Sistem upah ketenagakerjaan adalah salah satu aspek penting dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Bagi pekerja, upah merupakan hak yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Bagi perusahaan, upah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan secara tepat, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan karyawan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, sistem pengupahan tidak boleh dibuat sembarangan. Perusahaan perlu memahami dasar hukum, komponen upah, jenis sistem pembayaran upah, upah minimum, struktur dan skala upah, lembur, potongan, hingga proses payroll yang benar.
Di Indonesia, ketentuan pengupahan terus mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan regulasi ketenagakerjaan. Karena itu, HR, finance, payroll officer, pemilik bisnis, dan manajemen perusahaan perlu memahami sistem upah ketenagakerjaan yang berlaku agar proses penggajian berjalan tertib dan tidak merugikan pihak pekerja maupun perusahaan.
Daftar Isi
Apa Itu Upah dalam Ketenagakerjaan?
Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah biasanya ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
Dalam praktik perusahaan, istilah upah sering digunakan bergantian dengan gaji. Namun, secara umum, gaji lebih sering digunakan untuk pembayaran rutin karyawan tetap atau karyawan bulanan, sedangkan upah dapat digunakan lebih luas, termasuk untuk pekerja harian, pekerja borongan, atau pekerja berdasarkan satuan hasil.
Untuk memahami dasar hukum pengupahan secara lebih luas, perusahaan dapat membaca pembahasan tentang pasal yang mengatur upah dalam peraturan undang-undang serta panduan umum tentang pengupahan di Indonesia.
Mengapa Sistem Upah Penting bagi Perusahaan?
Sistem upah yang baik membantu perusahaan membayar karyawan secara adil, transparan, dan sesuai kemampuan bisnis. Jika sistem pengupahan tidak jelas, perusahaan dapat menghadapi masalah seperti salah hitung gaji, konflik dengan karyawan, ketimpangan upah antarjabatan, keterlambatan pembayaran, hingga potensi sengketa hubungan industrial.
Bagi karyawan, sistem upah yang jelas memberikan kepastian mengenai hak yang diterima. Karyawan dapat memahami komponen gaji, tunjangan, potongan, lembur, pajak, dan hak lain yang melekat pada pekerjaannya.
Sementara bagi HR dan finance, sistem upah yang rapi akan memudahkan proses payroll, pencatatan akuntansi, penghitungan PPh 21, BPJS, reimbursement, hingga pembuatan slip gaji. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya fokus pada nominal upah, tetapi juga pada struktur, metode perhitungan, dan dokumentasi pengupahan.
Dasar Hukum Sistem Upah Ketenagakerjaan di Indonesia
Ketentuan pengupahan di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan ketenagakerjaan. Salah satu aturan utama yang perlu dipahami perusahaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang kemudian mengalami perubahan melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025.
Secara umum, regulasi pengupahan mengatur beberapa hal penting seperti kebijakan pengupahan, upah minimum, struktur dan skala upah, upah berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil, pelindungan upah, bentuk pembayaran, cara pembayaran, dewan pengupahan, serta sanksi administratif.
Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dokumen-dokumen tersebut dapat mengatur detail pengupahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan mengenai hubungan kerja dapat dibaca lebih lanjut pada artikel peraturan undang-undang tentang perjanjian kerja.
Komponen Upah yang Perlu Dipahami Perusahaan
Dalam sistem pengupahan, perusahaan perlu memahami komponen upah agar tidak salah menyusun gaji karyawan. Komponen upah dapat berbeda-beda tergantung kebijakan perusahaan, jenis pekerjaan, dan struktur kompensasi yang digunakan.
1. Upah Tanpa Tunjangan
Upah tanpa tunjangan berarti karyawan menerima satu nilai upah utuh tanpa pemisahan antara gaji pokok dan tunjangan. Model ini lebih sederhana, tetapi perusahaan tetap perlu memastikan nilainya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Upah Pokok dan Tunjangan Tetap
Dalam model ini, upah terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah pembayaran yang diberikan secara teratur kepada karyawan dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian tertentu.
Contohnya dapat berupa tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga yang dibayarkan secara tetap setiap bulan. Untuk memahami perbedaan gaji pokok dan standar upah daerah, perusahaan dapat membaca artikel pengertian gaji pokok dan UMK.
3. Upah Pokok, Tunjangan Tetap, dan Tunjangan Tidak Tetap
Model ini banyak digunakan perusahaan karena lebih lengkap. Selain gaji pokok dan tunjangan tetap, ada juga tunjangan tidak tetap yang pembayarannya bergantung pada kondisi tertentu.
Contohnya adalah uang makan, uang transport, insentif kehadiran, atau bonus produktivitas yang bisa berubah sesuai kehadiran, target, atau kebijakan perusahaan.
4. Upah Pokok dan Tunjangan Tidak Tetap
Perusahaan juga dapat menggunakan struktur upah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Namun, HR harus memastikan komponen tersebut tidak menimbulkan kebingungan dalam penghitungan hak karyawan, terutama jika digunakan sebagai dasar perhitungan lembur, BPJS, pajak, atau hak lainnya.
Jenis Sistem Upah Ketenagakerjaan di Indonesia
Dalam praktiknya, sistem upah dapat disesuaikan dengan karakter pekerjaan dan kebutuhan perusahaan. Secara umum, pengupahan dapat dilakukan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Selain itu, ada pula model borongan yang banyak digunakan untuk pekerjaan berbasis proyek atau volume tertentu.
1. Sistem Upah Berdasarkan Waktu
Sistem upah berdasarkan waktu adalah sistem pembayaran upah yang dihitung berdasarkan lama waktu kerja. Bentuknya bisa berupa upah per jam, harian, mingguan, atau bulanan.
Model bulanan biasanya digunakan untuk karyawan tetap atau karyawan kontrak yang memiliki jadwal kerja rutin. Sementara upah harian sering digunakan untuk pekerja harian lepas atau pekerjaan yang sifatnya tidak terus-menerus.
Dalam sistem ini, perusahaan perlu memastikan jumlah jam kerja, hari kerja, absensi, cuti, dan lembur tercatat dengan baik. Jika karyawan masuk di tengah bulan atau berhenti sebelum periode payroll selesai, perusahaan dapat menggunakan perhitungan proporsional seperti yang dijelaskan pada artikel cara menghitung gaji karyawan masuk tengah bulan dan cara menghitung gaji prorata pegawai.
2. Sistem Upah Berdasarkan Satuan Hasil
Sistem upah berdasarkan satuan hasil adalah sistem pembayaran yang dihitung berdasarkan hasil pekerjaan atau jumlah produksi yang diselesaikan oleh pekerja. Model ini sering digunakan untuk pekerjaan yang hasilnya dapat dihitung secara kuantitatif.
Contohnya adalah pembayaran per potong, per unit, per artikel, per desain, per produk jadi, per kilogram, atau per pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Semakin banyak hasil kerja yang diselesaikan sesuai standar, semakin besar upah yang dapat diterima pekerja.
Sistem ini sering ditemukan pada industri konveksi, kerajinan, produksi makanan, pekerjaan kreatif tertentu, media, atau pekerjaan lepas. Namun, perusahaan tetap perlu memastikan sistem tersebut adil, disepakati sejak awal, dan tidak melanggar ketentuan upah minimum atau ketentuan lain yang berlaku.
3. Sistem Upah Borongan
Upah borongan adalah sistem pembayaran yang didasarkan pada penyelesaian pekerjaan tertentu dengan volume, target, atau hasil yang telah disepakati. Model ini sering digunakan untuk pekerjaan proyek, konstruksi, produksi tertentu, atau pekerjaan yang memiliki batas hasil yang jelas.
Dalam sistem borongan, perusahaan dan pekerja perlu menyepakati ruang lingkup pekerjaan, standar hasil, waktu penyelesaian, nilai pembayaran, cara pembayaran, dan ketentuan jika hasil pekerjaan tidak sesuai. Kesepakatan tersebut sebaiknya dituangkan secara tertulis agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir.
Jika pekerjaan dilakukan dalam hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Referensi terkait dapat dibaca pada artikel penjelasan UU Ketenagakerjaan di Indonesia.
4. Sistem Upah Komisi atau Insentif
Selain tiga sistem utama di atas, beberapa perusahaan juga menerapkan komisi atau insentif. Model ini banyak digunakan pada pekerjaan sales, marketing, telemarketing, agen properti, reseller, atau pekerjaan yang targetnya mudah diukur.
Komisi biasanya diberikan berdasarkan penjualan, jumlah transaksi, nilai kontrak, atau pencapaian target tertentu. Sementara insentif dapat diberikan sebagai tambahan atas kinerja, produktivitas, atau pencapaian KPI.
Perusahaan perlu menjelaskan skema komisi secara tertulis, termasuk dasar perhitungan, waktu pembayaran, syarat pencairan, ketentuan pembatalan transaksi, dan hubungan komisi dengan gaji pokok.
Ketentuan Upah Minimum: UMP dan UMK
Upah minimum adalah batas upah terendah yang ditetapkan pemerintah dan wajib diperhatikan perusahaan. Di Indonesia, masyarakat masih sering menggunakan istilah UMR. Namun, dalam praktik ketenagakerjaan saat ini, istilah yang lebih tepat adalah UMP atau Upah Minimum Provinsi dan UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Upah minimum pada dasarnya menjadi perlindungan bagi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak. Bagi perusahaan, upah minimum menjadi batas dasar dalam menyusun upah pekerja, terutama pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Perusahaan dapat membaca pembahasan lebih lengkap mengenai pengertian UMR, UMP, dan UMK, mekanisme upah minimum, serta upah minimum dalam ketenagakerjaan.
Apakah Perusahaan Boleh Membayar di Bawah Upah Minimum?
Secara prinsip, perusahaan perlu mematuhi ketentuan upah minimum yang berlaku. Jika perusahaan membayar pekerja di bawah ketentuan yang seharusnya, hal tersebut dapat menimbulkan risiko hukum dan perselisihan hubungan industrial.
Namun, terdapat ketentuan khusus mengenai upah bagi usaha mikro dan usaha kecil yang diatur tersendiri dalam regulasi pengupahan. Karena itu, pelaku UMK sebaiknya tetap memeriksa aturan terbaru dan berkonsultasi dengan pihak yang memahami ketenagakerjaan sebelum menetapkan upah.
Apakah Upah Minimum Berlaku untuk Semua Masa Kerja?
Upah minimum terutama menjadi acuan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman penetapan upah.
Hal ini penting agar karyawan yang sudah memiliki masa kerja, kompetensi, tanggung jawab, dan kontribusi lebih tinggi tidak selalu dibayar setara dengan pekerja baru. Pembahasan terkait kenaikan upah dapat dilihat pada artikel aturan kenaikan upah secara berkala.
Struktur dan Skala Upah dalam Perusahaan
Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai tertinggi, atau sebaliknya, yang memuat kisaran nominal upah untuk setiap golongan jabatan. Penyusunan struktur dan skala upah membantu perusahaan menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan terukur.
Dalam menyusun struktur dan skala upah, perusahaan perlu mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, tanggung jawab, risiko pekerjaan, serta kemampuan perusahaan.
Struktur dan skala upah juga membantu perusahaan mengurangi ketimpangan upah yang tidak wajar. Karyawan dengan tanggung jawab lebih besar, keterampilan lebih tinggi, dan masa kerja lebih panjang dapat memperoleh upah yang lebih sesuai dibandingkan karyawan entry level.
Untuk panduan yang lebih detail, HR dapat membaca artikel aturan struktur dan skala upah serta cara membuat struktur dan skala upah.
Sistem Pembayaran Upah yang Benar
Pembayaran upah harus dilakukan dengan cara yang jelas dan dapat dibuktikan. Perusahaan dapat membayar upah secara langsung atau melalui transfer bank. Dalam praktik modern, pembayaran melalui bank lebih banyak digunakan karena lebih mudah dicatat dan memudahkan proses payroll.
1. Pembayaran Menggunakan Rupiah
Untuk hubungan kerja di Indonesia, upah pada umumnya dibayarkan dalam mata uang rupiah. Hal ini penting agar nilai pembayaran jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran Sesuai Tanggal yang Disepakati
Perusahaan perlu menetapkan tanggal pembayaran upah secara konsisten. Misalnya setiap tanggal 25, tanggal 28, atau akhir bulan. Jika ada perubahan tanggal pembayaran, perusahaan sebaiknya menyampaikan informasi kepada karyawan secara jelas.
3. Pembayaran Melalui Bank
Jika upah dibayarkan melalui bank, perusahaan perlu memastikan karyawan dapat menerima dan mencairkan upah sesuai tanggal pembayaran. Pembayaran melalui bank juga membantu perusahaan memiliki bukti transfer yang lebih rapi.
Untuk perusahaan dengan banyak karyawan, sistem payroll bank dapat membantu proses pembayaran lebih efisien. Pembahasan terkait dapat dilihat pada artikel bank di Indonesia yang menawarkan sistem payroll.
Hubungan Upah dengan Lembur
Upah lembur adalah hak yang diberikan kepada karyawan ketika bekerja melebihi waktu kerja yang ditentukan atau bekerja pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Perusahaan perlu menghitung lembur dengan benar karena kesalahan perhitungan dapat menimbulkan keberatan dari karyawan. HR juga perlu memastikan lembur dilakukan atas persetujuan atau perintah perusahaan, bukan sekadar jam kerja tambahan yang tidak tercatat.
Untuk memahami cara menghitungnya, perusahaan dapat membaca pembahasan tentang waktu kerja lembur, perhitungan lembur karyawan, serta tips HR dalam mengatur upah lembur karyawan.
Potongan Upah yang Perlu Diperhatikan
Dalam payroll, upah karyawan dapat memiliki beberapa potongan. Namun, potongan tersebut harus memiliki dasar yang jelas, baik dari regulasi, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun persetujuan karyawan.
1. Potongan Pajak Penghasilan
Karyawan dengan penghasilan tertentu dapat dikenai pajak penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan biasanya berperan sebagai pemotong PPh 21 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
HR dan finance dapat membaca artikel subjek pajak PPh 21 untuk memahami siapa saja yang menjadi subjek pajak dalam konteks penggajian.
2. Potongan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Selain pajak, payroll juga dapat mencakup iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian iuran dibayarkan perusahaan dan sebagian lainnya dapat dipotong dari gaji karyawan sesuai ketentuan.
Untuk memahami perhitungannya, perusahaan dapat membaca artikel cara menghitung iuran BPJS Kesehatan karyawan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan.
3. Potongan Absensi, Keterlambatan, atau Unpaid Leave
Beberapa perusahaan menerapkan potongan terkait absensi, keterlambatan, atau unpaid leave. Namun, kebijakan ini perlu dibuat secara tertulis dan disosialisasikan kepada karyawan.
Perusahaan tidak boleh membuat potongan secara sepihak tanpa dasar yang jelas. Jika potongan berkaitan dengan ketidakhadiran, HR perlu memastikan status ketidakhadiran karyawan terlebih dahulu, apakah termasuk cuti, sakit, izin, unpaid leave, atau alpa.
4. Potongan Pinjaman atau Kewajiban Lain
Jika perusahaan memberikan pinjaman karyawan atau fasilitas tertentu, potongan gaji dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Namun, perusahaan tetap perlu menjaga agar potongan tidak melanggar ketentuan dan tidak menimbulkan beban yang tidak wajar bagi pekerja.
Slip Gaji sebagai Bukti Pembayaran Upah
Setiap pembayaran upah sebaiknya dilengkapi dengan slip gaji. Slip gaji membantu karyawan memahami rincian pendapatan dan potongan yang diterima pada periode tertentu.
Komponen yang biasanya ada dalam slip gaji antara lain nama karyawan, jabatan, periode pembayaran, gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, lembur, bonus, insentif, potongan pajak, potongan BPJS, potongan pinjaman, dan total take home pay.
Slip gaji juga penting sebagai dokumen administrasi. Karyawan dapat menggunakannya untuk pengajuan kredit, sewa rumah, visa, atau kebutuhan administrasi lainnya. Perusahaan dapat membaca panduan contoh cara membuat slip gaji di Excel agar format slip gaji lebih rapi.
Hubungan Sistem Upah dengan Payroll
Payroll adalah proses penghitungan dan pembayaran gaji karyawan. Dalam proses payroll, perusahaan perlu menghitung upah pokok, tunjangan, lembur, insentif, pajak, BPJS, potongan, reimbursement, dan komponen lainnya.
Jika perusahaan masih memiliki sedikit karyawan, payroll mungkin masih dapat dihitung menggunakan spreadsheet. Namun, semakin banyak karyawan dan semakin kompleks sistem kerja, semakin besar risiko kesalahan jika payroll dilakukan secara manual.
Penggunaan software payroll dapat membantu HR dan finance menghitung gaji dengan lebih cepat, terutama jika sistem tersebut sudah terhubung dengan absensi, cuti, lembur, pajak, dan BPJS. Referensi terkait dapat dilihat pada artikel software payroll sesuai sistem penggajian Indonesia.
Contoh Sistem Upah Berdasarkan Jenis Perusahaan
Setiap perusahaan dapat memiliki sistem upah yang berbeda tergantung industri, skala bisnis, jenis pekerjaan, dan pola operasional. Berikut beberapa contoh penerapannya.
1. Perusahaan Manufaktur
Perusahaan manufaktur biasanya menggunakan sistem upah bulanan untuk karyawan tetap dan kontrak. Namun, untuk pekerjaan produksi tertentu, perusahaan juga dapat menggunakan insentif produktivitas atau satuan hasil.
Karena manufaktur sering memiliki shift dan lembur, pencatatan jam kerja harus sangat rapi. Kesalahan data absensi dapat memengaruhi penghitungan upah lembur dan tunjangan kehadiran.
2. Perusahaan Retail
Perusahaan retail umumnya menggunakan upah bulanan, tunjangan shift, tunjangan kehadiran, dan insentif penjualan. Untuk posisi sales atau pramuniaga, komisi juga dapat diberikan jika target penjualan tercapai.
Karena toko retail sering beroperasi pada akhir pekan atau hari libur, perusahaan perlu memastikan jadwal kerja dan lembur diatur dengan benar.
3. Perusahaan Jasa
Perusahaan jasa dapat menggunakan upah bulanan, komisi, bonus proyek, atau insentif berdasarkan kinerja. Untuk jasa profesional, sistem pembayaran juga dapat dikaitkan dengan hasil pekerjaan atau proyek tertentu.
4. UMKM
UMKM sering menggunakan sistem upah yang lebih sederhana, seperti upah harian, mingguan, satuan hasil, atau borongan. Meski sederhana, UMKM tetap perlu membuat kesepakatan tertulis agar hak dan kewajiban pekerja lebih jelas.
Bagi pelaku usaha kecil, pengelolaan upah juga berkaitan dengan pencatatan keuangan. Perusahaan dapat membaca artikel pembukuan sederhana UMKM agar administrasi bisnis lebih tertata.
Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Sistem Pengupahan
Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang melakukan kesalahan dalam mengelola sistem upah. Kesalahan ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman regulasi, sistem payroll yang belum rapi, atau kebijakan internal yang tidak tertulis.
1. Tidak Memiliki Struktur dan Skala Upah
Tanpa struktur dan skala upah, perusahaan sulit menentukan upah secara adil antarjabatan. Akibatnya, karyawan dengan tanggung jawab berbeda bisa menerima upah yang tidak proporsional.
2. Menggunakan Istilah UMR Tanpa Memahami UMP dan UMK
Istilah UMR masih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, HR perlu memahami bahwa sistem upah minimum saat ini menggunakan istilah UMP dan UMK. Kesalahan istilah memang terlihat sederhana, tetapi bisa menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap regulasi pengupahan.
3. Tidak Memisahkan Gaji Pokok dan Tunjangan
Jika perusahaan menggunakan komponen gaji pokok dan tunjangan, pemisahan harus jelas. Hal ini penting karena beberapa perhitungan hak karyawan menggunakan dasar upah tertentu, misalnya upah lembur, BPJS, atau kompensasi lain.
4. Salah Menghitung Lembur
Lembur sering menjadi sumber kesalahan payroll. Misalnya, jam lembur tidak tercatat, persetujuan lembur tidak terdokumentasi, atau rumus perhitungan lembur tidak sesuai.
5. Tidak Memberikan Slip Gaji
Slip gaji membantu menciptakan transparansi antara perusahaan dan karyawan. Jika perusahaan tidak memberikan rincian pembayaran, karyawan bisa kesulitan memahami asal nominal take home pay yang diterima.
6. Payroll Tidak Terintegrasi dengan Absensi
Jika data absensi, cuti, lembur, dan payroll dikelola terpisah secara manual, risiko salah hitung akan meningkat. Hal ini terutama terjadi pada perusahaan dengan banyak karyawan, sistem shift, atau cabang berbeda.
Tips Menyusun Sistem Upah yang Baik untuk Perusahaan
Agar sistem upah berjalan lebih efektif, perusahaan perlu menyusunnya secara terencana dan terdokumentasi.
1. Pahami Regulasi Pengupahan yang Berlaku
HR dan manajemen perlu mengikuti pembaruan regulasi ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan upah minimum, lembur, struktur dan skala upah, pajak, BPJS, dan perlindungan upah.
2. Buat Struktur dan Skala Upah
Struktur dan skala upah membantu perusahaan menentukan gaji berdasarkan jabatan, tanggung jawab, masa kerja, kompetensi, dan kontribusi. Dengan struktur yang jelas, perusahaan dapat mengurangi risiko ketimpangan upah.
3. Tetapkan Komponen Gaji Secara Tertulis
Komponen gaji harus ditulis dengan jelas dalam perjanjian kerja atau dokumen internal perusahaan. Misalnya gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, insentif, komisi, bonus, dan potongan.
4. Gunakan Sistem Absensi yang Akurat
Absensi berpengaruh terhadap payroll, terutama untuk tunjangan kehadiran, uang makan, uang transport, keterlambatan, unpaid leave, dan lembur. Karena itu, perusahaan perlu menggunakan sistem absensi yang akurat dan mudah diverifikasi.
5. Pastikan Payroll Dihitung Secara Konsisten
Perusahaan harus memiliki periode payroll yang jelas. Misalnya tanggal cut-off absensi, tanggal pengolahan payroll, tanggal review, dan tanggal pembayaran gaji.
6. Berikan Slip Gaji kepada Karyawan
Slip gaji membantu karyawan memahami rincian pendapatan dan potongan. Selain itu, slip gaji juga menjadi bukti pembayaran yang berguna bagi perusahaan dan pekerja.
7. Evaluasi Sistem Upah Secara Berkala
Sistem upah perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi perusahaan, perubahan regulasi, tingkat produktivitas, dan kondisi pasar tenaga kerja.
Hak dan Kewajiban dalam Sistem Upah
Dalam hubungan kerja, karyawan memiliki kewajiban untuk menjalankan pekerjaan sesuai perjanjian kerja dan aturan perusahaan. Sebaliknya, perusahaan memiliki kewajiban membayar upah sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karyawan juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai komponen upah, tanggal pembayaran, potongan, lembur, dan hak lain yang berkaitan dengan pekerjaannya. Pembahasan lebih luas mengenai hal ini dapat dilihat pada artikel hak dan kewajiban pekerja menurut UU Ketenagakerjaan.
Bagi perusahaan, memenuhi kewajiban pengupahan bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga bagian dari membangun kepercayaan dan loyalitas karyawan. Karyawan yang merasa diperlakukan adil cenderung lebih fokus, produktif, dan memiliki hubungan kerja yang lebih baik dengan perusahaan.
Kesimpulan
Sistem upah ketenagakerjaan yang berlaku bagi perusahaan di Indonesia perlu disusun dengan memperhatikan regulasi, perjanjian kerja, struktur dan skala upah, komponen gaji, jenis pekerjaan, serta kemampuan perusahaan.
Secara umum, perusahaan dapat menerapkan sistem upah berdasarkan waktu, satuan hasil, borongan, komisi, atau kombinasi beberapa skema. Namun, seluruh sistem tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan upah minimum, pelindungan upah, pembayaran lembur, potongan yang sah, dan transparansi payroll.
Perusahaan juga perlu memahami bahwa upah bukan hanya biaya operasional, tetapi bagian penting dari hubungan kerja yang sehat. Sistem pengupahan yang jelas dapat membantu perusahaan menjaga kepatuhan, meningkatkan kepercayaan karyawan, mengurangi risiko sengketa, dan mendukung produktivitas bisnis.
Dengan sistem payroll yang rapi, struktur upah yang adil, serta pemahaman regulasi yang tepat, perusahaan dapat mengelola pengupahan secara lebih efisien dan profesional.
Referensi External
- JDIH BPK – PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- JDIH BPK – PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- JDIH BPK – PP No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- JDIH Kemnaker – Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- JDIH BPK – UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
