan pelatihan dan membuat laporan sesuai ketentuan. Bagi LPK pemerintah dan LPK perusahaan, Permenaker 6 Tahun 2024 menekankan kewajiban pelaporan realisasi kegiatan pelatihan secara berkala.

Apakah LPK Harus Terakreditasi?

Akreditasi merupakan pengakuan terhadap kelayakan lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan. Dalam praktiknya, akreditasi dapat meningkatkan kepercayaan peserta, perusahaan, dan mitra kerja terhadap kualitas LPK.

LPK yang telah memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi sesuai ketentuan. Akreditasi biasanya menilai aspek kelembagaan, program pelatihan, instruktur, sarana prasarana, manajemen, dan mutu penyelenggaraan.

Bagi peserta, memilih LPK yang legal dan memiliki mutu baik sangat penting. Jangan hanya melihat harga murah atau janji kerja cepat. Periksa legalitas, program pelatihan, kualitas instruktur, fasilitas, sertifikat, dan reputasi lembaga.

Checklist Membentuk atau Mengelola LPK

Bagi pihak yang ingin membentuk atau mengelola LPK, berikut checklist awal yang dapat digunakan:

• Tentukan jenis LPK: pemerintah, swasta, atau perusahaan.
• Pastikan bentuk kelembagaan sesuai ketentuan.
• Periksa kewajiban perizinan berusaha atau pendaftaran kegiatan.
• Susun program pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi.
• Tentukan standar kompetensi yang digunakan.
• Siapkan instruktur yang sesuai bidangnya.
• Siapkan fasilitas, alat praktik, ruang kelas, dan bahan pelatihan.
• Susun modul, kurikulum, dan metode pembelajaran.
• Tentukan sistem evaluasi atau asesmen peserta.
• Siapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan kegiatan.
• Siapkan sertifikat atau surat keterangan sesuai ketentuan.
• Evaluasi kualitas pelatihan secara berkala.

Kesalahan Umum dalam Memahami LPK

1. Menganggap Semua Kursus Otomatis Sama dengan LPK

Tidak semua kursus otomatis dapat dianggap sebagai LPK yang memenuhi ketentuan ketenagakerjaan. Jika lembaga menyelenggarakan pelatihan kerja, legalitas, program, dan standar penyelenggaraannya perlu diperhatikan.

2. Menganggap LPK Hanya untuk Pencari Kerja

LPK tidak hanya bermanfaat bagi pencari kerja. Pekerja aktif, perusahaan, HR, dan masyarakat umum juga dapat memanfaatkan LPK untuk meningkatkan kompetensi.

3. Mengabaikan Perizinan atau Pendaftaran

LPK swasta perlu memperhatikan Perizinan Berusaha, sedangkan LPK pemerintah dan LPK perusahaan perlu memperhatikan pendaftaran kegiatan. Mengabaikan aspek administrasi dapat menimbulkan risiko kepatuhan.

4. Tidak Menghubungkan Pelatihan dengan Kebutuhan Industri

Pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan industri dapat membuat peserta sulit menggunakan keterampilannya di dunia kerja. Karena itu, LPK perlu rutin membaca kebutuhan pasar tenaga kerja.

5. Tidak Melakukan Evaluasi Hasil Pelatihan

Pelatihan sebaiknya tidak berhenti pada kehadiran peserta. LPK perlu mengevaluasi apakah peserta benar-benar menguasai kompetensi yang diajarkan.

Tips Memilih Lembaga Pelatihan Kerja

Bagi calon peserta, memilih LPK perlu dilakukan dengan hati-hati. Berikut beberapa hal yang dapat diperiksa sebelum mendaftar:

• Periksa legalitas atau status lembaga.
• Lihat apakah program pelatihan sesuai kebutuhan kerja.
• Cek pengalaman dan kompetensi instruktur.
• Periksa fasilitas praktik yang tersedia.
• Tanyakan metode pembelajaran dan durasi pelatihan.
• Cek apakah ada asesmen atau evaluasi kompetensi.
• Pastikan sertifikat atau surat keterangan yang diberikan jelas.
• Hindari lembaga yang memberikan janji kerja tidak realistis.
• Cari testimoni peserta atau kerja sama industri yang kredibel.

Tips HR Bekerja Sama dengan LPK

Bagi HR, kerja sama dengan LPK dapat membantu perusahaan meningkatkan kompetensi karyawan. Namun, kerja sama ini perlu dirancang dengan baik agar pelatihan tidak hanya menjadi formalitas.

Mulai dari Analisis Kebutuhan Pelatihan

HR perlu memetakan kebutuhan pelatihan berdasarkan gap kompetensi, target bisnis, perubahan teknologi, hasil evaluasi kinerja, dan kebutuhan jabatan.

Pilih LPK yang Relevan dengan Industri

LPK yang bagus untuk satu bidang belum tentu cocok untuk bidang lain. Pilih LPK yang memiliki pengalaman sesuai kebutuhan perusahaan.

Tentukan Output Pelatihan

Output pelatihan dapat berupa peningkatan keterampilan, sertifikat, kemampuan menggunakan alat tertentu, pemahaman SOP, atau kesiapan menduduki jabatan tertentu.

Evaluasi Dampak Pelatihan

Setelah pelatihan selesai, HR perlu mengevaluasi dampaknya. Misalnya, apakah produktivitas meningkat, kesalahan kerja berkurang, kualitas layanan naik, atau karyawan lebih siap menjalankan tugasnya.

Kesimpulan

Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK merupakan bagian penting dari sistem pengembangan tenaga kerja di Indonesia. LPK dapat diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, maupun perusahaan. Masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda, terutama terkait perizinan dan pendaftaran kegiatan.

Setelah perubahan regulasi ketenagakerjaan, dasar hukum LPK perlu dibaca bersama UU 13/2003 sebagaimana telah diubah melalui UU 6/2023, Permenaker 6/2024, Permenaker 14/2025, dan Permenaker 6/2025. LPK swasta wajib memenuhi Perizinan Berusaha, sedangkan LPK pemerintah dan LPK perusahaan wajib mendaftarkan kegiatan pelatihannya.

Bagi peserta, LPK dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing. Bagi perusahaan, LPK dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan SDM. Bagi HR, pemahaman regulasi LPK membantu memastikan pelatihan berjalan legal, terukur, dan benar-benar berdampak pada produktivitas kerja.

Referensi External

• JDIH Kemnaker – Permenaker Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan
• JDIH BPK – Permenaker Nomor 6 Tahun 2024
• JDIH Kemnaker – Permenaker Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
• JDIH Kemnaker – Permenaker Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi
• JDIH Kemnaker – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
• JDIH Kemenkeu – Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Kemnaker – Siapa Saja yang Dapat Mendaftarkan Lembaga Pelatihan ke Layanan Kelembagaan?
• Kemnaker – Layanan Kelembagaan Pelatihan Kerja