Upah Minimum Provinsi UMP Indonesia Terbaru: Daftar Lengkap 38 Provinsi

Upah Minimum Provinsi atau UMP adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman bagi pekerja di tingkat provinsi. UMP menjadi acuan penting bagi pekerja, HR, payroll, pengusaha, pencari kerja, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tertentu. Saat ini, daftar yang relevan untuk digunakan adalah UMP 2026 yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Dalam praktik perusahaan, UMP tidak boleh dibaca sebagai angka tunggal yang berdiri sendiri. HR juga perlu memahami komponen gaji, gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, upah minimum kabupaten/kota, struktur upah, pajak, BPJS, THR, dan lembur agar kebijakan pengupahan tidak keliru.

Artikel ini membahas daftar UMP Indonesia terbaru, pengertian UMP, perbedaan UMP, UMK, dan UMR, dasar hukum terbaru, formula penetapan upah minimum, serta implikasinya bagi HR dan payroll perusahaan.

Apa Itu UMP?

UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi. UMP ditetapkan oleh gubernur dan berlaku sebagai batas upah terendah di wilayah provinsi, terutama untuk kabupaten/kota yang tidak memiliki UMK tersendiri.

Secara sederhana, UMP adalah standar minimum pengupahan tingkat provinsi. Perusahaan tidak boleh membayar pekerja di bawah upah minimum yang berlaku, kecuali untuk kategori usaha tertentu yang memang memiliki pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk memahami konsep upah minimum secara lebih luas, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang pengertian upah minimum.

Apakah UMP Sama dengan UMR?

Dalam percakapan sehari-hari, masyarakat masih sering memakai istilah UMR. Namun, istilah UMR sebenarnya sudah tidak lagi menjadi istilah resmi dalam sistem pengupahan modern.

Istilah yang lebih tepat digunakan saat ini adalah UMP dan UMK. UMP berlaku di tingkat provinsi, sedangkan UMK berlaku di tingkat kabupaten/kota. Jika suatu kabupaten/kota memiliki UMK, maka perusahaan di wilayah tersebut perlu memperhatikan UMK yang berlaku.

Agar tidak keliru membedakan istilahnya, pembaca dapat melihat pembahasan BlogHRD tentang pengertian UMR, UMP, dan UMK di Indonesia.

Daftar UMP 2026 Seluruh Indonesia

Berikut daftar UMP 2026 untuk 38 provinsi di Indonesia. Angka ini digunakan sebagai acuan upah minimum provinsi yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Provinsi dengan UMP Tertinggi 2026

Provinsi dengan UMP tertinggi pada 2026 adalah DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876. Nilai ini tidak mengejutkan karena Jakarta memiliki biaya hidup, aktivitas bisnis, konsentrasi perusahaan, dan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi.

Setelah DKI Jakarta, provinsi dengan UMP tinggi banyak berasal dari kawasan Papua dan beberapa wilayah industri atau sumber daya alam. Contohnya Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua, Papua Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.

Provinsi dengan UMP Terendah 2026

Provinsi dengan UMP terendah pada 2026 adalah Jawa Barat sebesar Rp2.317.601. Setelah itu, terdapat Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur yang juga berada dalam kelompok UMP relatif rendah dibanding provinsi lain.

Namun, angka UMP provinsi tidak selalu menggambarkan gaji minimum di seluruh kota/kabupaten dalam provinsi tersebut. Misalnya, di Jawa Barat atau Jawa Timur, beberapa kabupaten/kota memiliki UMK yang jauh lebih tinggi daripada UMP provinsinya.

Perbandingan dengan Data UMP 2020

Naskah lama memuat UMP 2020 berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tahun 2019. Pada saat itu, kenaikan UMP menggunakan angka 8,51% yang berlaku nasional untuk seluruh provinsi.

Kondisi terbaru sudah berbeda. UMP 2026 ditetapkan berdasarkan regulasi pengupahan terbaru dan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Selain itu, jumlah provinsi dalam daftar terbaru juga sudah menjadi 38 provinsi, karena adanya pemekaran provinsi di Papua.

Dengan demikian, artikel lama perlu diperbarui dari sisi:

• tahun data, dari UMP 2020 menjadi UMP 2026;
• jumlah provinsi, dari 34 menjadi 38 provinsi;
• dasar hukum, dari formula lama ke kerangka PP No. 36 Tahun 2021 beserta perubahannya;
• konteks payroll, karena UMP berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan, PPh 21, BPJS, THR, dan lembur;
• penggunaan istilah, karena istilah UMR sebaiknya diganti dengan UMP atau UMK.

Dasar Hukum UMP Terbaru

Penetapan UMP tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah menggunakan dasar hukum pengupahan yang mengatur formula, mekanisme, peran gubernur, dewan pengupahan, dan prinsip perlindungan upah.

Beberapa regulasi yang relevan antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah;
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
• PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
• PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021;
• PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021;
• Keputusan gubernur masing-masing provinsi tentang penetapan UMP tahun berjalan.

Untuk memahami dasar hukum pengupahan secara lebih luas, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang pasal yang mengatur upah dalam peraturan perundang-undangan.

Formula Penetapan UMP 2026

Formula penyesuaian upah minimum terbaru menggunakan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alpha. Secara sederhana, rumus penyesuaian UMP dapat dipahami sebagai berikut:

Nilai Penyesuaian UMP = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alpha)

Alpha adalah indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam aturan terbaru, nilai alpha berada dalam rentang tertentu dan menjadi salah satu faktor yang membuat kenaikan upah minimum antarwilayah bisa berbeda.

Formula ini menunjukkan bahwa penetapan UMP tidak hanya melihat biaya hidup, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, daya beli pekerja, produktivitas, dan kelangsungan usaha.

Untuk memahami prinsip pengupahan yang lebih lengkap, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang prinsip dasar upah menurut peraturan pemerintah.

Siapa yang Berhak Mendapat UMP?

Upah minimum pada dasarnya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Artinya, UMP terutama menjadi jaring pengaman bagi pekerja baru atau pekerja entry level.

Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah. Dengan struktur upah yang baik, perusahaan dapat menentukan gaji berdasarkan jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.

Karena itu, pekerja lama tidak seharusnya terus-menerus hanya mengikuti angka UMP. Jika semua pekerja dibayar sama dengan UMP tanpa melihat jabatan dan masa kerja, perusahaan dapat mengalami masalah keadilan internal.

Apakah Gaji Pokok Harus Sama dengan UMP?

Gaji pokok tidak selalu sama dengan UMP. Perusahaan perlu melihat skema komponen upah yang digunakan. Jika upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka komposisi upah perlu dibaca sesuai aturan pengupahan.

Namun, perusahaan tetap harus memastikan bahwa upah yang dibayarkan tidak lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Untuk memahami hubungannya, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang pengertian gaji pokok dan UMK.

Perbedaan UMP dan UMK

UMP berlaku di tingkat provinsi, sedangkan UMK berlaku di tingkat kabupaten/kota. Jika suatu kabupaten/kota memiliki UMK, maka UMK tersebut biasanya menjadi acuan minimum di wilayah tersebut.

Dalam praktik HR, penting untuk memeriksa apakah lokasi kerja karyawan menggunakan UMP atau UMK. Kesalahan memilih acuan dapat membuat perusahaan membayar upah di bawah ketentuan yang berlaku.

Apa Dampak UMP bagi Perusahaan?

Setiap penetapan UMP baru berdampak pada perusahaan, terutama yang memiliki karyawan dengan gaji mendekati batas minimum. HR dan finance perlu segera mengevaluasi payroll setelah keputusan UMP diumumkan.

Beberapa dampak UMP bagi perusahaan antara lain:

• penyesuaian gaji pekerja yang masih di bawah UMP;
• perubahan dasar perhitungan tunjangan tertentu;
• penyesuaian data BPJS;
• perubahan penghasilan bruto untuk PPh 21;
• penyesuaian dasar THR dan lembur;
• evaluasi struktur dan skala upah agar tidak terjadi kompresi gaji;
• perubahan anggaran tenaga kerja tahunan.

Karena itu, UMP perlu dihubungkan dengan sistem upah perusahaan, bukan hanya dilihat sebagai angka yang wajib dibayar setiap bulan.

Hubungan UMP dengan Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap

Dalam komponen upah, perusahaan dapat memberikan gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Perbedaan ini penting karena tidak semua tunjangan diperlakukan sama dalam pengupahan.

Tunjangan tetap biasanya dibayarkan rutin dan tidak dipengaruhi kehadiran. Contohnya tunjangan jabatan tetap atau tunjangan komunikasi tetap. Sementara itu, tunjangan tidak tetap dapat berubah berdasarkan kehadiran, shift, target, atau kondisi tertentu.

Jika perusahaan salah mengelompokkan tunjangan, perhitungan UMP, lembur, THR, BPJS, dan pajak dapat ikut salah. Pembahasan lebih lengkap dapat dibaca melalui artikel BlogHRD tentang perbedaan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Hubungan UMP dengan PPh 21

UMP dapat memengaruhi penghasilan bruto karyawan. Ketika gaji naik mengikuti UMP, maka penghasilan bruto bulanan juga dapat berubah. Perubahan ini dapat memengaruhi pemotongan PPh 21, terutama setelah penerapan skema Tarif Efektif Rata-rata atau TER.

Dalam payroll, HR perlu memahami penghasilan bruto dan penghasilan neto. Keduanya penting untuk membaca hubungan antara gaji, tunjangan, pajak, dan take home pay.

Untuk aspek pajak, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang subjek pajak PPh 21 dan cara menghitung PPh 21 dengan tarif TER.

Hubungan UMP dengan BPJS

Penyesuaian UMP juga dapat memengaruhi administrasi BPJS karena data upah pekerja menjadi dasar penting dalam perhitungan iuran dan manfaat tertentu.

Jika perusahaan menaikkan upah karyawan karena mengikuti UMP terbaru, HR perlu memeriksa kembali data upah yang dilaporkan. Untuk referensi, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Hubungan UMP dengan THR

THR Keagamaan dihitung berdasarkan upah pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, perubahan UMP dapat berdampak pada perhitungan THR, terutama bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada awal tahun.

Jika pekerja sudah memenuhi syarat masa kerja, perusahaan perlu memastikan THR dibayarkan sesuai aturan. Pembahasan lengkapnya dapat dilihat pada artikel BlogHRD tentang ketentuan pembayaran THR karyawan.

Hubungan UMP dengan Upah Lembur

Upah lembur dihitung berdasarkan upah bulanan sesuai ketentuan. Jika upah bulanan pekerja naik karena penyesuaian UMP, maka dasar perhitungan lembur juga dapat berubah.

Perusahaan perlu memastikan lembur dicatat dan dihitung dengan benar. Untuk panduan praktis, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang cara menghitung upah lembur karyawan dan aturan waktu kerja lembur.

Risiko Jika Perusahaan Membayar di Bawah UMP

Perusahaan yang membayar pekerja di bawah upah minimum dapat menghadapi risiko hukum. Upah minimum adalah batas bawah yang wajib diperhatikan, bukan sekadar rekomendasi.

Selain risiko pemeriksaan ketenagakerjaan, perusahaan juga dapat menghadapi komplain karyawan, konflik hubungan industrial, kewajiban membayar kekurangan upah, dan risiko sanksi sesuai ketentuan.

Perusahaan juga perlu disiplin membayar upah tepat waktu. Jika pembayaran terlambat, risiko lainnya dapat muncul sebagaimana dibahas dalam artikel BlogHRD tentang sanksi jika perusahaan telat membayar upah karyawan.

Checklist HR Setelah UMP Baru Ditetapkan

Setiap akhir tahun atau awal tahun, HR sebaiknya memiliki checklist khusus untuk memastikan UMP terbaru sudah diterapkan dengan benar.

Contoh Simulasi Penyesuaian Gaji karena UMP

Misalnya, seorang karyawan baru di Provinsi DKI Jakarta memiliki upah bulanan Rp5.500.000 pada 2026. Karena UMP DKI Jakarta 2026 adalah Rp5.729.876, maka perusahaan perlu menyesuaikan upah karyawan tersebut agar tidak berada di bawah UMP.

Setelah penyesuaian, HR perlu memperbarui payroll, slip gaji, PPh 21, BPJS, dan komponen lain yang terdampak. Agar proses pembayaran lebih tertib, perusahaan perlu memiliki prosedur pembayaran upah yang jelas.

Apakah UMP Sama dengan Take Home Pay?

UMP tidak selalu sama dengan take home pay. UMP adalah standar upah minimum sebelum melihat potongan tertentu. Sementara itu, take home pay adalah jumlah uang bersih yang diterima karyawan setelah potongan pajak, BPJS, pinjaman, koperasi, atau potongan lain.

Karena itu, karyawan bisa melihat angka gaji dalam kontrak berbeda dari jumlah bersih yang masuk ke rekening. HR perlu menjelaskan komponen tersebut melalui slip gaji agar karyawan memahami perbedaannya.

Jika perusahaan masih menggunakan spreadsheet, panduan BlogHRD tentang cara menghitung gaji bersih di Excel dapat membantu proses perhitungan awal.

Tips Membaca Daftar UMP untuk Pekerja dan Pencari Kerja

Bagi pekerja dan pencari kerja, daftar UMP dapat digunakan sebagai acuan dasar saat membaca lowongan, menerima offering, atau menegosiasikan gaji.

1. Cek Lokasi Kerja yang Sebenarnya

Jangan hanya melihat domisili perusahaan. Yang perlu diperhatikan adalah lokasi kerja. Jika kantor pusat ada di Jakarta, tetapi karyawan ditempatkan di kota lain, acuan upah minimum bisa berbeda.

2. Periksa Apakah Ada UMK

Jika kota atau kabupaten tempat bekerja memiliki UMK, maka UMK dapat menjadi acuan yang lebih spesifik daripada UMP.

3. Baca Komponen Gaji dalam Offering Letter

Pastikan Anda memahami gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, insentif, lembur, BPJS, pajak, dan THR. Jangan hanya melihat total angka tanpa mengetahui komponennya.

4. Pahami Status Hubungan Kerja

Hak pekerja dapat berbeda antara karyawan tetap, karyawan kontrak, pekerja harian, pekerja borongan, pekerja magang, atau penyedia jasa independen. Karena itu, status kerja perlu dibaca sejak awal.

Tips HR dalam Mengelola UMP 2026

Bagi HR dan payroll, penetapan UMP 2026 bukan hanya soal mengganti angka di sistem. Ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan.

1. Jangan Hanya Menyesuaikan Pekerja di Bawah UMP

Jika hanya pekerja baru yang naik mengikuti UMP, perusahaan bisa mengalami kompresi gaji. Karyawan lama bisa merasa tidak adil jika gajinya menjadi terlalu dekat dengan karyawan baru.

2. Evaluasi Salary Band

UMP baru sebaiknya menjadi momentum untuk mengevaluasi salary band. Pastikan setiap jabatan memiliki rentang gaji yang masih masuk akal dan sesuai bobot pekerjaan.

3. Perbarui Slip Gaji

Slip gaji perlu menampilkan perubahan komponen dengan jelas. Jika dibutuhkan, pembaca dapat melihat panduan BlogHRD tentang cara membuat slip gaji di Excel.

4. Perbarui Sistem Payroll

Kesalahan update UMP dapat berdampak ke pajak, BPJS, THR, lembur, dan laporan payroll. Untuk perusahaan dengan banyak karyawan, penggunaan software payroll dapat membantu mengurangi risiko salah hitung.

5. Simpan Dasar Keputusan

HR sebaiknya menyimpan SK gubernur, data UMP/UMK, memo internal, dan bukti penyesuaian payroll. Dokumen ini penting jika ada audit atau pertanyaan dari karyawan.

Pertanyaan Seputar UMP Indonesia

Apa itu UMP?

UMP adalah Upah Minimum Provinsi, yaitu upah bulanan terendah yang ditetapkan gubernur sebagai acuan minimum pengupahan di tingkat provinsi.

Berapa UMP tertinggi di Indonesia pada 2026?

UMP tertinggi pada 2026 adalah DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876.

Berapa UMP terendah di Indonesia pada 2026?

UMP terendah pada 2026 adalah Jawa Barat sebesar Rp2.317.601.

Apakah UMP berlaku untuk semua karyawan?

UMP terutama berlaku sebagai jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah.

Apakah UMP sama dengan UMK?

Tidak. UMP berlaku di tingkat provinsi, sedangkan UMK berlaku di tingkat kabupaten/kota. Jika suatu daerah memiliki UMK, perusahaan perlu memperhatikan UMK yang berlaku di wilayah kerja tersebut.

Apakah istilah UMR masih digunakan?

Istilah UMR masih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi istilah resmi yang lebih tepat saat ini adalah UMP dan UMK.

Apakah perusahaan boleh membayar gaji di bawah UMP?

Secara umum, perusahaan tidak boleh membayar pekerja di bawah upah minimum yang berlaku. Pelanggaran dapat menimbulkan risiko hukum dan kewajiban membayar kekurangan upah.

Apakah UMP termasuk gaji bersih?

Tidak selalu. UMP adalah standar upah minimum. Gaji bersih atau take home pay adalah jumlah yang diterima setelah potongan seperti PPh 21, BPJS, pinjaman, atau potongan lain.

Apakah kenaikan UMP otomatis menaikkan gaji semua karyawan?

Tidak selalu. Kenaikan UMP terutama berdampak pada pekerja yang upahnya berada di bawah atau mendekati batas minimum. Namun, perusahaan tetap perlu mengevaluasi struktur dan skala upah agar tidak terjadi ketimpangan internal.

Apa yang harus dilakukan HR setelah UMP baru diumumkan?

HR perlu memeriksa SK gubernur, memetakan lokasi kerja, mengecek karyawan yang upahnya di bawah minimum, memperbarui payroll, menghitung dampak ke PPh 21 dan BPJS, serta mengomunikasikan perubahan kepada karyawan.

Kesimpulan

UMP adalah acuan minimum pengupahan tingkat provinsi yang penting bagi pekerja dan perusahaan. Data lama UMP 2020 sudah tidak relevan sebagai acuan utama karena nilai upah minimum berubah setiap tahun dan jumlah provinsi Indonesia kini menjadi 38 provinsi.

Untuk 2026, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi sebesar Rp5.729.876, sedangkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMP terendah sebesar Rp2.317.601. Namun, perusahaan tetap perlu memeriksa UMK jika wilayah kerja karyawan berada di kabupaten/kota yang memiliki penetapan upah minimum tersendiri.

Bagi pekerja, daftar UMP membantu memahami batas minimum penghasilan di wilayah kerja. Bagi HR dan perusahaan, UMP menjadi dasar penting dalam menyusun payroll, struktur gaji, PPh 21, BPJS, THR, lembur, slip gaji, dan anggaran tenaga kerja.

Karena itu, UMP tidak boleh dipahami hanya sebagai angka tahunan. UMP harus dikelola dalam sistem pengupahan yang adil, patuh regulasi, terdokumentasi, dan konsisten agar perusahaan dapat menjaga kepatuhan sekaligus hubungan kerja yang sehat.

Referensi

• SatuData Kemnaker – Upah Minimum Provinsi Tahun 2026
• DetikFinance – Daftar Lengkap UMP di 38 Provinsi yang Berlaku Januari 2026
• Bisnis.com – Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi
• BPK RI – PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• BPK RI – PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021
• BPK RI – PP No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36 Tahun 2021
• JDIH Kemnaker – PP No. 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan
• BPS – Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026