Upah Minimum: Pengertian, Jenis, Formula, dan Mekanisme Penetapan Terbaru

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan pemerintah sebagai jaring pengaman agar pekerja tidak dibayar di bawah standar minimum yang berlaku di wilayah atau sektor tertentu. Dalam praktik ketenagakerjaan, upah minimum menjadi salah satu acuan penting bagi pekerja, perusahaan, HR, payroll, serikat pekerja, dan pemerintah daerah.

Kurangnya pemahaman tentang upah minimum sering menimbulkan salah paham. Misalnya, ada yang menganggap semua karyawan harus menerima gaji tepat sama dengan UMP atau UMK. Ada juga yang mengira pekerja dengan masa kerja bertahun-tahun tetap cukup dibayar sebesar upah minimum. Padahal, aturan upah minimum memiliki batas penerapan, mekanisme penetapan, dan hubungan erat dengan struktur upah perusahaan.

Karena itu, perusahaan perlu memahami perbedaan antara upah minimum, gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan take home pay. Pembahasan dasar mengenai unsur penghasilan dapat dibaca melalui artikel BlogHRD tentang komponen gaji.

Artikel ini membahas pengertian upah minimum, dasar hukum terbaru, jenis upah minimum, formula penetapan, peran Dewan Pengupahan, hubungan upah minimum dengan Kebutuhan Hidup Layak atau KHL, serta risiko hukum apabila perusahaan membayar pekerja di bawah upah minimum.

Apa Itu Upah Minimum?

Upah minimum adalah batas bawah upah bulanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan paling rendah sesuai standar minimum yang berlaku.

Dalam praktiknya, upah minimum dapat berlaku pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau sektor tertentu. Karena itu, istilah yang sering muncul antara lain UMP, UMK, UMSP, dan UMSK.

Upah minimum tidak sama dengan gaji pokok dalam semua kondisi. Jika perusahaan menerapkan komponen upah berupa upah pokok dan tunjangan tetap, maka pembacaan nilai upah minimum harus melihat komposisi upah yang berlaku. Untuk memahami relasi ini, pembaca dapat melihat penjelasan BlogHRD tentang pengertian gaji pokok dan UMK.

Upah Minimum sebagai Jaring Pengaman

Fungsi utama upah minimum adalah sebagai jaring pengaman. Artinya, pengusaha tidak boleh membayar pekerja di bawah nilai upah minimum yang berlaku, kecuali untuk kategori usaha dan kondisi tertentu yang memang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya upah minimum, pemerintah berupaya menjaga agar pekerja tetap memiliki penghasilan dasar yang layak, sementara perusahaan tetap memiliki pedoman minimum dalam menyusun kebijakan pengupahan.

Dasar Hukum Upah Minimum Terbaru

Dasar hukum upah minimum terus mengalami perubahan. Naskah lama masih banyak merujuk pada PP No. 36 Tahun 2021. Aturan tersebut masih relevan, tetapi harus dibaca bersama perubahan terbaru melalui PP No. 51 Tahun 2023 dan PP No. 49 Tahun 2025.

Beberapa dasar hukum yang perlu diperhatikan dalam pembahasan upah minimum antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah;
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
• Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021;
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36 Tahun 2021;
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023;
• Keputusan gubernur masing-masing daerah tentang penetapan UMP, UMK, UMSP, atau UMSK tahun berjalan.

Untuk membaca kerangka hukum pengupahan secara lebih luas, pembaca juga dapat melihat artikel BlogHRD tentang pasal yang mengatur upah dalam peraturan perundang-undangan.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Upah minimum pada dasarnya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pekerja baru, pekerja entry level, atau pekerja yang belum mencapai masa kerja satu tahun menjadi kelompok yang paling langsung berkaitan dengan ketentuan upah minimum.

Namun, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih tidak seharusnya terus-menerus hanya dipatok pada angka upah minimum. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih panjang, perusahaan wajib menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman pengupahan.

