Pentingkah Mendaftarkan Jaminan Hari Tua (JHT) Pegawai? - bloghrd.com

Jaminan Hari Tua atau JHT adalah salah satu program penting dalam BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan memberikan perlindungan finansial bagi pekerja ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau berada dalam kondisi tertentu yang membuat pekerja tidak lagi aktif bekerja.

Bagi karyawan, JHT dapat menjadi tabungan jangka panjang yang dananya berasal dari iuran pekerja dan perusahaan. Bagi perusahaan, mendaftarkan pegawai ke program JHT bukan hanya bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan, tetapi juga bagian dari kewajiban kepatuhan ketenagakerjaan.

Karena iuran JHT berhubungan langsung dengan payroll, HR dan finance perlu memahami cara menghitung iuran, dasar upah yang digunakan, cara pendaftaran, proses pembayaran, hingga risiko jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawan. Untuk memahami pengelolaan iuran BPJS secara lebih luas, baca juga artikel menghitung manfaat dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Apa Itu Jaminan Hari Tua atau JHT?

Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan yang manfaatnya diberikan dalam bentuk uang tunai. Dana JHT berasal dari akumulasi iuran peserta dan perusahaan, ditambah hasil pengembangannya.

Secara sederhana, JHT dapat dipahami sebagai tabungan wajib jangka panjang bagi pekerja. Bedanya dengan tabungan biasa, JHT diselenggarakan dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga kepesertaan dan iurannya diatur oleh ketentuan pemerintah.

Tujuan utama program JHT

• Memberikan perlindungan finansial ketika pekerja memasuki masa pensiun.
• Menjadi dana cadangan ketika pekerja mengalami cacat total tetap.
• Memberikan manfaat kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia.
• Membantu pekerja memiliki simpanan jangka panjang dari akumulasi iuran.
• Mendorong perusahaan ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan masa depan karyawan.

JHT berbeda dari Jaminan Pensiun atau JP. JHT berbentuk akumulasi saldo yang dapat dicairkan sesuai ketentuan, sedangkan JP lebih berfokus pada manfaat pensiun berkala. Karena itu, HR sebaiknya tidak menyamakan kedua program ini dalam penjelasan kepada karyawan.

Apakah Perusahaan Wajib Mendaftarkan Pegawai ke JHT?

Ya. Pada prinsipnya, perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. JHT termasuk salah satu program penting untuk pekerja penerima upah.

Perusahaan tidak sebaiknya menunggu karyawan meminta sendiri untuk didaftarkan. Proses pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemberi kerja. HR perlu mendata karyawan, memastikan identitasnya benar, menghitung iuran, dan melakukan pembayaran secara rutin.

Kenapa JHT bersifat penting bagi perusahaan?

• Menunjukkan perusahaan patuh terhadap kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan.
• Memberikan perlindungan jangka panjang kepada karyawan.
• Membantu perusahaan membangun reputasi sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab.
• Mengurangi risiko sanksi administratif.
• Membantu HR mengelola benefit karyawan secara lebih profesional.

JHT juga berkaitan dengan struktur payroll perusahaan. Jika perusahaan belum memiliki sistem penggajian yang rapi, perhitungan iuran JHT dapat menjadi rawan salah. Untuk referensi, baca artikel software aplikasi payroll sesuai sistem penggajian Indonesia.

Dasar Hukum JHT yang Perlu Dipahami HR

Dalam mengelola JHT, HR perlu memahami dasar hukum yang menjadi acuan. Setidaknya ada beberapa regulasi penting yang berkaitan dengan kepesertaan, penyelenggaraan, dan sanksi administrasi.

Regulasi penting terkait JHT

• Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
• Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015.
• Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa JHT bukan sekadar fasilitas tambahan. Program ini merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang perlu dikelola dengan tertib oleh pemberi kerja.

Siapa Saja yang Perlu Didaftarkan ke JHT?

Dalam konteks perusahaan, kelompok yang paling sering dikelola HR adalah pekerja Penerima Upah. Pekerja Penerima Upah adalah pekerja yang menerima gaji, upah, atau imbalan dari pemberi kerja.

