UMP Nanggroe Aceh Darussalam: Besaran Terbaru & Daftar UMK

Upah Minimum Provinsi atau UMP Aceh 2026 ditetapkan sebesar Rp3.932.552 per bulan. Angka ini naik 6,7% dibandingkan UMP Aceh 2025 yang sebelumnya berada di angka Rp3.685.616.

Bagi karyawan, pelamar kerja, pemilik usaha, maupun tim HR, informasi UMP Aceh penting untuk memahami batas minimum pengupahan yang berlaku di wilayah Aceh. Untuk memahami konsep dasarnya, Anda dapat membaca pembahasan BlogHRD mengenai pengertian dan mekanisme penetapan upah minimum.

Dalam percakapan sehari-hari, banyak orang masih menyebutnya sebagai UMR Aceh. Namun, istilah yang digunakan dalam regulasi saat ini adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota. Perbedaannya dapat dipahami lebih lengkap melalui artikel pengertian UMR, UMP, dan UMK di Indonesia.

Berapa UMP Aceh 2026?

Pemerintah Aceh menetapkan UMP Aceh 2026 sebesar Rp3.932.552. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/1488/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2026.

UMP Aceh 2026 berlaku mulai 1 Januari 2026. Besaran tersebut menjadi upah bulanan terendah untuk pekerja atau buruh lajang di Aceh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sesuai ketentuan dalam keputusan gubernur.

Nilai UMP bukan selalu berarti gaji pokok harus sama persis dengan angka tersebut. Dalam praktik payroll, perusahaan perlu memahami perbedaan antara upah minimum, gaji pokok, tunjangan tetap, dan total penghasilan. Penjelasan praktisnya dapat dilihat dalam artikel pengertian gaji pokok dan UMK.

Apa yang Berubah dari UMP Aceh 2025 ke 2026?

UMP Aceh 2025 berada di angka Rp3.685.616. Dengan penetapan UMP 2026 sebesar Rp3.932.552, terdapat kenaikan sebesar Rp246.936 per bulan.

Kenaikan ini perlu menjadi perhatian perusahaan karena dapat memengaruhi anggaran tenaga kerja, struktur gaji, perhitungan PPh 21, iuran BPJS, THR, lembur, dan dokumen ketenagakerjaan lainnya. Oleh karena itu, pembaruan data UMP sebaiknya tidak hanya diperlakukan sebagai perubahan angka, tetapi juga sebagai bagian dari evaluasi sistem kompensasi perusahaan.

Daftar UMP dan UMK Aceh 2026 per Kabupaten/Kota

Pada 2026, tidak semua kabupaten/kota di Aceh memiliki UMK tersendiri. Ada dua daerah yang menetapkan UMK di atas UMP Aceh, yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Sementara itu, 21 kabupaten/kota lainnya menggunakan UMP Aceh sebesar Rp3.932.552 sebagai acuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.

UMK Kota Banda Aceh 2026

UMK Kota Banda Aceh 2026 ditetapkan sebesar Rp4.162.965. Nilai ini menjadi yang tertinggi di Aceh pada tahun 2026.

Dibandingkan UMK Kota Banda Aceh 2025 sebesar Rp3.898.856, terdapat kenaikan sebesar Rp264.109 atau sekitar 6,77%. Artinya, perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh perlu menggunakan UMK tersebut sebagai batas minimum pengupahan, bukan hanya mengacu pada UMP Aceh.

UMK Kabupaten Aceh Tamiang 2026

UMK Kabupaten Aceh Tamiang 2026 ditetapkan sebesar Rp3.978.204. Nilai tersebut lebih tinggi dari UMP Aceh 2026.

Dibandingkan UMK Aceh Tamiang 2025 sebesar Rp3.717.948, kenaikannya mencapai Rp260.256 atau sekitar 7%. Dengan demikian, perusahaan di Aceh Tamiang perlu memastikan nominal upah minimum yang digunakan sudah mengikuti ketentuan UMK terbaru.

Mengapa 21 Kabupaten/Kota Lain Menggunakan UMP?

UMP berlaku sebagai acuan minimum di tingkat provinsi. Jika suatu kabupaten/kota tidak menetapkan UMK tersendiri, maka UMP digunakan sebagai standar upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

Karena itu, tidak tepat jika seluruh angka Rp3.932.552 disebut sebagai UMK masing-masing daerah. Untuk 21 kabupaten/kota tersebut, angka yang berlaku adalah UMP Aceh, bukan UMK yang ditetapkan secara mandiri.

Perkembangan UMP Aceh dari 2022 sampai 2026

Dalam lima tahun terakhir, UMP Aceh terus mengalami kenaikan. Namun, persentase kenaikannya tidak selalu sama karena mengikuti regulasi dan kondisi ekonomi yang berlaku pada tahun penetapan.

Data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga oleh formula pengupahan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta pertimbangan pemerintah dan dewan pengupahan.

Dasar Hukum Penetapan UMP Aceh 2026

Penetapan UMP Aceh 2026 mengacu pada aturan pengupahan nasional dan keputusan gubernur di tingkat daerah. Dalam konteks ketenagakerjaan, upah minimum merupakan bagian dari sistem upah di Indonesia yang harus dipahami oleh perusahaan maupun pekerja.

Dasar hukum yang relevan untuk UMP Aceh 2026 antara lain:

• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan terkait.
• Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024.
• Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/1488/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2026.
• Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/1495/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Banda Aceh Tahun 2026.
• Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/126/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026.

Untuk memahami pasal-pasal penting terkait pengupahan, HR juga dapat membaca pembahasan mengenai pasal yang mengatur upah dalam peraturan undang-undang dan isi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Formula Penyesuaian Upah Minimum 2026

Penyesuaian upah minimum 2026 menggunakan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alpha.

Secara sederhana, formula penyesuaian upah minimum dapat ditulis sebagai berikut:

Upah Minimum Tahun Berikutnya = Upah Minimum Tahun Berjalan + Nilai Penyesuaian Upah Minimum

Sementara nilai penyesuaiannya dihitung dengan formula:

Nilai Penyesuaian = {Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α)} × Upah Minimum Tahun Berjalan

Apa Itu Alpha dalam Formula Upah Minimum?

Alpha atau α adalah indeks tertentu yang digunakan untuk mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, alpha berada pada rentang 0,50 sampai 0,90.

Nilai alpha ditentukan oleh dewan pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan lainnya.

Siapa yang Berhak Menggunakan UMP atau UMK sebagai Acuan?

UMP dan UMK pada dasarnya berfungsi sebagai jaring pengaman pengupahan. Dalam Keputusan Gubernur Aceh tentang UMP 2026, UMP berlaku bagi pekerja atau buruh lajang di Aceh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun

Untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari UMP atau UMK yang berlaku di wilayah tempat pekerja bekerja.

Jika pekerja berada di Kota Banda Aceh, acuannya adalah UMK Kota Banda Aceh. Jika pekerja berada di Kabupaten Aceh Tamiang, acuannya adalah UMK Aceh Tamiang. Sementara wilayah lain yang tidak memiliki UMK tersendiri menggunakan UMP Aceh.

Pekerja dengan Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih

Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu melakukan peninjauan upah berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Peninjauan tersebut kemudian diatur dalam struktur dan skala upah perusahaan.

Struktur dan skala upah membantu perusahaan menyusun gaji secara lebih adil berdasarkan jabatan, kompetensi, masa kerja, pendidikan, tanggung jawab, dan kinerja. Dengan begitu, pekerja yang sudah memiliki pengalaman tidak terus-menerus berada pada titik upah minimum.

Prinsip ini sejalan dengan tujuan pengupahan yang lebih luas, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga kemampuan usaha. Anda dapat mempelajari penjelasan lanjutannya dalam artikel prinsip dasar upah menurut peraturan pemerintah.

Apakah UMP Aceh Sama dengan Gaji Bersih?

Tidak selalu. UMP dan UMK adalah standar upah minimum, sedangkan gaji bersih atau take home pay adalah jumlah yang diterima pekerja setelah memperhitungkan komponen penghasilan dan potongan.

Dalam payroll, penghasilan karyawan dapat terdiri dari:

• gaji pokok;
• tunjangan tetap;
• tunjangan tidak tetap;
• upah lembur;
• bonus atau insentif;
• potongan pajak;
• iuran BPJS; dan
• potongan lain sesuai ketentuan perusahaan.

Karena itu, perusahaan perlu memahami komponen gaji dalam sistem pengupahan serta perbedaan tunjangan tetap dan tidak tetap agar perhitungan payroll tidak keliru.

Dampak UMP Aceh 2026 bagi HR dan Perusahaan

Kenaikan UMP Aceh 2026 tidak hanya berdampak pada karyawan yang sebelumnya menerima upah di bawah ketentuan baru. Perubahan ini juga memengaruhi berbagai aspek administrasi HR dan payroll.

1. Memperbarui Data Payroll Karyawan

Perusahaan perlu memperbarui data gaji minimum yang digunakan dalam sistem payroll mulai Januari 2026. Khusus untuk Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang, HR harus memastikan bahwa nilai yang digunakan adalah UMK masing-masing daerah.

Setelah pembaruan dilakukan, HR juga dapat mengecek kembali format slip gaji karyawan di Excel agar rincian upah, tunjangan, dan potongan tercatat dengan benar.

2. Menghitung Ulang Take Home Pay

Kenaikan upah minimum dapat memengaruhi gaji kotor dan gaji bersih karyawan. Namun, kenaikan take home pay belum tentu sama dengan kenaikan gaji bruto karena masih ada potongan pajak, BPJS, pinjaman karyawan, atau potongan lain.

Jika perusahaan masih menggunakan spreadsheet, panduan cara menghitung gaji bersih di Excel dapat menjadi referensi untuk meminimalkan kesalahan perhitungan.

3. Menyesuaikan Perhitungan PPh 21

Kenaikan gaji dapat mengubah penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh 21. Dalam praktik terbaru, HR perlu memahami skema Tarif Efektif Rata-rata atau TER untuk masa pajak bulanan.

Untuk proses payroll yang lebih akurat, baca juga panduan BlogHRD mengenai cara menghitung PPh 21 dengan tarif TER dan subjek pajak PPh 21 bagi HR perusahaan.

4. Memastikan Data Upah BPJS Sesuai

Data upah yang berubah juga perlu diperhatikan dalam administrasi BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan sebaiknya memastikan data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah aktual karyawan agar tidak menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari.

HR dapat membaca pembahasan mengenai iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan serta cara menghitung manfaat dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

5. Mengecek Dasar Perhitungan THR

Upah minimum juga dapat berdampak pada perhitungan Tunjangan Hari Raya atau THR, terutama apabila kenaikan upah sudah berlaku sebelum periode pembayaran THR.

Untuk memastikan dasar perhitungannya tepat, HR dapat mempelajari kembali ketentuan pembayaran THR karyawan.

6. Menyesuaikan Perhitungan Lembur

Upah bulanan menjadi salah satu dasar penting dalam menghitung upah per jam untuk kebutuhan lembur. Jika upah karyawan berubah karena penyesuaian UMP atau UMK, maka dasar perhitungan lembur juga perlu diperiksa kembali.

Hal ini penting terutama untuk perusahaan yang menerapkan shift, kerja operasional, atau pekerjaan pada hari istirahat mingguan. Sebagai referensi, BlogHRD juga membahas cara menghitung upah lembur karyawan pada hari Sabtu dan Minggu.

7. Menghindari Salary Compression

Salary compression dapat terjadi ketika kenaikan gaji karyawan di level bawah membuat jarak gaji dengan karyawan yang lebih senior menjadi terlalu sempit. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpuasan apabila tidak dikelola dengan baik.

Karena itu, penyesuaian UMP sebaiknya diikuti dengan evaluasi struktur gaji secara menyeluruh, bukan hanya menaikkan upah karyawan yang berada di bawah standar minimum.

Bagaimana Jika Perusahaan Membayar di Bawah UMP atau UMK?

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP atau UMK yang berlaku bagi pekerja yang memenuhi ketentuan. Jika perusahaan tetap membayar di bawah standar, risikonya bukan hanya hubungan industrial yang memburuk, tetapi juga potensi sanksi hukum.

Pembahasan lebih lengkap mengenai konsekuensi pelanggaran dapat dibaca dalam artikel sanksi pidana atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan.

Selain nominal upah, perusahaan juga wajib memperhatikan waktu pembayaran. Keterlambatan pembayaran gaji dapat menimbulkan konsekuensi tersendiri sebagaimana dijelaskan dalam artikel sanksi jika perusahaan terlambat membayar upah karyawan.

Pertanyaan Seputar UMP Aceh 2026

Berapa UMR Aceh 2026?

Istilah UMR masih sering digunakan masyarakat, tetapi istilah resmi saat ini adalah UMP dan UMK. Jika yang dimaksud adalah upah minimum tingkat provinsi, maka UMP Aceh 2026 adalah Rp3.932.552 per bulan.

Berapa UMK Banda Aceh 2026?

UMK Kota Banda Aceh 2026 adalah Rp4.162.965 per bulan. Nilai ini lebih tinggi dari UMP Aceh dan menjadi UMK tertinggi di Aceh pada tahun 2026.

Berapa UMK Aceh Tamiang 2026?

UMK Kabupaten Aceh Tamiang 2026 adalah Rp3.978.204 per bulan. Nilai ini juga lebih tinggi dari UMP Aceh 2026.

Apakah semua kabupaten/kota di Aceh memiliki UMK sendiri?

Tidak. Pada 2026, hanya Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki UMK tersendiri. Sebanyak 21 kabupaten/kota lainnya menggunakan UMP Aceh sebagai acuan minimum.

Kapan UMP Aceh 2026 mulai berlaku?

UMP Aceh 2026 berlaku mulai 1 Januari 2026.

Apakah UMP Aceh berlaku untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun?

UMP terutama berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu melakukan peninjauan upah berdasarkan kesepakatan dan struktur skala upah perusahaan.

Apakah perusahaan boleh menurunkan gaji yang sudah lebih tinggi dari UMP?

Tidak. Dalam keputusan gubernur, perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja karena adanya penetapan UMP baru.

Apakah UMP Aceh sudah termasuk tunjangan?

Upah minimum dapat terdiri dari upah pokok saja atau upah pokok dan tunjangan tetap, sesuai struktur komponen upah di perusahaan. Namun, perusahaan harus memastikan total komponen yang diperhitungkan tetap memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku.

Kesimpulan

UMP Aceh 2026 ditetapkan sebesar Rp3.932.552 per bulan, naik 6,7% dari UMP Aceh 2025 sebesar Rp3.685.616. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/1488/2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Untuk tingkat kabupaten/kota, Kota Banda Aceh memiliki UMK sebesar Rp4.162.965 dan Kabupaten Aceh Tamiang memiliki UMK sebesar Rp3.978.204. Sementara 21 kabupaten/kota lainnya menggunakan UMP Aceh sebagai acuan upah minimum.

Bagi HR dan perusahaan, pembaruan UMP Aceh sebaiknya diikuti dengan evaluasi payroll, struktur dan skala upah, PPh 21, BPJS, THR, lembur, serta kebijakan kompensasi secara menyeluruh. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjaga sistem pengupahan yang lebih adil dan transparan.

Referensi

• Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/1488/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2026
• GoodStats Data – Daftar UMK Aceh 2026
• BPK RI – Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 49 Tahun 2025
• Pemerintah Aceh – UMP Aceh 2023
• Humas Pemerintah Aceh – UMP Aceh 2024
• Disnakermobduk Aceh – UMP Aceh 2025