UMP/UMK Jateng Terbaru Lengkap 35 Kabupaten/Kota

Berapa UMP dan UMK Jateng terbaru? Pertanyaan ini penting bagi karyawan, HRD, payroll, finance, maupun pemilik usaha yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah. Upah Minimum Provinsi atau UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK menjadi acuan penting dalam pengupahan, terutama untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan UMP Jawa Tengah sebesar Rp2.327.386,07. Selain itu, pemerintah juga menetapkan UMK untuk 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari daftar tersebut, Kota Semarang menjadi daerah dengan UMK tertinggi, sedangkan Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah dengan UMK terendah.

Bagi perusahaan, pembaruan UMP dan UMK tidak boleh hanya dianggap sebagai informasi tahunan. Angka upah minimum berdampak langsung pada payroll, struktur gaji, perjanjian kerja, perhitungan lembur, THR, BPJS, PPh 21, hingga penyusunan anggaran tenaga kerja.

Karena itu, HR perlu memahami konsep prinsip dasar upah menurut peraturan pemerintah agar penerapan upah minimum tidak hanya mengikuti angka terbaru, tetapi juga sesuai dengan ketentuan pengupahan yang berlaku.

Apa Itu UMP?

UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi. UMP merupakan upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi dan ditetapkan oleh gubernur. UMP menjadi acuan dasar bagi seluruh wilayah dalam satu provinsi, terutama jika suatu kabupaten/kota belum memiliki UMK.

Dalam konteks Jawa Tengah, UMP berlaku sebagai standar minimum provinsi. Namun, jika suatu kabupaten/kota telah memiliki UMK yang lebih tinggi dari UMP, maka perusahaan di wilayah tersebut perlu mengikuti UMK yang berlaku.

Untuk memahami istilah upah minimum secara lebih luas, pembaca dapat melihat artikel tentang arti UMR, UMK, UMP, dan upah minimum di Indonesia.

Apa Itu UMK?

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota. UMK berlaku pada wilayah kabupaten atau kota tertentu. Karena cakupannya lebih spesifik, nilai UMK dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain dalam provinsi yang sama.

Misalnya, UMK Kota Semarang dapat berbeda dari UMK Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, atau Kabupaten Cilacap. Perbedaan ini terjadi karena kondisi ekonomi, kebutuhan hidup, produktivitas, sektor usaha, dan rekomendasi daerah dapat berbeda.

Bagi HR, lokasi kerja karyawan menjadi hal penting. Jika perusahaan memiliki cabang di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah, HR tidak boleh menggunakan satu angka upah minimum untuk semua lokasi tanpa memeriksa UMK masing-masing daerah.

Apakah UMR Masih Digunakan?

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional masih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Banyak karyawan menyebut “gaji UMR” untuk menggambarkan gaji minimum di suatu daerah. Namun, dalam istilah formal, UMR sudah tidak lagi menjadi istilah utama.

Istilah yang lebih tepat digunakan adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota. Karena itu, dalam dokumen resmi perusahaan, HR sebaiknya menggunakan istilah UMP atau UMK, bukan UMR.

Pemahaman istilah ini penting agar tidak terjadi salah tafsir dalam perjanjian kerja, kebijakan payroll, surat keputusan kenaikan gaji, maupun komunikasi resmi kepada karyawan.

Dasar Hukum UMP dan UMK Jawa Tengah 2026

Penetapan UMP dan UMK Jawa Tengah 2026 tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah menetapkannya berdasarkan aturan pengupahan yang berlaku serta keputusan gubernur.

1. PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan salah satu dasar hukum penting dalam sistem pengupahan di Indonesia. Aturan ini membahas kebijakan pengupahan, upah minimum, struktur dan skala upah, bentuk dan cara pembayaran upah, upah kerja lembur, serta sanksi administratif.

Untuk memahami ketentuan upah dalam kerangka hukum ketenagakerjaan, HR dapat membaca pembahasan tentang pasal yang mengatur upah dalam peraturan undang-undang.

2. PP 49 Tahun 2025

PP Nomor 49 Tahun 2025 mengubah sebagian ketentuan dalam PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan ini menjadi penting karena berkaitan dengan penyesuaian upah minimum, jenis upah minimum, serta peran struktur dan skala upah.

Dengan adanya pembaruan aturan pengupahan, perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan UMP dan UMK, tetapi juga perlu melihat kemungkinan adanya upah minimum sektoral jika berlaku untuk sektor usaha tertentu.

3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/504 Tahun 2025

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/504 Tahun 2025 menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Dalam keputusan ini, UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386,07.

4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 35 kabupaten/kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Karena itu, perusahaan perlu memastikan payroll Januari 2026 dan seterusnya sudah menyesuaikan upah minimum yang berlaku.

UMP Jawa Tengah 2026

UMP Jawa Tengah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386,07. Angka ini naik dari UMP Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp2.169.349,00.

UMP ini menjadi acuan provinsi. Namun, jika wilayah kabupaten/kota memiliki UMK yang ditetapkan dan nilainya lebih tinggi, maka perusahaan perlu mengikuti UMK tersebut.

Daftar UMK Jawa Tengah 2026 Lengkap 35 Kabupaten/Kota

Berikut daftar UMK Jawa Tengah 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025.

UMK Tertinggi dan Terendah di Jawa Tengah 2026

Berdasarkan daftar UMK Jawa Tengah 2026, daerah dengan UMK tertinggi adalah Kota Semarang sebesar Rp3.701.709,00. Sementara itu, daerah dengan UMK terendah adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp2.327.813,08.

Perbedaan nilai UMK ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang berbeda. Kota besar dan kawasan industri biasanya memiliki nilai upah minimum lebih tinggi karena aktivitas ekonomi, biaya hidup, dan kebutuhan tenaga kerja juga berbeda.

Top 10 UMK Tertinggi di Jawa Tengah 2026

Berikut 10 daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Tengah tahun 2026.

Apakah UMK Sama dengan Gaji Pokok?

UMK tidak selalu sama dengan gaji pokok. Ini adalah salah satu hal yang sering disalahpahami oleh karyawan maupun perusahaan. Upah minimum dapat terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Sementara itu, gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan. Jika perusahaan menggunakan komponen gaji pokok dan tunjangan tetap, maka total keduanya harus memenuhi upah minimum yang berlaku.

Untuk pembahasan lebih praktis, baca artikel tentang pengertian gaji pokok dan UMK. HR juga perlu memahami komponen gaji dalam sistem pengupahan agar tidak salah menentukan dasar pembayaran karyawan.

Contoh Sederhana Penerapan UMK

Misalnya, perusahaan berada di Kota Semarang dengan UMK 2026 sebesar Rp3.701.709,00. Perusahaan dapat membayar karyawan baru dengan salah satu skema berikut:

• Gaji pokok Rp3.701.709,00 tanpa tunjangan tetap.
• Gaji pokok Rp3.000.000,00 ditambah tunjangan tetap Rp701.709,00.
• Gaji pokok di atas UMK, misalnya Rp4.200.000,00.

Namun, jika menggunakan gaji pokok dan tunjangan tetap, perusahaan tetap perlu memperhatikan ketentuan komposisi upah pokok. Untuk memahami perbedaannya, HR dapat membaca artikel tentang perbedaan tunjangan tetap dan tidak tetap.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Upah minimum pada prinsipnya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah.

Artinya, pekerja lama sebaiknya tidak terus-menerus hanya mengikuti angka UMK. Perusahaan perlu mempertimbangkan masa kerja, jabatan, kompetensi, pendidikan, produktivitas, dan tanggung jawab pekerjaan.

Untuk itu, HR perlu memiliki struktur dan skala upah. Struktur ini membantu perusahaan menetapkan upah secara lebih adil, objektif, dan tidak hanya bergantung pada angka minimum tahunan.

Bagaimana Jika Perusahaan Membayar di Bawah UMK?

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Jika perusahaan membayar di bawah UMK tanpa dasar yang sah, perusahaan dapat berisiko menghadapi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain risiko hukum, pembayaran upah di bawah UMK juga dapat berdampak pada hubungan industrial. Karyawan dapat merasa haknya tidak dipenuhi, produktivitas menurun, dan kepercayaan terhadap perusahaan berkurang.

Karena itu, HR dan manajemen perlu memastikan kebijakan pengupahan sudah selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dan aturan turunannya.

Dampak UMP/UMK Jateng 2026 terhadap Payroll

Kenaikan UMP dan UMK berdampak langsung pada payroll. Perusahaan tidak hanya perlu menyesuaikan gaji pokok atau total upah, tetapi juga komponen lain yang dihitung berdasarkan upah.

1. Penyesuaian Gaji Karyawan Baru

Jika perusahaan merekrut karyawan baru dengan masa kerja kurang dari satu tahun, upah yang diberikan harus mengikuti UMP atau UMK yang berlaku di lokasi kerja. Untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki UMK, perusahaan perlu mengacu pada UMK daerah tersebut.

2. Penyesuaian Payroll Bulanan

HR dan payroll perlu memastikan data gaji di sistem sudah diperbarui sejak periode berlakunya upah minimum terbaru. Jika tidak, perusahaan berisiko salah membayar gaji pada bulan berjalan.

Pengelolaan ini berkaitan erat dengan siklus penggajian. HR perlu menentukan cut-off, review data, approval, pembayaran, dan arsip payroll dengan rapi.

3. Perhitungan Lembur

Upah lembur dihitung berdasarkan upah sebulan. Karena itu, jika upah karyawan naik mengikuti UMK, nilai upah lembur juga dapat berubah. HR perlu memperbarui dasar perhitungan lembur agar tidak terjadi kekurangan pembayaran.

Untuk memahami rumusnya, baca panduan waktu kerja lembur dan cara menghitung upah lembur karyawan masuk kerja di hari Sabtu dan Minggu.

4. Perhitungan THR

THR juga berkaitan dengan upah. Jika perusahaan melakukan penyesuaian gaji sebelum periode THR, HR perlu memastikan dasar perhitungan THR sudah mengikuti data upah terbaru sesuai ketentuan.

Pembahasan lebih lengkap dapat dilihat pada artikel ketentuan pembayaran THR karyawan.

5. Perhitungan BPJS

Perubahan upah juga dapat memengaruhi dasar perhitungan iuran jaminan sosial. HR perlu memastikan data upah yang digunakan untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk administrasi jaminan sosial, HR dapat membaca artikel tentang iuran BPJS Ketenagakerjaan dan SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan.

6. Perhitungan PPh 21

Kenaikan upah dapat memengaruhi penghasilan bruto karyawan dan berpengaruh pada perhitungan PPh 21. HR dan payroll perlu memastikan perubahan gaji, tunjangan, lembur, THR, dan bonus masuk ke perhitungan pajak dengan benar.

Untuk memahami pajak karyawan, pembaca dapat melihat artikel tentang perhitungan PPh Pasal 21 dan cara menghitung PPh 21 dengan tarif TER.

Bagaimana HR Menyesuaikan Gaji Berdasarkan UMK Jateng 2026?

Setiap awal tahun, HR perlu melakukan review payroll agar upah karyawan tidak berada di bawah standar minimum terbaru. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.

1. Petakan Lokasi Kerja Karyawan

Langkah pertama adalah memetakan lokasi kerja karyawan. Perusahaan dengan kantor cabang di beberapa daerah Jawa Tengah harus memastikan setiap karyawan menggunakan acuan UMK sesuai lokasi kerjanya.

Misalnya, karyawan yang bekerja di Kota Semarang menggunakan UMK Kota Semarang, sedangkan karyawan yang bekerja di Kabupaten Kudus menggunakan UMK Kabupaten Kudus. Jangan menyamaratakan seluruh karyawan dengan satu angka UMP jika wilayahnya sudah memiliki UMK.

2. Identifikasi Karyawan dengan Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun

Upah minimum terutama berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. HR perlu mengidentifikasi karyawan baru atau karyawan yang belum genap satu tahun bekerja, lalu memastikan upahnya tidak lebih rendah dari UMP atau UMK yang berlaku.

3. Review Karyawan dengan Masa Kerja Lebih dari Satu Tahun

Untuk karyawan dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah. Tujuannya agar pekerja lama tidak hanya disamakan dengan pekerja baru yang menerima upah minimum.

4. Periksa Komponen Gaji

HR perlu memeriksa apakah gaji karyawan terdiri dari upah pokok saja, upah pokok dan tunjangan tetap, atau ada tunjangan tidak tetap. Komponen ini penting karena upah minimum tidak selalu identik dengan gaji pokok.

5. Hitung Dampak terhadap Biaya Tenaga Kerja

Kenaikan UMK dapat memengaruhi total biaya tenaga kerja. Selain gaji bulanan, perusahaan perlu menghitung dampak terhadap lembur, THR, BPJS, PPh 21, dan komponen lain yang berbasis upah.

6. Perbarui Sistem Payroll

Setelah data final, HR perlu memperbarui sistem payroll. Penggunaan software payroll dapat membantu perusahaan menghitung gaji, tunjangan, lembur, BPJS, PPh 21, dan slip gaji dengan lebih akurat.

Apakah Perusahaan Boleh Membayar di Atas UMK?

Perusahaan tentu boleh membayar upah di atas UMK. Upah minimum adalah batas bawah, bukan batas atas. Perusahaan yang memiliki kemampuan finansial lebih baik dapat memberikan upah lebih tinggi untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan.

Selain itu, perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum dilarang menurunkan upah tersebut hanya karena ada penetapan upah minimum baru. Jika perusahaan ingin menata ulang struktur gaji, prosesnya perlu mengikuti aturan dan komunikasi yang jelas.

Dalam praktik HR, pembayaran di atas UMK dapat menjadi bagian dari strategi kompensasi. Perusahaan dapat mempertimbangkan jabatan, kompetensi, pengalaman, kinerja, risiko kerja, dan produktivitas untuk menentukan rentang gaji yang lebih adil.

Apakah UMK Berlaku untuk Semua Jenis Pekerja?

UMK berlaku sebagai standar minimum untuk pekerja atau buruh dalam hubungan kerja, terutama yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Namun, HR tetap perlu memperhatikan status hubungan kerja dan jenis pekerjaan agar penerapan upah lebih tepat.

Status hubungan kerja dapat berupa PKWT, PKWTT, pekerja harian, atau bentuk hubungan kerja lain sesuai ketentuan. Untuk memahami dasar status kerja, pembaca dapat membaca artikel tentang status hubungan kerja dalam UU Ketenagakerjaan.

Jika perusahaan menggunakan karyawan kontrak, pastikan perjanjian dan haknya juga sesuai aturan. Artikel tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT dapat menjadi referensi tambahan.

Bagaimana dengan Karyawan Probation?

Karyawan probation tetap tidak boleh dibayar di bawah upah minimum yang berlaku. Masa percobaan bukan alasan untuk memberikan upah lebih rendah dari UMP atau UMK.

Perusahaan boleh menerapkan masa percobaan untuk hubungan kerja tertentu sesuai ketentuan, tetapi hak upah minimum tetap harus diperhatikan. Untuk memahami aturan masa percobaan, HR dapat membaca artikel tentang aturan masa percobaan probation dalam perjanjian kerja.

Bagaimana Jika Perusahaan Memiliki Cabang di Banyak Daerah Jateng?

Perusahaan dengan beberapa cabang di Jawa Tengah perlu lebih hati-hati. Setiap cabang dapat memiliki UMK yang berbeda. Misalnya, perusahaan yang memiliki cabang di Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Banyumas perlu menerapkan acuan upah minimum sesuai lokasi kerja masing-masing.

Kesalahan acuan wilayah dapat menyebabkan perusahaan membayar upah di bawah ketentuan untuk cabang tertentu. Karena itu, HR perlu membuat mapping lokasi kerja dan acuan UMK dalam sistem payroll.

Contoh Mapping Cabang

Checklist HR untuk Menyesuaikan UMP/UMK Jateng 2026

Agar penerapan upah minimum lebih tertib, HR dapat menggunakan checklist berikut.

• Pastikan menggunakan data UMP dan UMK Jawa Tengah 2026 dari sumber resmi.
• Petakan lokasi kerja seluruh karyawan di Jawa Tengah.
• Tentukan apakah setiap lokasi menggunakan UMP atau UMK.
• Periksa apakah sektor usaha memiliki upah minimum sektoral.
• Identifikasi karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
• Pastikan upah karyawan tidak berada di bawah UMP atau UMK yang berlaku.
• Review struktur dan skala upah untuk karyawan dengan masa kerja satu tahun atau lebih.
• Periksa komponen gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.
• Hitung dampak kenaikan upah terhadap lembur, THR, BPJS, dan PPh 21.
• Perbarui sistem payroll dan slip gaji.
• Komunikasikan perubahan upah kepada karyawan yang terdampak.
• Simpan arsip keputusan gubernur dan dokumen payroll.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Menerapkan UMK

Walaupun daftar UMK terlihat sederhana, penerapannya di perusahaan sering menimbulkan kesalahan. Berikut beberapa hal yang perlu dihindari.

1. Menggunakan UMP Padahal Daerah Memiliki UMK

Kesalahan umum pertama adalah menggunakan UMP untuk semua wilayah, padahal kabupaten/kota tertentu sudah memiliki UMK yang lebih tinggi. Jika perusahaan berada di wilayah yang memiliki UMK, maka UMK tersebut perlu menjadi acuan.

2. Menganggap UMK Sama dengan Gaji Pokok

UMK tidak selalu sama dengan gaji pokok. Perusahaan perlu melihat apakah upah terdiri dari gaji pokok saja atau gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

3. Tidak Memperbarui Payroll Sejak Januari

Upah minimum baru biasanya berlaku sejak awal tahun. Jika payroll tidak diperbarui tepat waktu, perusahaan dapat membayar gaji di bawah ketentuan pada periode tertentu.

4. Mengabaikan Struktur dan Skala Upah

Perusahaan yang hanya mengikuti UMK tanpa struktur dan skala upah dapat menimbulkan ketimpangan. Karyawan lama bisa merasa tidak dihargai jika gajinya terlalu dekat dengan karyawan baru.

5. Tidak Menghitung Dampak ke Komponen Lain

Kenaikan upah minimum dapat berdampak pada lembur, THR, BPJS, dan PPh 21. Jika hanya menaikkan gaji tanpa memperbarui komponen lain, payroll tetap bisa salah.

Peran HRIS dan Payroll Software dalam Mengelola UMK

Mengelola UMP dan UMK secara manual dapat menjadi rumit, terutama untuk perusahaan dengan banyak cabang, banyak status karyawan, sistem shift, dan komponen upah yang berbeda. Kesalahan input kecil dapat berdampak pada gaji, lembur, BPJS, pajak, dan slip gaji.

Penggunaan Human Resource Information System atau HRIS dapat membantu HR menyimpan data karyawan, lokasi kerja, status hubungan kerja, masa kerja, jabatan, struktur gaji, dan dokumen payroll dalam satu sistem.

Dengan sistem payroll yang terintegrasi, perusahaan dapat memperbarui acuan UMK berdasarkan lokasi kerja, menghitung perubahan gaji, membuat slip gaji, dan mengurangi risiko human error. Untuk transparansi kepada karyawan, perusahaan juga dapat menggunakan format slip gaji yang jelas atau aplikasi slip gaji online.

Kesimpulan

UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386,07. Sementara itu, UMK Jawa Tengah 2026 untuk 35 kabupaten/kota memiliki nilai yang berbeda-beda. UMK tertinggi berada di Kota Semarang sebesar Rp3.701.709,00, sedangkan UMK terendah berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp2.327.813,08.

Bagi karyawan, informasi UMP dan UMK penting untuk memahami hak dasar atas upah. Bagi perusahaan, data ini menjadi dasar untuk menyesuaikan payroll, gaji karyawan baru, struktur dan skala upah, lembur, THR, BPJS, dan PPh 21.

Perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Namun, untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan sebaiknya tidak hanya berhenti pada angka minimum, melainkan menggunakan struktur dan skala upah agar sistem penggajian lebih adil.

Dengan pengelolaan data yang rapi, HRIS, dan payroll software yang tepat, perusahaan dapat menerapkan UMP/UMK Jateng 2026 secara lebih akurat, transparan, dan sesuai ketentuan.

Referensi Eksternal

• Pemerintah Provinsi Jawa Tengah – Gubernur Ahmad Luthfi Tetapkan UMP Jawa Tengah 2026 Rp2.327.386,07
• JDIH Jawa Tengah – Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/504 Tahun 2025 tentang UMP dan UMSP Jawa Tengah 2026
• JDIH Jawa Tengah – Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 tentang UMK dan UMSK Jawa Tengah 2026
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan
• JDIH Kemnaker – Kepmenakertrans Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Istilah Upah Minimum