Contoh pekerja yang perlu diperhatikan HR

• Karyawan tetap.
• Karyawan kontrak atau PKWT.
• Pekerja dengan perjanjian kerja tertentu.
• Karyawan operasional.
• Staf administrasi.
• Karyawan perusahaan swasta.
• Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sesuai ketentuan.

Untuk karyawan kontrak, HR tetap perlu memperhatikan kewajiban jaminan sosial selama hubungan kerja berlangsung. Status kontrak tidak otomatis menghilangkan hak pekerja atas perlindungan sosial. Jika perusahaan menggunakan PKWT, baca juga artikel ketentuan PKWT dan jenis-jenis pekerjaannya.

Bagaimana dengan pekerja harian?

Pekerja harian juga perlu diperhatikan sesuai status dan hubungan kerjanya. Jika pekerja harian memenuhi ketentuan sebagai pekerja yang harus didaftarkan dalam program jaminan sosial, perusahaan perlu mengurus kepesertaannya.

Karena status pekerja harian sering kali berbeda dengan karyawan tetap, HR perlu memahami pola kerja, masa kerja, dan sistem upahnya. Untuk pembahasan lebih lengkap, baca artikel seluk beluk pekerja harian, dari manfaat hingga perhitungan pajaknya.

Manfaat JHT untuk Karyawan

JHT memberikan manfaat dalam bentuk uang tunai yang berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Manfaat ini dapat membantu pekerja menghadapi fase hidup ketika penghasilan aktif berkurang atau berhenti.

1. Dana saat memasuki usia pensiun

Manfaat JHT dapat menjadi dana tambahan ketika karyawan memasuki masa pensiun. Dana ini dapat digunakan untuk kebutuhan hidup, modal usaha, biaya kesehatan, atau kebutuhan keluarga.

2. Perlindungan jika mengalami cacat total tetap

Jika peserta mengalami cacat total tetap, manfaat JHT dapat dicairkan sesuai ketentuan. Dalam kondisi seperti ini, dana JHT dapat membantu peserta dan keluarga menyesuaikan kondisi finansial.

3. Manfaat untuk ahli waris jika peserta meninggal dunia

Jika peserta meninggal dunia, saldo JHT dapat diberikan kepada ahli waris sesuai ketentuan. Ini menjadi salah satu bentuk perlindungan ekonomi bagi keluarga pekerja.

4. Saldo berkembang dari waktu ke waktu

Saldo JHT tidak hanya berasal dari iuran yang disetor. Dana tersebut juga mendapatkan hasil pengembangan sesuai mekanisme pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan.

5. Dapat dicairkan sebagian dalam kondisi tertentu

Peserta yang telah memenuhi syarat masa kepesertaan dapat mengajukan klaim sebagian, misalnya 10% untuk persiapan pensiun atau 30% untuk keperluan perumahan. Namun, klaim sebagian memiliki syarat dan konsekuensi yang perlu dipahami peserta.

Karena manfaat JHT berkaitan dengan masa depan pekerja, HR sebaiknya memberikan edukasi yang jelas kepada karyawan. Jangan sampai karyawan hanya melihat JHT sebagai potongan gaji, padahal sebagian iurannya juga ditanggung perusahaan.

Manfaat JHT untuk Perusahaan

JHT tidak hanya bermanfaat bagi karyawan. Bagi perusahaan, kepesertaan JHT juga membantu menciptakan sistem kerja yang lebih tertib dan profesional.

1. Meningkatkan kepatuhan perusahaan

Mendaftarkan karyawan ke JHT membantu perusahaan memenuhi kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini penting agar perusahaan tidak menghadapi risiko sanksi administratif.

2. Meningkatkan kepercayaan karyawan

Karyawan cenderung lebih percaya kepada perusahaan yang memperhatikan perlindungan sosial. Benefit seperti JHT, BPJS Kesehatan, dan jaminan sosial lainnya menjadi bagian dari employer branding.

