Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan: Manfaat, Iuran & Klaim

Jaminan Kematian atau JKM adalah salah satu program penting dalam BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan perlindungan kepada keluarga pekerja ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Dalam kondisi seperti itu, ahli waris peserta dapat menerima manfaat berupa santunan uang tunai, biaya pemakaman, santunan berkala, dan beasiswa pendidikan anak sesuai ketentuan.

Bagi pekerja, Jaminan Kematian bukan sekadar program administratif. JKM adalah bentuk perlindungan keluarga agar ahli waris tetap memiliki dukungan finansial ketika pencari nafkah meninggal dunia. Bagi perusahaan, program ini menjadi bagian dari kewajiban mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan iuran dibayar tepat waktu.

Artikel ini membahas FAQ lengkap seputar Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari pengertian, peserta, manfaat, iuran, ahli waris, dokumen klaim, proses pengajuan, hingga hubungan JKM dengan hak pekerja lain seperti pesangon atau jaminan sosial. Pembahasan ini relevan untuk pekerja, HR, payroll, pemilik usaha, pekerja mandiri, dan keluarga peserta yang ingin memahami haknya secara lebih jelas.

Apa Itu Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan?

Jaminan Kematian atau JKM adalah program perlindungan berupa manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Perlu dibedakan bahwa JKM berbeda dari Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka manfaat yang berlaku adalah manfaat JKK. Namun, jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, ahli waris dapat mengajukan manfaat JKM.

Perbedaan ini penting karena jenis manfaat, dasar klaim, dan dokumen pendukung dapat berbeda. Untuk memahami program yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, pembaca dapat membaca artikel tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

Dasar Hukum Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Kematian memiliki dasar hukum dalam sistem jaminan sosial nasional. Beberapa regulasi yang menjadi rujukan penting antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Manfaat JKM kemudian mengalami peningkatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Selain itu, terdapat perubahan lanjutan melalui PP Nomor 49 Tahun 2023 dan aturan teknis penyelenggaraan yang diperbarui melalui Permenaker Nomor 1 Tahun 2025. Karena itu, artikel lama yang hanya mengacu pada PP 44/2015 perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan terbaru.

Dalam praktik perusahaan, dasar hukum ini perlu dipahami bersama aturan ketenagakerjaan lain. HR dan pemilik usaha perlu memastikan perlindungan pekerja tidak hanya berhenti pada pembayaran upah, tetapi juga mencakup jaminan sosial, administrasi kepesertaan, pelaporan upah, dan dokumen pendukung. Topik ini berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.

Siapa Saja yang Bisa Menjadi Peserta Jaminan Kematian?

Peserta Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dapat berasal dari beberapa kategori kepesertaan. Setiap kategori memiliki mekanisme pendaftaran, iuran, dan administrasi yang berbeda.

1. Pekerja Penerima Upah

Pekerja penerima upah adalah pekerja yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dari pemberi kerja. Kelompok ini mencakup karyawan perusahaan, buruh pabrik, pekerja kantor, pekerja toko, pekerja hotel, pekerja restoran, pekerja kontrak, pekerja tetap, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan.

Untuk pekerja penerima upah, perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran ini penting karena JKM menjadi salah satu program perlindungan dasar bagi pekerja. Dalam konteks hubungan kerja, pekerja dengan status PKWT maupun PKWTT tetap perlu diperhatikan hak jaminan sosialnya.

2. Pekerja Bukan Penerima Upah

Pekerja bukan penerima upah atau BPU adalah pekerja yang bekerja secara mandiri atau di luar hubungan kerja. Contohnya adalah freelancer, pedagang, pengemudi online, pekerja lepas, pemilik usaha kecil, konsultan mandiri, petani, nelayan, dan pekerja informal lain.

Peserta BPU dapat mendaftar secara mandiri untuk mengikuti program JKK, JKM, dan JHT sesuai kebutuhan. Perlindungan JKM bagi pekerja mandiri penting karena mereka tidak memiliki pemberi kerja yang otomatis mendaftarkan dan membayarkan iuran. Pembaca yang ingin memahami kelompok ini dapat membaca artikel tentang BPJS Ketenagakerjaan BPU.

3. Pekerja Jasa Konstruksi

Pekerja jasa konstruksi juga dapat menjadi peserta program JKM. Kelompok ini mencakup pekerja pada proyek konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu di sektor jasa konstruksi.

Karena sektor konstruksi memiliki risiko tinggi, perlindungan pekerja melalui JKK dan JKM menjadi sangat penting. Pendaftaran pekerja jasa konstruksi biasanya berkaitan dengan nilai proyek atau mekanisme yang ditentukan dalam program jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan.

4. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia atau PMI juga memiliki skema perlindungan JKM tersendiri. Jaminan Kematian untuk PMI diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dalam masa perlindungan yang berlaku, baik sebelum maupun setelah bekerja sesuai ketentuan.

Karena pekerjaan migran memiliki karakteristik khusus, calon PMI dan keluarganya perlu memahami masa perlindungan, iuran, manfaat, serta prosedur klaim sejak sebelum berangkat.

Apakah Perusahaan Wajib Mendaftarkan Pekerja ke Program JKM?

Ya. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan. Untuk pekerja penerima upah, JKM menjadi salah satu program yang perlu diikutsertakan oleh perusahaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan dari berbagai skala, baik perusahaan besar, menengah, kecil, maupun usaha yang mempekerjakan tenaga kerja. Pekerja kontrak, pekerja tetap, pekerja masa percobaan, maupun pekerja dengan hubungan kerja tertentu tetap perlu diperhatikan kepesertaan jaminan sosialnya sesuai ketentuan.

Bagi perusahaan yang belum memahami cara mendaftarkan pekerja, artikel tentang cara daftar BPJS Ketenagakerjaan dan cara mendaftar BPJS untuk karyawan UMKM dapat menjadi panduan tambahan.

Apa Saja Manfaat Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan?

Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris peserta apabila peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif dan bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Manfaat utamanya berbentuk uang tunai.

Rincian Manfaat JKM untuk Peserta Aktif

Dengan rincian tersebut, total manfaat santunan JKM adalah Rp42.000.000, belum termasuk manfaat beasiswa pendidikan anak yang dapat mencapai maksimal Rp174.000.000. Karena manfaat ini sangat penting bagi keluarga pekerja, perusahaan perlu memastikan iuran JKM dibayar tepat waktu dan data peserta selalu benar.

Bagaimana Rincian Beasiswa Pendidikan JKM?

Beasiswa pendidikan dalam program JKM diberikan untuk paling banyak 2 anak peserta. Syarat utamanya, peserta telah memiliki masa iur minimal 3 tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Beasiswa diberikan secara berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan anak.

Beasiswa berakhir ketika anak mencapai usia 23 tahun, menikah, atau bekerja. Jika anak belum memasuki usia sekolah saat peserta meninggal dunia, beasiswa dapat diberikan ketika anak tersebut mulai memasuki usia sekolah. Pengajuan beasiswa juga perlu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Berapa Iuran Jaminan Kematian?

Iuran JKM berbeda tergantung jenis kepesertaan. Untuk pekerja penerima upah, iuran JKM ditanggung oleh pemberi kerja. Untuk pekerja mandiri atau BPU, iuran dibayarkan sendiri oleh peserta. Sementara untuk jasa konstruksi dan pekerja migran, mekanismenya mengikuti skema khusus.

Dalam praktik payroll, iuran JKM untuk pekerja penerima upah tidak dipotong dari gaji pekerja karena menjadi tanggungan perusahaan. Hal ini perlu dibedakan dari iuran JHT dan JP yang memiliki porsi iuran pekerja. Untuk memahami struktur iuran lebih luas, pembaca dapat membaca artikel tentang iuran BPJS Ketenagakerjaan dan cara menghitung manfaat dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Apa Dasar Upah untuk Menghitung Iuran JKM?

Untuk pekerja penerima upah, iuran JKM dihitung berdasarkan upah sebulan. Dalam praktik ketenagakerjaan, upah sebulan biasanya mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, pelaporan upah ke BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan secara benar.

Jika perusahaan melaporkan upah lebih rendah dari yang sebenarnya, manfaat jaminan sosial pekerja dapat terdampak. Pelaporan upah yang tidak akurat juga bisa menimbulkan persoalan kepatuhan. Pembahasan mengenai hal ini dapat dibaca dalam artikel melampirkan upah karyawan yang berbeda saat daftar BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam administrasi HR, iuran JKM juga perlu dicatat dalam sistem payroll dan laporan perusahaan. Karena itu, topik ini berkaitan dengan komponen gaji karyawan, komponen gaji, dan contoh slip gaji karyawan.

Siapa Ahli Waris yang Berhak Menerima Manfaat JKM?

Ahli waris adalah pihak yang berhak menerima manfaat JKM ketika peserta meninggal dunia. Urutan ahli waris perlu diperhatikan agar proses klaim tidak menimbulkan sengketa atau penolakan administrasi.

Urutan Ahli Waris JKM

1. Janda, duda, atau anak.
2. Jika tidak ada, manfaat diberikan kepada keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua.
3. Jika tidak ada, manfaat dapat diberikan kepada saudara kandung.
4. Jika tidak ada, manfaat dapat diberikan kepada mertua.
5. Jika ada wasiat, manfaat dapat diberikan kepada pihak yang ditunjuk dalam wasiat sesuai ketentuan.
6. Jika tidak ada ahli waris dan tidak ada wasiat, biaya pemakaman diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan tertentu diserahkan sesuai ketentuan dana jaminan sosial.

Karena manfaat JKM diberikan kepada keluarga atau ahli waris, peserta sebaiknya memastikan data keluarga selalu diperbarui. HR juga perlu membantu pekerja memperbarui data kepesertaan jika terjadi perubahan status perkawinan, kelahiran anak, perceraian, atau perubahan ahli waris.

Bagaimana Cara Klaim Jaminan Kematian?

Klaim JKM diajukan oleh ahli waris peserta yang meninggal dunia. Untuk pekerja penerima upah, ahli waris biasanya berkoordinasi dengan perusahaan atau HR. Untuk peserta BPU, ahli waris dapat mengajukan klaim melalui kantor cabang atau kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan sesuai prosedur.

Dokumen yang Umumnya Dibutuhkan

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau bukti kepesertaan.
• KTP atau identitas ahli waris.
• Kartu keluarga.
• Akta kematian atau surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.
• Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang.
• Dokumen pendukung lain jika diperlukan.
• Nomor rekening ahli waris untuk pencairan manfaat.
• Dokumen pendidikan anak jika mengajukan beasiswa.

Untuk memahami proses klaim BPJS Ketenagakerjaan secara lebih luas, pembaca dapat membaca artikel prosedur pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan cara klaim BPJS Ketenagakerjaan online.

Berapa Lama Manfaat JKM Cair?

Dalam ketentuan teknis terbaru, jika terdapat ketidaksesuaian dokumen dengan hasil verifikasi, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan kasus kematian di lapangan paling lama 5 hari kerja sejak dokumen diterima. Jika hasil pemeriksaan merupakan kasus kematian yang memenuhi syarat, manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris paling lama 3 hari kerja sejak selesainya pemeriksaan.

Untuk pekerja penerima upah, ahli waris perlu menyampaikan dokumen kepada pemberi kerja. Pemberi kerja kemudian memiliki kewajiban menjalankan proses sesuai ketentuan. Jika pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban pembayaran manfaat JKM kepada ahli waris sesuai aturan, ahli waris dapat melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan pada dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.

Karena proses klaim sangat bergantung pada kelengkapan dokumen, ahli waris sebaiknya memastikan seluruh dokumen benar, nama sesuai identitas, dan status hubungan keluarga dapat dibuktikan. HR juga perlu membantu keluarga pekerja agar proses tidak terhambat karena kesalahan administrasi.

Apa Perbedaan JKM dan JKK?

JKM dan JKK sama-sama program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi keduanya melindungi risiko yang berbeda. JKM diberikan ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Sebaliknya, JKK diberikan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, termasuk jika risiko tersebut menyebabkan kematian.

Perbedaan ini penting karena keluarga peserta perlu mengetahui jalur klaim yang tepat. Jika penyebab kematian berkaitan dengan pekerjaan, kasus dapat masuk ke ranah JKK. Jika tidak berkaitan dengan pekerjaan, manfaat yang diajukan adalah JKM.

Apakah Ahli Waris Juga Berhak atas Pesangon?

Manfaat JKM berbeda dari hak pekerja yang timbul dari hubungan kerja. Jika pekerja meninggal dunia saat masih memiliki hubungan kerja, ahli waris dapat memiliki hak atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan hak lain dari perusahaan sesuai ketentuan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Dalam hubungan kerja, kematian pekerja dapat menimbulkan hak tertentu seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau hak lain yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Karena itu, ahli waris sebaiknya tidak hanya mengurus klaim JKM, tetapi juga menanyakan hak pekerja kepada HR perusahaan.

Pembaca dapat melihat pembahasan terkait pada artikel tentang pesangon, cara menghitung uang pesangon karyawan, dan uang penghargaan masa kerja bagi pegawai terkena PHK.

Apakah Peserta BPU Berhak Mendapat Manfaat JKM yang Sama?

Peserta BPU juga dapat memperoleh manfaat JKM, tetapi perlu memperhatikan status pembayaran iuran. Pada informasi resmi BPJS Ketenagakerjaan, manfaat JKM bagi peserta BPU dapat diberikan jika peserta telah membayar iuran selama 3 bulan berturut-turut. Jika iuran dibayar kurang dari 3 bulan berturut-turut, manfaat yang diberikan hanya berupa biaya pemakaman.

Karena itu, pekerja mandiri perlu disiplin membayar iuran. Berbeda dari karyawan yang iurannya dikelola perusahaan, peserta BPU bertanggung jawab sendiri atas pembayaran bulanannya. Jika menunggak, manfaat yang dapat diterima keluarga bisa terdampak.

Bagaimana Jika Peserta Bekerja di Lebih dari Satu Perusahaan?

Ada pekerja yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dan didaftarkan dalam program JKM oleh masing-masing pemberi kerja. Dalam kondisi tersebut, peserta tetap berhak menerima manfaat JKM apabila meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Namun, biaya pemakaman hanya dibayarkan satu kali meskipun iuran dibayarkan oleh lebih dari satu pemberi kerja. Ketentuan seperti ini penting dipahami oleh pekerja paruh waktu, pekerja dengan beberapa kontrak, atau pekerja yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan formal.

Bagaimana Cara Mendaftar Program JKM?

Untuk pekerja penerima upah, pendaftaran dilakukan oleh perusahaan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan perlu menyiapkan data badan usaha, data pekerja, upah, dan dokumen lain yang diperlukan. Setelah pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan, peserta akan mendapatkan bukti kepesertaan.

Untuk peserta BPU, pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui website BPJS Ketenagakerjaan, kantor cabang, agen PERISAI, mitra kerja sama, atau kanal lain yang tersedia. Peserta perlu memiliki NIK atau KTP, alamat email, nomor kontak, data pekerjaan, serta memilih program perlindungan yang akan diikuti.

Perusahaan juga perlu memastikan pembayaran iuran dilakukan tepat waktu. Panduan pembayaran dapat dibaca pada artikel cara bayar BPJS Ketenagakerjaan secara online dan EPS BPJS Ketenagakerjaan.

Apa Sanksi Jika Perusahaan Tidak Mendaftarkan Pekerja?

Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Selain berisiko sanksi, perusahaan juga dapat menghadapi masalah hubungan industrial jika pekerja atau ahli waris kehilangan manfaat akibat kelalaian pendaftaran atau pembayaran iuran. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya dipahami sebagai kewajiban kepatuhan dan perlindungan pekerja, bukan sekadar biaya tambahan perusahaan.

Untuk topik terkait, pembaca dapat membaca artikel tentang denda BPJS Ketenagakerjaan dan sanksi administratif pelanggaran aturan ketenagakerjaan.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Klaim JKM

Dalam praktiknya, klaim JKM dapat terhambat karena masalah administrasi. Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari pekerja, ahli waris, dan perusahaan.

1. Data Peserta Tidak Diperbarui

Perubahan status menikah, kelahiran anak, perceraian, atau perubahan ahli waris perlu dicatat dengan baik. Jika data keluarga tidak diperbarui, proses klaim dapat membutuhkan dokumen tambahan dan waktu lebih lama.

2. Dokumen Ahli Waris Tidak Lengkap

Klaim JKM membutuhkan dokumen yang menunjukkan identitas ahli waris dan hubungan dengan peserta. Jika surat keterangan ahli waris, kartu keluarga, atau akta kematian belum siap, proses klaim dapat tertunda.

3. Iuran Tidak Dibayar Tepat Waktu

Status pembayaran iuran berpengaruh pada manfaat. Untuk peserta BPU, keteraturan pembayaran sangat penting. Untuk pekerja penerima upah, HR perlu memastikan perusahaan tidak menunggak iuran.

4. Salah Memilih Jalur Klaim

Jika kematian terjadi akibat kecelakaan kerja, jalur yang digunakan bukan JKM biasa, melainkan JKK. Kesalahan memahami penyebab kematian dapat membuat proses klaim harus diperiksa ulang.

5. Tidak Mengajukan Beasiswa Setiap Tahun

Manfaat beasiswa pendidikan anak perlu diajukan sesuai prosedur. Keluarga peserta perlu memperhatikan syarat usia, status sekolah, status bekerja, dan dokumen pendidikan anak agar manfaat tidak terhambat.

Tips untuk HR dalam Mengelola JKM

HR memiliki peran penting dalam memastikan JKM berjalan baik. Perlindungan ini akan sangat terasa ketika pekerja meninggal dunia dan keluarganya membutuhkan bantuan administratif.

1. Masukkan BPJS Ketenagakerjaan dalam Checklist Onboarding

Saat pekerja baru masuk, HR sebaiknya langsung memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jika pekerja sudah memiliki nomor peserta dari perusahaan sebelumnya, data perlu disesuaikan. Jika belum, perusahaan perlu mendaftarkannya sesuai prosedur.

2. Pastikan Data Upah dan Data Keluarga Akurat

Data upah penting untuk perhitungan iuran, sementara data keluarga penting untuk manfaat ahli waris. HR perlu mengingatkan pekerja agar memperbarui data ketika terjadi perubahan keluarga.

3. Bayar Iuran Tepat Waktu

Pembayaran iuran yang terlambat dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan dan pekerja. Karena itu, pengelolaan BPJS perlu terhubung dengan siklus penggajian bulanan perusahaan.

4. Bantu Ahli Waris Saat Terjadi Klaim

Ketika pekerja meninggal dunia, keluarga biasanya berada dalam kondisi berduka. HR sebaiknya membantu menjelaskan dokumen, prosedur klaim, dan hak pekerja lain yang dapat diterima ahli waris.

5. Edukasi Pekerja tentang Manfaat JKM

Banyak pekerja belum memahami bahwa JKM dapat memberi santunan dan beasiswa anak. Edukasi sederhana dapat membantu pekerja memahami nilai perlindungan yang mereka miliki.

FAQ tentang Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

Apa itu Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan?

Jaminan Kematian adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Apa beda JKM dan JKK?

JKM diberikan jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. JKK berlaku jika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, termasuk jika risiko tersebut menyebabkan kematian.

Berapa total manfaat JKM?

Total manfaat santunan JKM adalah Rp42.000.000, yang terdiri dari santunan kematian Rp20.000.000, santunan berkala Rp12.000.000, dan biaya pemakaman Rp10.000.000. Selain itu, dapat tersedia beasiswa pendidikan maksimal Rp174.000.000 untuk 2 anak jika memenuhi syarat.

Siapa yang membayar iuran JKM untuk karyawan?

Untuk pekerja penerima upah, iuran JKM ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,30% dari upah sebulan.

Berapa iuran JKM untuk pekerja mandiri atau BPU?

Untuk pekerja bukan penerima upah, iuran JKM sekitar Rp6.800 per bulan. Peserta BPU membayar iuran ini secara mandiri.

Siapa ahli waris yang berhak menerima manfaat JKM?

Ahli waris dapat berupa janda, duda, anak, keturunan sedarah, saudara kandung, mertua, atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat sesuai urutan dan ketentuan yang berlaku.

Apa syarat beasiswa anak dalam program JKM?

Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 anak peserta jika peserta memiliki masa iur minimal 3 tahun dan anak memenuhi syarat, seperti masih berusia sekolah, belum menikah, belum bekerja, dan belum berusia 23 tahun.

Bagaimana cara klaim JKM?

Ahli waris perlu menyiapkan dokumen seperti kartu peserta, KTP ahli waris, kartu keluarga, akta kematian, surat keterangan ahli waris, rekening, dan dokumen pendukung lain, lalu mengajukan klaim melalui perusahaan atau kanal BPJS Ketenagakerjaan sesuai jenis kepesertaan.

Apakah ahli waris masih berhak atas pesangon?

Manfaat JKM berbeda dari hak hubungan kerja. Jika pekerja meninggal dunia saat masih bekerja, ahli waris dapat menanyakan hak lain kepada perusahaan, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau hak lain sesuai ketentuan.

Apakah JKM wajib untuk perusahaan kecil?

Pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja tetap memiliki kewajiban mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan, termasuk perusahaan kecil atau UMKM yang memenuhi ketentuan sebagai pemberi kerja.

Kesimpulan

Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan adalah program perlindungan penting bagi pekerja dan keluarganya. Program ini memberikan manfaat kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Manfaatnya mencakup santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan anak jika memenuhi syarat.

Untuk peserta penerima upah, iuran JKM ditanggung oleh perusahaan sebesar 0,30% dari upah sebulan. Untuk peserta BPU, iuran JKM dibayar mandiri dengan nominal sekitar Rp6.800 per bulan. Perbedaan jenis kepesertaan membuat pekerja dan HR perlu memahami mekanisme pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim sesuai kategori masing-masing.

Bagi perusahaan, JKM adalah bagian dari kepatuhan ketenagakerjaan sekaligus perlindungan sosial bagi pekerja. Bagi pekerja dan keluarga, pemahaman mengenai manfaat, ahli waris, dan prosedur klaim dapat membantu memastikan hak tidak terabaikan ketika terjadi risiko kematian. Dengan administrasi yang rapi, data keluarga yang benar, dan pembayaran iuran tepat waktu, manfaat JKM dapat diterima ahli waris secara lebih lancar.

Referensi External

• BPJS Ketenagakerjaan – Informasi Kepesertaan dan Manfaat Penerima Upah
• BPJS Ketenagakerjaan – Informasi Kepesertaan dan Manfaat Bukan Penerima Upah
• BPJS Ketenagakerjaan – Program Jasa Konstruksi
• BPJS Ketenagakerjaan – Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
• BPJS Ketenagakerjaan – Berapa Besaran Iuran JHT, JKK, JKM, JP dan JKP?
• BPJS Ketenagakerjaan – Besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Peserta BPU
• JDIH BPK – Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• JDIH BPK – Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
• JDIH BPK – PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM
• JDIH BPK – PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Manfaat JKK dan JKM
• JDIH BPK – PP Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua PP 44/2015
• BPJS Ketenagakerjaan – Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT