Penghasilan Neto: Pengertian, Cara Menghitung, dan Contohnya dalam Payroll

Penghasilan neto adalah penghasilan bersih yang diperoleh setelah penghasilan bruto dikurangi biaya atau pengurang tertentu yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Dalam konteks payroll dan PPh 21, penghasilan neto menjadi salah satu tahapan penting sebelum menghitung Penghasilan Kena Pajak atau PKP.

Istilah ini sering membuat bingung karena terdengar mirip dengan gaji bersih atau take home pay. Padahal, penghasilan neto tidak selalu sama dengan uang yang diterima karyawan di rekening. Penghasilan neto lebih banyak digunakan dalam konteks perpajakan, sedangkan take home pay adalah gaji yang benar-benar diterima setelah potongan pajak, BPJS, cicilan, koperasi, atau potongan lain.

Untuk memahami penghasilan neto dengan benar, pembaca perlu memahami hubungan antara komponen gaji, penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran tertentu, PTKP, PKP, dan PPh 21.

Artikel ini membahas pengertian penghasilan neto, dasar hukum terbaru, cara menghitung, contoh perhitungan karyawan, perbedaan dengan laba bersih bisnis, hubungan dengan PPh 21 TER, serta tips HR agar tidak salah menghitung payroll.

Apa Itu Penghasilan Neto?

Penghasilan neto adalah penghasilan yang diperoleh setelah penghasilan bruto dikurangi pengurang yang diperbolehkan. Dalam konteks karyawan, penghasilan neto biasanya dihitung dari penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun atau iuran hari tua tertentu yang dibayar karyawan, serta pengurang lain sesuai ketentuan pajak.

Setelah penghasilan neto diketahui, barulah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak atau PKP. PKP inilah yang menjadi dasar penghitungan PPh 21 tahunan menggunakan tarif progresif Pasal 17.

Dengan kata lain, urutannya bukan dari gaji langsung ke pajak. Ada beberapa tahap yang harus dilalui agar perhitungan pajak karyawan lebih akurat.

Perbedaan Penghasilan Neto, Penghasilan Bruto, PKP, dan Take Home Pay

Banyak orang mengira penghasilan neto sama dengan gaji bersih. Dalam percakapan sehari-hari, anggapan ini memang sering muncul. Namun, dalam konteks PPh 21 dan payroll, istilah tersebut perlu dibedakan.

Perbedaan ini penting karena kesalahan memahami istilah dapat membuat karyawan salah membaca slip gaji, sementara HR bisa keliru menghitung pajak atau membuat simulasi gaji.

Dasar Hukum Penghasilan Neto

Penghasilan neto berkaitan erat dengan aturan Pajak Penghasilan dan pemotongan PPh 21. Untuk payroll terbaru, perusahaan perlu memperhatikan beberapa aturan berikut:

• Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
• PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi;
• PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21/26;
• PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan;
• Ketentuan PTKP yang masih digunakan dalam penghitungan pajak orang pribadi.

Dalam praktik HR, penghasilan neto tidak bisa dipisahkan dari subjek pajak PPh 21, tarif PPh 21, dan dasar pengenaan pajak PPh 21.

Elemen yang Membentuk Penghasilan Neto Karyawan

Untuk menghitung penghasilan neto, HR perlu mengetahui elemen penghasilan bruto dan pengurang yang diperbolehkan. Berikut gambaran sederhananya.

1. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto adalah total penghasilan kotor yang diterima karyawan. Isinya dapat mencakup gaji pokok, tunjangan, uang lembur, bonus, THR, komisi, insentif, honorarium, dan natura tertentu yang dikenakan pajak.

2. Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah pengurang penghasilan bruto untuk pegawai tetap. Besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun.

3. Iuran Pensiun atau Iuran Hari Tua Tertentu

Iuran pensiun atau iuran hari tua tertentu yang dibayar sendiri oleh karyawan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai ketentuan. Komponen ini perlu dibedakan dari iuran yang ditanggung pemberi kerja.

4. Zakat atau Sumbangan Keagamaan Wajib

Dalam kondisi tertentu, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dan dibayarkan melalui lembaga yang diakui pemerintah dapat menjadi pengurang sesuai ketentuan pajak.

Rumus Penghasilan Neto

Rumus sederhana penghasilan neto untuk pegawai tetap adalah:

Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun/Iuran Hari Tua yang Dibayar Pegawai – Pengurang Lain yang Diperbolehkan

Setelah penghasilan neto diperoleh, barulah dihitung PKP:

PKP = Penghasilan Neto – PTKP

Kemudian, PPh 21 tahunan dihitung berdasarkan tarif progresif Pasal 17. Dalam praktik bulanan terbaru, pemotongan PPh 21 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata atau TER. BlogHRD membahasnya lebih lanjut dalam artikel cara menghitung PPh 21 dengan tarif TER.

Cara Menghitung Penghasilan Neto Karyawan

Berikut tahapan umum menghitung penghasilan neto untuk karyawan tetap.

1. Hitung Penghasilan Bruto Setahun

Jumlahkan seluruh penghasilan bruto dalam satu tahun pajak. Komponen ini dapat terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, uang lembur, bonus, THR, insentif, dan penghasilan lain.

2. Hitung Biaya Jabatan

Biaya jabatan dihitung 5% dari penghasilan bruto, tetapi maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun.

3. Kurangi Iuran yang Diperbolehkan

Kurangi iuran pensiun atau iuran hari tua tertentu yang dibayar sendiri oleh pegawai, jika memenuhi ketentuan sebagai pengurang.

4. Dapatkan Penghasilan Neto

Setelah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan pengurang lain yang diperbolehkan, hasilnya adalah penghasilan neto.

5. Kurangi PTKP untuk Mendapatkan PKP

Penghasilan neto setahun kemudian dikurangi PTKP sesuai status wajib pajak. Hasilnya adalah PKP yang menjadi dasar penghitungan PPh 21 tahunan.

Contoh Perhitungan Penghasilan Neto Karyawan Tetap

Misalnya, seorang karyawan bernama Bapak Arman memiliki status pajak K/0. Ia menerima penghasilan sebagai berikut:

Pengurang penghasilan bruto:

Maka penghasilan neto setahun adalah:

Rp171.500.000 – Rp9.000.000 = Rp162.500.000

Karena status pajak Bapak Arman adalah K/0, PTKP yang digunakan adalah Rp58.500.000 per tahun. Maka PKP sebelum pembulatan adalah:

Rp162.500.000 – Rp58.500.000 = Rp104.000.000

Dalam praktik pajak tahunan, PKP kemudian dibulatkan sesuai ketentuan dan dikenakan tarif progresif Pasal 17.

Contoh Perhitungan PPh 21 Tahunan dari Penghasilan Neto

Dengan PKP sebesar Rp104.000.000, simulasi PPh 21 tahunan menggunakan tarif progresif adalah:

Perhitungan ini merupakan contoh sederhana. Dalam praktik payroll, PPh 21 Januari sampai November dihitung menggunakan TER bulanan, sedangkan pada masa pajak terakhir dilakukan penghitungan ulang secara tahunan.

Hubungan Penghasilan Neto dengan PPh 21 TER

Sejak tahun pajak 2024, pemotongan PPh 21 bulanan untuk pegawai tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-rata atau TER. Dalam skema ini, penghasilan bruto bulanan dikalikan tarif TER sesuai kategori PTKP.

Namun, penghasilan neto tetap penting dalam perhitungan tahunan. Pada masa pajak terakhir, perusahaan menghitung kembali PPh 21 setahun berdasarkan penghasilan bruto setahun, pengurang, penghasilan neto, PTKP, PKP, dan tarif progresif Pasal 17.

Secara sederhana, alurnya seperti ini:

1. Januari sampai November: penghasilan bruto bulanan × tarif TER bulanan.
2. Desember atau masa pajak terakhir: hitung ulang pajak setahun menggunakan penghasilan neto, PTKP, PKP, dan tarif Pasal 17.
3. PPh 21 masa terakhir = PPh 21 setahun dikurangi PPh 21 yang sudah dipotong pada masa sebelumnya.

Karena itu, HR perlu memastikan data penghasilan bruto dan penghasilan neto setahun akurat agar tidak terjadi lebih bayar atau kurang bayar dalam pemotongan PPh 21 karyawan.

Hubungan Penghasilan Neto dengan PTKP

PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. PTKP digunakan setelah penghasilan neto diketahui, bukan langsung dikurangkan dari penghasilan bruto.

Contohnya, jika penghasilan neto setahun karyawan adalah Rp80.000.000 dan statusnya TK/0, maka PKP sebelum pembulatan adalah Rp80.000.000 dikurangi Rp54.000.000, yaitu Rp26.000.000.

