UMP Papua Tengah 2026 Tetap Rp4.285.848, Cek UMK Mimika Terbaru

Upah Minimum Provinsi atau UMP Papua Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp4.285.848 per bulan. Angka ini sama dengan UMP Papua Tengah 2025, sehingga tidak mengalami kenaikan pada tahun 2026.

Informasi UMP Papua Tengah penting bagi pekerja, pelamar kerja, perusahaan, serta tim HR yang mengelola payroll di wilayah Papua Tengah. Untuk memahami konsep dasarnya, Anda dapat membaca pembahasan BlogHRD mengenai pengertian dan mekanisme penetapan upah minimum.

Dalam percakapan sehari-hari, sebagian masyarakat masih menyebutnya sebagai UMR Papua Tengah. Namun, istilah resmi yang digunakan dalam regulasi saat ini adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota. Perbedaan istilah tersebut dapat dipahami lebih lengkap melalui artikel pengertian UMR, UMP, dan UMK di Indonesia.

Berapa UMP Papua Tengah 2026?

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan UMP Papua Tengah 2026 sebesar Rp4.285.848 per bulan. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/334 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Papua Tengah.

UMP tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Besaran ini menjadi acuan upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sepanjang tidak ada ketentuan UMK atau upah minimum sektoral yang lebih tinggi di wilayah dan sektor kerja terkait.

Nilai UMP tidak selalu sama dengan gaji pokok yang tertulis dalam slip gaji. Dalam praktik payroll, perusahaan perlu membedakan antara upah minimum, gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan total penghasilan. Penjelasan praktisnya dapat dibaca dalam artikel pengertian gaji pokok dan UMK.

Apa yang Berubah dari UMP Papua Tengah 2025 ke 2026?

UMP Papua Tengah 2025 berada di angka Rp4.285.848. Pada 2026, angka tersebut kembali ditetapkan sebesar Rp4.285.848 sehingga tidak ada kenaikan nominal dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski tidak naik, perusahaan tetap perlu memperbarui dan mengecek kembali acuan payroll tahun berjalan. Hal ini penting terutama jika perusahaan memiliki lokasi kerja di Kabupaten Mimika, karena Mimika memiliki UMK tersendiri yang lebih tinggi dari UMP Papua Tengah.

Daftar Upah Minimum Kabupaten di Papua Tengah 2026

Provinsi Papua Tengah terdiri dari delapan kabupaten, yaitu Mimika, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya. Untuk 2026, hanya Kabupaten Mimika yang memiliki UMK tersendiri. Tujuh kabupaten lain menggunakan UMP Papua Tengah sebesar Rp4.285.848 sebagai acuan upah minimum yang berlaku.

Tabel berikut menggunakan istilah upah minimum yang berlaku, agar pembaca tidak keliru membedakan antara UMK mandiri dan UMP yang digunakan sebagai acuan minimum di kabupaten tertentu.

UMK Mimika 2026

UMK Kabupaten Mimika 2026 ditetapkan sebesar Rp5.005.678 per bulan. Nilai ini menjadi upah minimum kabupaten tertinggi di Papua Tengah dan lebih tinggi dari UMP Papua Tengah.

UMK Mimika 2026 tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika, salah satu faktor yang memengaruhi keputusan tersebut adalah kondisi pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar perhitungan upah minimum.

Bagi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika, terutama di wilayah Timika dan kawasan industri pendukungnya, HR perlu menggunakan UMK Mimika sebagai batas minimum pengupahan bagi pekerja yang memenuhi ketentuan.

Mengapa 7 Kabupaten Lain Menggunakan UMP?

UMP berlaku sebagai acuan minimum di tingkat provinsi. Jika suatu kabupaten tidak menetapkan UMK tersendiri, maka UMP digunakan sebagai standar upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

Karena itu, tidak tepat jika seluruh angka Rp4.285.848 disebut sebagai UMK masing-masing kabupaten. Untuk Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya, angka tersebut merupakan UMP Papua Tengah yang digunakan sebagai acuan minimum.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mimika 2026

Selain UMK umum, Kabupaten Mimika juga memiliki Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau UMSK Mimika 2026 untuk sektor tertentu. Ketentuan ini penting karena Mimika merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan dan konstruksi besar di Papua Tengah.

Jika perusahaan termasuk dalam sektor yang diatur dalam UMSK, maka acuan upah minimum yang digunakan dapat lebih tinggi dari UMK umum. Karena itu, HR perlu memeriksa lokasi kerja, sektor usaha, klasifikasi kegiatan, dan keputusan gubernur yang berlaku.

Apa Bedanya UMP, UMK, dan UMSK?

UMP adalah standar upah minimum tingkat provinsi. UMK adalah upah minimum tingkat kabupaten/kota yang berlaku apabila ditetapkan tersendiri dan nilainya lebih tinggi dari UMP. Sementara itu, UMSK adalah upah minimum sektoral kabupaten yang berlaku untuk sektor tertentu di wilayah kabupaten tersebut.

Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya melihat provinsi tempat karyawan bekerja. HR juga perlu memeriksa kabupaten, sektor usaha, status pekerja, serta ketentuan pengupahan yang berlaku. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari sistem upah di Indonesia agar proses payroll tetap sesuai aturan.

Perkembangan UMP Papua Tengah dari 2023 sampai 2026

Papua Tengah merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Karena itu, data upah minimum pada tahun awal pembentukan provinsi ini perlu dibaca dengan konteks administratif yang tepat.

Pada 2023, nilai upah minimum di Papua Tengah masih mengikuti acuan provinsi induk. Pada 2024 dan 2025, Papua Tengah mulai memiliki penetapan UMP yang lebih jelas. Sementara pada 2026, nilai UMP tetap sama dengan tahun sebelumnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMP Papua Tengah tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai provinsi baru. Pada tahun-tahun awal, penetapan upah minimum masih sangat dipengaruhi oleh acuan provinsi induk dan kondisi ekonomi daerah.

Dasar Hukum Penetapan UMP Papua Tengah 2026

Penetapan UMP Papua Tengah 2026 merupakan bagian dari kebijakan pengupahan nasional dan daerah. Untuk memahami kerangka hukumnya secara lebih luas, HR dapat membaca pembahasan mengenai pasal yang mengatur upah dalam peraturan undang-undang.

Dasar hukum yang relevan dalam penetapan UMP Papua Tengah 2026 antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan terkait.
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/334 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Papua Tengah.
• Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/337 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten Mimika dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2026.

Jika perusahaan ingin memahami hubungan antara pengupahan dan hak pekerja secara lebih luas, artikel isi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga dapat menjadi referensi tambahan.

Formula Penyesuaian Upah Minimum 2026

Penyesuaian upah minimum 2026 mengacu pada formula dalam PP Nomor 49 Tahun 2025. Secara umum, formula tersebut mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alpha.

Secara sederhana, formula penyesuaian upah minimum dapat dipahami sebagai berikut:

Upah Minimum Tahun Berikutnya = Upah Minimum Tahun Berjalan + Nilai Penyesuaian Upah Minimum

Sementara nilai penyesuaian dihitung dengan formula:

Nilai Penyesuaian = {Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α)} × Upah Minimum Tahun Berjalan

Apa Itu Alpha dalam Formula Upah Minimum?

Alpha atau α adalah indeks tertentu yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, nilai alpha berada pada rentang 0,50 sampai 0,90.

Nilai alpha ditentukan oleh dewan pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak, serta faktor ketenagakerjaan lain yang relevan.

Siapa yang Menggunakan UMP Papua Tengah sebagai Acuan?

UMP pada dasarnya berfungsi sebagai jaring pengaman pengupahan. Artinya, UMP bukan standar gaji untuk seluruh karyawan tanpa memperhatikan masa kerja, jabatan, kompetensi, dan tanggung jawab pekerjaan.

Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun

Upah minimum terutama berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Jika pekerja berada di wilayah Papua Tengah dan tidak ada ketentuan UMK atau UMSK yang lebih tinggi, maka acuan minimumnya adalah UMP Papua Tengah sebesar Rp4.285.848.

Namun, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai persyaratan jabatan dapat diberikan upah lebih tinggi dari upah minimum.

Pekerja dengan Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih

Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman penentuan gaji.

Struktur dan skala upah membantu perusahaan menyusun kompensasi berdasarkan jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, tanggung jawab, dan kinerja. Dengan begitu, pekerja yang sudah berpengalaman tidak terus-menerus berada pada titik upah minimum.

Perusahaan juga dapat meninjau kebijakan kenaikan upah secara berkala agar sistem kompensasi tetap adil bagi pekerja lama. Pembahasan lanjutannya dapat dibaca dalam artikel aturan kenaikan upah secara berkala menurut UU Ketenagakerjaan.

Prinsip ini sejalan dengan tujuan pengupahan yang lebih luas, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. BlogHRD juga membahas hal ini dalam artikel prinsip dasar upah menurut peraturan pemerintah.

Apakah UMP Papua Tengah Sama dengan Gaji Bersih?

Tidak selalu. UMP adalah standar upah minimum, sedangkan gaji bersih atau take home pay adalah jumlah yang diterima karyawan setelah memperhitungkan pendapatan dan potongan.

Dalam payroll, penghasilan karyawan dapat terdiri dari beberapa komponen, seperti:

• gaji pokok;
• tunjangan tetap;
• tunjangan tidak tetap;
• upah lembur;
• bonus atau insentif;
• potongan pajak;
• iuran BPJS; dan
• potongan lain sesuai kebijakan perusahaan.

Karena itu, HR perlu memahami komponen gaji dalam sistem pengupahan dan perbedaan tunjangan tetap dan tidak tetap agar tidak keliru dalam menghitung pemenuhan upah minimum.

Selain itu, perusahaan wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian pendapatan dan potongan. Untuk memahami alurnya, baca juga pembahasan mengenai prosedur dan bentuk pembayaran upah.

Dampak UMP Papua Tengah 2026 bagi HR dan Perusahaan

Meski UMP Papua Tengah 2026 tidak naik dari tahun sebelumnya, HR tetap perlu memastikan acuan pengupahan yang digunakan sudah sesuai wilayah kerja dan sektor usaha. Perubahan atau penetapan ulang UMP/UMK tetap dapat memengaruhi administrasi payroll, pajak, BPJS, THR, lembur, hingga struktur kompensasi perusahaan secara keseluruhan.

1. Memperbarui Master Data Payroll

Perusahaan perlu memastikan seluruh pekerja yang memenuhi ketentuan menerima upah minimal sesuai UMP, UMK, atau UMSK yang berlaku. Jika sistem payroll masih menggunakan nilai lama atau salah wilayah, HR perlu melakukan pembaruan mulai periode penggajian Januari 2026.

Setelah pembaruan dilakukan, perusahaan dapat mengecek kembali format slip gaji karyawan di Excel agar rincian gaji, tunjangan, potongan, dan total penghasilan tercatat dengan benar.

2. Menghitung Ulang Take Home Pay

Gaji bruto tidak selalu sama dengan take home pay. Potongan PPh 21, BPJS, pinjaman karyawan, koperasi, atau potongan lain dapat memengaruhi jumlah akhir yang diterima pekerja.

Jika perusahaan masih menggunakan spreadsheet, panduan cara menghitung gaji bersih di Excel dapat membantu HR mengurangi risiko salah hitung.

3. Menyesuaikan Perhitungan PPh 21

Perbedaan antara UMP, UMK Mimika, dan UMSK Mimika dapat memengaruhi penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh 21. Karena itu, HR perlu mengecek kembali kategori pajak, status PTKP, dan komponen penghasilan yang masuk dalam perhitungan.

Untuk proses payroll terbaru, BlogHRD telah membahas cara menghitung PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata atau TER.

Selain itu, perusahaan juga perlu memahami siapa saja yang termasuk subjek pemotongan pajak. Penjelasannya dapat dibaca pada artikel subjek pajak PPh 21 bagi HR perusahaan.

4. Memastikan Data Upah BPJS Sudah Sesuai

Perbedaan acuan upah minimum antarwilayah juga berkaitan dengan administrasi BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan perlu memastikan data upah yang dilaporkan sesuai dengan nilai upah aktual karyawan agar tidak menimbulkan selisih iuran atau masalah administrasi.

Untuk memahami kewajiban perusahaan, baca juga pembahasan mengenai iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan dan cara menghitung manfaat serta iuran BPJS Ketenagakerjaan.

5. Mengecek Dasar Perhitungan THR

Upah menjadi salah satu dasar penting dalam perhitungan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Jika karyawan bekerja di wilayah atau sektor dengan upah minimum yang berbeda, HR perlu memastikan dasar upah yang digunakan sudah sesuai.

Untuk menghindari salah hitung, HR dapat membaca kembali panduan ketentuan pembayaran THR karyawan.

6. Menyesuaikan Perhitungan Upah Lembur

Upah bulanan juga menjadi salah satu dasar dalam menghitung upah per jam untuk lembur. Jika acuan upah karyawan berbeda karena UMP, UMK, atau UMSK, dasar perhitungan lembur juga perlu dipastikan kembali.

Hal ini penting bagi perusahaan yang memiliki sistem shift, operasional akhir pekan, pekerjaan pada hari istirahat, atau pekerjaan lapangan di sektor pertambangan dan konstruksi. Sebagai referensi, BlogHRD juga membahas cara menghitung upah lembur karyawan pada hari Sabtu dan Minggu.

7. Menghindari Salary Compression

Salary compression dapat terjadi ketika jarak gaji antara pekerja baru dan pekerja berpengalaman menjadi terlalu sempit. Di wilayah dengan UMK dan UMSK tinggi seperti Mimika, kondisi ini perlu diperhatikan agar struktur kompensasi tetap adil.

Karena itu, penetapan UMP atau UMK sebaiknya diikuti evaluasi struktur gaji secara menyeluruh, bukan hanya mengecek apakah gaji pekerja sudah berada di atas batas minimum.

Bagaimana Jika Perusahaan Membayar di Bawah UMP, UMK, atau UMSK?

Perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku bagi pekerja yang memenuhi ketentuan. Jika perusahaan tetap membayar di bawah standar, risikonya tidak hanya berupa keluhan karyawan, tetapi juga potensi sengketa hubungan industrial dan sanksi administratif.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyatakan akan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pengupahan. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga tindakan yang lebih tegas sesuai aturan.

Pembahasan lebih lengkap mengenai konsekuensi pelanggaran dapat dibaca dalam artikel sanksi pidana atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan.

Selain nominal upah, perusahaan juga wajib memperhatikan waktu pembayaran. Keterlambatan pembayaran gaji dapat menimbulkan konsekuensi tersendiri sebagaimana dijelaskan dalam artikel sanksi jika perusahaan terlambat membayar upah karyawan.

Pertanyaan Seputar UMP Papua Tengah 2026

Berapa UMR Papua Tengah 2026?

Istilah UMR masih sering digunakan masyarakat, tetapi istilah resmi saat ini adalah UMP dan UMK. Jika yang dimaksud adalah upah minimum tingkat provinsi, maka UMP Papua Tengah 2026 adalah Rp4.285.848 per bulan.

Apakah UMP Papua Tengah 2026 naik?

Tidak. UMP Papua Tengah 2026 tetap sebesar Rp4.285.848, sama dengan UMP Papua Tengah 2025.

Berapa UMK Mimika 2026?

UMK Kabupaten Mimika 2026 adalah Rp5.005.678 per bulan. Nilai ini lebih tinggi dari UMP Papua Tengah dan menjadi acuan minimum bagi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika.

Berapa UMSK Mimika 2026?

UMSK Mimika 2026 ditetapkan sebesar Rp6.000.000 untuk sektor pertambangan dan Rp5.130.819 untuk sektor konstruksi.

Apakah semua kabupaten di Papua Tengah punya UMK sendiri?

Tidak. Pada 2026, hanya Kabupaten Mimika yang memiliki UMK tersendiri. Sementara itu, Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya menggunakan UMP Papua Tengah sebagai acuan minimum.

Kapan UMP Papua Tengah 2026 mulai berlaku?

UMP Papua Tengah 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Apakah UMP Papua Tengah berlaku untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun?

UMP terutama menjadi jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman peninjauan gaji.

Apakah UMP sudah termasuk tunjangan?

Upah minimum dapat terdiri dari upah pokok saja atau upah pokok dan tunjangan tetap, tergantung struktur komponen upah di perusahaan. Namun, total komponen yang diperhitungkan sebagai upah minimum harus memenuhi nilai minimum yang berlaku.

Apakah perusahaan boleh menurunkan gaji yang sudah lebih tinggi dari UMP?

Tidak. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP tidak boleh mengurangi atau menurunkan upah pekerja dengan alasan adanya penetapan UMP baru.

Kesimpulan

UMP Papua Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp4.285.848 per bulan dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/334 Tahun 2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Mimika memiliki UMK tersendiri sebesar Rp5.005.678. Sementara tujuh kabupaten lainnya, yaitu Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya, menggunakan UMP Papua Tengah sebagai acuan minimum.

Selain UMK umum, Mimika juga memiliki UMSK untuk sektor tertentu, yaitu Rp6.000.000 untuk sektor pertambangan dan Rp5.130.819 untuk sektor konstruksi. Karena itu, perusahaan perlu memastikan apakah lokasi dan sektor usahanya masuk dalam ketentuan upah minimum sektoral.

Bagi HR dan perusahaan, pembaruan data UMP, UMK, dan UMSK sebaiknya diikuti dengan evaluasi payroll, struktur dan skala upah, PPh 21, BPJS, THR, lembur, serta kebijakan kompensasi secara menyeluruh. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjaga sistem pengupahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Referensi

• Pemerintah Provinsi Papua Tengah – Pemprov Papua Tengah Tetapkan UMP 2026 Sebesar Rp4.285.848
• GoodStats Data – Simak Daftar UMK Papua Tengah 2026
• Salam Papua – UMK Mimika 2026 Tidak Bergerak
• Salinan SK Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/337 Tahun 2025 tentang UMK dan UMSK Mimika 2026
• Pemerintah Provinsi Papua Tengah – Data Wilayah dan Penduduk Papua Tengah
• ANTARA News – Pemprov Papua Tengah Tetapkan UMP 2024 Sebesar Rp4.024.270
• ANTARA News Papua – Pj Gubernur Tetapkan UMP Papua Tengah 2025 Sebesar Rp4.285.848
• BPK RI – Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan