UMP Papua Barat Daya Terbaru Naik Jadi Rp3.766.000, Cek Daftarnya

Upah Minimum Provinsi atau UMP Papua Barat Daya 2026 ditetapkan sebesar Rp3.766.000 per bulan. Angka ini naik 4,2% dibandingkan UMP Papua Barat Daya 2025 yang sebelumnya sebesar Rp3.614.000.

Informasi UMP Papua Barat Daya penting bagi pekerja, pelamar kerja, perusahaan, serta tim HR yang mengelola payroll di wilayah Sorong Raya. Untuk memahami konsep dasarnya, Anda dapat membaca pembahasan BlogHRD mengenai pengertian dan mekanisme penetapan upah minimum.

Dalam percakapan sehari-hari, sebagian masyarakat masih menyebutnya sebagai UMR Papua Barat Daya atau UMR Sorong. Namun, istilah resmi yang digunakan dalam regulasi saat ini adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota. Perbedaan istilah tersebut dapat dipahami lebih lengkap melalui artikel pengertian UMR, UMP, dan UMK di Indonesia.

Berapa UMP Papua Barat Daya 2026?

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menetapkan UMP Papua Barat Daya 2026 sebesar Rp3.766.000 per bulan. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/266/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026.

UMP tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Besaran ini menjadi acuan upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sepanjang tidak ada ketentuan upah minimum sektoral yang lebih tinggi untuk sektor usaha tertentu.

Nilai UMP tidak selalu sama dengan gaji pokok yang tertulis dalam slip gaji. Dalam praktik payroll, perusahaan perlu membedakan antara upah minimum, gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan total penghasilan. Penjelasan praktisnya dapat dibaca dalam artikel pengertian gaji pokok dan UMK.

Apa yang Berubah dari UMP Papua Barat Daya 2025 ke 2026?

UMP Papua Barat Daya 2025 berada di angka Rp3.614.000. Dengan penetapan UMP 2026 sebesar Rp3.766.000, terdapat kenaikan sebesar Rp152.000 per bulan.

Bagi perusahaan, kenaikan ini perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi anggaran tenaga kerja, sistem penggajian, struktur kompensasi, perhitungan PPh 21, BPJS, lembur, dan dasar perhitungan THR. Karena itu, pembaruan UMP sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai perubahan nominal, tetapi juga sebagai bagian dari evaluasi kebijakan pengupahan perusahaan.

Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya 2026

Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari satu kota dan lima kabupaten, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat. Untuk 2026, seluruh wilayah tersebut menggunakan UMP Papua Barat Daya sebesar Rp3.766.000 sebagai acuan upah minimum yang berlaku.

Tabel berikut menggunakan istilah upah minimum yang berlaku, bukan menyebut seluruh angka sebagai UMK mandiri. Hal ini penting karena tidak semua daerah menetapkan UMK tersendiri yang berbeda dari UMP.

Apakah Papua Barat Daya Memiliki UMK Kabupaten/Kota 2026?

Pada 2026, seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya menggunakan UMP sebagai acuan upah minimum yang berlaku. Artinya, Kota Sorong, Maybrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw menggunakan nominal yang sama, yaitu Rp3.766.000 per bulan.

Dalam praktiknya, UMK hanya dapat ditetapkan apabila ada usulan dari bupati atau wali kota berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, kemudian ditetapkan oleh gubernur. Jika tidak ada penetapan UMK tersendiri, maka UMP menjadi acuan minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Barat Daya 2026

Selain UMP umum, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP Papua Barat Daya 2026 untuk beberapa sektor tertentu.

Ketentuan UMSP penting karena Papua Barat Daya memiliki sektor ekonomi strategis, termasuk pertambangan minyak dan gas, pertambangan umum, konstruksi, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Jika perusahaan bergerak pada sektor yang termasuk dalam ketentuan tersebut, acuan upah minimumnya dapat lebih tinggi dari UMP umum.

Apa Bedanya UMP, UMK, dan UMSP?

UMP adalah standar upah minimum tingkat provinsi. UMK adalah upah minimum tingkat kabupaten/kota yang berlaku apabila ditetapkan tersendiri dan nilainya lebih tinggi dari UMP. Sementara itu, UMSP adalah upah minimum sektoral yang berlaku untuk sektor tertentu.

Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya melihat lokasi kerja. HR juga perlu memeriksa sektor usaha, klasifikasi kegiatan, status pekerja, dan ketentuan pengupahan yang berlaku. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari sistem upah di Indonesia agar proses payroll tetap sesuai aturan.