Karena itu, HR perlu memahami struktur dan skala upah. Dokumen ini membantu perusahaan menentukan upah berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.

Apakah Upah Minimum Sama dengan UMR?

Dalam percakapan sehari-hari, masyarakat masih sering memakai istilah UMR. Namun, istilah resmi yang digunakan saat ini adalah UMP, UMK, UMSP, dan UMSK.

UMR atau Upah Minimum Regional adalah istilah lama yang dulu dikenal luas. Dalam praktik terbaru, pembaca sebaiknya menggunakan istilah yang lebih tepat: Upah Minimum Provinsi atau UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK.

Agar tidak keliru membedakan istilah tersebut, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang pengertian UMR, UMP, dan UMK di Indonesia.

Jenis-Jenis Upah Minimum yang Berlaku

Berdasarkan perkembangan aturan terbaru, upah minimum tidak hanya terdiri dari UMP dan UMK. Upah minimum sektoral kembali menjadi bagian penting dalam kebijakan pengupahan.

Upah Minimum Provinsi atau UMP

UMP adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, terutama untuk wilayah yang tidak memiliki UMK tersendiri. Gubernur wajib menetapkan UMP setiap tahun.

UMP sering menjadi acuan utama bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten/kota tanpa UMK. Jika suatu wilayah memiliki UMK, maka perusahaan di wilayah tersebut perlu mengikuti nilai UMK yang berlaku, sepanjang UMK tersebut lebih tinggi dan ditetapkan secara sah.

Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK

UMK adalah upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota. UMK biasanya lebih spesifik karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah setempat.

Dalam praktiknya, UMK dapat lebih tinggi dari UMP. Namun, tidak semua kabupaten/kota otomatis memiliki UMK. Jika suatu kabupaten/kota tidak memiliki UMK yang ditetapkan, maka acuan yang digunakan adalah UMP.

Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP

UMSP adalah upah minimum untuk sektor tertentu pada tingkat provinsi. Aturan terbaru menghidupkan kembali peran upah minimum sektoral, terutama untuk sektor yang memiliki karakteristik, produktivitas, kemampuan usaha, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

Nilai UMSP harus lebih tinggi dari UMP. Artinya, jika sebuah sektor ditetapkan memiliki UMSP, perusahaan pada sektor tersebut tidak cukup hanya mengacu pada UMP.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau UMSK

UMSK adalah upah minimum sektoral yang berlaku di kabupaten/kota tertentu. Nilainya harus lebih tinggi dari UMK setempat. Penetapannya dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dan mekanisme yang melibatkan unsur daerah.

UMSK menjadi penting untuk sektor yang memiliki risiko kerja atau karakteristik usaha tertentu, misalnya sektor padat karya tertentu, pertambangan, industri berat, atau sektor lain yang ditetapkan melalui keputusan gubernur.

Apakah Upah Minimum Sektoral Masih Berlaku?

Ya, dalam perkembangan aturan terbaru, upah minimum sektoral kembali diatur. Ini menjadi salah satu pembaruan penting dibandingkan naskah lama yang menyebut bahwa upah minimum sektoral tidak lagi berlaku sejak PP No. 36 Tahun 2021.

Melalui PP No. 49 Tahun 2025, upah minimum sektoral provinsi dan upah minimum sektoral kabupaten/kota kembali masuk dalam kerangka kebijakan pengupahan. Gubernur wajib menetapkan UMSP, sedangkan UMSK dapat ditetapkan untuk kabupaten/kota tertentu.

Namun, penetapannya tidak dilakukan sembarangan. Sektor tertentu perlu memenuhi kriteria, seperti kategori usaha berdasarkan KBLI 5 digit, terdapat lebih dari satu perusahaan skala menengah atau besar pada sektor tersebut, serta memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

Apakah Upah Minimum Selalu Naik Setiap Tahun?

Upah minimum disesuaikan setiap tahun. Namun, penyesuaian setiap tahun tidak selalu berarti kenaikan besar. Dalam aturan terbaru, jika nilai penyesuaian upah minimum lebih kecil atau sama dengan nol, maka upah minimum yang ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.

Dengan kata lain, upah minimum bisa naik, tetapi besar kenaikannya bergantung pada formula, data ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, dan hasil pembahasan Dewan Pengupahan.

Bagi perusahaan, penyesuaian upah minimum tahunan harus dihubungkan dengan prinsip dasar upah agar kebijakan kompensasi tetap adil, patuh regulasi, dan mampu menjaga keberlanjutan usaha.

Formula Upah Minimum Terbaru

Formula upah minimum terbaru dalam PP No. 49 Tahun 2025 menggunakan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alpha.

Secara sederhana, formula penyesuaian upah minimum dapat dipahami sebagai berikut:

UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)

Sedangkan nilai penyesuaiannya dihitung dengan rumus:

Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE × α)} × UM(t)

Apa Itu Indeks Tertentu atau Alpha?

Indeks tertentu atau alpha adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam aturan terbaru, alpha harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Rentang alpha berada pada 0,50 sampai 0,90. Semakin tinggi alpha yang digunakan, semakin besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan upah minimum.

Apakah KHL Masih Dipakai dalam Penetapan Upah Minimum?

Kebutuhan Hidup Layak atau KHL kembali memiliki posisi penting dalam pembacaan upah minimum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan penyesuaian dalam PP No. 49 Tahun 2025.

Namun, mekanismenya tidak sama seperti model lama yang sangat bergantung pada survei KHL tahunan. Dalam aturan terbaru, KHL masuk sebagai pertimbangan dalam penentuan indeks tertentu atau alpha, khususnya melalui perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Dengan demikian, artikel lama yang menyebut upah minimum tidak lagi berkaitan dengan KHL perlu diperbarui. Formulanya memang tetap memakai variabel ekonomi, tetapi KHL kembali menjadi pertimbangan normatif yang lebih jelas.

Peran Dewan Pengupahan dalam Penetapan Upah Minimum

Dewan Pengupahan adalah lembaga tripartit yang memberi saran dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengupahan serta penetapan upah minimum. Disebut tripartit karena melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, dan pakar.

Dalam aturan terbaru, peran Dewan Pengupahan diperkuat. Dewan Pengupahan tidak hanya menghitung penyesuaian upah minimum, tetapi juga memberi saran dalam penerapan upah minimum, struktur dan skala upah, serta upah minimum sektoral.

Siapa yang Menetapkan Upah Minimum?

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur melalui keputusan gubernur. Namun, prosesnya melibatkan perhitungan, rekomendasi, dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan serta dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan.

Mekanisme Penetapan UMP

Secara umum, mekanisme penetapan UMP berjalan sebagai berikut:

1. Dewan Pengupahan Provinsi menghitung penyesuaian nilai UMP berdasarkan formula yang berlaku.
2. Hasil perhitungan direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas ketenagakerjaan provinsi.
3. Gubernur menetapkan UMP melalui keputusan gubernur.
4. UMP berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya.

Mekanisme Penetapan UMK

Untuk UMK, alurnya lebih panjang karena melibatkan unsur kabupaten/kota.

1. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menghitung penyesuaian nilai UMK.
2. Hasil perhitungan disampaikan kepada bupati atau wali kota.
3. Bupati atau wali kota merekomendasikan nilai UMK kepada gubernur melalui dinas ketenagakerjaan provinsi.
4. Gubernur dapat meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.
5. Gubernur menetapkan UMK melalui keputusan gubernur.

Mekanisme Penetapan UMSP dan UMSK

Untuk upah minimum sektoral, prosesnya mempertimbangkan sektor tertentu. Dewan Pengupahan perlu melakukan identifikasi dan analisis sektor berdasarkan KBLI, karakteristik usaha, risiko kerja, jumlah perusahaan, serta kondisi kelangsungan usaha sektor tersebut.

Nilai UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan nilai UMSK harus lebih tinggi dari UMK. Karena itu, HR perusahaan yang bergerak di sektor tertentu tidak cukup hanya melihat UMP atau UMK, tetapi juga perlu memeriksa apakah ada keputusan gubernur terkait upah minimum sektoral.

Hubungan Upah Minimum dengan Struktur dan Skala Upah

Upah minimum bukan satu-satunya pedoman penggajian. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman.

Struktur dan skala upah membantu perusahaan menentukan rentang upah berdasarkan jabatan, masa kerja, kompetensi, pendidikan, tanggung jawab, dan produktivitas. Dengan pedoman ini, perusahaan tidak hanya membayar pekerja berdasarkan batas minimum, tetapi juga berdasarkan nilai pekerjaan dan kontribusi karyawan.

Inilah sebabnya perusahaan perlu membangun sistem upah yang jelas. Sistem upah yang baik membantu mengurangi kesenjangan internal, meningkatkan transparansi, dan memudahkan HR dalam menjelaskan alasan perbedaan gaji antarposisi.

Hubungan Upah Minimum dengan Tunjangan

Dalam komponen upah, perusahaan dapat menggunakan beberapa skema, seperti upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok dengan tunjangan tetap dan tidak tetap, atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Perbedaan antara tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap penting karena dapat memengaruhi pembacaan upah minimum, lembur, THR, BPJS, dan pajak.

Misalnya, tunjangan makan yang dibayarkan hanya jika karyawan hadir biasanya lebih tepat diperlakukan sebagai tunjangan tidak tetap. Sebaliknya, tunjangan jabatan yang dibayar rutin setiap bulan tanpa melihat kehadiran dapat diperlakukan sebagai tunjangan tetap. Pembahasan lebih lengkap dapat dibaca dalam artikel perbedaan tunjangan tetap dan tidak tetap.

Apakah Perusahaan Boleh Membayar di Bawah Upah Minimum?

Secara umum, perusahaan dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Upah minimum adalah batas bawah, bukan angka rekomendasi sukarela.

Jika perusahaan membayar pekerja di bawah upah minimum, tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum. Dalam ketentuan ketenagakerjaan, pelanggaran pembayaran upah di bawah minimum dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda.

Karena itu, HR perlu memastikan setiap perjanjian kerja, slip gaji, struktur upah, dan pembayaran bulanan sudah sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah atau sektor tempat pekerja bekerja.

Bagaimana Jika Pekerja Dibayar di Bawah Upah Minimum?

Jika pekerja menerima upah di bawah upah minimum, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memeriksa kembali status kerja, lokasi kerja, komponen upah, masa kerja, dan keputusan gubernur yang berlaku pada tahun tersebut.

Setelah itu, pekerja dapat mengajukan klarifikasi kepada HR atau perusahaan. Jika tidak ada penyelesaian, pekerja dapat membuat pengaduan kepada pengawas ketenagakerjaan pada dinas ketenagakerjaan sesuai wilayah perusahaan.

Dalam konteks hubungan kerja, penting juga untuk memahami status hubungan kerja, karena perlakuan upah dapat berbeda antara pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja harian, pekerja borongan, atau pekerja yang berada pada kategori usaha mikro dan kecil tertentu.

Dampak Upah Minimum bagi HR dan Payroll

Bagi HR dan payroll, penetapan upah minimum setiap tahun harus segera diikuti dengan evaluasi data karyawan. Perusahaan perlu memeriksa apakah ada pekerja yang masih berada di bawah UMP, UMK, UMSP, atau UMSK yang berlaku.

Jika ada penyesuaian, HR perlu memperbarui data payroll, kontrak kerja, struktur gaji, perhitungan BPJS, PPh 21, THR, lembur, dan slip gaji.

Agar prosesnya tertib, perusahaan perlu memiliki prosedur pembayaran upah. Prosedur ini membantu HR memastikan gaji dibayarkan tepat waktu, sesuai komponen, dan memiliki bukti administrasi yang jelas.

Upah Minimum dan Slip Gaji

Slip gaji menjadi dokumen penting untuk menunjukkan rincian pembayaran kepada pekerja. Di dalamnya perlu dicantumkan gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, lembur, bonus, potongan, dan total take home pay.

Untuk membuat format yang rapi, pembaca dapat melihat panduan BlogHRD tentang cara membuat slip gaji di Excel.

Upah Minimum dan Gaji Bersih

Upah minimum bukan selalu sama dengan gaji bersih. Take home pay dapat berubah karena adanya potongan pajak, BPJS, pinjaman, koperasi, atau potongan lain yang sah.

Jika perusahaan masih menghitung payroll secara manual, panduan cara menghitung gaji bersih di Excel dapat membantu HR memahami alur perhitungan penghasilan dan potongan.

Upah Minimum, PPh 21, dan BPJS

Upah minimum juga berkaitan dengan perhitungan PPh 21 dan BPJS. Gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, lembur, bonus, dan THR dapat memengaruhi penghasilan bruto karyawan.

Dalam payroll, HR perlu memahami penghasilan bruto agar tidak salah menentukan dasar perhitungan pajak dan iuran.

PPh 21

Gaji dan upah karyawan dapat menjadi objek pemotongan PPh 21. Untuk memahami siapa saja yang termasuk penerima penghasilan yang dipotong pajak, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang subjek pajak PPh 21.

Sejak berlakunya skema Tarif Efektif Rata-rata atau TER, perhitungan PPh 21 bulanan memiliki pendekatan yang berbeda dari periode sebelumnya. Penjelasan lebih praktis tersedia dalam artikel cara menghitung PPh 21 dengan tarif TER.

BPJS

Data upah yang dilaporkan untuk BPJS harus diperhatikan karena dapat memengaruhi iuran dan manfaat jaminan sosial. Jika perusahaan menaikkan gaji karena penyesuaian upah minimum, data BPJS juga perlu dievaluasi.

Untuk memahami komponen ini, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan.

Upah Minimum, THR, dan Lembur

Upah minimum juga dapat berdampak pada perhitungan THR dan lembur, terutama jika komponen upah pekerja berubah setelah penyesuaian UMP, UMK, UMSP, atau UMSK.

THR

THR diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Jika gaji pekerja disesuaikan dengan upah minimum terbaru, perusahaan perlu memastikan dasar perhitungan THR juga sudah sesuai.

Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam artikel BlogHRD tentang ketentuan pembayaran THR karyawan.

Upah Lembur

Jika pekerja melakukan pekerjaan melebihi waktu kerja normal, perusahaan perlu menghitung upah lembur sesuai aturan. Perubahan upah bulanan dapat memengaruhi dasar perhitungan lembur.

Untuk memahami praktik perhitungannya, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang cara menghitung upah lembur karyawan dan aturan waktu kerja lembur.

Mengapa Penetapan Upah Minimum Sering Menjadi Polemik?

Penetapan upah minimum hampir selalu menjadi isu sensitif karena menyangkut dua kepentingan besar: kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Dari sisi pekerja, upah minimum diharapkan mampu mengejar biaya hidup yang terus bergerak. Kenaikan harga pangan, transportasi, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga membuat angka upah minimum sering dianggap belum mencerminkan kebutuhan hidup riil.

Dari sisi pengusaha, kenaikan upah minimum berdampak pada biaya tenaga kerja, margin usaha, harga produk, daya saing, dan kemampuan mempertahankan pekerjaan. Karena itu, formula upah minimum perlu mencoba menyeimbangkan kepentingan pekerja, perusahaan, dan kondisi ekonomi daerah.

Setelah Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023, isu KHL, peran dewan pengupahan, upah minimum sektoral, dan struktur upah mendapat perhatian lebih besar. Hal ini membuat artikel lama perlu diperbarui agar tidak hanya menjelaskan formula lama, tetapi juga konteks hukum terbaru.

Tips HR dalam Mengelola Penyesuaian Upah Minimum

Setiap akhir tahun, HR perlu menyiapkan proses penyesuaian upah minimum dengan rapi. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.

1. Pantau Keputusan Gubernur

HR perlu memantau keputusan gubernur terkait UMP, UMK, UMSP, dan UMSK. Jangan hanya melihat berita umum karena nominal resmi harus mengacu pada keputusan gubernur.

2. Cek Lokasi Kerja Karyawan

Jika perusahaan memiliki banyak cabang, nilai upah minimum yang berlaku dapat berbeda antarwilayah. Pastikan setiap karyawan dipetakan berdasarkan lokasi kerja yang benar.

3. Periksa Apakah Ada Upah Minimum Sektoral

Perusahaan yang masuk sektor tertentu perlu memeriksa apakah ada UMSP atau UMSK. Jika ada, nilai sektoral tersebut dapat menjadi acuan minimum yang lebih tinggi daripada UMP atau UMK.

4. Evaluasi Pekerja dengan Masa Kerja di Atas 1 Tahun

Jangan hanya menyesuaikan pekerja baru. Pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun perlu dievaluasi berdasarkan struktur dan skala upah agar tidak terjadi kompresi gaji antara pekerja baru dan pekerja lama.

5. Perbarui Komponen Payroll

Setelah gaji berubah, HR perlu memperbarui perhitungan PPh 21, BPJS, THR, lembur, tunjangan, dan slip gaji. Kesalahan kecil dalam update payroll dapat menimbulkan komplain karyawan.

6. Komunikasikan Perubahan dengan Jelas

Karyawan perlu memahami kapan penyesuaian berlaku, komponen apa yang berubah, dan bagaimana dampaknya terhadap take home pay. Komunikasi yang jelas dapat mengurangi salah paham.

7. Gunakan Sistem Payroll yang Rapi

Perusahaan dengan jumlah karyawan besar sebaiknya menggunakan sistem payroll yang mampu menyesuaikan UMP/UMK, pajak, BPJS, lembur, dan THR secara lebih tertib. BlogHRD juga membahas manfaat software payroll untuk membantu proses penggajian perusahaan.

Risiko Jika Perusahaan Tidak Mengikuti Upah Minimum

Risiko ketidakpatuhan upah minimum tidak hanya berupa komplain karyawan. Perusahaan juga dapat menghadapi pemeriksaan ketenagakerjaan, kewajiban membayar kekurangan upah, sanksi administratif, hingga risiko pidana dalam kondisi tertentu.

Selain itu, keterlambatan pembayaran upah juga dapat menimbulkan denda. Pembaca dapat melihat pembahasan BlogHRD tentang sanksi jika perusahaan telat membayar upah karyawan.

Karena itu, kepatuhan terhadap upah minimum sebaiknya tidak dianggap sebagai formalitas. Upah minimum adalah bagian dari tata kelola hubungan industrial yang sehat.

Hubungan Upah Minimum dengan Kenaikan Gaji

Kenaikan upah minimum dapat memengaruhi struktur gaji perusahaan, terutama jika banyak karyawan berada dekat dengan batas minimum. Namun, kenaikan upah minimum tidak otomatis sama dengan kenaikan gaji semua karyawan dalam persentase yang sama.

Perusahaan perlu melihat salary band, masa kerja, jabatan, kompetensi, kinerja, dan kemampuan usaha. Jika tidak dikelola, kenaikan upah minimum dapat membuat gaji pekerja baru mendekati pekerja lama, sehingga menimbulkan masalah keadilan internal.

Untuk memahami prinsip kenaikan upah, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang aturan kenaikan upah secara berkala.

Pertanyaan Seputar Upah Minimum

Apa yang dimaksud dengan upah minimum?

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan pemerintah sebagai batas bawah pembayaran upah bagi pekerja di wilayah atau sektor tertentu.

Apakah upah minimum sama dengan UMR?

UMR adalah istilah lama yang masih sering dipakai masyarakat. Istilah resmi yang lebih tepat saat ini adalah UMP, UMK, UMSP, dan UMSK.

Siapa yang berhak mendapat upah minimum?

Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih seharusnya mengacu pada struktur dan skala upah.

Apakah upah minimum sektoral masih berlaku?

Ya. Berdasarkan aturan terbaru, upah minimum sektoral kembali diatur melalui UMSP dan UMSK. Nilainya harus lebih tinggi dari UMP atau UMK yang menjadi acuan.

Siapa yang menetapkan upah minimum?

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur melalui keputusan gubernur, dengan proses perhitungan dan rekomendasi yang melibatkan Dewan Pengupahan serta dinas ketenagakerjaan.

Apa formula upah minimum terbaru?

Formula terbaru menggunakan nilai upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian. Nilai penyesuaian dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu atau alpha, kemudian dikalikan upah minimum tahun berjalan.

Apa itu alpha dalam formula upah minimum?

Alpha adalah indeks tertentu yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam PP No. 49 Tahun 2025, rentangnya berada pada 0,50 sampai 0,90.

Apakah KHL masih dipakai?

KHL kembali menjadi pertimbangan dalam penentuan indeks tertentu atau alpha. Namun, mekanismenya tidak sama seperti survei KHL tahunan pada periode lama.

Apakah perusahaan boleh membayar di bawah upah minimum?

Secara umum, tidak boleh. Upah minimum adalah batas bawah. Perusahaan yang membayar pekerja di bawah upah minimum dapat menghadapi risiko hukum.

Apa yang harus dilakukan jika dibayar di bawah upah minimum?

Pekerja dapat memeriksa keputusan gubernur yang berlaku, mengecek komponen upah, meminta klarifikasi kepada perusahaan, lalu mengajukan pengaduan kepada pengawas ketenagakerjaan jika tidak ada penyelesaian.

Kesimpulan

Upah minimum adalah instrumen penting dalam sistem pengupahan Indonesia. Fungsinya sebagai jaring pengaman agar pekerja tidak dibayar di bawah standar minimum yang berlaku di wilayah atau sektor tertentu.

Aturan terbaru menunjukkan beberapa perubahan penting. Formula upah minimum kini menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alpha. KHL kembali menjadi pertimbangan melalui penentuan alpha, sementara upah minimum sektoral kembali masuk dalam kebijakan pengupahan melalui UMSP dan UMSK.

Bagi pekerja, memahami upah minimum membantu mengetahui hak dasar dalam hubungan kerja. Bagi perusahaan dan HR, memahami mekanisme upah minimum membantu menjaga kepatuhan, menyusun struktur upah yang adil, dan menghindari risiko hukum.

Namun, upah minimum tidak boleh menjadi satu-satunya standar penggajian. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah agar kompensasi lebih proporsional berdasarkan jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan produktivitas.

Referensi

• BPK RI – PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• BPK RI – PP No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• Peraturan.go.id – PP No. 49 Tahun 2025
• JDIH Kemnaker – PP No. 49 Tahun 2025
• Mahkamah Konstitusi RI – Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023
• JDIH Mahkamah Konstitusi – Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023
• Badan Pusat Statistik – Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026
• Badan Pusat Statistik – Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2026
• WageIndicator/Gajimu – Mengenal Aturan Upah Minimum 2026
• Hukumonline – Apakah Perusahaan Boleh Menggaji di Bawah UMP?