Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Program ini menjadi bagian penting dari perlindungan pekerja karena PHK dapat membuat seseorang kehilangan sumber penghasilan secara tiba-tiba.

Melalui JKP, pekerja yang memenuhi syarat dapat memperoleh manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Tujuannya bukan hanya memberi bantuan sementara setelah PHK, tetapi juga membantu pekerja kembali mendapatkan pekerjaan yang layak.

Artikel ini membahas pengertian JKP, dasar hukum, syarat kepesertaan, iuran, manfaat terbaru, cara klaim, dokumen yang dibutuhkan, kondisi yang tidak memenuhi kriteria, serta kewajiban pengusaha. Pembahasan ini berkaitan dengan artikel BlogHRD tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP, cara daftar JKP BPJS Ketenagakerjaan, dan program jaminan sosial dari Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan.

Apa Itu Jaminan Kehilangan Pekerjaan?

Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah.

Secara sederhana, JKP berfungsi sebagai bantalan sementara bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dengan adanya manfaat uang tunai, pekerja dapat tetap memenuhi kebutuhan dasar selama masa transisi. Dengan adanya akses informasi kerja dan pelatihan, pekerja juga didorong agar lebih cepat kembali bekerja.

JKP berbeda dari pesangon, JHT, Jaminan Pensiun, atau JKK. JKP secara khusus ditujukan untuk pekerja yang terkena PHK dan memenuhi syarat kepesertaan serta syarat klaim.

Mengapa JKP Penting bagi Pekerja?

PHK dapat berdampak besar pada kehidupan pekerja dan keluarganya. Ketika pekerjaan hilang, penghasilan juga berhenti. Padahal kebutuhan sehari-hari, cicilan, biaya pendidikan, transportasi, dan biaya kesehatan tetap berjalan.

Di sinilah JKP menjadi penting. Program ini membantu pekerja menjaga stabilitas ekonomi sementara, sekaligus memberi akses untuk mencari pekerjaan baru. Manfaatnya tidak hanya berupa uang, tetapi juga dukungan agar pekerja dapat kembali masuk ke pasar kerja.

Untuk memahami konteks PHK lebih luas, pembaca dapat membaca artikel PHK, pemutusan hubungan kerja, dan alasan-alasan PHK.

Dasar Hukum JKP

JKP lahir sebagai bagian dari perubahan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Program ini masuk ke dalam jenis program jaminan sosial setelah perubahan aturan melalui Cipta Kerja.

Beberapa dasar hukum penting yang berkaitan dengan JKP antara lain:

• UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
• UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
• UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
• PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021.
• Peraturan teknis terkait tata cara pemberian manfaat JKP.

Perubahan melalui PP 6/2025 menjadi penting karena memperbarui beberapa aspek dalam program JKP, termasuk manfaat uang tunai, batas waktu klaim, syarat masa iur, bukti PHK, dan mekanisme iuran.

Siapa Saja yang Bisa Menjadi Peserta JKP?

JKP diperuntukkan bagi pekerja penerima upah yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha dan memenuhi syarat kepesertaan. Program ini bukan untuk semua orang yang kehilangan penghasilan, melainkan untuk pekerja yang masuk dalam skema kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan.

Syarat umum peserta JKP meliputi:

• Warga Negara Indonesia.
• Belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar sebagai peserta.
• Mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.
• Terdaftar sebagai peserta program JKN BPJS Kesehatan segmen Pekerja Penerima Upah.
• Terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai skala usaha perusahaan.

Untuk perusahaan skala menengah dan besar, pekerja perlu mengikuti program JKK, JKM, JHT, dan JP. Untuk perusahaan skala kecil dan mikro, pekerja minimal mengikuti JKK, JKM, dan JHT, serta tetap memperhatikan kepesertaan JKN BPJS Kesehatan.

Topik ini berkaitan dengan pembahasan BlogHRD tentang BPJS Ketenagakerjaan, aturan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk karyawan kontrak, serta apakah pegawai kontrak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.

Apakah Pekerja Kontrak Bisa Mendapatkan JKP?

Pekerja kontrak atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat menjadi peserta JKP selama memenuhi syarat kepesertaan. Namun, perlu dibedakan antara PHK sebelum masa kontrak berakhir dan kontrak yang memang selesai sesuai periode perjanjian.

BPJS Ketenagakerjaan mencantumkan bahwa pekerja dengan PKWT yang masa kerjanya sudah habis sesuai periode kontrak tidak memenuhi kriteria penerima manfaat JKP. Artinya, tidak semua berakhirnya hubungan kerja pada pekerja kontrak otomatis dapat diklaim sebagai kehilangan pekerjaan yang memenuhi syarat JKP.

Dalam praktik HR, hal ini penting diperhatikan. Jika pekerja PKWT mengalami PHK sebelum kontraknya selesai dan memenuhi syarat JKP, maka pekerja dapat mengajukan klaim sesuai prosedur. Namun jika kontrak berakhir sesuai tanggal yang telah disepakati, statusnya perlu diperiksa kembali berdasarkan ketentuan JKP.

Untuk memahami hubungan kerja kontrak, pembaca dapat membaca artikel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, ketentuan PKWT dan jenis-jenis pekerjaannya, serta apakah perusahaan wajib membayar pesangon karyawan kontrak.

Bagaimana Cara Pendaftaran JKP?

Pendaftaran JKP dapat terjadi secara otomatis atau melalui pendaftaran baru, tergantung kondisi kepesertaan pekerja dan perusahaan.

1. Peserta Eksisting

Pekerja yang sudah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memenuhi syarat JKP dapat terdaftar secara otomatis. BPJS Ketenagakerjaan memberikan bukti kepesertaan kepada pekerja dan sertifikat kepesertaan kepada pengusaha.

2. Peserta Baru

Untuk pekerja yang baru didaftarkan, perusahaan perlu mengisi data kepesertaan sesuai prosedur BPJS Ketenagakerjaan. Data yang dibutuhkan dapat mencakup NIK, tanggal lahir, nomor handphone, email, data hubungan kerja, serta data perjanjian kerja.

Untuk pekerja dengan PKWT, perusahaan perlu mencantumkan nomor dan/atau tanggal mulai serta berakhirnya perjanjian kerja. Untuk pekerja dengan PKWTT, perusahaan perlu mencantumkan nomor dan/atau tanggal mulai perjanjian kerja atau surat pengangkatan.

HR sebaiknya memastikan data pekerja sudah benar sejak awal. Kesalahan NIK, status kepesertaan, upah yang dilaporkan, atau data hubungan kerja dapat menghambat klaim JKP di kemudian hari.

Berapa Iuran JKP?

Iuran JKP mengalami penyesuaian melalui aturan terbaru. Setelah PP 6/2025, komposisi iuran JKP menjadi 0,36% dari upah, yang terdiri dari subsidi pemerintah 0,22% dan rekomposisi dari iuran JKK 0,14%. Dalam skema terbaru, JKP tidak lagi mengambil rekomposisi dari JKM.

Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas atas upah Rp5.000.000. Jika upah pekerja lebih dari Rp5.000.000, maka dasar perhitungan manfaat uang tunai JKP tetap menggunakan batas atas tersebut.

Artinya, kualitas pelaporan upah sangat penting. Jika perusahaan melaporkan upah lebih rendah dari yang sebenarnya, pekerja dapat menerima manfaat uang tunai lebih kecil dari seharusnya. Dalam kondisi tertentu, pengusaha dapat diwajibkan membayar kekurangan manfaat uang tunai kepada pekerja.

Untuk memahami iuran dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, pembaca dapat membaca artikel manfaat dan iuran BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua.

Manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan

Manfaat JKP terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

1. Manfaat Uang Tunai

Manfaat uang tunai JKP diberikan setiap bulan selama paling lama 6 bulan setelah pekerja mengalami PHK, diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

Setelah perubahan aturan, manfaat uang tunai diberikan sebesar 60% dari upah untuk paling lama 6 bulan. Upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas atas upah Rp5.000.000.

2. Akses Informasi Pasar Kerja

Manfaat akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk informasi lowongan kerja dan bimbingan jabatan. Bimbingan jabatan dapat berupa asesmen, penilaian diri, atau konseling karier.

Manfaat ini penting karena pekerja yang terkena PHK tidak hanya membutuhkan uang tunai, tetapi juga arahan untuk mencari pekerjaan baru yang sesuai kemampuan, pengalaman, dan kondisi pasar kerja.

3. Pelatihan Kerja

Manfaat pelatihan kerja diberikan dalam bentuk pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan dapat diselenggarakan secara daring maupun luring melalui lembaga pelatihan kerja yang memenuhi ketentuan.

Manfaat pelatihan kerja bertujuan membantu pekerja meningkatkan skill agar lebih siap kembali bekerja. Untuk konteks pengembangan kemampuan, pembaca dapat membaca artikel pentingnya pelatihan kerja, metode pelatihan kerja, dan lembaga pelatihan kerja.

Contoh Simulasi Manfaat Uang Tunai JKP

Berikut contoh sederhana perhitungan manfaat uang tunai JKP berdasarkan aturan manfaat 60% dari upah dengan batas atas upah Rp5.000.000.

Contoh 1: Upah Pekerja Rp4.000.000

Contoh 2: Upah Pekerja Rp8.000.000

Simulasi ini hanya ilustrasi. Pekerja tetap perlu memenuhi syarat masa iur, dokumen PHK, status belum bekerja kembali, dan prosedur klaim yang berlaku.

Syarat Masa Iur untuk Klaim JKP

Manfaat JKP dapat diajukan jika peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan pada BPJS Ketenagakerjaan dalam rentang waktu 24 bulan kalender sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja.

Aturan terbaru menghapus syarat iuran 6 bulan berturut-turut yang sebelumnya menjadi salah satu hambatan klaim. Dengan demikian, syarat masa iur lebih fleksibel karena dihitung secara akumulatif dalam 24 bulan kalender.

Namun, fleksibel bukan berarti tanpa syarat. Pekerja tetap harus memenuhi masa iur minimal, memiliki bukti PHK, belum bekerja kembali, dan bersedia aktif mencari pekerjaan.

Kapan Klaim JKP Harus Diajukan?

Klaim manfaat JKP harus diajukan paling lambat 6 bulan sejak terjadinya PHK. Jika pekerja tidak mengajukan klaim dalam periode tersebut, hak atas manfaat JKP dapat hilang.

Selain karena melewati batas waktu, hak atas manfaat JKP juga dapat hilang jika pekerja sudah mendapatkan pekerjaan baru atau meninggal dunia.

Karena itu, pekerja yang terkena PHK sebaiknya segera mengurus dokumen dan mengajukan klaim. Jangan menunggu terlalu lama, terutama jika bukti PHK, laporan PHK, atau dokumen pendukung masih perlu diproses.

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Klaim JKP

Untuk mengajukan klaim JKP, pekerja perlu menyiapkan dokumen yang membuktikan adanya PHK. Dokumen dapat berbeda tergantung proses PHK yang terjadi.

Dokumen yang dapat digunakan antara lain:

• Bukti diterimanya PHK oleh pekerja atau buruh.
• Tanda terima laporan PHK dari kementerian atau dinas ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota.
• Perjanjian bersama yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial.
• Akta bukti pendaftaran perjanjian bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial.
• Petikan atau salinan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.
• Formulir pengajuan manfaat uang tunai program JKP jika diminta.
• Formulir komitmen aktivitas pencarian kerja.
• Data rekening bank atas nama peserta.
• Dokumen lain sesuai prosedur BPJS Ketenagakerjaan atau SIAPkerja.

Dalam praktiknya, dokumen PHK sering menjadi titik krusial. Karena itu, pekerja perlu memastikan semua dokumen diterima secara tertulis, jelas, dan sesuai prosedur. Untuk memahami dokumen pemberhentian, pembaca dapat membaca artikel cara membuat surat pemberhentian kerja dan peraturan yang mengatur PHK.

Cara Klaim JKP Secara Umum

Proses klaim JKP dapat dilakukan melalui kanal resmi yang terhubung dengan BPJS Ketenagakerjaan dan sistem ketenagakerjaan. Alurnya dapat berubah sesuai pembaruan sistem, tetapi secara umum pekerja perlu melakukan beberapa langkah berikut:

1. Pastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan aktif dan memenuhi syarat masa iur.
2. Siapkan bukti PHK dan dokumen pendukung.
3. Ajukan klaim melalui kanal resmi JKP atau BPJS Ketenagakerjaan.
4. Isi data pengajuan dan surat komitmen aktif mencari kerja.
5. Ikuti proses verifikasi dokumen.
6. Jika disetujui, manfaat uang tunai dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan.
7. Manfaat akses informasi pasar kerja dan pelatihan dapat diakses sesuai prosedur.

Jika pekerja mengalami kendala sistem, pekerja dapat menghubungi pusat bantuan Kemnaker atau layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Siapa yang Tidak Berhak Mendapatkan Manfaat JKP?

Tidak semua pekerja yang berhenti bekerja dapat menerima JKP. Ada beberapa kondisi yang tidak memenuhi kriteria penerima manfaat.

Manfaat JKP tidak diberikan jika pekerja:

• Mengundurkan diri sendiri.
• Mengalami cacat total tetap.
• Mencapai usia pensiun.
• Meninggal dunia.
• PKWT-nya berakhir sesuai periode kontrak.
• Sudah bekerja kembali sebelum atau saat proses klaim.
• Tidak mengajukan klaim dalam batas waktu yang ditentukan.

Poin ini penting dipahami agar pekerja tidak salah menganggap semua bentuk berhenti kerja dapat diklaim sebagai JKP. Program ini ditujukan untuk kondisi kehilangan pekerjaan karena PHK dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Apakah Resign Bisa Klaim JKP?

Tidak. Pekerja yang mengundurkan diri sendiri tidak termasuk kriteria penerima manfaat JKP. Program ini dirancang untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan karena PHK, bukan karena resign sukarela.

Jika pekerja mengundurkan diri, hak yang mungkin timbul perlu dilihat dari aturan resign, perjanjian kerja, status hubungan kerja, sisa kontrak, dan kebijakan perusahaan. Untuk pembahasan lain, pembaca dapat membaca artikel resign saat masa kontrak masih berlaku.

Apa Kewajiban Pengusaha dalam Program JKP?

Pengusaha memiliki peran besar dalam keberhasilan program JKP. Jika data pekerja tidak didaftarkan dengan benar, upah tidak dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya, atau iuran bermasalah, pekerja dapat mengalami hambatan saat klaim.

Kewajiban pengusaha antara lain:

• Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan.
• Memastikan pekerja memenuhi kepesertaan program yang menjadi syarat JKP.
• Melaporkan data pekerja secara benar.
• Melaporkan upah pekerja sesuai ketentuan.
• Membayar iuran tepat waktu.
• Menyediakan dokumen hubungan kerja yang jelas.
• Mengurus laporan PHK sesuai ketentuan.
• Tidak menghambat pekerja mengakses manfaat JKP.

Perusahaan perlu memahami bahwa JKP bukan sekadar urusan pekerja setelah PHK. JKP adalah bagian dari kepatuhan perusahaan sejak pekerja mulai bekerja.

Bagaimana Jika Pengusaha Tidak Mendaftarkan Pekerja ke JKP?

Jika pengusaha tidak mendaftarkan pekerja ke program JKP dan kemudian melakukan PHK, pengusaha dapat diwajibkan memenuhi hak manfaat uang tunai sesuai perhitungan program JKP secara sekaligus. Pengusaha juga dapat diwajibkan memberikan manfaat pelatihan kerja jika diperlukan.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menghindari tanggung jawab hanya karena tidak mendaftarkan pekerja. Justru kelalaian pendaftaran dapat menimbulkan beban langsung bagi perusahaan.

Untuk konteks sanksi dan kepatuhan, pembaca dapat membaca artikel sanksi administratif pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.

Bagaimana Jika Pengusaha Menunggak Iuran?

Jika pengusaha menunggak iuran, konsekuensinya dapat berbeda tergantung lamanya tunggakan. Dalam aturan JKP, tunggakan iuran dapat memengaruhi mekanisme pembayaran manfaat.

Jika perusahaan menunggak iuran dan terjadi PHK, pekerja seharusnya tidak menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam kondisi tertentu, BPJS Ketenagakerjaan tetap membayarkan manfaat, kemudian pengusaha wajib melunasi tunggakan. Jika tunggakan sudah melebihi batas tertentu, pengusaha dapat diwajibkan membayar lebih dulu manfaat uang tunai kepada pekerja, lalu meminta penggantian setelah kewajiban dilunasi sesuai ketentuan.

Karena itu, payroll dan HR perlu memastikan pembayaran iuran BPJS dilakukan rutin, tepat waktu, dan berdasarkan data yang benar.

Perbedaan JKP, JHT, JP, dan Pesangon

JKP sering disamakan dengan JHT, Jaminan Pensiun, atau pesangon. Padahal, masing-masing memiliki fungsi berbeda.

JKP tidak menghapus hak lain yang mungkin timbul akibat PHK. Pekerja tetap perlu melihat hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kompensasi PKWT, JHT, dan hak lain sesuai status hubungan kerja serta alasan PHK.

Untuk memahami hak akibat PHK, pembaca dapat membaca artikel pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan Jaminan Pensiun.

Hubungan JKP dengan Informasi Pasar Kerja

Salah satu keunggulan JKP dibanding bantuan uang tunai biasa adalah adanya akses informasi pasar kerja. Peserta dapat memperoleh informasi lowongan kerja dan bimbingan jabatan.

Bimbingan jabatan dapat membantu pekerja memahami keahlian yang dimiliki, jenis pekerjaan yang cocok, serta strategi mencari pekerjaan baru. Ini penting karena pekerja yang terkena PHK sering membutuhkan arahan untuk menyusun CV, memperbarui skill, dan mencari peluang kerja yang sesuai.

Untuk mendukung proses pencarian kerja, pembaca dapat membaca artikel hal yang harus dicantumkan dalam CV, CV atau resume yang efektif, dan pertanyaan interview kerja.

Checklist untuk Pekerja yang Terkena PHK

Jika pekerja terkena PHK dan ingin mengajukan JKP, berikut checklist yang dapat digunakan:

• Pastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
• Pastikan masa iur memenuhi syarat minimal.
• Pastikan dokumen PHK diterima secara tertulis.
• Pastikan laporan PHK atau dokumen perselisihan sesuai prosedur.
• Pastikan belum bekerja kembali saat mengajukan klaim.
• Siapkan rekening bank atas nama sendiri.
• Ajukan klaim paling lambat 6 bulan sejak PHK.
• Isi komitmen aktif mencari pekerjaan.
• Ikuti proses verifikasi.
• Manfaatkan akses informasi kerja dan pelatihan.

Checklist untuk HR dan Perusahaan

HR juga perlu memiliki checklist kepatuhan agar pekerja tidak mengalami hambatan saat membutuhkan JKP.

• Pastikan semua pekerja yang memenuhi syarat sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.
• Pastikan pekerja terdaftar dalam program jaminan sosial sesuai skala usaha.
• Pastikan kepesertaan JKN pekerja benar.
• Pastikan upah yang dilaporkan sesuai ketentuan.
• Pastikan iuran dibayar tepat waktu.
• Pastikan data PKWT atau PKWTT tercatat jelas.
• Pastikan dokumen PHK sesuai prosedur.
• Pastikan laporan PHK dilakukan ke instansi ketenagakerjaan yang berwenang.
• Pastikan pekerja mendapat informasi mengenai hak JKP.
• Pastikan tidak ada manipulasi data upah yang merugikan pekerja.

Kesalahan Umum dalam Pengelolaan JKP

1. Mengira JKP Otomatis Diterima Semua Pekerja yang Berhenti

JKP hanya diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK dan memenuhi syarat. Resign, pensiun, meninggal dunia, cacat total tetap, atau PKWT yang berakhir sesuai kontrak tidak termasuk kriteria penerima manfaat JKP.

2. Terlambat Mengajukan Klaim

Klaim JKP harus diajukan paling lambat 6 bulan sejak PHK. Jika melewati batas waktu, hak atas manfaat dapat hilang.

3. Data Upah Tidak Sesuai

Upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan memengaruhi manfaat uang tunai. Jika data upah terlalu rendah, manfaat JKP yang diterima pekerja juga dapat lebih kecil.

4. Dokumen PHK Tidak Lengkap

Dokumen PHK menjadi syarat penting. Tanpa bukti PHK yang valid, klaim dapat terhambat.

5. Perusahaan Tidak Membayar Iuran Tepat Waktu

Tunggakan iuran dapat menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan dan mengganggu proses administrasi. HR dan payroll perlu memastikan iuran dibayarkan secara disiplin.

Pertanyaan Umum tentang JKP

Apakah JKP sama dengan tunjangan pengangguran?

JKP sering disebut mirip tunjangan pengangguran karena memberi bantuan setelah pekerja kehilangan pekerjaan. Namun, istilah resmi dalam sistem jaminan sosial Indonesia adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Apakah pekerja resign bisa klaim JKP?

Tidak. Pekerja yang mengundurkan diri sendiri tidak termasuk kriteria penerima manfaat JKP.

Apakah pekerja kontrak bisa klaim JKP?

Bisa, jika memenuhi syarat dan mengalami PHK yang sesuai kriteria. Namun, jika PKWT berakhir sesuai masa kontrak, kondisi tersebut tidak termasuk kriteria penerima manfaat JKP.

Berapa lama manfaat uang tunai JKP diberikan?

Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan selama paling lama 6 bulan.

Berapa besar manfaat uang tunai JKP?

Manfaat uang tunai sebesar 60% dari upah, dengan batas atas upah Rp5.000.000.

Kapan klaim JKP harus diajukan?

Klaim harus diajukan paling lambat 6 bulan sejak terjadinya PHK.

Kesimpulan

Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP adalah program perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK. Manfaatnya tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja agar pekerja dapat kembali bekerja.

Setelah perubahan melalui PP 6/2025, manfaat uang tunai JKP menjadi 60% dari upah selama paling lama 6 bulan, dengan batas atas upah Rp5.000.000. Batas waktu klaim juga menjadi paling lambat 6 bulan sejak PHK.

Peserta JKP harus memenuhi syarat seperti WNI, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, memenuhi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan JKN, serta memenuhi masa iur minimal 12 bulan dalam 24 bulan kalender sebelum PHK.

Bagi pekerja, memahami syarat dan dokumen klaim sangat penting agar manfaat tidak hilang. Bagi perusahaan, kepatuhan administrasi BPJS, pelaporan upah, pembayaran iuran, dan dokumen PHK menjadi hal wajib agar pekerja dapat memperoleh haknya dengan lancar.

Referensi External

• BPJS Ketenagakerjaan – Informasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021
• JDIH BPK – PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan JKP
• JDIH BPK – PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP
• JDIH Kemnaker – UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• JDIH BPK – UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• JDIH BPK – UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• BPJS Ketenagakerjaan – Aturan Baru JKP 2025
• Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
• SIAPkerja Kemnaker