FAQ Upah & Tunjangan: Aturan Pengupahan Indonesia Terbaru

Upah merupakan salah satu unsur terpenting dalam hubungan kerja karena menjadi hak pekerja sekaligus kewajiban pengusaha. Namun, istilah seperti gaji pokok, upah minimum, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, bonus, insentif, THR, hingga take-home pay sering digunakan secara bergantian meskipun secara ketenagakerjaan mempunyai fungsi yang berbeda.

Kesalahan memahami komponen penghasilan dapat menyebabkan banyak persoalan. Pekerja mungkin membandingkan take-home pay dengan upah minimum secara tidak tepat, sedangkan HR dapat keliru menggunakan komponen gaji untuk menghitung lembur, THR, kompensasi, atau pembayaran lainnya.

Kerangka hukum pengupahan juga terus berkembang. Per September 2026, regulasi penting yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, antara lain, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang telah diubah melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan terakhir melalui PP Nomor 49 Tahun 2025.

Untuk memahami konsep dasarnya terlebih dahulu, Anda dapat membaca pembahasan mengenai sistem pengupahan di Indonesia. Berikut FAQ lengkap mengenai upah, tunjangan, dan kebijakan pengupahan yang telah diperbarui berdasarkan aturan yang berlaku pada 2026.

Apa yang Dimaksud dengan Upah?

Dalam peraturan ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja.

Besaran upah ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut juga mencakup tunjangan bagi pekerja dan keluarganya apabila tunjangan tersebut menjadi bagian dari komponen upah.

Jadi, upah tidak selalu berarti hanya “gaji pokok”. Struktur penghasilan seorang pekerja dapat terdiri atas beberapa komponen berbeda.

Apakah Gaji dan Upah Itu Sama?

Dalam percakapan sehari-hari, istilah gaji biasanya digunakan untuk pekerja yang menerima pembayaran bulanan, sedangkan istilah upah kadang diasosiasikan dengan pekerja harian atau pekerja produksi.

Namun, dalam regulasi ketenagakerjaan, istilah yang digunakan secara formal adalah upah.

Karena itu, ketika membahas hak ketenagakerjaan seperti upah minimum, lembur, keterlambatan pembayaran, atau struktur penghasilan, istilah hukum yang perlu diperhatikan adalah upah.

Penjelasan lebih lengkap tersedia pada artikel mengenai perbedaan upah dan gaji.

Apa Dasar Hukum Pengupahan yang Berlaku pada 2026?

Beberapa regulasi utama yang relevan antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
• Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 sebagai perubahan pertama atas PP Nomor 36 Tahun 2021;
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021;
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 mengenai THR Keagamaan; dan
• regulasi ketenagakerjaan lain yang mengatur lembur, hubungan kerja, serta pembayaran hak pekerja.

Karena aturan dapat berubah, HR tidak sebaiknya hanya mengandalkan template payroll atau kebijakan perusahaan lama. Lihat juga rangkuman poin penting aturan ketenagakerjaan tentang upah.

Apa yang Diatur dalam Kebijakan Pengupahan?

Berdasarkan kerangka pengupahan terbaru, kebijakan pengupahan mencakup sejumlah aspek penting, antara lain:

• upah minimum;
• struktur dan skala upah yang proporsional;
• upah kerja lembur;
• upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
• bentuk dan cara pembayaran upah;
• hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; serta
• upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Karena cakupannya luas, sistem pengupahan tidak hanya membahas berapa jumlah gaji yang diterima karyawan setiap bulan. Anda dapat mempelajari gambaran lebih lengkap melalui artikel mengenai sistem upah ketenagakerjaan di Indonesia.

Apa Prinsip Utama dalam Kebijakan Pengupahan?

Salah satu prinsip penting adalah hak pekerja memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu, sistem pengupahan mengenal prinsip perlakuan yang sama tanpa diskriminasi serta hak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Namun, prinsip “upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya” tidak berarti semua orang dengan nama jabatan yang sama harus selalu menerima angka gaji identik.

Dalam praktik struktur upah, perbedaan dapat mempertimbangkan faktor objektif seperti:

• kompetensi;
• tingkat tanggung jawab;
• risiko pekerjaan;
• masa kerja;
• pendidikan;
• jabatan; dan
• faktor lain yang relevan dengan nilai pekerjaan.

Kapan Hak Pekerja atas Upah Mulai Timbul?

Hak pekerja atas upah timbul ketika terjadi hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.

Hak tersebut pada prinsipnya berakhir ketika hubungan kerja berakhir, dengan tetap memperhatikan hak-hak yang masih harus diselesaikan setelah berakhirnya hubungan kerja.

Hubungan kerja sendiri lahir berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Apa Saja Komponen Upah?

PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenal beberapa kemungkinan susunan komponen upah.

Komponen yang digunakan oleh perusahaan perlu ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai sistem yang digunakan.

Penjelasan praktis mengenai masing-masing elemen tersedia dalam artikel komponen gaji karyawan.

Apakah Upah Pokok Harus 75% dari Gaji?

Ketentuan 75% sering disederhanakan secara berlebihan.

Jika komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Ketentuan yang sama terhadap perbandingan upah pokok dengan upah pokok plus tunjangan tetap juga relevan apabila struktur perusahaan menggunakan upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Artinya, jangan menghitung 75% secara sembarangan terhadap seluruh take-home pay apabila di dalamnya terdapat komponen lain yang tidak termasuk upah pokok dan tunjangan tetap.

Apa yang Dimaksud dengan Upah Pokok?

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Upah pokok perlu dibedakan dari tunjangan, insentif, bonus, reimbursement, uang lembur, dan pembayaran lain.

Dalam berbagai perhitungan hak ketenagakerjaan, komponen yang digunakan juga tidak selalu sama. Misalnya dasar lembur dapat berbeda dari dasar THR atau kompensasi PKWT.

Apa yang Dimaksud dengan Tunjangan Tetap?

Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan langsung dengan kehadiran atau pencapaian tertentu.

Contohnya dapat berupa tunjangan jabatan tetap atau tunjangan keluarga yang dibayarkan dengan jumlah dan pola tetap sesuai kebijakan perusahaan.

Namun, nama sebuah pembayaran tidak otomatis menentukan status hukumnya. HR perlu melihat sifat pembayarannya.

Apa yang Dimaksud dengan Tunjangan Tidak Tetap?

Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja dan diberikan secara tidak tetap, termasuk dapat bergantung pada kehadiran atau kondisi tertentu.

Uang makan atau transport, misalnya, dapat menjadi tunjangan tidak tetap apabila hanya dibayarkan berdasarkan jumlah hari pekerja hadir.

Sebaliknya, apabila pembayaran dilakukan tetap tanpa bergantung kehadiran, klasifikasinya dapat berbeda.

Karena itu, HR perlu memahami perbedaan tunjangan tetap dan tidak tetap sebelum menggunakannya sebagai dasar payroll.

Apa Perbedaan Upah dengan Tunjangan?

Tunjangan tidak selalu berada di luar upah.

Ini merupakan kesalahan yang cukup umum.

Tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap dapat menjadi komponen upah sesuai struktur yang digunakan perusahaan.

Sementara itu, terdapat kategori lain yang disebut pendapatan non-upah.

Jenis-jenis benefit pekerja dapat dipelajari lebih lanjut melalui artikel tunjangan karyawan.

Apa yang Dimaksud dengan Pendapatan Non-Upah?

Pendapatan non-upah merupakan pembayaran di luar komponen upah.

PP Nomor 36 Tahun 2021 membedakan beberapa bentuk pendapatan non-upah seperti:

• Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
• insentif;
• bonus;
• uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
• uang servis pada usaha tertentu.

Perlu diperhatikan bahwa karakter kewajibannya berbeda. THR merupakan kewajiban yang secara khusus diatur pemerintah, sedangkan bonus atau insentif dapat bergantung pada ketentuan perusahaan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, PKB, atau mekanisme yang berlaku.

Apakah THR Termasuk Upah?

Tidak. THR Keagamaan dikategorikan sebagai pendapatan non-upah.

Namun THR merupakan pembayaran yang wajib diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan THR.

Besaran minimum umumnya satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih dan dihitung secara proporsional bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan tetapi kurang dari 12 bulan.

Untuk simulasi lengkap, gunakan panduan cara menghitung THR.

Apakah Bonus Wajib Dibayar Perusahaan?

Bonus berbeda dari THR.

PP Pengupahan menempatkan bonus sebagai salah satu bentuk pendapatan non-upah yang dapat diberikan pengusaha kepada pekerja dari keuntungan perusahaan.

Pelaksanaan dan besarannya perlu melihat ketentuan dalam:

• Perjanjian Kerja;
• Peraturan Perusahaan;
• Perjanjian Kerja Bersama;
• kebijakan perusahaan; atau
• kesepakatan lain yang mengikat.

Artinya, tidak tepat menganggap setiap perusahaan secara otomatis mempunyai kewajiban membayar bonus dengan jumlah tertentu seperti kewajiban THR.

Dari sisi perpajakan, bonus dan THR juga dapat memengaruhi perhitungan PPh Pasal 21. Lihat pembahasan mengenai pajak THR dan bonus.

Bagaimana Upah Ditetapkan Berdasarkan Satuan Waktu?

PP Nomor 36 Tahun 2021 mengatur upah berdasarkan satuan waktu dapat ditetapkan secara:

• per jam;
• harian; atau
• bulanan.

Bagaimana cara menghitung upah per jam?

Upah per jam diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja secara paruh waktu.

Besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, tetapi tidak boleh lebih rendah daripada hasil formula:

Upah per jam = upah sebulan ÷ 126.

Skema upah per jam tidak seharusnya digunakan sembarangan untuk mengganti sistem pengupahan pekerja penuh waktu.

Bagaimana menghitung upah harian?

Apabila upah ditetapkan secara harian, PP Nomor 36 Tahun 2021 menggunakan konversi sebagai berikut:

Bagaimana Upah Berdasarkan Satuan Hasil Ditetapkan?

Upah berdasarkan satuan hasil ditentukan berdasarkan hasil pekerjaan yang telah disepakati.

Besarnya ditetapkan pengusaha berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.

Contohnya dapat berupa pembayaran berdasarkan jumlah unit yang selesai diproduksi, volume hasil, atau output lain yang dapat diukur.

Apakah upah satuan hasil selalu dihitung dari rata-rata 12 bulan?

Tidak. Ini perlu meluruskan informasi yang sering tercampur.

Besaran upah satuan hasil pada dasarnya ditentukan berdasarkan hasil pekerjaan dan kesepakatan.

Rata-rata pendapatan 12 bulan terakhir digunakan untuk menentukan nilai upah sebulan ketika regulasi membutuhkan konversi upah satuan hasil menjadi upah bulanan untuk pelaksanaan ketentuan tertentu.

Jadi rata-rata 12 bulan bukan formula universal untuk menetapkan harga setiap unit hasil pekerjaan.

Apa Itu Upah Minimum?

Upah minimum merupakan jaring pengaman pengupahan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam kerangka terbaru setelah PP Nomor 49 Tahun 2025, pembahasan upah minimum mencakup:

• Upah Minimum Provinsi atau UMP;
• Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK sesuai ketentuan;
• Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP; dan
• Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau UMSK sesuai ketentuan.

Upah minimum sektoral harus lebih tinggi daripada upah minimum wilayah yang menjadi acuannya.

Untuk memahami konsep dasarnya, baca artikel upah minimum.

Apakah UMR Masih Digunakan?

Istilah UMR masih sangat populer di masyarakat, tetapi terminologi resmi dalam sistem pengupahan saat ini menggunakan istilah seperti UMP dan UMK, ditambah upah minimum sektoral sesuai ketentuan terbaru.

Karena itu, ketika mencari angka resmi suatu daerah, sebaiknya gunakan nomenklatur yang diterbitkan pemerintah provinsi.

Penjelasan mengenai istilah tersebut tersedia dalam artikel perbedaan UMR, UMP, dan UMK.

Siapa yang Menggunakan Upah Minimum sebagai Acuan?

Upah minimum berlaku sebagai jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat memperoleh upah di atas minimum.

Sementara bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan.

Hal ini berarti upah minimum seharusnya tidak menjadi satu-satunya angka yang digunakan perusahaan untuk semua pekerja tanpa mempertimbangkan masa kerja, jabatan, kompetensi, dan struktur pengupahan internal.

Apa Itu Struktur dan Skala Upah?

Struktur dan skala upah merupakan susunan tingkat upah dari yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya yang memuat kisaran nominal untuk setiap kelompok jabatan.

Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 mewajibkan pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan:

• golongan;
• jabatan;
• masa kerja;
• pendidikan; dan
• kompetensi.

Tujuannya antara lain menciptakan sistem pengupahan yang lebih terstruktur dan memberikan dasar objektif dalam menentukan remunerasi.

Informasi dasarnya dapat dipelajari melalui artikel struktur dan skala upah.

Apakah struktur dan skala upah harus diinformasikan kepada pekerja?

Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 mengatur pemberitahuan struktur dan skala upah kepada pekerja secara perorangan.

Yang diberitahukan adalah struktur dan skala upah pada golongan jabatan pekerja yang bersangkutan sesuai ketentuan.

Bagi HR yang sedang menyusunnya, lihat panduan cara membuat struktur dan skala upah.

Apakah Upah Pekerja Harus Naik Setiap Tahun?

Tidak terdapat satu ketentuan sederhana yang menyatakan seluruh pekerja swasta otomatis harus memperoleh kenaikan gaji dengan persentase tertentu setiap tahun.

Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah sebagai acuan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan.

Kenaikan aktual dapat dipengaruhi antara lain oleh:

• struktur dan skala perusahaan;
• promosi;
• perubahan tanggung jawab;
• evaluasi kinerja;
• kompetensi;
• kemampuan perusahaan; serta
• Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau PKB.

Apa Itu Upah Kerja Lembur?

Upah kerja lembur merupakan pembayaran kepada pekerja atas kerja lembur yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan waktu kerja.

Dasar perhitungan lembur untuk pekerja bulanan menggunakan upah sebulan, kemudian upah sejam dihitung:

1/173 × upah sebulan.

Besarnya pembayaran selanjutnya dipengaruhi jumlah jam lembur serta apakah lembur dilakukan pada hari kerja, hari istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Gunakan panduan ketentuan upah lembur untuk memahami formulanya, sedangkan batas dan pelaksanaan waktunya dapat dilihat pada artikel waktu kerja lembur.

Apakah Prinsip “No Work No Pay” Selalu Berlaku?

Prinsip umum pengupahan memang mengenal ketentuan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan.

Namun prinsip tersebut mempunyai sejumlah pengecualian.

Pengusaha tetap wajib membayar upah dalam kondisi tertentu yang diatur peraturan, antara lain ketika:

• pekerja berhalangan karena sakit sesuai ketentuan;
• pekerja perempuan mengalami kondisi sakit pada hari pertama dan kedua masa haid sehingga tidak dapat bekerja;
• pekerja tidak masuk karena menikah atau peristiwa keluarga tertentu yang diatur peraturan;
• pekerja menjalankan kewajiban terhadap negara;
• pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
• pekerja menjalankan tugas serikat pekerja sesuai persyaratan;
• pekerja menjalani pendidikan dari perusahaan;
• pekerja menggunakan hak istirahat atau cuti; atau
• pekerja sebenarnya bersedia bekerja, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

Jadi perusahaan tidak dapat menggunakan frasa “no work no pay” secara mutlak untuk seluruh bentuk ketidakhadiran.

Apakah Upah Tetap Dibayar ketika Karyawan Sakit?

Ya, sepanjang kondisi pekerja memenuhi ketentuan sakit yang diakui dalam peraturan.

Untuk sakit berkepanjangan terdapat mekanisme persentase pembayaran yang berubah berdasarkan lamanya pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan.

Karena itu, HR sebaiknya tidak langsung menggolongkan pekerja sakit sebagai mangkir atau melakukan pemotongan penuh tanpa memeriksa dokumen medis dan aturan yang berlaku.