Hubungan Penghasilan Neto dengan Gaji Pokok dan Tunjangan

Gaji pokok dan tunjangan adalah bagian dari penghasilan bruto. Setelah seluruh penghasilan bruto dihitung, barulah dilakukan pengurangan tertentu untuk mendapatkan penghasilan neto.

Dalam payroll, HR perlu memahami pengertian gaji pokok serta jenis tunjangan kerja. Hal ini penting karena tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, uang makan, uang transport, bonus, dan fasilitas tertentu dapat memiliki perlakuan yang berbeda dalam pajak maupun administrasi payroll.

Jika perusahaan salah mengelompokkan tunjangan, penghasilan bruto dan neto dapat ikut salah. Untuk menghindari kesalahan, pembaca dapat membaca pembahasan BlogHRD tentang perbedaan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Hubungan Penghasilan Neto dengan Lembur dan THR

Uang lembur dan THR dapat menambah penghasilan bruto pada periode pembayaran tertentu. Ketika penghasilan bruto naik, penghasilan neto dan PPh 21 juga dapat berubah.

Untuk uang lembur, perusahaan perlu memastikan jam lembur sudah sah, tercatat, dan dihitung sesuai ketentuan. Pembaca dapat melihat penjelasan BlogHRD tentang ketentuan waktu kerja lembur.

Untuk THR, perusahaan perlu memahami bahwa THR merupakan pendapatan non-upah yang memiliki aturan khusus. Namun, ketika dibayarkan, THR tetap dapat memengaruhi penghasilan bruto dan pemotongan PPh 21 pada masa pembayaran. Penjelasan lengkapnya dapat dibaca melalui artikel ketentuan pembayaran THR karyawan.

Hubungan Penghasilan Neto dengan BPJS

Dalam payroll, iuran BPJS dapat memengaruhi take home pay karyawan. Sebagian iuran ditanggung perusahaan, sebagian dapat dipotong dari karyawan sesuai ketentuan.

Namun, perlu dibedakan antara penghasilan neto untuk kepentingan pajak dan gaji bersih yang diterima karyawan. Penghasilan neto pajak adalah hasil pengurangan penghasilan bruto dengan pengurang tertentu. Sementara take home pay adalah hasil akhir setelah pajak, BPJS, dan potongan payroll lainnya.

Untuk memahami iuran yang terkait dengan pekerja penerima upah, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan dan cara menghitung manfaat serta iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Apakah Penghasilan Neto Sama dengan Laba Bersih Bisnis?

Dalam bisnis, penghasilan neto sering dipakai untuk menggambarkan laba bersih setelah pendapatan dikurangi biaya operasional, pajak, bunga, penyusutan, dan pengeluaran lain. Dalam konteks ini, penghasilan neto mirip dengan net income atau keuntungan bersih perusahaan.

Namun, dalam konteks karyawan dan PPh 21, penghasilan neto memiliki arti yang lebih spesifik. Penghasilan neto adalah penghasilan setelah pengurang tertentu yang diperbolehkan, sebelum dikurangi PTKP untuk memperoleh PKP.

Karena itu, artikel ini perlu membedakan dua konteks berikut:

Jika pembaca sedang menghitung pajak karyawan, gunakan pendekatan PPh 21. Jika sedang menganalisis laporan keuangan bisnis, gunakan pendekatan laba rugi perusahaan.

Penghasilan Neto untuk Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai

Penghasilan neto tidak hanya dikenal dalam pegawai tetap. Pegawai tidak tetap, tenaga harian lepas, freelancer, konsultan, tenaga ahli, pembicara, dan bukan pegawai juga dapat memiliki dasar perhitungan pajak yang berbeda.

Namun, mekanisme perhitungannya tidak selalu sama dengan pegawai tetap. Pegawai tidak tetap dapat menggunakan skema pemotongan tertentu berdasarkan penghasilan harian atau bulanan, sedangkan bukan pegawai memiliki cara penghitungan tersendiri.

Untuk mempelajari konteks tersebut, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang cara menghitung PPh 21 karyawan tidak tetap dan PPh 21 bukan pegawai.

Penghasilan Neto dan Kode Objek Pajak

Dalam pelaporan pajak, setiap jenis penghasilan perlu dikategorikan dengan benar. Penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, honorarium, pesangon, pensiun, dan penghasilan lain dapat memiliki kode objek pajak yang berbeda.

Kesalahan memilih kode objek pajak dapat membuat bukti potong dan pelaporan pajak tidak sesuai. Karena itu, HR dan finance perlu melakukan mapping jenis penghasilan sejak awal.

