Ketika menerima slip gaji, karyawan biasanya melihat angka gaji bruto berbeda dari jumlah yang masuk ke rekening. Selisih itu bisa berasal dari iuran jaminan sosial, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), atau potongan lain yang memiliki dasar sah. Namun, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan boleh dibebankan kepada pekerja.
Artikel ini menjelaskan perbedaan iuran pekerja dan pemberi kerja, contoh menghitung gaji bersih, ketentuan pajak TER, serta langkah memeriksa pemotongan yang terasa tidak wajar. Fokusnya adalah pekerja penerima upah di perusahaan swasta; status pekerjaan, dasar upah, batas iuran, dan ketentuan khusus dapat mengubah hasil akhir.
Daftar Isi
Perbedaan Gaji Bruto, Gaji Bersih, dan Biaya Perusahaan
Gaji bruto adalah penghasilan sebelum pemotongan yang relevan. Gaji bersih atau take-home pay adalah uang yang diterima setelah potongan dan penyesuaian yang sah. Sementara itu, kontribusi BPJS yang menjadi beban pemberi kerja merupakan biaya perusahaan, bukan potongan tambahan dari gaji pekerja.
Untuk memahami susunan penghasilan, lihat contoh slip gaji karyawan, cara menghitung gaji pegawai, dan alur sistem payroll. HR perlu membedakan gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, bonus, serta potongan agar komponen perhitungan dapat diaudit.
Potongan Wajib yang Umumnya Muncul pada Slip Gaji
1. BPJS Kesehatan: bagian pekerja 1%
Untuk segmen pekerja penerima upah (PPU), ketentuan iuran JKN pada Perpres 64/2020 menetapkan iuran total 5% dari dasar upah: 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja. Dalam ketentuan PPU swasta, batas atas upah yang digunakan untuk menghitung iuran adalah Rp12.000.000 per bulan; dasar upah dan batas minimum mengikuti ketentuan kepesertaan.
Artinya, pada contoh dasar upah Rp6.000.000, bagian pekerja adalah Rp60.000 dan bagian perusahaan Rp240.000. Perusahaan tidak seharusnya mencatat keseluruhan 5% sebagai potongan gaji pekerja. Lihat juga kanal layanan BPJS Kesehatan dan cara mengecek kepesertaan JKN.
2. BPJS Ketenagakerjaan: JHT 2% dan JP 1% untuk pekerja
Menurut rincian resmi iuran BPJS Ketenagakerjaan, peserta penerima upah menanggung 2% untuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan 1% untuk Jaminan Pensiun (JP). Perusahaan menanggung JHT 3,7% dan JP 2%. Perhitungan JP menggunakan batas upah yang dapat berubah mengikuti penetapan berkala; jangan menerapkan angka batas tahun sebelumnya tanpa mengecek ketentuan saat penggajian.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dibayar perusahaan sesuai tingkat risiko usaha, dan Jaminan Kematian (JKM) juga menjadi tanggungan perusahaan. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak otomatis berarti ada potongan tambahan dari gaji karyawan. Penjelasan terkait dapat dibaca pada iuran BPJS Ketenagakerjaan dan program JKP.
Mengapa potongan JHT dan JP tidak selalu persis 3% dari nominal transfer?
Dasar perhitungan iuran bisa berbeda dari nominal yang diterima karyawan. Misalnya, bonus dan pembayaran tertentu tidak selalu termasuk komponen dasar upah BPJS. Selain itu, batas upah JP dapat membuat hasilnya berbeda bagi karyawan bergaji tinggi. Cocokkan dasar upah yang didaftarkan perusahaan, bukan hanya mengalikan persentase dengan angka take-home pay.
3. PPh Pasal 21: besarannya tidak sama untuk semua karyawan
PPh 21 dihitung menurut ketentuan perpajakan yang mempertimbangkan jenis penerima penghasilan, penghasilan bruto, status PTKP, dan masa pajak. Sejak 1 Januari 2024, aturan PP 58/2023 dan PMK 168/2023 memperkenalkan skema tarif efektif rata-rata (TER). Untuk pegawai tetap, TER bulanan digunakan pada masa selain masa pajak terakhir, sedangkan masa pajak terakhir dihitung dengan tarif Pasal 17 dan memperhitungkan pemotongan sebelumnya.
Jadi, PPh 21 bukan tarif tunggal yang bisa ditambahkan sebagai potongan tetap pada setiap slip gaji. Baca siapa subjek PPh 21, tugas HR terkait PPh 21, pajak THR dan bonus, serta PPh 21 pegawai masuk tengah tahun untuk kasus khusus.
Tabel Ringkas: Siapa Menanggung Iuran?
| Komponen | Bagian pekerja | Bagian pemberi kerja | Catatan |
|---|---|---|---|
| BPJS Kesehatan PPU | 1% | 4% | Dasar upah dan batas atas mengikuti aturan JKN |
| BPJS TK—JHT | 2% | 3,7% | Persentase dari dasar upah JHT |
| BPJS TK—JP | 1% | 2% | Ada batas upah untuk perhitungan JP |
| BPJS TK—JKK | 0% | Menurut risiko pekerjaan | Tidak dipotong dari gaji pekerja |
| BPJS TK—JKM | 0% | 0,3% | Tidak dipotong dari gaji pekerja |
| PPh 21 | Sesuai hasil perhitungan pajak | Tergantung skema pajak perusahaan | Periksa kebijakan gross, gross-up, atau net |
Persentase di atas adalah gambaran umum peserta penerima upah, bukan formula yang berlaku identik untuk semua jenis pekerja. Status PNS, pekerja mandiri, kepesertaan khusus, dan perubahan peraturan perlu ditangani tersendiri.
Contoh Menghitung Potongan Gaji Karyawan Rp6.000.000
Misalkan seorang karyawan swasta menerima gaji dan tunjangan tetap dengan dasar upah Rp6.000.000 per bulan, terdaftar dalam program JKN, JHT, dan JP, serta belum memasukkan pajak dan potongan lain. Simulasinya:
- BPJS Kesehatan pekerja: 1% × Rp6.000.000 = Rp60.000.
- JHT pekerja: 2% × Rp6.000.000 = Rp120.000.
- JP pekerja: 1% × Rp6.000.000 = Rp60.000 (contoh berada di bawah batas upah JP).
- Total iuran pekerja: Rp240.000.
- Gaji setelah iuran tersebut, sebelum PPh 21 dan potongan sah lain: Rp5.760.000.
Angka Rp5.760.000 bukan take-home pay final karena PPh 21 dan komponen penghasilan lain belum dihitung. Bagian perusahaan untuk JKN, JHT, JP, JKK, dan JKM tidak dikurangkan lagi dari angka tersebut. Untuk menguji simulasi gaji, lihat contoh gaji sesuai upah minimum dan potongannya serta penghitungan gaji prorata.
Potongan Lain: Pinjaman, Denda, Ganti Rugi, dan Absensi
Selain iuran dan pajak, slip gaji dapat memuat cicilan pinjaman karyawan, pengembalian kelebihan pembayaran, atau penyesuaian absensi. Namun, dasar hukum, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan/atau perjanjian kerja bersama harus diperiksa sebelum memotong. Perusahaan tidak boleh menganggap semua denda atau kerusakan alat otomatis menjadi utang pekerja tanpa dasar yang sah.
Peraturan pengupahan yang relevan adalah PP 36/2021 sebagaimana telah diubah, termasuk PP 49/2025. Untuk isu yang melibatkan hubungan kerja dan kontrak, baca ketentuan PKWT, perjanjian kerja bersama, dan sanksi keterlambatan pembayaran upah.
Bagaimana jika perusahaan memotong gaji tanpa penjelasan?
Mintalah rincian tertulis dari HR/payroll: jenis potongan, dasar perhitungan, periode, dasar hukum atau perjanjian, serta bukti penyetoran jika berkaitan dengan pajak atau BPJS. Cocokkan dengan slip gaji, kontrak, dan data kepesertaan. Jika terdapat selisih, minta koreksi terlebih dahulu secara tertulis dan simpan bukti komunikasi. Untuk sengketa ketenagakerjaan, gunakan jalur konsultasi atau penyelesaian perselisihan yang berlaku.
Checklist untuk HR Sebelum Payroll Ditutup
- Pastikan data karyawan, status pajak, dan kepesertaan BPJS sesuai.
- Periksa komponen gaji yang menjadi dasar setiap iuran dan batas upah yang berlaku.
- Bedakan iuran pekerja dari kontribusi perusahaan.
- Hitung PPh 21 sesuai kategori pegawai dan masa pajak, bukan menggunakan persentase seragam.
- Periksa dasar setiap potongan nonwajib serta bukti persetujuan jika diperlukan.
- Sediakan slip gaji yang menjelaskan penghasilan bruto, potongan, dan gaji bersih.
Untuk pengelolaan administrasi lebih rapi, pelajari format slip gaji, aplikasi slip gaji, perhitungan upah lembur, dan aturan upah minimum 2026.
FAQ Pemotongan Gaji Karyawan
Apakah seluruh iuran BPJS dibebankan kepada karyawan?
Tidak. JKN PPU membagi iuran antara pekerja dan perusahaan. JHT serta JP juga memiliki bagian masing-masing, sementara JKK dan JKM ditanggung perusahaan untuk peserta penerima upah pada skema umum.
Apakah gaji Rp6 juta pasti dipotong PPh 21 dengan nominal yang sama?
Tidak. Status PTKP, komponen penghasilan, masa pajak, dan ketentuan perhitungan memengaruhi hasil. Gunakan aturan TER dan rekonsiliasi akhir tahun yang berlaku.
Apakah perusahaan boleh memotong gaji untuk barang kantor yang rusak?
Tidak otomatis. Periksa fakta kejadian, dasar aturan atau perjanjian yang sah, dan ketentuan pengupahan. Mintalah rincian tertulis sebelum menyetujui perhitungan.
Mengapa potongan JP berbeda saat gaji naik?
Program JP memakai batas upah perhitungan. Kenaikan gaji melewati batas tersebut tidak selalu membuat iuran JP naik secara proporsional.
Referensi Resmi dan Atribusi
Dasar informasi: Perpres 64/2020 tentang JKN; BPJS Ketenagakerjaan—iuran program; DJP—PMK 168/2023 dan TER; JDIH Kemnaker—PP 49/2025. Periksa perubahan regulasi atau batas iuran pada saat payroll diproses.
Atribusi sumber historis: pembahasan awal artikel ini merujuk OnlinePajak—pemotongan gaji karyawan; konten dan contoh telah ditulis ulang serta diverifikasi menggunakan sumber primer. Identitas sumber asli dalam metadata tetap dipertahankan.
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!