UMP Maluku Utara Naik Jadi Rp3.510.240, Cek Daftar UMK Terbaru

Upah Minimum Provinsi atau UMP Maluku Utara 2026 ditetapkan sebesar Rp3.510.240 per bulan. Angka ini naik 3% dibandingkan UMP Maluku Utara 2025 yang sebelumnya sebesar Rp3.408.000.

Informasi UMP Maluku Utara penting bagi pekerja, pelamar kerja, perusahaan, serta tim HR yang mengelola payroll di wilayah Maluku Utara. Untuk memahami konsep dasarnya, Anda dapat membaca pembahasan BlogHRD mengenai pengertian dan mekanisme penetapan upah minimum.

Dalam percakapan sehari-hari, sebagian masyarakat masih menyebutnya sebagai UMR Maluku Utara. Namun, istilah resmi yang digunakan dalam regulasi saat ini adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota. Perbedaannya dapat dipahami lebih lengkap melalui artikel pengertian UMR, UMP, dan UMK di Indonesia.

Berapa UMP Maluku Utara 2026?

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP Maluku Utara 2026 sebesar Rp3.510.240 per bulan. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi Maluku Utara Tahun 2026.

UMP tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Nilai ini menjadi acuan upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sepanjang tidak ada ketentuan upah minimum kabupaten/kota atau sektoral yang lebih tinggi di wilayah kerja tersebut.

Nilai UMP tidak selalu sama dengan gaji pokok yang tertulis dalam slip gaji. Dalam praktik payroll, perusahaan perlu membedakan antara upah minimum, gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan total penghasilan. Penjelasan praktisnya dapat dibaca dalam artikel pengertian gaji pokok dan UMK.

Apa yang Berubah dari UMP Maluku Utara 2025 ke 2026?

UMP Maluku Utara 2025 berada di angka Rp3.408.000. Dengan penetapan UMP 2026 sebesar Rp3.510.240, terdapat kenaikan sebesar Rp102.240 per bulan.

Bagi perusahaan, kenaikan ini perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi anggaran tenaga kerja, sistem penggajian, struktur kompensasi, perhitungan PPh 21, BPJS, lembur, dan dasar perhitungan THR. Karena itu, pembaruan UMP sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai perubahan nominal, tetapi juga sebagai bagian dari evaluasi kebijakan pengupahan perusahaan.

Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota di Maluku Utara 2026

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota. Untuk 2026, hanya Kota Ternate yang menetapkan UMK tersendiri dengan nominal lebih tinggi dari UMP. Sementara itu, 9 kabupaten/kota lainnya menggunakan UMP Maluku Utara sebesar Rp3.510.240 sebagai acuan upah minimum yang berlaku.

Tabel berikut menggunakan istilah upah minimum yang berlaku, bukan menyebut seluruh angka sebagai UMK mandiri. Hal ini penting karena tidak semua daerah menetapkan UMK tersendiri yang berbeda dari UMP.

UMK Kota Ternate 2026

UMK Kota Ternate 2026 ditetapkan sebesar Rp3.599.562 per bulan. Nilai ini naik dari UMK Kota Ternate 2025 sebesar Rp3.461.250.

Dengan demikian, kenaikan UMK Kota Ternate 2026 mencapai Rp138.312 atau 4%. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Ternate perlu menggunakan UMK tersebut sebagai batas minimum pengupahan, bukan hanya mengacu pada UMP Maluku Utara.

Mengapa 9 Kabupaten/Kota Lain Menggunakan UMP?

UMP berlaku sebagai acuan minimum di tingkat provinsi. Jika suatu kabupaten/kota tidak menetapkan UMK tersendiri, maka UMP digunakan sebagai standar upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

Karena itu, tidak tepat jika seluruh angka Rp3.510.240 disebut sebagai UMK masing-masing daerah. Untuk Kota Tidore Kepulauan dan 8 kabupaten lainnya, angka tersebut merupakan UMP Maluku Utara yang digunakan sebagai acuan minimum.

Upah Minimum Sektoral Provinsi Maluku Utara 2026

Selain UMP umum, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP Maluku Utara 2026 untuk beberapa sektor dan subsektor tertentu.

Ketentuan ini penting karena Maluku Utara memiliki aktivitas ekonomi yang kuat pada sektor pertambangan, penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, konstruksi, logistik, telekomunikasi, dan jasa perbankan. Jika perusahaan masuk dalam sektor yang ditetapkan, acuan upah minimum yang digunakan dapat lebih tinggi dari UMP umum.

Apa Bedanya UMP, UMK, dan UMSP?

UMP adalah standar upah minimum tingkat provinsi. UMK adalah upah minimum tingkat kabupaten/kota yang berlaku apabila ditetapkan dengan nilai lebih tinggi dari UMP. Sementara itu, UMSP adalah upah minimum sektoral yang berlaku untuk sektor atau subsektor tertentu.

Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya melihat lokasi kerja. HR juga perlu memeriksa sektor usaha, klasifikasi kegiatan, status pekerja, dan ketentuan pengupahan yang berlaku. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari sistem upah di Indonesia agar proses payroll tetap sesuai aturan.

Perkembangan UMP Maluku Utara dari 2022 sampai 2026

Dalam lima tahun terakhir, UMP Maluku Utara terus mengalami kenaikan. Namun, persentase kenaikannya tidak selalu sama karena mengikuti regulasi, kondisi ekonomi, serta hasil pembahasan dewan pengupahan pada tahun penetapan.

Data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu menggunakan persentase yang sama setiap tahun. Besar penyesuaian dipengaruhi oleh formula pengupahan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, serta pertimbangan dunia usaha dan pekerja.

Dasar Hukum Penetapan UMP Maluku Utara 2026

Penetapan UMP Maluku Utara 2026 merupakan bagian dari kebijakan pengupahan nasional dan daerah. Untuk memahami kerangka hukumnya secara lebih luas, HR dapat membaca pembahasan mengenai pasal yang mengatur upah dalam peraturan undang-undang.

Dasar hukum yang relevan dalam penetapan UMP Maluku Utara 2026 antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan terkait.
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi Maluku Utara Tahun 2026.

Jika perusahaan ingin memahami hubungan antara pengupahan dan hak pekerja secara lebih luas, artikel isi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga dapat menjadi referensi tambahan.

Formula Penyesuaian Upah Minimum 2026

Penyesuaian upah minimum 2026 mengacu pada formula dalam PP Nomor 49 Tahun 2025. Secara umum, formula tersebut mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alpha.

Secara sederhana, formula penyesuaian upah minimum dapat dipahami sebagai berikut:

Upah Minimum Tahun Berikutnya = Upah Minimum Tahun Berjalan + Nilai Penyesuaian Upah Minimum

Sementara nilai penyesuaian dihitung dengan formula:

Nilai Penyesuaian = {Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α)} × Upah Minimum Tahun Berjalan

Apa Itu Alpha dalam Formula Upah Minimum?

Alpha atau α adalah indeks tertentu yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, nilai alpha berada pada rentang 0,50 sampai 0,90.

Nilai alpha ditentukan oleh dewan pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak, serta faktor ketenagakerjaan lain yang relevan.

Siapa yang Menggunakan UMP Maluku Utara sebagai Acuan?

UMP pada dasarnya berfungsi sebagai jaring pengaman pengupahan. Artinya, UMP bukan standar gaji untuk seluruh karyawan tanpa memperhatikan masa kerja, jabatan, kompetensi, dan tanggung jawab pekerjaan.

Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun

Upah minimum terutama berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Jika pekerja berada di wilayah Maluku Utara dan tidak ada UMK atau UMSP yang lebih tinggi, maka acuan minimumnya adalah UMP Maluku Utara sebesar Rp3.510.240.

Namun, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai persyaratan jabatan dapat diberikan upah lebih tinggi dari upah minimum.

Pekerja dengan Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih

Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman penentuan gaji.

Struktur dan skala upah membantu perusahaan menyusun kompensasi berdasarkan jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, tanggung jawab, dan kinerja. Dengan begitu, pekerja yang sudah berpengalaman tidak terus-menerus berada pada titik upah minimum.

Perusahaan juga dapat meninjau kebijakan kenaikan upah secara berkala agar sistem kompensasi tetap adil bagi pekerja lama. Pembahasan lanjutannya dapat dibaca dalam artikel aturan kenaikan upah secara berkala menurut UU Ketenagakerjaan.

Prinsip ini sejalan dengan tujuan pengupahan yang lebih luas, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. BlogHRD juga membahas hal ini dalam artikel prinsip dasar upah menurut peraturan pemerintah.

Apakah UMP Maluku Utara Sama dengan Gaji Bersih?

Tidak selalu. UMP adalah standar upah minimum, sedangkan gaji bersih atau take home pay adalah jumlah yang diterima karyawan setelah memperhitungkan pendapatan dan potongan.

Dalam payroll, penghasilan karyawan dapat terdiri dari beberapa komponen, seperti:

• gaji pokok;
• tunjangan tetap;
• tunjangan tidak tetap;
• upah lembur;
• bonus atau insentif;
• potongan pajak;
• iuran BPJS; dan
• potongan lain sesuai kebijakan perusahaan.

Karena itu, HR perlu memahami komponen gaji dalam sistem pengupahan dan perbedaan tunjangan tetap dan tidak tetap agar tidak keliru dalam menghitung pemenuhan upah minimum.

Selain itu, perusahaan wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian pendapatan dan potongan. Untuk memahami alurnya, baca juga pembahasan mengenai prosedur dan bentuk pembayaran upah.

Dampak UMP Maluku Utara 2026 bagi HR dan Perusahaan

Kenaikan UMP Maluku Utara 2026 tidak hanya berdampak pada nominal gaji bulanan. Perubahan ini juga dapat memengaruhi administrasi payroll, pajak, BPJS, THR, lembur, hingga struktur kompensasi perusahaan secara keseluruhan.

1. Memperbarui Master Data Payroll

Perusahaan perlu memastikan seluruh pekerja yang memenuhi ketentuan menerima upah minimal sesuai UMP, UMK, atau UMSP yang berlaku. Jika sistem payroll masih menggunakan nilai tahun 2025, HR perlu melakukan pembaruan mulai periode penggajian Januari 2026.

Setelah pembaruan dilakukan, perusahaan dapat mengecek kembali format slip gaji karyawan di Excel agar rincian gaji, tunjangan, potongan, dan total penghasilan tercatat dengan benar.

2. Menghitung Ulang Take Home Pay

Kenaikan gaji bruto tidak selalu sama dengan kenaikan take home pay. Potongan PPh 21, BPJS, pinjaman karyawan, koperasi, atau potongan lain dapat memengaruhi jumlah akhir yang diterima pekerja.

Jika perusahaan masih menggunakan spreadsheet, panduan cara menghitung gaji bersih di Excel dapat membantu HR mengurangi risiko salah hitung.

3. Menyesuaikan Perhitungan PPh 21

Perubahan upah dapat memengaruhi penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh 21. Karena itu, HR perlu mengecek kembali kategori pajak, status PTKP, dan komponen penghasilan yang masuk dalam perhitungan.

Untuk proses payroll terbaru, BlogHRD telah membahas cara menghitung PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata atau TER.

4. Memastikan Data Upah BPJS Sudah Sesuai

Perubahan upah juga berkaitan dengan administrasi BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan perlu memastikan data upah yang dilaporkan sesuai dengan nilai upah aktual karyawan agar tidak menimbulkan selisih iuran atau masalah administrasi.

Untuk memahami kewajiban perusahaan, baca juga pembahasan mengenai iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan.

5. Mengecek Dasar Perhitungan THR

Upah menjadi salah satu dasar penting dalam perhitungan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Jika kenaikan UMP sudah berlaku sebelum periode pembayaran THR, HR perlu memastikan dasar upah yang digunakan sudah sesuai.

Untuk menghindari salah hitung, HR dapat membaca kembali panduan ketentuan pembayaran THR karyawan.

6. Menyesuaikan Perhitungan Upah Lembur

Upah bulanan juga menjadi salah satu dasar dalam menghitung upah per jam untuk lembur. Jika upah karyawan berubah karena penyesuaian UMP, UMK, atau UMSP, dasar perhitungan lembur juga perlu diperbarui.

Hal ini penting bagi perusahaan yang memiliki sistem shift, operasional akhir pekan, pekerjaan pada hari istirahat, atau pekerjaan lapangan di sektor tertentu. Sebagai referensi, BlogHRD juga membahas cara menghitung upah lembur karyawan pada hari Sabtu dan Minggu.

7. Menghindari Salary Compression

Salary compression dapat terjadi ketika kenaikan gaji pekerja di level bawah membuat jarak gaji dengan pekerja yang lebih senior menjadi terlalu sempit. Jika tidak dikelola, kondisi ini dapat memengaruhi motivasi dan persepsi keadilan internal.

Karena itu, penyesuaian UMP sebaiknya diikuti evaluasi struktur gaji secara menyeluruh, bukan hanya menaikkan gaji pekerja yang berada di bawah standar minimum.

Bagaimana Jika Perusahaan Membayar di Bawah UMP atau UMK?

Perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku bagi pekerja yang memenuhi ketentuan. Jika perusahaan tetap membayar di bawah standar, risikonya tidak hanya berupa keluhan karyawan, tetapi juga potensi sengketa hubungan industrial dan sanksi hukum.

Pembahasan lebih lengkap mengenai konsekuensi pelanggaran dapat dibaca dalam artikel sanksi pidana atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan.

Selain nominal upah, perusahaan juga wajib memperhatikan waktu pembayaran. Keterlambatan pembayaran gaji dapat menimbulkan konsekuensi tersendiri sebagaimana dijelaskan dalam artikel sanksi jika perusahaan terlambat membayar upah karyawan.

Pertanyaan Seputar UMP Maluku Utara 2026

Berapa UMR Maluku Utara 2026?

Istilah UMR masih sering digunakan masyarakat, tetapi istilah resmi saat ini adalah UMP dan UMK. Jika yang dimaksud adalah upah minimum tingkat provinsi, maka UMP Maluku Utara 2026 adalah Rp3.510.240 per bulan.

Berapa UMK Kota Ternate 2026?

UMK Kota Ternate 2026 adalah Rp3.599.562 per bulan. Nilai ini lebih tinggi dari UMP Maluku Utara dan menjadi acuan minimum bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Ternate.

Apakah semua kabupaten/kota di Maluku Utara punya UMK sendiri?

Tidak. Pada 2026, hanya Kota Ternate yang menetapkan UMK tersendiri. Sementara Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu menggunakan UMP Maluku Utara sebagai acuan minimum.

Kapan UMP Maluku Utara 2026 mulai berlaku?

UMP Maluku Utara 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Apakah UMP Maluku Utara berlaku untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun?

UMP terutama menjadi jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman peninjauan gaji.

Apakah UMP sudah termasuk tunjangan?

Upah minimum dapat terdiri dari upah pokok saja atau upah pokok dan tunjangan tetap, tergantung struktur komponen upah di perusahaan. Namun, total komponen yang diperhitungkan sebagai upah minimum harus memenuhi nilai minimum yang berlaku.

Apakah UMSP Maluku Utara lebih tinggi dari UMP?

Ya. UMSP Maluku Utara 2026 untuk beberapa sektor tertentu lebih tinggi dari UMP umum. Misalnya, pertambangan emas ditetapkan sebesar Rp4.471.936, pertambangan nikel Rp3.721.423, dan jasa perbankan Rp4.013.732.

Apakah perusahaan boleh menurunkan gaji yang sudah lebih tinggi dari UMP?

Tidak. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP tidak boleh mengurangi atau menurunkan upah pekerja dengan alasan adanya penetapan UMP baru.

Kesimpulan

UMP Maluku Utara 2026 ditetapkan sebesar Rp3.510.240 per bulan, naik 3% dari UMP 2025 sebesar Rp3.408.000. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025.

Untuk tingkat kabupaten/kota, Kota Ternate memiliki UMK tersendiri sebesar Rp3.599.562. Sementara 9 wilayah lainnya menggunakan UMP Maluku Utara sebagai acuan upah minimum yang berlaku.

Selain UMP dan UMK, Maluku Utara juga menetapkan UMSP untuk beberapa sektor tertentu, seperti pertambangan emas, pertambangan nikel, industri logam dasar, konstruksi, telekomunikasi, dan jasa perbankan. Karena itu, perusahaan perlu memastikan apakah kegiatan usahanya termasuk dalam sektor yang memiliki ketentuan upah minimum sektoral.

Bagi HR dan perusahaan, pembaruan UMP sebaiknya diikuti dengan evaluasi payroll, struktur dan skala upah, PPh 21, BPJS, THR, lembur, serta kebijakan kompensasi secara menyeluruh. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjaga sistem pengupahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Referensi

• KPPN Ternate DJPb Kemenkeu – Penyesuaian Besaran UMP/UMK pada Aplikasi Gajikita PPNPN
• GoodStats Data – Daftar UMK Maluku Utara 2026, Kota Ternate Naik 4%
• Publik Malut – Tim Dewan Pengupahan Kota Ternate Tetapkan UMK 2026
• Salinan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang UMP dan UMSP Maluku Utara 2026
• BPK RI – Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• ANTARA News Ambon – UMP Maluku Utara 2023 Naik 4%
• ANTARA News – Daftar Besaran UMP 2024 di 38 Provinsi Indonesia
• GoodStats Data – Daftar UMK Maluku Utara 2025