Untuk pembahasan administratif, pembaca dapat melihat artikel BlogHRD tentang kode objek pajak PPh 21.

Penghasilan Neto dan Upah Minimum

Penghasilan neto tidak sama dengan upah minimum. Upah minimum adalah batas bawah upah yang wajib diperhatikan perusahaan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan penghasilan neto adalah istilah dalam perhitungan pajak.

Dalam praktik payroll, perusahaan tetap perlu memastikan komponen upah tidak melanggar ketentuan upah minimum. Setelah itu, barulah penghasilan bruto, penghasilan neto, PPh 21, dan take home pay dihitung berdasarkan komponen payroll yang berlaku.

Penghasilan Neto dalam Slip Gaji

Slip gaji sebaiknya menampilkan penghasilan dan potongan secara jelas. Walaupun tidak semua slip gaji mencantumkan istilah “penghasilan neto”, komponennya tetap perlu disusun rapi agar karyawan memahami perbedaan antara gaji pokok, penghasilan bruto, potongan, dan take home pay.

Idealnya, slip gaji mencantumkan:

• gaji pokok;
• tunjangan tetap;
• tunjangan tidak tetap;
• uang lembur;
• bonus, insentif, atau THR jika ada;
• penghasilan bruto;
• potongan PPh 21;
• potongan BPJS;
• potongan lain;
• take home pay.

Agar administrasi lebih rapi, perusahaan perlu memiliki prosedur pembayaran upah. Untuk format sederhana, pembaca dapat melihat panduan BlogHRD tentang cara membuat slip gaji di Excel dan cara menghitung gaji bersih di Excel.

Kesalahan Umum dalam Menghitung Penghasilan Neto

Kesalahan menghitung penghasilan neto dapat berdampak pada PPh 21, bukti potong, slip gaji, dan take home pay. Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi.

1. Menganggap Penghasilan Neto Sama dengan Take Home Pay

Penghasilan neto adalah istilah pajak. Take home pay adalah uang bersih yang diterima karyawan setelah potongan payroll. Keduanya berkaitan, tetapi tidak sama.

2. Langsung Mengurangi Penghasilan Bruto dengan PTKP

PTKP tidak langsung mengurangi penghasilan bruto. Penghasilan bruto harus dikurangi biaya jabatan dan pengurang tertentu terlebih dahulu untuk mendapatkan penghasilan neto. Setelah itu, penghasilan neto dikurangi PTKP untuk mendapatkan PKP.

3. Tidak Memasukkan Bonus atau THR dalam Penghasilan Bruto

Bonus dan THR dapat memengaruhi penghasilan bruto pada bulan atau tahun pajak ketika dibayarkan. Jika terlewat, PPh 21 dapat menjadi tidak akurat.

4. Salah Menghitung Biaya Jabatan

Biaya jabatan memang 5% dari penghasilan bruto, tetapi ada batas maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun. Jika tidak memperhatikan batas ini, penghasilan neto bisa salah.

5. Salah Menggunakan Status PTKP

Status PTKP harus sesuai kondisi wajib pajak. Kesalahan status kawin atau jumlah tanggungan dapat menyebabkan pajak kurang potong atau lebih potong.

6. Tidak Memperbarui Sistem PPh 21 TER

Setelah skema TER berlaku, HR perlu memastikan sistem payroll sudah menggunakan pendekatan yang tepat untuk masa pajak bulanan dan masa pajak terakhir.

Tips HR dalam Mengelola Penghasilan Neto

Agar perhitungan penghasilan neto lebih akurat, HR dan finance perlu mengelola data payroll secara konsisten.

1. Pisahkan Penghasilan Bruto, Neto, PKP, dan Take Home Pay

Gunakan istilah yang benar dalam payroll, slip gaji, simulasi pajak, dan komunikasi kepada karyawan.

2. Catat Penghasilan Rutin dan Tidak Rutin

Gaji bulanan, tunjangan, lembur, bonus, THR, dan insentif perlu dicatat dengan benar agar perhitungan tahunan tidak selisih.

3. Perbarui Data PTKP Karyawan

Pastikan status kawin, jumlah tanggungan, NPWP/NIK, dan data administrasi pajak karyawan selalu diperbarui.

4. Rekonsiliasi Payroll dan Bukti Potong

Data payroll perlu cocok dengan bukti potong pajak. Rekonsiliasi ini penting terutama pada akhir tahun pajak atau ketika karyawan resign.

5. Perhatikan Natura dan Benefit Non-Uang

Jika perusahaan memberikan fasilitas atau benefit dalam bentuk natura/kenikmatan, HR perlu mengevaluasi apakah benefit tersebut menjadi objek pajak atau dikecualikan.

6. Gunakan Sistem Payroll yang Rapi

Semakin kompleks komponen gaji, semakin besar risiko salah hitung. Perusahaan dapat menggunakan software payroll agar penghasilan bruto, penghasilan neto, PPh 21, BPJS, slip gaji, THR, dan laporan payroll lebih mudah dikelola.

Pertanyaan Seputar Penghasilan Neto

Apa yang dimaksud dengan penghasilan neto?

Penghasilan neto adalah penghasilan bersih setelah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran tertentu, dan pengurang lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan pajak.

Apakah penghasilan neto sama dengan gaji bersih?

Tidak selalu. Penghasilan neto adalah istilah dalam perhitungan pajak. Gaji bersih atau take home pay adalah jumlah uang yang diterima karyawan setelah potongan payroll.

Apa rumus penghasilan neto?

Rumus sederhananya adalah penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun atau iuran hari tua tertentu yang dibayar pegawai, dan pengurang lain yang diperbolehkan.

Apa bedanya penghasilan bruto dan penghasilan neto?

Penghasilan bruto adalah penghasilan kotor sebelum pengurang. Penghasilan neto adalah penghasilan setelah dikurangi pengurang tertentu yang diperbolehkan.

Apakah PTKP mengurangi penghasilan bruto?

Tidak langsung. PTKP mengurangi penghasilan neto untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak atau PKP.

Berapa biaya jabatan yang boleh dikurangkan?

Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun.

Apakah THR masuk dalam penghasilan neto?

THR menambah penghasilan bruto pada saat dibayarkan. Setelah penghasilan bruto setahun dihitung, barulah dikurangi pengurang yang diperbolehkan untuk mendapatkan penghasilan neto.

Apakah bonus masuk penghasilan bruto?

Ya. Bonus, insentif, komisi, jasa produksi, dan penghasilan tidak rutin lain dapat menjadi bagian dari penghasilan bruto pada tahun pajak ketika diterima.

Apakah penghasilan neto bisnis sama dengan penghasilan neto karyawan?

Tidak selalu. Dalam bisnis, penghasilan neto sering berarti laba bersih setelah biaya usaha. Dalam PPh 21 karyawan, penghasilan neto adalah penghasilan bruto setelah dikurangi pengurang tertentu sebelum PTKP.

Mengapa HR perlu memahami penghasilan neto?

HR perlu memahami penghasilan neto agar dapat menghitung PPh 21 tahunan, PKP, bukti potong, slip gaji, dan rekonsiliasi payroll dengan benar.

Kesimpulan

Penghasilan neto adalah istilah penting dalam perhitungan pajak dan payroll. Untuk karyawan, penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan, iuran tertentu, dan pengurang lain yang diperbolehkan.

Penghasilan neto berbeda dari penghasilan bruto, PKP, dan take home pay. Penghasilan bruto adalah penghasilan kotor, penghasilan neto adalah penghasilan setelah pengurang pajak tertentu, PKP adalah penghasilan neto setelah dikurangi PTKP, sedangkan take home pay adalah gaji bersih yang diterima karyawan.

Artikel lama perlu diperbarui karena perhitungan PPh 21 saat ini menggunakan pendekatan TER untuk pemotongan bulanan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023. Selain itu, HR juga perlu memperhatikan aturan natura/kenikmatan dalam PMK No. 66 Tahun 2023.

Bagi karyawan, memahami penghasilan neto membantu membaca slip gaji dan bukti potong. Bagi HR dan finance, pemahaman ini penting agar payroll, PPh 21, BPJS, THR, bonus, dan laporan pajak berjalan lebih akurat.

Referensi

• BPK RI – PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21
• JDIH Kementerian Keuangan – PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Pemotongan PPh 21/26
• Direktorat Jenderal Pajak – Penjelasan PPh 21 atas THR dan TER
• Direktorat Jenderal Pajak – Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
• Direktorat Jenderal Pajak – Penghasilan Tidak Kena Pajak
• Direktorat Jenderal Pajak – Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
• JDIH Kementerian Keuangan – PMK No. 66 Tahun 2023 tentang Natura dan/atau Kenikmatan
• Direktorat Jenderal Pajak – Natura/Kenikmatan
• BPK RI – UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
• BPJS Ketenagakerjaan – Informasi Kepesertaan Penerima Upah