3. Membantu retensi karyawan

Benefit yang jelas dapat meningkatkan rasa aman karyawan. Meskipun bukan satu-satunya faktor, perlindungan seperti JHT dapat mendukung retensi dan loyalitas karyawan.

4. Membuat payroll lebih tertib

Karena JHT dihitung dari upah, perusahaan terdorong memiliki struktur gaji yang jelas. Hal ini membantu HR mengelola payroll, slip gaji, PPh 21, BPJS, dan laporan biaya tenaga kerja secara lebih rapi.

Untuk memahami struktur penggajian, baca juga artikel menghitung gaji pegawai secara praktis dan akurat.

Besaran Iuran JHT

Iuran JHT untuk pekerja Penerima Upah adalah 5,7% dari upah sebulan. Iuran tersebut dibagi antara pekerja dan perusahaan.

Rincian iuran JHT

Dasar perhitungan iuran biasanya menggunakan upah sebulan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Karena itu, HR perlu membedakan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap agar dasar perhitungan tidak keliru.

Untuk memahami komponen upah yang menjadi dasar payroll, baca juga artikel memahami prinsip dasar upah menurut Peraturan Pemerintah.

Contoh Menghitung Iuran JHT Pegawai

Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh sederhana perhitungan iuran JHT.

Contoh 1: Karyawan dengan upah Rp6.000.000

Dari contoh di atas, potongan gaji karyawan untuk JHT adalah Rp120.000. Sementara itu, perusahaan menanggung Rp222.000. Total Rp342.000 akan menjadi bagian dari saldo JHT karyawan.

Contoh 2: Karyawan dengan upah Rp10.000.000

Nilai potongan dan kontribusi perusahaan sebaiknya ditampilkan dengan jelas dalam slip gaji. Untuk sistem digital, baca artikel aplikasi slip gaji online untuk UKM.

Apakah Iuran JHT Memengaruhi Take Home Pay?

Ya. Porsi iuran JHT yang ditanggung pekerja sebesar 2% akan dipotong dari upah karyawan. Karena itu, potongan ini memengaruhi take home pay.

Namun, perlu dipahami bahwa potongan tersebut bukan hilang. Dana tersebut masuk ke saldo JHT karyawan dan dapat dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ilustrasi sederhana

• Upah karyawan: Rp6.000.000
• Potongan JHT pekerja: Rp120.000
• Upah setelah potongan JHT sebelum potongan lain: Rp5.880.000

Dalam praktik payroll, take home pay juga dapat dipengaruhi oleh BPJS Kesehatan, Jaminan Pensiun, PPh 21, pinjaman, potongan absensi, atau potongan lain yang sah. Untuk memahami pajak karyawan, baca artikel memahami tugas HR terkait pajak penghasilan karyawan dan cara menghitung PPh 21 karyawan tidak memiliki NPWP.

Cara Mendaftarkan Pegawai ke Program JHT

Pendaftaran JHT pegawai biasanya dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak perusahaan. Dalam banyak perusahaan, proses ini menjadi tanggung jawab HR, personalia, atau payroll.

Langkah umum pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah

1. Perusahaan membuka portal layanan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pilih menu pendaftaran peserta untuk segmen Penerima Upah.
3. Masukkan email perusahaan dan data yang diminta.
4. Lakukan aktivasi melalui email.
5. Lengkapi data perusahaan.
6. Input data tenaga kerja yang akan didaftarkan.
7. Dapatkan kode iuran.
8. Lakukan pembayaran iuran sesuai tagihan.
9. Simpan bukti pendaftaran dan pembayaran.

Untuk pengelolaan data peserta dan iuran secara rutin, perusahaan dapat menggunakan SIPP Online. Panduan lebih detail bisa dibaca di artikel panduan lengkap SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan.

Dokumen yang biasanya perlu disiapkan

• Data perusahaan.
• NPWP perusahaan.
• Akta perusahaan atau dokumen legalitas usaha.
• NIK atau KTP karyawan.
• Nomor KK karyawan jika diperlukan.
• Data upah karyawan.
• Data jabatan atau divisi.
• Kontak karyawan.