Apakah Cuti Tahunan Tetap Dibayar?

Ya. Pekerja yang menggunakan hak cuti tahunan yang sah tetap berhak atas upah.

Annual leave bukan unpaid leave.

Perusahaan perlu membedakan hak cuti tahunan dengan ketidakhadiran tanpa izin maupun cuti tidak berbayar yang memang disepakati secara terpisah.

Bagaimana Cara Pembayaran Upah yang Benar?

Upah wajib dibayarkan kepada pekerja pada waktu yang telah diperjanjikan.

Pembayaran dapat dilakukan secara:

• harian;
• mingguan; atau
• bulanan,

dengan ketentuan jangka waktu pembayaran tidak boleh lebih dari satu bulan, kecuali terdapat pengaturan khusus yang diizinkan peraturan.

Upah wajib dibayarkan menggunakan mata uang rupiah.

Pembayaran juga dapat dilakukan melalui bank. Dalam kondisi tersebut, pekerja harus dapat mencairkan upahnya pada tanggal pembayaran yang telah disepakati.

Untuk aspek administrasinya, baca artikel mengenai prosedur pembayaran upah.

Apakah Perusahaan Wajib Memberikan Slip Gaji?

PP Nomor 36 Tahun 2021 mewajibkan pengusaha memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima pekerja.

Dalam praktik HR, bukti tersebut biasanya dikenal sebagai slip gaji atau payslip.

Slip sebaiknya memperlihatkan secara transparan antara lain:

• upah pokok;
• tunjangan;
• lembur;
• insentif apabila ada;
• potongan;
• pajak;
• iuran yang menjadi tanggungan pekerja; dan
• jumlah bersih yang diterima.

Lihat contoh format pada artikel contoh slip gaji karyawan.

Apa Perbedaan Gross Salary dan Take-Home Pay?

Gross salary merupakan penghasilan bruto sebelum potongan tertentu.

Sementara take-home pay merupakan nilai yang akhirnya diterima pekerja setelah memperhitungkan komponen penambah dan pengurang yang berlaku.

Karena itu, angka upah pokok Rp6 juta tidak berarti otomatis pekerja menerima tepat Rp6 juta ke rekening setiap bulan.

Begitu pula take-home pay tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar seluruh perhitungan hak ketenagakerjaan karena masing-masing hak memiliki dasar perhitungan tersendiri.

Apakah Perusahaan Boleh Memotong Gaji Karyawan?

Pemotongan upah tidak boleh dilakukan tanpa dasar.

PP Nomor 36 Tahun 2021 mengatur beberapa hal yang dapat diperhitungkan sebagai potongan, seperti kondisi tertentu terkait:

• denda;
• ganti rugi;
• uang muka upah;
• sewa rumah dan/atau barang milik perusahaan yang disewakan;
• utang atau cicilan utang pekerja; atau
• kelebihan pembayaran upah.

Untuk beberapa jenis pemotongan, dasar dan mekanismenya harus diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, PKB, atau mempunyai persetujuan pekerja sebagaimana dipersyaratkan.

Pemotongan untuk kewajiban negara maupun jaminan sosial mengikuti dasar hukumnya masing-masing.

PP Pengupahan juga membatasi total potongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah.

Untuk kasus praktisnya, baca artikel aturan pemotongan gaji karyawan.

Apa yang Terjadi jika Perusahaan Terlambat Membayar Gaji?

PP Nomor 36 Tahun 2021 menetapkan konsekuensi denda apabila pengusaha terlambat dan/atau tidak membayar upah pada waktu yang seharusnya.

Pengenaan denda tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah pekerja.

Bagaimana Menghitung Gaji Karyawan yang Masuk di Tengah Bulan?

Dalam praktik payroll, perusahaan sering menggunakan sistem prorata bagi pekerja yang mulai atau mengakhiri pekerjaan di tengah periode penggajian.

Metode yang digunakan perlu mempunyai dasar yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Perusahaan dapat menetapkan metode berdasarkan jumlah hari kerja aktual atau mekanisme lain sesuai kebijakan serta ketentuan yang berlaku.

Contoh perhitungannya tersedia pada artikel cara menghitung gaji prorate.

Apakah Upah Minimum Sama dengan Gaji Pokok?

Tidak selalu.

Upah minimum merupakan batas minimum upah dalam sistem pengupahan yang dapat terdiri atas struktur komponen tertentu sesuai aturan.

Karena itu, membandingkan hanya upah pokok dengan UMP atau UMK tanpa melihat tunjangan tetap dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru apabila struktur upah perusahaan menggunakan upah pokok dan tunjangan tetap.

Namun perusahaan juga harus tetap memperhatikan aturan bahwa upah pokok mempunyai proporsi minimum dalam struktur tertentu.

Apakah Tunjangan Tidak Tetap Dihitung dalam Upah Minimum?

Upah minimum pada prinsipnya dibandingkan dengan upah tanpa tunjangan atau upah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai struktur yang digunakan.

Tunjangan tidak tetap yang bergantung pada kehadiran tidak dapat begitu saja digunakan untuk menutup kekurangan terhadap standar upah minimum.

Inilah salah satu alasan klasifikasi tunjangan dalam payroll harus dilakukan dengan benar.

Apakah Perusahaan Boleh Membayar Lebih Tinggi dari Upah Minimum?

Tentu saja.

Upah minimum merupakan jaring pengaman, bukan batas maksimum gaji.

Perusahaan dapat membayar jauh lebih tinggi dengan mempertimbangkan:

• nilai jabatan;
• kompetensi;
• pengalaman;
• masa kerja;
• produktivitas;
• kinerja;
• kemampuan perusahaan; serta
• struktur dan skala upah.

Apakah Semua Perusahaan Mengikuti Ketentuan Upah Minimum yang Sama?

Terdapat ketentuan khusus bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Skema pengupahannya mempunyai aturan tersendiri berdasarkan kesepakatan pekerja dan pengusaha dengan tetap memperhatikan batas yang ditentukan dalam PP Pengupahan.

Karena itu, status sebuah usaha perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum menerapkan ketentuan khusus tersebut. Tidak semua perusahaan dengan jumlah pekerja sedikit otomatis termasuk usaha mikro atau kecil.

Apakah Upah Bisa Digunakan sebagai Dasar Perhitungan Hak Lain?

Ya, tetapi komponen upah yang digunakan dapat berbeda berdasarkan jenis hak.

Contohnya:

Itulah sebabnya HR tidak boleh menggunakan satu angka take-home pay sebagai dasar untuk semua perhitungan.

Apa Perbedaan Insentif dan Bonus?

Insentif umumnya berkaitan dengan dorongan atas kinerja atau pencapaian tertentu, sedangkan bonus dapat berkaitan dengan keuntungan perusahaan atau kebijakan penghargaan lainnya.

Keduanya termasuk kategori pendapatan non-upah dalam PP Pengupahan.

Namun sifat, formula, syarat, dan kapan pembayaran menjadi hak pekerja harus diperiksa dalam dokumen perusahaan.

Jika bonus telah dijanjikan dengan formula dan persyaratan tertentu dalam dokumen yang mengikat, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan tersebut ketika menentukan pembayaran.

Apa Itu Uang Servis?

Uang servis merupakan pendapatan non-upah yang dikenal pada usaha tertentu.

Untuk usaha hotel dan restoran di hotel, pengelolaan serta pembagiannya diatur lebih lanjut melalui Permenaker Nomor 7 Tahun 2016 yang masih berstatus berlaku.

Karena itu, uang servis berbeda dari service charge yang sepenuhnya dianggap menjadi pendapatan perusahaan tanpa mekanisme pembagian kepada pekerja.

Apa yang Harus Dilakukan jika Upah Tidak Dibayar Sesuai Ketentuan?

Pekerja sebaiknya terlebih dahulu mengumpulkan dokumen yang menunjukkan hubungan kerja dan hak upahnya, antara lain:

• Perjanjian Kerja;
• Peraturan Perusahaan atau PKB;
• slip gaji;
• rekening pembayaran upah;
• rekap kehadiran;
• dokumen lembur apabila relevan; dan
• komunikasi mengenai pembayaran.

Masalah dapat terlebih dahulu dibicarakan secara internal atau melalui perundingan bipartit. Jika tidak terselesaikan, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan dapat digunakan sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Mengelola Pengupahan

Menganggap seluruh tunjangan berada di luar upah

Tunjangan tetap maupun tidak tetap dapat menjadi komponen upah. Pendapatan non-upah merupakan kategori yang berbeda.

Menganggap gaji pokok harus selalu 75% dari seluruh take-home pay

Ketentuan 75% memiliki konteks pada perbandingan upah pokok terhadap upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan seluruh nilai bersih yang diterima pekerja.

Menggunakan UMR sebagai istilah resmi tanpa mengecek UMP atau UMK

Istilah UMR masih populer, tetapi penetapan resmi sekarang menggunakan nomenklatur UMP, UMK, dan upah minimum sektoral sesuai ketentuan.

Menganggap seluruh pekerja harus dibayar tepat sebesar upah minimum

Upah minimum adalah jaring pengaman, bukan standar maksimum. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, struktur dan skala upah menjadi sangat penting.

Menyamakan THR dan bonus

THR merupakan kewajiban normatif bagi pekerja yang memenuhi persyaratan. Bonus mempunyai dasar dan karakter berbeda.

Menganggap upah satuan hasil ditentukan dari rata-rata 12 bulan

Harga satuan hasil ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan dan kesepakatan. Rata-rata 12 bulan digunakan untuk konversi upah bulanan dalam penerapan ketentuan tertentu.

Menganggap no work no pay berlaku tanpa pengecualian

Peraturan menetapkan beberapa kondisi pekerja tetap berhak memperoleh upah meskipun tidak melakukan pekerjaan.

Checklist Kebijakan Pengupahan untuk HR

Untuk memastikan administrasi payroll lebih tertib, HR dapat mengecek beberapa hal berikut:

• apakah komponen upah sudah didefinisikan dengan jelas?
• apakah tunjangan tetap dan tidak tetap sudah dibedakan berdasarkan sifat pembayarannya?
• apakah upah memenuhi ketentuan minimum yang berlaku?
• apakah perusahaan telah mempunyai struktur dan skala upah?
• apakah pekerja yang telah bekerja satu tahun atau lebih ditempatkan dalam struktur yang sesuai?
• apakah pembayaran dilakukan tepat waktu?
• apakah pekerja mendapat bukti pembayaran dengan rincian yang jelas?
• apakah pemotongan gaji mempunyai dasar?
• apakah upah lembur dihitung menggunakan dasar yang benar?
• apakah THR dibedakan dari bonus?
• apakah kebijakan insentif dan bonus ditulis dengan jelas?
• apakah payroll menyimpan riwayat perubahan upah pekerja?
• apakah kebijakan perusahaan telah diperbarui mengikuti PP Nomor 49 Tahun 2025?

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Upah dan Tunjangan

Apakah upah dan gaji berbeda?

Dalam bahasa sehari-hari keduanya dapat digunakan dengan konteks berbeda, tetapi istilah hukum ketenagakerjaan yang digunakan untuk imbalan atas hubungan kerja adalah upah.

Apakah tunjangan termasuk upah?

Bisa. Tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap dapat menjadi bagian komponen upah sesuai struktur yang digunakan perusahaan.

Apakah THR termasuk upah?

Tidak. THR merupakan pendapatan non-upah, tetapi wajib diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.

Apakah bonus wajib?

Tidak seluruh perusahaan otomatis wajib memberikan bonus dengan nominal tertentu. Hak atas bonus perlu diperiksa berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, PKB, kebijakan atau kesepakatan yang berlaku.

Apakah gaji pokok boleh lebih kecil dari UMP?

Penilaiannya tidak dapat hanya membandingkan gaji pokok apabila struktur upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Yang harus diperiksa adalah struktur komponen upah dan ketentuan minimum yang berlaku.

Apakah tunjangan makan masuk upah minimum?

Tergantung sifatnya. Jika merupakan tunjangan tidak tetap berdasarkan kehadiran, komponen tersebut tidak dapat diperlakukan sama dengan tunjangan tetap dalam membandingkan upah terhadap standar minimum.

Apakah pekerja yang sudah lebih dari satu tahun cukup dibayar UMP?

Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu mengacu pada struktur dan skala upah. Upah minimum berfungsi terutama sebagai jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Berapa rumus upah pekerja paruh waktu per jam?

Formula minimum upah per jam berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah upah sebulan dibagi 126.

Bagaimana menghitung upah sehari?

Untuk sistem enam hari kerja, upah sebulan dibagi 25. Untuk sistem lima hari kerja, upah sebulan dibagi 21.

Apakah perusahaan wajib memberi slip gaji?

Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima pekerja.

Apakah perusahaan boleh terlambat membayar gaji?

Perusahaan wajib membayar pada waktu yang telah disepakati. Keterlambatan dapat menimbulkan kewajiban denda berdasarkan PP Pengupahan.

Apakah perusahaan boleh memotong gaji?

Boleh hanya apabila terdapat dasar dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Perusahaan tidak dapat membuat potongan secara sewenang-wenang.

Apakah pekerja yang sedang cuti tetap mendapat gaji?

Untuk hak cuti yang menurut peraturan tetap dibayar, termasuk cuti tahunan, pekerja tetap berhak memperoleh upah.

Apakah karyawan yang sakit masih mendapat upah?

Ya, apabila memenuhi ketentuan mengenai ketidakhadiran karena sakit. Peraturan juga mempunyai mekanisme khusus untuk sakit berkepanjangan.

Apakah semua pekerja harus menerima kenaikan gaji tahunan?

Tidak ada persentase kenaikan tahunan universal yang diwajibkan untuk seluruh pekerja swasta. Namun perusahaan wajib mempunyai struktur dan skala upah sesuai ketentuan dan menggunakannya sebagai salah satu acuan pengupahan.

Apakah upah boleh dibayar dalam mata uang asing?

Pembayaran upah kepada pekerja wajib menggunakan mata uang rupiah sesuai ketentuan pengupahan.

Apakah gaji boleh dibayar lebih dari satu bulan sekali?

Pembayaran upah dapat disepakati harian, mingguan atau bulanan, tetapi jangka waktu pembayaran pada prinsipnya tidak boleh lebih dari satu bulan.

Kesimpulan

Kebijakan pengupahan di Indonesia tidak hanya mengatur angka upah minimum. Sistemnya mencakup komponen upah, struktur dan skala upah, lembur, pembayaran ketika pekerja tidak bekerja karena alasan tertentu, cara pembayaran, pemotongan, pendapatan non-upah, hingga penggunaan upah sebagai dasar perhitungan berbagai hak lainnya.

Per September 2026, kerangka penting pengupahan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan terakhir PP Nomor 49 Tahun 2025.

Perubahan terbaru tersebut penting karena memperbarui sejumlah ketentuan mengenai upah minimum dan memperkuat peran struktur serta skala upah dalam sistem pengupahan.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dipahami pekerja maupun HR adalah bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih perlu diupah dengan memperhatikan struktur dan skala upah, serta tunjangan tidak boleh selalu dianggap sebagai pendapatan di luar upah.

THR, bonus, insentif dan uang servis juga perlu dibedakan. THR merupakan pendapatan non-upah yang wajib diberikan apabila pekerja memenuhi persyaratan, sedangkan bonus dan insentif sangat bergantung pada ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Selain itu, prinsip “tidak bekerja maka tidak mendapat upah” mempunyai sejumlah pengecualian. Sakit, cuti yang menjadi hak pekerja, kewajiban negara, ibadah tertentu dan beberapa kondisi keluarga termasuk situasi yang perlu diperiksa sebelum perusahaan melakukan pemotongan.

Bagi HR, administrasi yang paling aman adalah memiliki struktur komponen gaji yang jelas, struktur dan skala upah yang diperbarui, bukti pembayaran yang transparan, serta Peraturan Perusahaan atau PKB yang menjelaskan bonus, insentif, pemotongan dan mekanisme pembayaran secara konsisten.

Referensi

• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel.