UMP Nusa Tenggara Timur Terbaru, Besaran Terbaru & UMK Kota Kupang

Upah Minimum Provinsi atau UMP Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.455.898 per bulan. Angka tersebut naik sekitar 5,45% dibandingkan UMP NTT 2025 yang berada di kisaran Rp2.328.969.

Bagi pekerja, perusahaan, maupun tim HR yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur, perubahan UMP perlu diperhatikan karena menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan batas minimum pengupahan. Untuk memahami konsepnya lebih dahulu, Anda dapat membaca penjelasan BlogHRD mengenai pengertian dan mekanisme penetapan upah minimum.

Istilah yang sering digunakan masyarakat adalah UMR NTT. Namun secara regulasi, istilah yang digunakan saat ini adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota. Penjelasan lebih lengkap mengenai perbedaannya dapat dibaca dalam pembahasan UMR, UMP, dan UMK di Indonesia.

Berapa UMP NTT 2026?

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan UMP NTT 2026 sebesar Rp2.455.898 per bulan. Penetapan tersebut dituangkan melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 528/KEP/HK/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.

UMP tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan sekitar Rp126.929 atau 5,45%.

UMP bukan berarti seluruh pekerja harus memiliki gaji pokok tepat sebesar angka tersebut. Dalam praktik payroll terdapat perbedaan antara upah minimum, gaji pokok, tunjangan, dan total penghasilan. Untuk memahami perbedaannya, lihat juga pembahasan mengenai gaji pokok dan UMK.

Apa yang berubah dibandingkan UMP NTT 2025?

UMP NTT 2025 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp2,329 juta per bulan. Dengan UMP 2026 sebesar Rp2,455 juta, terdapat penambahan penghasilan minimum sekitar Rp126 ribu per bulan bagi pekerja yang memenuhi ketentuan penerapan upah minimum.

Kenaikan tersebut perlu direspons perusahaan dengan memperbarui payroll, anggaran biaya tenaga kerja, struktur kompensasi, hingga dokumen ketenagakerjaan apabila masih menggunakan nilai upah minimum tahun sebelumnya.

Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota di NTT 2026

Ada hal penting yang perlu dipahami ketika membaca daftar yang sering disebut sebagai “UMK NTT 2026”. Tidak semua kabupaten di NTT menetapkan UMK sendiri.

Pada 2026, Kota Kupang merupakan daerah yang memiliki UMK tersendiri. Sementara 21 kabupaten lainnya menggunakan UMP NTT sebesar Rp2.455.898 sebagai acuan upah minimum yang berlaku.

Karena itu, tabel berikut menggunakan istilah upah minimum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh angka tersebut merupakan UMK yang ditetapkan secara terpisah.

UMK Kota Kupang 2026 Sebesar Rp2.532.852,79

Kota Kupang menjadi pengecualian karena memiliki Upah Minimum Kota sendiri. Berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 535/KEP/HK/2025, UMK Kota Kupang tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.532.852,79 per bulan.

UMK Kota Kupang 2025 sebelumnya sebesar sekitar Rp2.396.696,46. Dengan demikian, kenaikannya sekitar Rp136.156,33 atau 5,68%.

Karena nilai UMK Kota Kupang lebih tinggi daripada UMP NTT, perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Kupang perlu menggunakan UMK Kota Kupang sebagai batas minimum yang relevan. Pemahaman mengenai wilayah kerja menjadi penting terutama bagi perusahaan yang memiliki kantor, cabang, atau tenaga kerja tersebar di beberapa daerah.

Mengapa kabupaten lain menggunakan UMP NTT?

UMP berlaku pada tingkat provinsi dan menjadi acuan apabila suatu kabupaten atau kota tidak memiliki UMK yang ditetapkan tersendiri. UMK sendiri tidak muncul secara otomatis. Prosesnya melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, rekomendasi bupati atau wali kota, pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi, hingga penetapan oleh gubernur.