Jika perusahaan menggunakan data karyawan yang belum rapi, proses pendaftaran bisa terhambat. Karena itu, HR sebaiknya memiliki database karyawan yang akurat sejak onboarding. Pengelolaan data seperti ini dapat dibantu oleh aplikasi HRD dan HRIS di Indonesia.

Kapan Iuran JHT Harus Dibayarkan?

Iuran BPJS Ketenagakerjaan perlu dibayar setiap bulan. Keterlambatan pembayaran dapat membuat perusahaan terkena denda dan dapat mengganggu kelengkapan manfaat bagi peserta.

Dalam praktik BPJS Ketenagakerjaan, keterlambatan perusahaan dihitung setelah tanggal 15 bulan berikutnya. Karena itu, HR dan finance perlu memiliki jadwal pembayaran yang disiplin agar tidak menumpuk tagihan.

Tips agar pembayaran iuran tidak terlambat

• Tentukan cut-off payroll yang jelas.
• Update data karyawan baru dan resign sebelum tagihan dibuat.
• Rekonsiliasi data upah sebelum pembayaran iuran.
• Gunakan reminder bulanan untuk pembayaran BPJS.
• Simpan bukti pembayaran iuran.
• Pastikan data BPJS dan data payroll perusahaan sinkron.

Jika perusahaan memiliki banyak karyawan, proses manual dapat rawan salah. Untuk mempercepat penggajian dan pembayaran, baca juga artikel bank di Indonesia yang menawarkan sistem payroll.

Bagaimana Jika Perusahaan Terlambat Membayar Iuran JHT?

Keterlambatan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat menimbulkan denda. Selain itu, keterlambatan dapat menyulitkan administrasi jika karyawan perlu mengakses manfaat tertentu.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunda pembayaran iuran. JHT memang merupakan program jangka panjang, tetapi pembayaran iurannya dilakukan rutin setiap bulan. Jika ada keterlambatan, HR dan finance harus segera melakukan penyelesaian agar status kepesertaan dan manfaat karyawan tetap aman.

Dampak keterlambatan iuran

• Perusahaan dapat dikenakan denda.
• Administrasi kepesertaan menjadi tidak tertib.
• Saldo dan manfaat peserta dapat terganggu dari sisi pencatatan.
• Karyawan dapat mempertanyakan transparansi potongan gaji.
• Perusahaan berisiko mengalami temuan saat audit internal atau pemeriksaan kepatuhan.

Sanksi Jika Perusahaan Tidak Mendaftarkan Karyawan ke JHT

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban jaminan sosial dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan.

Contoh risiko bagi perusahaan

• Mendapat teguran tertulis.
• Dikenakan denda administratif.
• Terhambat dalam layanan publik tertentu.
• Menurunnya kepercayaan karyawan terhadap perusahaan.
• Berisiko menghadapi komplain hubungan industrial.

Karena itu, mendaftarkan pegawai ke JHT bukan hanya soal administrasi. Ini adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang baik dan perlindungan hak pekerja.

Kapan Saldo JHT Bisa Dicairkan?

Saldo JHT dapat dicairkan dalam beberapa kondisi sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Secara umum, manfaat JHT dapat diberikan ketika peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, terkena PHK, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya bagi peserta tertentu.

Beberapa kondisi umum klaim JHT

• Peserta mencapai usia pensiun.
• Peserta mengalami cacat total tetap.
• Peserta meninggal dunia dan manfaat diajukan ahli waris.
• Peserta resign dan memenuhi masa tunggu serta syarat klaim.
• Peserta mengalami PHK.
• Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
• Peserta memenuhi syarat klaim sebagian 10% atau 30%.

Untuk karyawan yang resign, salah satu dokumen yang sering dibutuhkan adalah paklaring atau surat keterangan kerja. Anda bisa membaca artikel apakah surat keterangan kerja dan paklaring adalah dokumen yang sama.

Klaim JHT Sebagian: 10% dan 30%

Peserta JHT yang memenuhi syarat tertentu dapat mengajukan klaim sebagian sebelum memasuki masa pensiun. Umumnya, klaim sebagian terdiri dari klaim maksimal 10% dan klaim maksimal 30%.

Klaim sebagian 10%

Klaim JHT sebagian 10% biasanya digunakan untuk persiapan pensiun. Peserta perlu memenuhi syarat kepesertaan dan dokumen yang ditentukan BPJS Ketenagakerjaan.

Klaim sebagian 30%

Klaim JHT sebagian 30% umumnya ditujukan untuk kebutuhan perumahan. Misalnya uang muka rumah atau kebutuhan pembiayaan rumah sesuai syarat dan dokumen pendukung yang berlaku.

Catatan penting untuk peserta

• Klaim sebagian memiliki syarat masa kepesertaan.
• Klaim sebagian dapat memengaruhi pajak progresif pada klaim berikutnya.
• Peserta perlu menyiapkan dokumen identitas dan dokumen pendukung sesuai jenis klaim.
• HR sebaiknya membantu memberi informasi umum, tetapi klaim tetap diajukan oleh peserta sesuai prosedur BPJS Ketenagakerjaan.

Perbedaan JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP

Agar tidak bingung, HR perlu memahami perbedaan program BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, pembahasan program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja juga perlu mengenal JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan, selain JHT, JKK, JKM, dan JP.

Perbedaan ini penting karena setiap program memiliki manfaat, iuran, dan perlakuan payroll yang berbeda. Jika HR salah memasukkan potongan, slip gaji karyawan bisa tidak akurat.

Hubungan JHT dengan Payroll dan Slip Gaji

Karena iuran JHT terdiri dari porsi pekerja dan porsi perusahaan, HR perlu memisahkan pencatatannya dengan jelas. Porsi pekerja menjadi potongan gaji, sedangkan porsi perusahaan menjadi beban perusahaan.

Komponen yang perlu tampil dalam slip gaji

• Gaji pokok.
• Tunjangan tetap.
• Tunjangan tidak tetap jika ada.
• Potongan JHT pekerja 2%.
• Potongan Jaminan Pensiun jika berlaku.
• Potongan BPJS Kesehatan jika berlaku.
• Potongan PPh 21.
• Take home pay.

Porsi JHT perusahaan tidak selalu ditampilkan sebagai potongan karena bukan mengurangi gaji karyawan. Namun, perusahaan dapat menampilkannya sebagai informasi benefit agar karyawan memahami kontribusi perusahaan.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Pengelolaan JHT

Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi dan perlu dihindari HR.

1. Tidak mendaftarkan karyawan sejak awal bekerja

Menunda pendaftaran dapat merugikan karyawan karena iuran dan masa kepesertaan tidak tercatat sejak awal. HR sebaiknya memasukkan proses pendaftaran BPJS dalam checklist onboarding.

2. Salah menentukan dasar upah

Iuran JHT dihitung dari upah sebulan. Jika HR salah membedakan tunjangan tetap dan tidak tetap, dasar perhitungan bisa keliru.

3. Tidak memperbarui perubahan gaji

Jika gaji karyawan naik, data upah dalam sistem BPJS dan payroll perlu diperbarui. Jika tidak, iuran yang dibayarkan dapat tidak sesuai kondisi terbaru.

4. Data karyawan tidak sinkron

Kesalahan NIK, nama, tanggal lahir, atau data identitas dapat menyulitkan proses administrasi dan klaim. Karena itu, validasi data karyawan sangat penting.

5. Tidak menampilkan potongan JHT secara transparan

Karyawan perlu mengetahui bahwa potongan 2% masuk ke saldo JHT mereka. Slip gaji yang tidak rinci dapat membuat karyawan mengira potongan tersebut hanya pengurangan biasa.

6. Terlambat membayar iuran

Keterlambatan pembayaran dapat memicu denda dan menimbulkan masalah administrasi. HR dan finance perlu memiliki jadwal pembayaran yang jelas.

7. Mengelola semua data secara manual

Jika jumlah karyawan banyak, penghitungan manual sangat rawan salah. Penggunaan sistem payroll dapat membantu mengotomasi perhitungan JHT dan potongan lain. Jika perusahaan masih memakai spreadsheet, artikel rumus Excel lengkap untuk mempermudah kerja HRD bisa membantu sebagai referensi awal.

Checklist HR untuk Mengelola JHT Pegawai

Gunakan checklist berikut agar pengelolaan JHT lebih tertib.

Checklist pendaftaran

• Apakah seluruh karyawan aktif sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan?
• Apakah data NIK dan nama karyawan sudah sesuai dokumen resmi?
• Apakah karyawan baru sudah masuk daftar pendaftaran?
• Apakah karyawan kontrak dan pekerja harian yang memenuhi syarat sudah diperiksa statusnya?
• Apakah dokumen perusahaan sudah lengkap?

Checklist payroll

• Apakah gaji pokok dan tunjangan tetap sudah benar?
• Apakah iuran JHT pekerja 2% sudah dipotong dari gaji?
• Apakah iuran JHT perusahaan 3,7% sudah dicatat sebagai beban perusahaan?
• Apakah potongan tampil dalam slip gaji?
• Apakah data payroll dan data BPJS sudah sinkron?

Checklist pembayaran

• Apakah kode iuran sudah diterima?
• Apakah tagihan sesuai jumlah karyawan aktif?
• Apakah pembayaran dilakukan tepat waktu?
• Apakah bukti pembayaran disimpan?
• Apakah ada selisih antara payroll dan tagihan BPJS?

Checklist perubahan data

• Apakah karyawan resign sudah diperbarui statusnya?
• Apakah perubahan gaji sudah diperbarui?
• Apakah karyawan mutasi atau pindah cabang sudah diperbarui datanya?
• Apakah data keluarga dan identitas pendukung sudah sesuai kebutuhan administrasi?
• Apakah arsip BPJS tersimpan dalam database HR?

Tips Mengedukasi Karyawan tentang JHT

Banyak karyawan hanya melihat JHT sebagai potongan gaji. Padahal, ada manfaat jangka panjang dan kontribusi perusahaan yang ikut masuk ke saldo JHT. Karena itu, HR perlu memberikan edukasi yang sederhana dan mudah dipahami.

1. Jelaskan bahwa JHT adalah tabungan jangka panjang

Tekankan bahwa potongan 2% dari gaji pekerja tidak hilang. Dana tersebut masuk ke saldo JHT dan dapat dicairkan sesuai ketentuan.

2. Jelaskan kontribusi perusahaan

Karyawan perlu tahu bahwa perusahaan juga membayar iuran 3,7% dari upah. Artinya, saldo JHT tidak hanya berasal dari potongan gaji karyawan.

3. Jelaskan cara cek saldo

Berikan informasi bahwa peserta dapat mengecek saldo dan informasi kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan yang tersedia.

4. Jelaskan syarat klaim

HR dapat memberikan gambaran umum tentang kondisi klaim, seperti pensiun, resign, PHK, cacat total tetap, meninggal dunia, atau klaim sebagian. Namun, arahkan karyawan untuk mengikuti panduan resmi BPJS Ketenagakerjaan saat mengajukan klaim.

5. Tampilkan potongan secara jelas di slip gaji

Slip gaji yang transparan membantu karyawan memahami potongan JHT, BPJS lain, PPh 21, dan take home pay.

Peran Software HR dalam Pengelolaan JHT

Pengelolaan JHT akan lebih mudah jika perusahaan menggunakan software HR dan payroll yang terintegrasi. Sistem seperti ini dapat membantu HR menghitung iuran secara otomatis, mencatat potongan, menampilkan slip gaji, dan mengurangi risiko salah input.

