DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026. Bagi pekerja dan perusahaan, peristiwa ini membuka tahap baru pembaruan kebijakan ketenagakerjaan. Laporan pengesahan ANTARA mengonfirmasi keputusan tersebut.
Naskah yang disetujui dilaporkan terdiri atas 23 bab dan 313 pasal dalam laporan Kontan mengenai struktur RUU. Cakupannya perlu dipahami sebagai kerangka besar; ringkasan berita belum menggantikan pemeriksaan setiap pasal.
Perubahan hukum perlu dibaca melalui dua pertanyaan: apa substansi yang diumumkan, dan kapan kewajiban tertentu mulai berlaku? Menyatukan keduanya dapat membuat pekerja mengharapkan pembayaran yang belum bisa dihitung, atau HR menerapkan kebijakan sebelum dasar pelaksanaannya jelas.
Artikel ini merangkum perkembangan yang telah dilaporkan sampai 6 Oktober 2026 dan langkah persiapan yang dapat dilakukan. Untuk memahami konteksnya, pembaca dapat meninjau peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Nomor undang-undang, tanggal pengundangan, dan pasal pelaksanaan akhirnya tetap perlu dicocokkan dengan naskah resmi ketika tersedia.
Daftar Isi
Latar Belakang: Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023
Mengapa Pengaturan Ketenagakerjaan Dipisahkan dari UU Cipta Kerja?
Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang dibacakan pada 31 Oktober 2024 meminta pembentuk undang-undang menyiapkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Penjelasan resmi MK penting dibaca untuk membedakan isi putusan dari ringkasan pemberitaan.
Pemisahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan membuat pengaturan lebih mudah dipahami dan diterapkan. Dalam pekerjaan sehari-hari, HR harus mencocokkan kontrak, pengupahan, perlindungan sosial, hingga penyelesaian perselisihan dengan beberapa sumber hukum. Konsolidasi dapat membantu, tetapi setiap perubahan tetap membutuhkan pembacaan pasal secara rinci.
Karena itu, artikel mengenai UU Ketenagakerjaan di Indonesia sebaiknya dipahami sebagai landasan pengenalan. Untuk keputusan yang berdampak pada hak seseorang, gunakan pula regulasi terbaru, putusan pengadilan yang relevan, dan dokumen hubungan kerjanya.
Memahami Masa Transisi Implementasi
Pejabat Kemnaker menyebut masa transisi satu tahun dalam penjelasan setelah pengesahan. Pemberitaan tentang perubahan pesangon juga menyebut perlunya aturan pelaksana. Namun, titik awal penghitungan dan cakupan transisi harus mengikuti bunyi ketentuan resmi.
Pengesahan DPR, penetapan, pengundangan, dan pelaksanaan suatu kewajiban merupakan tahapan yang perlu dibedakan. Tidak tepat menyatakan seluruh aturan lama langsung berhenti berlaku pada 6 Oktober 2026 atau menetapkan tanggal operasional yang sama bagi semua ketentuan tanpa memeriksa pasal peralihan.
Langkah HR yang paling berguna adalah membuat daftar perubahan, sumbernya, tanggal pembaruan, dan pihak yang bertanggung jawab memeriksa tindak lanjut. Dengan begitu, hak dan kewajiban pekerja dapat dijelaskan secara konsisten, sementara pekerja tetap mengetahui dokumen mana yang perlu disimpan.
Enam Isu Utama yang Perlu Dipahami Pekerja
1. Perubahan Pengali Pesangon dan Dana Cadangan
Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pengali pesangon 0,5 tidak lagi digunakan dalam ketentuan baru dan menyebut pengali minimal satu kali. Ini merupakan arah perubahan yang penting, tetapi bukan alasan menyimpulkan seluruh pembayaran akibat PHK otomatis menjadi dua kali lipat.
Pesangon perlu dipisahkan dari uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Dasar penghitungan, masa kerja, alasan PHK, serta aturan yang berlaku pada kasus bersangkutan harus diperiksa bersama. Panduan cara menghitung uang pesangon karyawan membantu mengenali komponen perhitungannya, dengan tetap memperhatikan pembaruan hukum.
Dana cadangan pesangon juga diumumkan sebagai bagian pengaturan baru. Tujuannya berkaitan dengan ketersediaan dana ketika kewajiban pembayaran muncul. Persentase setoran, pengelola, rekening penyimpanan, serta mekanisme pencairannya belum boleh diasumsikan dari istilah dana cadangan saja.
Dokumen yang Sebaiknya Disimpan Pekerja
Simpan kontrak, perubahan kontrak, bukti masa kerja, slip pembayaran, dan surat pemberitahuan PHK. Periksa apakah perusahaan memisahkan setiap komponen hak dalam penjelasannya. Untuk hak selain pesangon, baca pula uang penggantian hak karyawan agar diskusi pembayaran tidak berhenti pada satu angka.
2. Perluasan Perlindungan bagi Pekerjaan Fleksibel
Dalam penjelasan Menaker, pembaruan mencakup perluasan perlindungan untuk pekerjaan fleksibel yang berkembang bersama perubahan dunia kerja. Pembaca dapat melihat rangkuman 13 pengaturan baru untuk mengetahui konteks pernyataan tersebut.
Bagi pengemudi ojol, kurir, dan pekerja berbasis aplikasi, isu praktisnya meliputi pendapatan, risiko kecelakaan, serta ketergantungan pada akses akun. Akan tetapi, perluasan perlindungan tidak otomatis membuktikan perubahan semua hubungan kemitraan menjadi hubungan kerja. Status dan hak setiap kelompok harus dinilai berdasarkan aturan dan kenyataan pekerjaannya.
Pekerja mandiri sudah dapat mengenali jalur BPJS Ketenagakerjaan BPU untuk perlindungan sosial. Pengaturan baru perlu dibaca sebagai perkembangan berikutnya, tanpa menghapus pentingnya memeriksa keaktifan kepesertaan yang dimiliki saat ini.
3. Penegasan Larangan Menahan Ijazah
Larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi dalam perekrutan serta penempatan tenaga kerja termasuk perubahan yang diumumkan Menaker. Artinya, pengelolaan dokumen kandidat menjadi bagian yang perlu ditinjau oleh perusahaan, terutama ketika dokumen asli dipakai sebagai jaminan agar pekerja tidak keluar.
Larangan tersebut memiliki konteks kebijakan sebelumnya. Surat Edaran Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 sudah mengatur larangan menjadikan dokumen pribadi sebagai jaminan bekerja, dengan ketentuan terbatas terkait dokumen hasil pendidikan yang dibiayai pemberi kerja.
Perusahaan perlu membedakan pemeriksaan keaslian dokumen dari penyimpanan sebagai jaminan. Hubungan kerja yang sehat sebaiknya ditopang oleh perjanjian kerja yang jelas, komunikasi kewajiban, dan pengelolaan retensi karyawan. Jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran harus dicocokkan dengan pasalnya, bukan ditentukan dari judul berita.
4. Kepastian Kontrak dan Perlindungan Alih Daya
Pekerja kontrak membutuhkan kepastian jenis pekerjaan, jangka waktu, dan hak ketika kontrak berakhir. HR dapat mulai menginventarisasi ketentuan PKWT dan jenis pekerjaannya untuk memeriksa kecocokan antara dokumen dan pekerjaan yang benar-benar dilakukan.
Informasi yang menyebut durasi maksimal dua sampai tiga tahun belum dapat diperlakukan sebagai ketentuan universal UU baru. Dalam konteks Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, batas lima tahun termasuk perpanjangan menjadi rujukan penting. Setiap penggantian batas itu memerlukan naskah baru yang dapat diperiksa.
Pada alih daya, Menaker mengumumkan penguatan perlindungan di BUMN melalui penyelenggaraan oleh anak perusahaan. Untuk sektor lain, jangan menyimpulkan daftar pekerjaan atau pembatasan operasional hanya dari usulan saat pembahasan. Pemetaan pekerja outsourcing atau alih daya tetap perlu mencakup pemberi kerja, pembayaran upah, jaminan sosial, serta kesinambungan hak.
5. Perlindungan Cuti Melahirkan dan Keguguran
Penjelasan pemerintah mencakup kepastian hak pekerja perempuan atas cuti melahirkan dan keguguran berikut upahnya. Perusahaan perlu menghubungkan pengaturan ini dengan kebijakan kesehatan ibu, proses pengajuan cuti, dan pelindungan dari perlakuan yang merugikan.
Pembaca perlu berhati-hati terhadap ungkapan semua cuti melahirkan enam bulan dibayar penuh. Penjelasan Kemnaker mengenai UU KIA menyebut tiga bulan pertama dan bulan keempat dibayar penuh, sedangkan bulan kelima dan keenam dibayar 75 persen, dengan perpanjangan karena kondisi khusus. Setiap perubahan terhadap skema tersebut harus dibuktikan melalui aturan yang relevan.
HR sebaiknya meninjau aturan cuti melahirkan dan aturan cuti keguguran secara terpisah. Dokumen pendukung, durasi, dan kebutuhan pendampingan dapat berbeda; pekerja tidak seharusnya menerima jawaban yang hanya mengandalkan satu istilah cuti.
6. Perlindungan Peserta Magang dan Penguatan K3
Menaker menjelaskan penguatan pemagangan yang mencakup status, batas waktu, uang saku, K3, JKK, JKM, dan sertifikat. Laporan delapan aspek perlindungan kerja memberi gambaran cakupan pengumuman ini.
Implikasi praktisnya adalah kebutuhan membedakan program belajar yang terstruktur dari pemanfaatan tenaga kerja tanpa kejelasan tujuan. Perusahaan sebaiknya menilai kurikulum, pembimbing, hasil pembelajaran, dan prosedur keselamatan dalam sistem magang di Indonesia.
Untuk pekerja maupun peserta magang, sistem manajemen K3 dapat menjadi kerangka mengidentifikasi bahaya, menetapkan pengendalian, serta mendokumentasikan tindakan perbaikan. Perlindungan keselamatan perlu terlihat dalam kegiatan operasional, bukan hanya dalam lembar pernyataan yang ditandatangani ketika masuk kerja.
Aspek Lain: Pengupahan, Disabilitas, dan Tenaga Kerja Asing
Kebutuhan Hidup Layak dan Peran Dewan Pengupahan
Menaker juga mengumumkan pengaturan survei KHL oleh BPS melalui koordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional serta penguatan peran dewan daerah. Pengumuman ini berkaitan dengan tata kelola pengupahan, bukan penetapan nominal UMP atau UMK baru pada hari pengesahan.
Bagi perusahaan, penting memisahkan kebijakan makro tersebut dari kewajiban payroll yang sedang berjalan. Pemahaman kebutuhan hidup layak sebagai dasar pengupahan membantu menjelaskan konteksnya, sementara nominal wilayah tetap perlu merujuk keputusan resmi yang relevan.
Pelindungan Pekerja Penyandang Disabilitas
Kepastian perlindungan penyandang disabilitas merupakan bagian lain yang diumumkan pemerintah. Penjelasan DPR saat pembahasan menyoroti kesempatan kerja setara dan akomodasi yang layak. Pernyataan pada tahap pembahasan perlu dibedakan dari rumusan akhirnya.
Perusahaan dapat mulai menilai akses ruang kerja, proses seleksi, alat bantu, serta cara menyampaikan keluhan. Pembahasan disabilitas dalam ketenagakerjaan relevan untuk memastikan inklusivitas muncul dalam pelaksanaan, bukan hanya dalam pernyataan perusahaan. Pelibatan pekerja membantu mengidentifikasi hambatan yang luput dari penilaian manajemen.
Pengaturan TKA dalam Keluarga Perkawinan Campuran
Pengumuman Menaker mencakup penggunaan TKA yang terikat perkawinan sah dengan WNI, termasuk anak dari perkawinan tersebut. Informasi ini tidak cukup untuk menyimpulkan pengecualian mutlak atas seluruh kewajiban ketenagakerjaan maupun keimigrasian.
HR perlu memeriksa ruang lingkup pengaturan, dokumen tinggal, kegiatan kerja, serta ketentuan pelaksana yang relevan. Panduan syarat penggunaan tenaga kerja asing dapat dipakai untuk menyusun daftar pertanyaan, kemudian disesuaikan dengan perubahan yang telah terverifikasi.
Persiapan yang Perlu Dilakukan Perusahaan
Menghubungkan Data HR dengan Perencanaan Keuangan
Dana cadangan pesangon membutuhkan perhatian HR dan keuangan secara bersama. HR menguasai masa kerja serta riwayat perubahan upah, sementara keuangan mengelola proyeksi kewajiban dan likuiditas. Kesalahan data di salah satu sisi dapat membuat estimasi anggaran meleset.
Perusahaan dapat menyiapkan beberapa skenario berdasarkan data internal tanpa menganggap skenario itu sebagai besaran iuran resmi. Pemetaan komponen gaji karyawan juga membantu membedakan pembayaran tetap, tidak tetap, penggantian biaya, dan unsur lain yang memerlukan perlakuan berbeda.
Menyiapkan Bukti Kepatuhan untuk Pengawasan
Penguatan pengawasan dan pembentukan komite pengawasan termasuk isu yang diumumkan pemerintah. Penjelasan pengawasan melalui RRI menyebut pemeriksaan, pengumpulan data, dan perintah perbaikan. Rincian kewenangan lembaga tetap perlu mengikuti aturan resminya.
Perusahaan sebaiknya menyusun daftar bukti: pembayaran, kontrak, kepesertaan sosial, pemeriksaan bahaya, penanganan keluhan, dan tindak lanjut temuan. Pengenalan sanksi administratif pelanggaran ketenagakerjaan berguna untuk memahami bahwa jenis pelanggaran dan jalur penanganannya tidak selalu sama.
Menyampaikan Perubahan kepada Pekerja
Komunikasi internal sebaiknya menjawab apa yang sudah diketahui, apa yang masih diperiksa, dan siapa yang dapat dihubungi. Hindari pengumuman singkat yang menciptakan kesan semua hak sudah berubah pada hari yang sama. Libatkan perwakilan pekerja untuk menguji apakah penjelasannya dapat dipahami.
Di tingkat kebijakan, perjanjian kerja bersama dapat menjadi salah satu dokumen yang ditinjau. Pastikan pembaruan mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak dipakai untuk mengurangi hak yang tetap wajib dipenuhi selama transisi.
Checklist Singkat bagi Pekerja dan HR
Pekerja dapat memulai dari tiga kebiasaan: menyimpan bukti hubungan kerja, meminta rincian hak secara tertulis, dan memastikan kanal pengaduan yang tepat. Informasi yang terstruktur membantu ketika perlu berkonsultasi dengan serikat pekerja, Disnaker, atau penasihat hukum.
HR dapat menyusun matriks empat kolom: isu, kebijakan perusahaan saat ini, sumber hukum yang diperiksa, dan tindakan berikutnya. Bedakan kewajiban yang telah berlaku dari persiapan atas aturan baru. Setiap dokumen sebaiknya memiliki nomor versi agar penjelasan yang lama tidak terus digunakan tanpa sengaja.
Menjaga Kepastian Hak dan Keberlangsungan Usaha
Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 perlu diikuti pembacaan naskah, penyusunan aturan pelaksana, dan pembaruan proses perusahaan. Pekerja memperoleh manfaat ketika haknya dapat dijelaskan dan dibuktikan, sementara perusahaan memperoleh kepastian ketika kebijakan memiliki dasar yang dapat diperiksa.
Pantau pembaruan JDIH Kemnaker dan penjelasan lembaga resmi sebelum menggunakan formula atau menetapkan tanggal penerapan. Simpan artikel ini sebagai panduan awal untuk menilai perubahan, lalu perbarui keputusan ketika naskah dan ketentuan teknis telah tersedia.
Referensi External
- ANTARA: pengesahan RUU pada 6 Oktober 2026.
- MK: pemisahan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.
- ANTARA: 13 pengaturan baru yang dijelaskan Menaker.
- ANTARA: delapan aspek perlindungan kerja.
- JDIH Kemnaker: SE Menaker M/5/HK.04.00/V/2025.
- Kemnaker: penjelasan perlindungan pekerja dalam UU KIA.
- ID: perubahan pengali, dana cadangan, dan transisi.
- Kontan: struktur naskah yang disetujui DPR.
- DPR: pelindungan penyandang disabilitas pada tahap pembahasan.
