Serba-Serbi Menghitung Upah Lembur Karyawan yang Harus HRD Ketahui

Menghitung upah lembur karyawan adalah salah satu tugas penting HRD dan payroll karena berkaitan langsung dengan hak pekerja, kepatuhan hukum, dan akurasi pembayaran gaji. Lembur tidak boleh hanya dianggap sebagai kebiasaan pulang malam atau tambahan jam kerja biasa. Jika pekerja bekerja melebihi waktu kerja normal, bekerja pada hari istirahat mingguan, atau bekerja pada hari libur resmi sesuai ketentuan, perusahaan perlu menghitung dan membayar upah lembur dengan benar.

Dalam praktik perusahaan, lembur sering terjadi karena target produksi, kebutuhan operasional, pelayanan pelanggan, tutup buku, audit, maintenance sistem, event, pengiriman mendesak, atau pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Namun, semakin sering lembur dilakukan, semakin besar pula risiko salah hitung jika perusahaan tidak memiliki sistem yang rapi.

Karena itu, HR perlu memahami hubungan antara lembur, komponen gaji, gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, jam kerja, upah sebulan, pajak, BPJS, dan slip gaji. Kesalahan kecil dalam menentukan dasar upah lembur dapat membuat pembayaran kepada karyawan menjadi kurang atau lebih dari seharusnya.

Artikel ini membahas serba-serbi menghitung upah lembur karyawan, mulai dari dasar hukum terbaru, syarat lembur, batas waktu lembur, sistem lembur yang umum dipakai, rumus lembur hari kerja, rumus lembur hari istirahat atau hari libur nasional, contoh perhitungan, hingga tips HRD dalam mengelola lembur secara tertib.

Apa Itu Upah Lembur?

Upah lembur adalah upah tambahan yang dibayarkan kepada pekerja ketika pekerja melakukan pekerjaan melebihi waktu kerja normal, bekerja pada hari istirahat mingguan, atau bekerja pada hari libur resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan kata lain, upah lembur adalah kompensasi atas waktu kerja tambahan. Kompensasi ini tidak hanya bergantung pada jumlah jam lembur, tetapi juga pada pola hari kerja, besaran upah sebulan, jenis hari lembur, dan komponen upah yang menjadi dasar perhitungan.

Untuk memahami konteks hukum dan batasannya, pembaca dapat membaca pembahasan BlogHRD tentang ketentuan waktu kerja lembur.

Dasar Hukum Perhitungan Upah Lembur Terbaru

Naskah lama masih merujuk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, KEP.102/MEN/VI/2004, dan PP No. 78 Tahun 2015. Rujukan tersebut perlu diperbarui karena aturan teknis lembur saat ini tidak lagi bertumpu pada KEP.102/MEN/VI/2004.

Acuan penting yang perlu diperhatikan HR saat ini antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah;
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
• PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan PHK;
• PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 51 Tahun 2023 dan PP No. 49 Tahun 2025;
• PMK Nomor 168 Tahun 2023 untuk aspek pemotongan PPh 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.

Untuk membaca kerangka hukum ketenagakerjaan secara lebih luas, pembaca dapat melihat artikel BlogHRD tentang pasal yang mengatur upah dalam peraturan perundang-undangan dan isi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perubahan Penting dari Aturan Lama ke Aturan Terbaru

Salah satu koreksi penting dari naskah lama adalah batas maksimal lembur. Pada aturan lama, sering disebut bahwa waktu kerja lembur tidak boleh melebihi 3 jam per hari atau 14 jam per minggu. Dalam aturan terbaru, batas umum lembur pada hari kerja adalah paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

Perubahan ini penting agar HR tidak memakai rumus dan batas lama dalam payroll terbaru. Jika perusahaan masih memakai SOP lama, sebaiknya segera diperbarui agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batas Waktu Kerja Normal Sebelum Disebut Lembur

Sebelum menghitung upah lembur, HR perlu memahami waktu kerja normal. Secara umum, waktu kerja normal di Indonesia terdiri dari dua pola utama.

Jika pekerja bekerja melebihi batas tersebut, maka jam tambahan dapat menjadi waktu kerja lembur sepanjang ada perintah pengusaha dan persetujuan pekerja. Untuk memahami pengaturan jam kerja secara umum, pembaca dapat melihat artikel BlogHRD tentang pengaturan jam kerja dalam Undang-Undang serta waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti.

Kapan Karyawan Berhak Mendapat Upah Lembur?

Karyawan berhak mendapat upah lembur jika bekerja di luar waktu kerja normal sesuai ketentuan. Beberapa kondisi yang umum termasuk lembur adalah:

• bekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk pola 6 hari kerja;
• bekerja lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk pola 5 hari kerja;
• bekerja pada hari istirahat mingguan;
• bekerja pada hari libur resmi;
• bekerja di luar jadwal kerja normal berdasarkan perintah perusahaan dan persetujuan pekerja.

Namun, tidak semua aktivitas setelah jam kerja otomatis menjadi lembur. Perusahaan tetap perlu memastikan apakah pekerjaan tersebut memang diperintahkan, disetujui, tercatat, dan memenuhi syarat administratif.

Syarat Lembur yang Wajib Dipenuhi Perusahaan

Perusahaan tidak boleh meminta pekerja lembur tanpa dasar yang jelas. Agar lembur sah dan dapat dibayarkan dengan benar, beberapa syarat berikut perlu dipenuhi.

1. Ada Perintah dari Pengusaha

Kerja lembur harus didasarkan pada perintah dari pengusaha atau pihak yang berwenang di perusahaan. Perintah ini dapat berasal dari atasan, supervisor, manager, atau PIC yang memiliki kewenangan.

2. Ada Persetujuan dari Karyawan

Lembur harus mendapatkan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan. Persetujuan ini dapat dibuat secara tertulis atau melalui media digital, misalnya sistem HRIS, email, aplikasi absensi, form online, atau approval workflow.

3. Ada Daftar Pelaksanaan Lembur

Perusahaan perlu membuat daftar pelaksanaan lembur. Dokumen ini sebaiknya memuat nama pekerja, jabatan, tanggal lembur, jam mulai, jam selesai, jumlah jam lembur, alasan lembur, dan nama atasan yang menyetujui.

4. Ada Pembayaran Upah Lembur

Jika lembur memenuhi syarat, perusahaan wajib membayar upah lembur. Pembayaran ini harus dihitung berdasarkan rumus yang benar dan dicatat dalam payroll.

5. Ada Kesempatan Istirahat yang Cukup

Lembur tidak boleh mengabaikan kesehatan pekerja. Perusahaan perlu tetap memberi waktu istirahat yang cukup agar pekerja tidak mengalami kelelahan berlebihan.

6. Ada Makanan dan Minuman Jika Lembur 4 Jam atau Lebih

Jika pekerja lembur selama 4 jam atau lebih, perusahaan wajib memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kalori. Fasilitas ini tidak seharusnya diganti dengan uang.

Batas Maksimal Lembur yang Perlu Diketahui HRD

Batas umum waktu kerja lembur pada hari kerja adalah paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

Jika lembur terjadi hampir setiap hari, HR sebaiknya tidak hanya menghitung pembayarannya, tetapi juga mengevaluasi beban kerja. Lembur yang terlalu sering dapat menunjukkan kekurangan tenaga kerja, perencanaan shift yang kurang baik, target yang tidak realistis, atau proses kerja yang belum efisien.

Sistem Lembur yang Sering Dipakai Perusahaan

Dalam praktik perusahaan, ada beberapa sistem lembur yang sering digunakan. Setiap sistem perlu memiliki aturan approval dan pencatatan yang jelas.

1. Lembur Reguler karena Beban Kerja Tambahan

Lembur ini biasanya terjadi ketika pekerjaan harian belum selesai karena volume pekerjaan meningkat. Contohnya tim administrasi yang harus menyelesaikan input data, tim finance yang menutup laporan bulanan, atau tim gudang yang mengejar pengiriman.

2. Lembur Task Force

Lembur task force biasanya terjadi pada momen tertentu, misalnya tutup buku akhir tahun, audit laporan keuangan, implementasi sistem baru, migrasi data, event perusahaan, atau proyek khusus dengan tenggat waktu ketat.

3. Standby atau Call Out

Sistem standby atau call out biasanya berlaku untuk pekerjaan operasional tertentu, misalnya engineer, maintenance, IT support, data center, pabrik, rumah sakit, keamanan, dan layanan darurat. Karyawan bisa saja sudah berada di luar jam kerja, tetapi harus siap dipanggil jika terjadi kondisi tertentu.

Untuk perusahaan yang memakai jadwal bergilir, HR perlu menghubungkan kebijakan lembur dengan pengelolaan shift. Pembaca dapat melihat panduan BlogHRD tentang cara efektif HR mengelola shift karyawan.

Apakah Semua Karyawan Berhak atas Upah Lembur?

Tidak semua karyawan otomatis berhak atas upah lembur. Dalam aturan ketenagakerjaan, terdapat pengecualian bagi golongan jabatan tertentu.

Golongan jabatan tertentu biasanya adalah pekerja yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, atau pengendali jalannya perusahaan, memiliki waktu kerja yang tidak dapat dibatasi, dan memperoleh upah lebih tinggi.

Namun, perusahaan tidak boleh sembarangan menyatakan semua supervisor, manager, atau staf profesional tidak berhak lembur. Pengecualian harus jelas, masuk akal, dan sebaiknya tertulis dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dalam menentukan perlakuan ini, HR perlu menghubungkannya dengan sistem upah, jabatan, tanggung jawab, dan kebijakan perusahaan.

Dasar Perhitungan Upah Lembur

Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan. Rumus dasar upah sejam adalah:

Upah Sejam = 1/173 × Upah Sebulan

Namun, HR perlu memahami apa yang dimaksud dengan upah sebulan. Jika perusahaan salah menentukan dasar upah sebulan, maka seluruh perhitungan lembur akan ikut salah.

Untuk menghindari salah hitung, HR perlu memahami pengertian gaji pokok dan UMK, perbedaan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, serta upah minimum yang berlaku di wilayah kerja.

Rumus Menghitung Upah Lembur pada Hari Kerja

Untuk lembur pada hari kerja biasa, rumusnya adalah:

Contoh Perhitungan Lembur Hari Kerja

Misalnya, seorang karyawan memiliki upah sebulan sebesar Rp6.920.000. Maka upah sejamnya adalah:

Rp6.920.000 ÷ 173 = Rp40.000

Jika karyawan lembur selama 3 jam pada hari kerja biasa, maka perhitungannya:

Untuk panduan tambahan, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang cara menghitung upah lembur karyawan.

Rumus Menghitung Upah Lembur pada Hari Istirahat atau Hari Libur Nasional

Perhitungan lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi berbeda dari lembur pada hari kerja biasa. Tarifnya lebih tinggi karena pekerja bekerja pada waktu yang seharusnya menjadi waktu istirahat.

1. Lembur Hari Libur untuk Pola 5 Hari Kerja

Jika perusahaan memakai pola 5 hari kerja dan 40 jam seminggu, maka rumus lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi adalah:

Contoh Perhitungan Pola 5 Hari Kerja

Jika upah sejam karyawan adalah Rp40.000 dan ia bekerja 10 jam pada hari libur, maka perhitungannya:

2. Lembur Hari Libur untuk Pola 6 Hari Kerja

Jika perusahaan memakai pola 6 hari kerja dan 40 jam seminggu, maka rumus lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi adalah:

Contoh Perhitungan Pola 6 Hari Kerja

Jika upah sejam karyawan adalah Rp40.000 dan ia bekerja 9 jam pada hari libur, maka perhitungannya:

3. Lembur pada Hari Libur yang Jatuh pada Hari Kerja Terpendek

Untuk pola 6 hari kerja, jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, maka rumusnya berbeda:

Untuk pembahasan khusus mengenai lembur pada hari libur, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang cara menghitung upah lembur pada hari libur nasional.

Contoh Lengkap Perhitungan Lembur Bulanan

Berikut contoh sederhana untuk membantu HR memahami total upah lembur dalam satu periode payroll.

Misalnya, seorang karyawan memiliki upah sebulan Rp6.920.000. Upah sejamnya adalah Rp40.000. Dalam bulan berjalan, karyawan tersebut memiliki data lembur:

• lembur hari kerja: 3 jam;
• lembur hari kerja lain: 2 jam;
• lembur hari libur dengan pola 5 hari kerja: 8 jam.

Angka tersebut kemudian dimasukkan ke payroll sebagai penghasilan tambahan pada bulan berjalan. Jika perusahaan memiliki banyak karyawan, rekap lembur perlu divalidasi sebelum cut-off payroll agar tidak terjadi kekurangan pembayaran.

Hubungan Upah Lembur dengan Struktur dan Skala Upah

Upah lembur tidak bisa dilepaskan dari struktur gaji perusahaan. Jika gaji pokok dan tunjangan tetap berubah, dasar perhitungan lembur juga dapat ikut berubah.

Karena itu, perusahaan perlu memiliki struktur dan skala upah yang jelas. Struktur ini membantu HR menentukan level jabatan, gaji pokok, tunjangan tetap, serta kompensasi lain secara lebih objektif.

Struktur upah yang rapi juga membantu perusahaan membedakan pekerja yang berhak lembur dan golongan jabatan tertentu yang mungkin dikecualikan sesuai ketentuan.

Hubungan Upah Lembur dengan Penghasilan Bruto dan PPh 21

Upah lembur termasuk penghasilan yang dapat menambah total penghasilan karyawan pada bulan pembayaran. Karena itu, lembur dapat memengaruhi penghasilan bruto dan pemotongan pajak.

Dalam payroll, HR perlu memahami penghasilan bruto. Jika lembur dibayarkan pada bulan tertentu, nominal tersebut perlu masuk dalam perhitungan penghasilan yang relevan untuk PPh 21.

Untuk aspek pajak, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang subjek pajak PPh 21 dan cara menghitung PPh 21 dengan tarif TER. Sejak skema TER berlaku, penghasilan tidak rutin seperti lembur, bonus, atau THR dapat membuat potongan pajak bulanan terlihat berbeda.

Hubungan Upah Lembur dengan BPJS

Dalam administrasi BPJS, perusahaan perlu memahami komponen upah yang menjadi dasar iuran. Tidak semua komponen payroll diperlakukan sama, sehingga HR perlu berhati-hati ketika memasukkan atau mengeluarkan komponen tertentu dari dasar perhitungan.

Untuk memahami iuran pekerja penerima upah, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan.

Hubungan Upah Lembur dengan Slip Gaji

Upah lembur sebaiknya ditampilkan secara jelas dalam slip gaji. Rincian ini membantu karyawan memahami berapa jam lembur yang dihitung, tarif yang digunakan, dan jumlah pembayaran yang diterima.

Perusahaan juga perlu memiliki prosedur pembayaran upah yang jelas agar lembur tidak hilang dalam proses approval, rekap absensi, atau cut-off payroll.

Jika perusahaan masih memakai format manual, pembaca dapat melihat panduan BlogHRD tentang cara membuat slip gaji di Excel.

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Mengelola Lembur

Agar perhitungan lembur dapat dipertanggungjawabkan, HR sebaiknya menyiapkan dokumen dan alur administrasi yang rapi.

• kebijakan lembur tertulis;
• form pengajuan lembur;
• persetujuan karyawan;
• approval atasan;
• timesheet atau data absensi;
• rekap lembur per periode payroll;
• catatan pemberian makanan/minuman jika lembur 4 jam atau lebih;
• bukti pembayaran lembur dalam slip gaji.

Semakin jelas dokumennya, semakin mudah perusahaan menjawab pertanyaan karyawan dan mengurangi risiko sengketa.

Kesalahan Umum HRD dalam Menghitung Upah Lembur

Kesalahan lembur sering terjadi karena perusahaan masih memakai aturan lama, data absensi tidak rapi, atau komponen upah tidak jelas. Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari.

1. Masih Memakai Batas Lama 3 Jam dan 14 Jam

Batas lama dalam KEP.102/MEN/VI/2004 tidak lagi tepat dijadikan acuan utama. HR perlu memperbarui SOP lembur sesuai PP No. 35 Tahun 2021.

2. Tidak Membuat Approval Lembur

Lembur tanpa approval dapat menimbulkan perdebatan. Karyawan merasa sudah bekerja lebih lama, sementara perusahaan merasa tidak pernah memberi perintah lembur.

3. Salah Menentukan Dasar Upah Sebulan

Kesalahan menentukan apakah dasar lembur memakai upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, atau 75% total upah dapat membuat hasil perhitungan berbeda.

4. Menganggap Semua Supervisor Tidak Berhak Lembur

Pengecualian lembur hanya berlaku untuk golongan jabatan tertentu yang memenuhi kriteria. Perusahaan tidak boleh menghapus hak lembur hanya berdasarkan nama jabatan tanpa dasar yang jelas.

5. Tidak Memberikan Makanan Saat Lembur 4 Jam atau Lebih

Kewajiban makanan dan minuman minimal 1.400 kalori sering terlewat, terutama jika lembur dilakukan mendadak atau di luar kantor.

6. Tidak Mencantumkan Lembur di Slip Gaji

Jika lembur hanya dimasukkan ke total gaji tanpa rincian, karyawan sulit memeriksa apakah perhitungannya benar.

7. Tidak Melakukan Rekonsiliasi Absensi dan Payroll

Data lembur harus cocok dengan data absensi, timesheet, approval, dan slip gaji. Jika tidak, payroll rentan salah hitung.

Tips HRD dalam Mengelola Upah Lembur

Agar pengelolaan lembur lebih rapi, HRD perlu menggabungkan kepatuhan hukum, administrasi yang kuat, dan sistem payroll yang akurat.

1. Perbarui SOP Lembur

Pastikan SOP sudah memakai aturan terbaru, termasuk batas 4 jam per hari dan 18 jam per minggu, persetujuan tertulis atau digital, serta kewajiban makanan/minuman untuk lembur 4 jam atau lebih.

2. Gunakan Approval Digital

Approval digital membantu perusahaan mencatat siapa yang meminta lembur, siapa yang menyetujui, kapan lembur dilakukan, dan berapa durasinya.

3. Tetapkan Cut-Off Lembur

Cut-off lembur membantu HR menentukan lembur mana yang dibayarkan pada payroll bulan berjalan dan mana yang masuk periode berikutnya.

4. Audit Rumus Secara Berkala

Periksa ulang rumus 1/173, tarif hari kerja, tarif hari libur, dasar upah sebulan, dan status jabatan yang dikecualikan.

5. Komunikasikan Kebijakan kepada Karyawan

Karyawan perlu mengetahui cara mengajukan lembur, kapan lembur dianggap sah, kapan dibayarkan, dan bagaimana membaca rincian lembur di slip gaji.

6. Evaluasi Departemen dengan Lembur Tinggi

Jika departemen tertentu selalu lembur, HR perlu mengevaluasi beban kerja, jumlah karyawan, target, shift, dan proses kerja. Lembur sebaiknya tidak menjadi solusi permanen untuk kekurangan tenaga kerja.

Checklist Perhitungan Upah Lembur untuk HRD

Gunakan checklist berikut sebelum membayar upah lembur.

Pertanyaan Seputar Menghitung Upah Lembur Karyawan

Apa yang dimaksud dengan upah lembur?

Upah lembur adalah upah tambahan yang dibayarkan kepada pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja normal, bekerja pada hari istirahat mingguan, atau bekerja pada hari libur resmi sesuai ketentuan.

Apa dasar hukum upah lembur terbaru?

Dasar hukum teknis yang penting saat ini adalah PP No. 35 Tahun 2021. Aturan lama KEP.102/MEN/VI/2004 sudah dicabut melalui Permenaker No. 23 Tahun 2021.

Berapa batas maksimal lembur per hari?

Batas umum lembur pada hari kerja adalah paling lama 4 jam dalam 1 hari.

Berapa batas maksimal lembur per minggu?

Batas umum lembur pada hari kerja adalah paling lama 18 jam dalam 1 minggu.

Apa rumus upah sejam untuk lembur?

Rumus upah sejam adalah 1/173 dikalikan upah sebulan.

Bagaimana rumus lembur hari kerja?

Untuk hari kerja, jam lembur pertama dibayar 1,5 kali upah sejam, sedangkan jam kedua dan seterusnya dibayar 2 kali upah sejam.

Bagaimana rumus lembur hari libur untuk pola 5 hari kerja?

Untuk pola 5 hari kerja, jam ke-1 sampai ke-8 dibayar 2 kali upah sejam, jam ke-9 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ke-10 sampai ke-12 dibayar 4 kali upah sejam.

Bagaimana rumus lembur hari libur untuk pola 6 hari kerja?

Untuk pola 6 hari kerja, jam ke-1 sampai ke-7 dibayar 2 kali upah sejam, jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ke-9 sampai ke-11 dibayar 4 kali upah sejam.

Apakah lembur harus disetujui karyawan?

Ya. Lembur harus berdasarkan perintah pengusaha dan persetujuan pekerja, baik tertulis maupun melalui media digital.

Apakah perusahaan wajib memberi makan saat lembur?

Ya, jika lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih, perusahaan wajib memberi makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kalori.

Apakah uang lembur kena PPh 21?

Uang lembur dapat menjadi bagian dari penghasilan yang diperhitungkan dalam PPh 21 karena menambah penghasilan karyawan pada periode pembayaran.

Apakah semua karyawan berhak atas upah lembur?

Tidak selalu. Ada pengecualian untuk golongan jabatan tertentu yang memenuhi kriteria, tetapi perusahaan harus menetapkannya secara jelas dan tidak boleh sembarangan menghapus hak lembur pekerja.

Kesimpulan

Menghitung upah lembur karyawan adalah pekerjaan penting HRD karena berkaitan dengan kepatuhan hukum dan hak pekerja. Perusahaan perlu memastikan lembur dilakukan berdasarkan perintah pengusaha, persetujuan pekerja, pencatatan yang jelas, dan pembayaran sesuai rumus yang berlaku.

Aturan lama KEP.102/MEN/VI/2004 tidak lagi menjadi acuan utama karena sudah dicabut. Saat ini, HR perlu mengacu pada PP No. 35 Tahun 2021, termasuk ketentuan lembur paling lama 4 jam per hari dan 18 jam per minggu.

Rumus dasar upah sejam adalah 1/173 dikalikan upah sebulan. Untuk lembur hari kerja, jam pertama dibayar 1,5 kali upah sejam dan jam berikutnya 2 kali upah sejam. Untuk lembur pada hari istirahat atau hari libur resmi, tarifnya lebih tinggi dan berbeda antara pola 5 hari kerja dan 6 hari kerja.

Bagi perusahaan, pengelolaan lembur yang baik tidak hanya soal menghitung angka. HR juga perlu menyiapkan SOP, approval, timesheet, rekap payroll, pemberian makanan/minuman saat lembur panjang, pencatatan pajak, serta rincian yang transparan dalam slip gaji. Dengan sistem yang rapi, perusahaan dapat memenuhi hak pekerja sekaligus mengurangi risiko sengketa.

Referensi

• BPK RI – PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan PHK
• JDIH Kemnaker – PP No. 35 Tahun 2021
• Peraturan.go.id – PP No. 35 Tahun 2021
• JDIH Kemnaker – Kepmenakertrans KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
• JDIH Kemnaker – Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri/Kepmenaker
• BPK RI – PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• BPK RI – PP No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36 Tahun 2021
• JDIH Kemenkeu – PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Pemotongan PPh 21/26
• Direktorat Jenderal Pajak – Perhitungan PPh 21 dengan Ketentuan TER
• BPJS Ketenagakerjaan – Informasi Kepesertaan Penerima Upah