Karena itu, tidak tepat jika setiap angka Rp2.455.898 pada 21 kabupaten NTT disebut sebagai “UMK masing-masing kabupaten”. Angka tersebut pada dasarnya adalah UMP NTT yang berlaku sebagai acuan minimum di wilayah tersebut.

Perkembangan UMP NTT dari 2022 sampai 2026

UMP Nusa Tenggara Timur terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan UMP 2022 sebesar Rp1.975.000, UMP 2026 sudah meningkat sekitar 24,35%.

Data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu sama setiap tahun. Besar penyesuaian dipengaruhi oleh formula dan indikator ekonomi yang ditentukan dalam regulasi pengupahan yang berlaku.

Dasar Hukum Penetapan UMP NTT 2026

Penetapan UMP NTT 2026 tidak dilakukan hanya berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Mekanismenya merupakan bagian dari sistem pengupahan di Indonesia dan harus mengikuti regulasi pemerintah pusat.

Dasar utama penetapan upah minimum 2026 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Untuk NTT, besaran UMP kemudian dituangkan melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 528/KEP/HK/2025. Sementara UMK Kota Kupang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 535/KEP/HK/2025.

Bagi tim HR atau perusahaan yang ingin memahami kerangka hukumnya secara lebih luas, pembahasan mengenai pasal-pasal yang mengatur upah dan UU Ketenagakerjaan dapat menjadi referensi tambahan.

Bagaimana Formula Upah Minimum 2026?

PP Nomor 49 Tahun 2025 menggunakan formula penyesuaian upah minimum yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alpha.

Secara sederhana, formulanya dapat ditulis sebagai berikut:

Upah Minimum Tahun Berikutnya = Upah Minimum Tahun Berjalan + Nilai Penyesuaian Upah Minimum

Sementara nilai penyesuaiannya dihitung dengan formula:

Nilai Penyesuaian = {Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α)} × Upah Minimum Tahun Berjalan

Apa yang dimaksud nilai alpha?

Alpha atau α merupakan indeks tertentu yang berada pada rentang 0,50 sampai 0,90. Penetapannya dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan serta kondisi pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak.

Dalam pembahasan Dewan Pengupahan NTT untuk UMP 2026, mayoritas unsur yang terlibat menggunakan alpha 0,7 sebagai dasar rekomendasi. Hasil akhirnya adalah kenaikan UMP sebesar 5,45%.

Dengan mekanisme ini, besaran UMP tidak semata-mata dinaikkan menggunakan satu persentase nasional yang sama. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan masing-masing wilayah tetap berperan dalam penentuan hasil akhir.

Siapa yang Menggunakan UMP dan UMK sebagai Acuan?

Upah minimum pada dasarnya berfungsi sebagai jaring pengaman pengupahan, terutama bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Karena itu, perusahaan tidak seharusnya memahami UMP sebagai standar gaji untuk seluruh pekerja tanpa mempertimbangkan masa kerja, jabatan, kompetensi, dan struktur pengupahan perusahaan.

Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun

Ketentuan upah minimum terutama berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Namun, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai persyaratan jabatan dapat memperoleh upah yang lebih tinggi dari upah minimum.

Pekerja dengan Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih

Untuk pekerja yang sudah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman dalam menentukan besaran gaji.

Struktur tersebut umumnya mempertimbangkan jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, tanggung jawab, kemampuan perusahaan, dan produktivitas. Dengan demikian, pekerja yang sudah berpengalaman tidak seharusnya terus-menerus ditempatkan pada satu angka minimum tanpa adanya mekanisme struktur pengupahan yang jelas.

Prinsip ini juga penting untuk menciptakan sistem kompensasi yang lebih adil. Anda dapat mempelajari lebih lanjut mengenai prinsip dasar pengupahan menurut peraturan pemerintah.

Apakah UMP NTT Sama dengan Gaji Pokok?

Tidak selalu. UMP atau UMK merupakan standar upah minimum, sementara gaji pokok merupakan salah satu komponen dalam penghasilan pekerja.

Dalam sistem payroll, penghasilan seorang pekerja dapat terdiri atas beberapa unsur, misalnya:

• upah pokok;
• tunjangan tetap;
• tunjangan tidak tetap;
• upah lembur;
• bonus atau insentif; dan
• komponen penghasilan lain sesuai kebijakan perusahaan.

Karena itu, HR perlu memahami komponen gaji dalam sistem pengupahan sebelum menyimpulkan bahwa UMP harus selalu identik dengan nominal gaji pokok yang tercantum pada slip gaji.

Apa Dampak UMP NTT 2026 bagi HR dan Perusahaan?

Perubahan upah minimum tidak hanya berdampak pada nominal gaji bulanan. Bagi HR, finance, dan payroll, perubahan ini dapat berpengaruh terhadap berbagai komponen administrasi ketenagakerjaan.

1. Memperbarui Master Data Payroll

Perusahaan yang masih menggunakan nilai UMP 2025 perlu memperbarui master payroll mulai periode Januari 2026. Khusus pekerja yang ditempatkan di Kota Kupang, HR perlu memastikan bahwa acuan yang digunakan adalah UMK Kota Kupang sebesar Rp2.532.852,79.

Setelah nilai dasar diperbarui, perusahaan dapat mengecek kembali format slip gaji karyawan untuk memastikan seluruh komponen pendapatan tercatat dengan benar.

2. Memeriksa Kembali Gaji Bersih atau Take Home Pay

Kenaikan gaji bruto belum tentu menghasilkan kenaikan take home pay dengan jumlah yang sama. Potongan pajak, BPJS, pinjaman karyawan, dan komponen lainnya dapat memengaruhi jumlah akhir yang diterima.

Jika payroll masih dikelola menggunakan spreadsheet, panduan cara menghitung gaji bersih di Excel dapat digunakan sebagai referensi.

3. Menyesuaikan Perhitungan PPh 21

Kenaikan upah dapat mengubah penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar pemotongan pajak. Karena perhitungan PPh Pasal 21 sekarang menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata pada masa pajak tertentu, HR perlu memeriksa kategori pajak setiap karyawan.

Untuk proses payroll 2026, lihat juga panduan cara menghitung PPh 21 menggunakan Tarif TER.

4. Memastikan Data Upah BPJS Sesuai

Perubahan upah juga perlu diperhatikan dalam administrasi jaminan sosial. Perusahaan sebaiknya mengecek kembali data upah yang dilaporkan sebagai dasar perhitungan program jaminan sosial sesuai ketentuan masing-masing program.

HR dapat mempelajari besar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan serta cara menghitung manfaat dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai referensi tambahan.

5. Memperhitungkan Dampaknya terhadap THR

Upah menjadi salah satu komponen penting dalam menghitung hak pekerja, termasuk Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Apabila terdapat perubahan upah yang berlaku sebelum periode pembayaran THR, HR perlu memastikan dasar perhitungan yang digunakan sudah benar.

Untuk menghindari kesalahan, simak kembali ketentuan pembayaran THR karyawan.

6. Mengecek Perhitungan Upah Lembur

Perubahan upah bulanan juga dapat memengaruhi dasar perhitungan upah per jam yang digunakan dalam penghitungan lembur sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini terutama penting bagi perusahaan dengan pekerjaan shift, operasional akhir pekan, maupun aktivitas pada hari istirahat. Sebagai referensi, BlogHRD juga membahas cara menghitung upah lembur pada hari Sabtu dan Minggu.

7. Meninjau Struktur dan Skala Upah Secara Menyeluruh

Menaikkan gaji pekerja yang masih berada di bawah UMP bukan berarti pekerjaan HR selesai. Perusahaan juga perlu mengecek apakah kenaikan tersebut menimbulkan salary compression, yaitu kondisi ketika selisih gaji karyawan baru dan karyawan berpengalaman menjadi terlalu kecil.

Jika hal tersebut terjadi, perusahaan dapat meninjau kembali seluruh rentang upah berdasarkan jabatan, masa kerja, kompetensi, dan tanggung jawab agar struktur kompensasi tetap proporsional.

Bagaimana Jika Perusahaan Membayar di Bawah UMP atau UMK?

Upah minimum merupakan salah satu bentuk perlindungan minimum bagi pekerja yang memenuhi ketentuan. Karena itu, perusahaan perlu berhati-hati apabila menetapkan upah di bawah standar yang berlaku tanpa dasar hukum yang sesuai.

Selain persoalan hubungan industrial, pelanggaran ketentuan pengupahan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. BlogHRD telah membahas lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan.

Perusahaan juga tetap memiliki kewajiban membayarkan upah sesuai waktu yang telah disepakati. Keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan konsekuensi tersendiri, sebagaimana dijelaskan dalam artikel sanksi jika perusahaan terlambat membayar upah karyawan.

Pertanyaan Seputar UMP NTT 2026

Berapa UMR NTT 2026?

Istilah UMR saat ini secara resmi telah digantikan oleh UMP dan UMK. Jika yang dimaksud adalah upah minimum tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka UMP NTT 2026 adalah Rp2.455.898 per bulan.

Berapa UMK Kota Kupang 2026?

UMK Kota Kupang 2026 ditetapkan sebesar Rp2.532.852,79 per bulan berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 535/KEP/HK/2025.

Apakah UMK Kota Kupang lebih tinggi dari UMP NTT?

Ya. UMK Kota Kupang sebesar Rp2.532.852,79 lebih tinggi sekitar Rp76.954,79 dibandingkan UMP NTT sebesar Rp2.455.898.

Apakah semua kabupaten di NTT memiliki UMK sendiri?

Tidak. Pada 2026, Kota Kupang menjadi daerah di NTT yang memiliki UMK tersendiri. Sebanyak 21 kabupaten lainnya menggunakan UMP NTT sebesar Rp2.455.898 sebagai acuan upah minimum.

Kapan UMP NTT 2026 mulai berlaku?

UMP NTT 2026 berlaku mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Apakah UMP NTT berlaku bagi karyawan dengan masa kerja lebih dari satu tahun?

Upah minimum secara khusus menjadi jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan harus menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman dalam menentukan besaran upah sesuai jabatan, masa kerja, kompetensi, dan faktor relevan lainnya.

Apakah perusahaan boleh menurunkan gaji yang sudah lebih tinggi dari UMP?

Perusahaan yang sebelumnya sudah memberikan upah lebih tinggi daripada upah minimum tidak boleh menggunakan penetapan UMP baru sebagai alasan untuk mengurangi atau menurunkan upah pekerja menjadi sebesar UMP.

Apakah UMP merupakan gaji bersih yang diterima karyawan?

Tidak. UMP adalah standar upah minimum, sedangkan gaji bersih atau take home pay merupakan jumlah yang diterima setelah memperhitungkan komponen pendapatan dan potongan yang berlaku. Karena itu, take home pay setiap karyawan dapat berbeda.

Kesimpulan

UMP Nusa Tenggara Timur tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.455.898 per bulan, naik sekitar 5,45% dari UMP 2025. Besaran tersebut berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 528/KEP/HK/2025.

Sementara itu, UMK Kota Kupang 2026 sebesar Rp2.532.852,79 berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 535/KEP/HK/2025. Kota Kupang menjadi daerah di NTT yang mempunyai UMK tersendiri, sedangkan 21 kabupaten lainnya menggunakan UMP NTT sebagai acuan upah minimum.

Bagi HR dan perusahaan, perubahan ini sebaiknya tidak hanya diperlakukan sebagai pembaruan angka payroll. Nilai UMP baru perlu ditinjau bersama struktur dan skala upah, PPh 21, BPJS, lembur, THR, serta kebijakan kompensasi perusahaan secara keseluruhan agar proses penggajian tetap sesuai regulasi dan adil bagi pekerja.

Referensi

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya.
• Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 528/KEP/HK/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
• Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 535/KEP/HK/2025 tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2026.
• Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, pembahasan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2026.
• Portal Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dataset Nilai Upah Minimum Provinsi.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.