Perkembangan UMP Papua Barat Daya dari 2023 sampai 2026

Papua Barat Daya merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Karena itu, data upah minimum pada tahun awal pembentukan provinsi ini perlu dibaca dengan konteks administratif yang tepat.

Dalam beberapa tahun terakhir, UMP Papua Barat Daya terus mengalami kenaikan. Namun, persentase kenaikannya tidak selalu sama karena mengikuti regulasi, kondisi ekonomi, serta hasil pembahasan dewan pengupahan pada tahun penetapan.

Data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak menggunakan persentase yang sama setiap tahun. Besar penyesuaian dipengaruhi oleh formula pengupahan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, serta pertimbangan dunia usaha dan pekerja.

Dasar Hukum Penetapan UMP Papua Barat Daya 2026

Penetapan UMP Papua Barat Daya 2026 merupakan bagian dari kebijakan pengupahan nasional dan daerah. Untuk memahami kerangka hukumnya secara lebih luas, HR dapat membaca pembahasan mengenai pasal yang mengatur upah dalam peraturan undang-undang.

Dasar hukum yang relevan dalam penetapan UMP Papua Barat Daya 2026 antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan terkait.
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/266/12/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026.

Jika perusahaan ingin memahami hubungan antara pengupahan dan hak pekerja secara lebih luas, artikel isi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga dapat menjadi referensi tambahan.

Formula Penyesuaian Upah Minimum 2026

Penyesuaian upah minimum 2026 mengacu pada formula dalam PP Nomor 49 Tahun 2025. Secara umum, formula tersebut mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alpha.

Secara sederhana, formula penyesuaian upah minimum dapat dipahami sebagai berikut:

Upah Minimum Tahun Berikutnya = Upah Minimum Tahun Berjalan + Nilai Penyesuaian Upah Minimum

Sementara nilai penyesuaian dihitung dengan formula:

Nilai Penyesuaian = {Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α)} × Upah Minimum Tahun Berjalan

Apa Itu Alpha dalam Formula Upah Minimum?

Alpha atau α adalah indeks tertentu yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, nilai alpha berada pada rentang 0,50 sampai 0,90.

Nilai alpha ditentukan oleh dewan pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak, serta faktor ketenagakerjaan lain yang relevan.

Siapa yang Menggunakan UMP Papua Barat Daya sebagai Acuan?

UMP pada dasarnya berfungsi sebagai jaring pengaman pengupahan. Artinya, UMP bukan standar gaji untuk seluruh karyawan tanpa memperhatikan masa kerja, jabatan, kompetensi, dan tanggung jawab pekerjaan.

Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun

Upah minimum terutama berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Jika pekerja berada di wilayah Papua Barat Daya dan tidak ada ketentuan UMSP yang lebih tinggi, maka acuan minimumnya adalah UMP Papua Barat Daya sebesar Rp3.766.000.

Namun, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai persyaratan jabatan dapat diberikan upah lebih tinggi dari upah minimum.

Pekerja dengan Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih

Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman penentuan gaji.

Struktur dan skala upah membantu perusahaan menyusun kompensasi berdasarkan jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, tanggung jawab, dan kinerja. Dengan begitu, pekerja yang sudah berpengalaman tidak terus-menerus berada pada titik upah minimum.

Perusahaan juga dapat meninjau kebijakan kenaikan upah secara berkala agar sistem kompensasi tetap adil bagi pekerja lama. Pembahasan lanjutannya dapat dibaca dalam artikel aturan kenaikan upah secara berkala menurut UU Ketenagakerjaan.

Prinsip ini sejalan dengan tujuan pengupahan yang lebih luas, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. BlogHRD juga membahas hal ini dalam artikel prinsip dasar upah menurut peraturan pemerintah.

Apakah UMP Papua Barat Daya Sama dengan Gaji Bersih?

Tidak selalu. UMP adalah standar upah minimum, sedangkan gaji bersih atau take home pay adalah jumlah yang diterima karyawan setelah memperhitungkan pendapatan dan potongan.

Dalam payroll, penghasilan karyawan dapat terdiri dari beberapa komponen, seperti:

• gaji pokok;
• tunjangan tetap;
• tunjangan tidak tetap;
• upah lembur;
• bonus atau insentif;
• potongan pajak;
• iuran BPJS; dan
• potongan lain sesuai kebijakan perusahaan.

Karena itu, HR perlu memahami komponen gaji dalam sistem pengupahan dan perbedaan tunjangan tetap dan tidak tetap agar tidak keliru dalam menghitung pemenuhan upah minimum.

Selain itu, perusahaan wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian pendapatan dan potongan. Untuk memahami alurnya, baca juga pembahasan mengenai prosedur dan bentuk pembayaran upah.

Dampak UMP Papua Barat Daya 2026 bagi HR dan Perusahaan

Kenaikan UMP Papua Barat Daya 2026 tidak hanya berdampak pada nominal gaji bulanan. Perubahan ini juga dapat memengaruhi administrasi payroll, pajak, BPJS, THR, lembur, hingga struktur kompensasi perusahaan secara keseluruhan.

1. Memperbarui Master Data Payroll

Perusahaan perlu memastikan seluruh pekerja yang memenuhi ketentuan menerima upah minimal sesuai UMP atau UMSP yang berlaku. Jika sistem payroll masih menggunakan nilai tahun 2025, HR perlu melakukan pembaruan mulai periode penggajian Januari 2026.

Setelah pembaruan dilakukan, perusahaan dapat mengecek kembali format slip gaji karyawan di Excel agar rincian gaji, tunjangan, potongan, dan total penghasilan tercatat dengan benar.

2. Menghitung Ulang Take Home Pay

Kenaikan gaji bruto tidak selalu sama dengan kenaikan take home pay. Potongan PPh 21, BPJS, pinjaman karyawan, koperasi, atau potongan lain dapat memengaruhi jumlah akhir yang diterima pekerja.

Jika perusahaan masih menggunakan spreadsheet, panduan cara menghitung gaji bersih di Excel dapat membantu HR mengurangi risiko salah hitung.

3. Menyesuaikan Perhitungan PPh 21

Perubahan upah dapat memengaruhi penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh 21. Karena itu, HR perlu mengecek kembali kategori pajak, status PTKP, dan komponen penghasilan yang masuk dalam perhitungan.

Untuk proses payroll terbaru, BlogHRD telah membahas cara menghitung PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata atau TER.

Selain itu, perusahaan juga perlu memahami siapa saja yang termasuk subjek pemotongan pajak. Penjelasannya dapat dibaca pada artikel subjek pajak PPh 21 bagi HR perusahaan.

4. Memastikan Data Upah BPJS Sudah Sesuai

Perubahan upah juga berkaitan dengan administrasi BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan perlu memastikan data upah yang dilaporkan sesuai dengan nilai upah aktual karyawan agar tidak menimbulkan selisih iuran atau masalah administrasi.

Untuk memahami kewajiban perusahaan, baca juga pembahasan mengenai iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan dan cara menghitung manfaat serta iuran BPJS Ketenagakerjaan.

5. Mengecek Dasar Perhitungan THR

Upah menjadi salah satu dasar penting dalam perhitungan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Jika kenaikan UMP sudah berlaku sebelum periode pembayaran THR, HR perlu memastikan dasar upah yang digunakan sudah sesuai.

Untuk menghindari salah hitung, HR dapat membaca kembali panduan ketentuan pembayaran THR karyawan.

6. Menyesuaikan Perhitungan Upah Lembur

Upah bulanan juga menjadi salah satu dasar dalam menghitung upah per jam untuk lembur. Jika upah karyawan berubah karena penyesuaian UMP atau UMSP, dasar perhitungan lembur juga perlu diperbarui.

Hal ini penting bagi perusahaan yang memiliki sistem shift, operasional akhir pekan, pekerjaan pada hari istirahat, atau pekerjaan lapangan di sektor tertentu. Sebagai referensi, BlogHRD juga membahas cara menghitung upah lembur karyawan pada hari Sabtu dan Minggu.

7. Menghindari Salary Compression

Salary compression dapat terjadi ketika kenaikan gaji pekerja di level bawah membuat jarak gaji dengan pekerja yang lebih senior menjadi terlalu sempit. Jika tidak dikelola, kondisi ini dapat memengaruhi motivasi dan persepsi keadilan internal.

Karena itu, penyesuaian UMP sebaiknya diikuti evaluasi struktur gaji secara menyeluruh, bukan hanya menaikkan gaji pekerja yang berada di bawah standar minimum.

Bagaimana Jika Perusahaan Membayar di Bawah UMP atau UMSP?

Perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku bagi pekerja yang memenuhi ketentuan. Jika perusahaan tetap membayar di bawah standar, risikonya tidak hanya berupa keluhan karyawan, tetapi juga potensi sengketa hubungan industrial dan sanksi hukum.

Pembahasan lebih lengkap mengenai konsekuensi pelanggaran dapat dibaca dalam artikel sanksi pidana atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan.

Selain nominal upah, perusahaan juga wajib memperhatikan waktu pembayaran. Keterlambatan pembayaran gaji dapat menimbulkan konsekuensi tersendiri sebagaimana dijelaskan dalam artikel sanksi jika perusahaan terlambat membayar upah karyawan.

Pertanyaan Seputar UMP Papua Barat Daya 2026

Berapa UMR Papua Barat Daya 2026?

Istilah UMR masih sering digunakan masyarakat, tetapi istilah resmi saat ini adalah UMP dan UMK. Jika yang dimaksud adalah upah minimum tingkat provinsi, maka UMP Papua Barat Daya 2026 adalah Rp3.766.000 per bulan.

Berapa UMK Kota Sorong 2026?

Pada 2026, Kota Sorong menggunakan UMP Papua Barat Daya sebagai acuan upah minimum yang berlaku, yaitu Rp3.766.000 per bulan.

Berapa UMK Raja Ampat 2026?

Pada 2026, Kabupaten Raja Ampat menggunakan UMP Papua Barat Daya sebagai acuan upah minimum yang berlaku, yaitu Rp3.766.000 per bulan.

Apakah semua kabupaten/kota di Papua Barat Daya punya UMK sendiri?

Tidak. Pada 2026, seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya menggunakan UMP sebagai acuan upah minimum. Tidak ada UMK kabupaten/kota yang ditetapkan secara mandiri dengan nilai berbeda dari UMP.

Kapan UMP Papua Barat Daya 2026 mulai berlaku?

UMP Papua Barat Daya 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Apakah UMP Papua Barat Daya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun?

UMP terutama menjadi jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman peninjauan gaji.

Apakah UMSP Papua Barat Daya lebih tinggi dari UMP?

Ya. UMSP Papua Barat Daya 2026 untuk sektor tertentu lebih tinggi dari UMP umum. Misalnya, sektor pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan sebesar Rp5.549.000, kehutanan dan perkebunan Rp3.802.000, serta konstruksi dan perikanan Rp3.784.000.

Apakah UMP sudah termasuk tunjangan?

Upah minimum dapat terdiri dari upah pokok saja atau upah pokok dan tunjangan tetap, tergantung struktur komponen upah di perusahaan. Namun, total komponen yang diperhitungkan sebagai upah minimum harus memenuhi nilai minimum yang berlaku.

Apakah perusahaan boleh menurunkan gaji yang sudah lebih tinggi dari UMP?

Tidak. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP tidak boleh mengurangi atau menurunkan upah pekerja dengan alasan adanya penetapan UMP baru.

Kesimpulan

UMP Papua Barat Daya 2026 ditetapkan sebesar Rp3.766.000 per bulan, naik 4,2% dari UMP 2025 sebesar Rp3.614.000. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/266/12/2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Untuk tingkat kabupaten/kota, seluruh wilayah Papua Barat Daya menggunakan UMP sebagai acuan upah minimum yang berlaku. Wilayah tersebut meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Raja Ampat.

Selain UMP umum, Papua Barat Daya juga menetapkan UMSP untuk beberapa sektor tertentu, seperti migas, pertambangan umum, konstruksi, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Karena itu, perusahaan perlu memastikan apakah kegiatan usahanya termasuk dalam sektor yang memiliki ketentuan upah minimum sektoral.

Bagi HR dan perusahaan, pembaruan UMP sebaiknya diikuti dengan evaluasi payroll, struktur dan skala upah, PPh 21, BPJS, THR, lembur, serta kebijakan kompensasi secara menyeluruh. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjaga sistem pengupahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Referensi

• ANTARA News Papua Tengah – Pemprov PBD Tetapkan UMP 2026 Senilai Rp3,7 Juta
• ANTARA News – Pemprov Papua Barat Daya Tetapkan Kenaikan UMP 2026
• GoodStats Data – Daftar UMK Papua Barat Daya 2026
• PT GASI – Penetapan UMP dan UMK Tahun 2026
• Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya – Profil Wilayah
• BPK RI – Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• ANTARA News Papua Barat – UMP Papua Barat Daya 2025 Naik Menjadi Rp3.614.000
• ANTARA News Papua Tengah – UMP Papua Barat 2023 Ditetapkan Sebesar Rp3,28 Juta