Manfaat software HR untuk JHT

• Menghitung iuran JHT pekerja dan perusahaan secara otomatis.
• Membedakan porsi potongan karyawan dan beban perusahaan.
• Menghubungkan data gaji dengan slip gaji.
• Membantu rekonsiliasi data BPJS dan payroll.
• Mengurangi risiko salah hitung.
• Menyimpan riwayat gaji dan iuran karyawan.
• Membantu HR membuat laporan biaya tenaga kerja.

Jika perusahaan masih mengelola absensi, payroll, dan benefit secara terpisah, risiko selisih data akan lebih besar. Karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan sistem yang juga terhubung dengan aplikasi absensi terintegrasi dan fitur HR lainnya. Untuk gambaran manfaat digitalisasi HR, baca artikel fungsi aplikasi program software HR dalam bisnis.

FAQ Seputar Jaminan Hari Tua

Apakah JHT wajib untuk karyawan?

Ya. JHT merupakan bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan yang perlu didaftarkan oleh perusahaan sesuai ketentuan kepesertaan yang berlaku.

Berapa iuran JHT untuk karyawan?

Iuran JHT sebesar 5,7% dari upah sebulan. Rinciannya adalah 2% ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung perusahaan.

Apakah iuran JHT mengurangi gaji karyawan?

Porsi pekerja sebesar 2% dipotong dari upah karyawan. Namun, dana tersebut masuk ke saldo JHT peserta dan dapat dicairkan sesuai ketentuan.

Apakah perusahaan juga membayar JHT?

Ya. Perusahaan membayar iuran JHT sebesar 3,7% dari upah pekerja. Porsi ini menjadi beban perusahaan.

Apakah karyawan kontrak berhak mendapat JHT?

Karyawan kontrak atau PKWT yang memenuhi ketentuan tetap perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial, termasuk JHT, selama hubungan kerja berlangsung.

Kapan JHT bisa dicairkan?

JHT dapat dicairkan dalam kondisi tertentu, seperti mencapai usia pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, resign, PHK, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau klaim sebagian jika memenuhi syarat.

Apa beda JHT dan JP?

JHT adalah tabungan wajib jangka panjang berbasis akumulasi iuran dan hasil pengembangan. JP atau Jaminan Pensiun bertujuan memberikan manfaat pensiun berkala sesuai syarat yang berlaku.

Apa risiko jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawan ke JHT?

Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan.

Kesimpulan

Mendaftarkan pegawai ke Jaminan Hari Tua atau JHT sangat penting. Bagi karyawan, JHT memberikan perlindungan finansial jangka panjang ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau berada dalam kondisi tertentu yang memungkinkan klaim. Bagi perusahaan, JHT adalah bagian dari kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan dan bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja.

Iuran JHT untuk pekerja Penerima Upah adalah 5,7% dari upah sebulan, terdiri dari 2% yang ditanggung pekerja dan 3,7% yang ditanggung perusahaan. Karena itu, HR perlu memastikan dasar upah, data karyawan, potongan gaji, dan pembayaran iuran dikelola secara akurat.

Jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawan atau terlambat membayar iuran, risikonya bukan hanya denda atau sanksi administratif, tetapi juga menurunnya kepercayaan karyawan. Karena itu, pengelolaan JHT sebaiknya menjadi bagian dari sistem payroll dan HRIS yang rapi, transparan, dan mudah diaudit.

Dengan administrasi yang tertib, perusahaan dapat memenuhi kewajiban hukum sekaligus membantu karyawan mempersiapkan masa depan finansial yang lebih aman.

Referensi External

• BPJS Ketenagakerjaan – Informasi Kepesertaan Penerima Upah
• BPJS Ketenagakerjaan – Besaran Iuran JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP
• BPJS Ketenagakerjaan – Prosedur Klaim JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP
• BPJS Ketenagakerjaan – Cara Mencairkan Saldo JHT
• BPJS Ketenagakerjaan – Telat Bayar BPJS Ketenagakerjaan, Harus Bagaimana?
• JDIH BPK – Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
• JDIH BPK – PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
• JDIH BPK – PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015
• JDIH BPK – PP Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif