Arti UMR, UMK, UMP dan Upah Minimum di Indonesia

Arti UMR, UMK, dan UMP sering kali masih membingungkan bagi pekerja maupun perusahaan. Dalam percakapan sehari-hari, banyak orang masih menggunakan istilah “gaji UMR” untuk menyebut standar gaji minimum di suatu daerah. Padahal, secara istilah hukum ketenagakerjaan, penyebutan UMR sudah tidak lagi menjadi istilah utama yang digunakan dalam regulasi terbaru.

Saat ini, istilah yang lebih tepat digunakan adalah Upah Minimum Provinsi atau UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK. Selain itu, pembaruan aturan pengupahan juga mengenal upah minimum sektoral, yaitu upah minimum untuk sektor tertentu yang memenuhi kriteria sesuai aturan.

Bagi karyawan, memahami upah minimum penting agar dapat mengetahui hak dasar atas upah. Bagi perusahaan dan HRD, pemahaman ini penting agar proses pengupahan, siklus penggajian, penyusunan kontrak kerja, dan payroll tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Artikel ini akan membahas pengertian UMR, UMP, UMK, perbedaannya dengan gaji pokok, dasar hukum terbaru, cara penetapan upah minimum, serta hal-hal yang perlu diperhatikan HR dalam menerapkannya di perusahaan.

Apa Itu Upah Minimum?

Upah minimum adalah standar upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai batas minimal pembayaran upah kepada pekerja atau buruh. Dengan kata lain, perusahaan tidak boleh membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang berlaku, kecuali terdapat ketentuan khusus yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Upah minimum menjadi instrumen penting dalam kebijakan pengupahan karena bertujuan membantu pekerja memperoleh penghasilan yang layak. Namun, upah minimum bukan satu-satunya acuan dalam menyusun gaji. Perusahaan tetap perlu menyusun sistem pengupahan yang memperhatikan jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, kinerja, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.

Untuk memahami konsep upah secara lebih luas, HR dapat membaca pembahasan tentang prinsip dasar upah menurut peraturan pemerintah. Artikel tersebut membantu menjelaskan bahwa upah bukan hanya nominal gaji, tetapi juga bagian dari hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja.

Apa Itu UMR?

UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional. Istilah ini dahulu digunakan untuk menyebut standar upah minimum berdasarkan wilayah. Pada masa aturan lama, terdapat istilah UMR Tingkat I untuk tingkat provinsi dan UMR Tingkat II untuk tingkat kabupaten/kota.

Namun, istilah UMR kemudian diganti melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000. Dalam perubahan istilah tersebut, UMR Tingkat I menjadi Upah Minimum Provinsi atau UMP, sedangkan UMR Tingkat II menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK.

Karena itu, jika seseorang bertanya “berapa UMR Jakarta?” atau “berapa UMR Bekasi?”, maksudnya biasanya adalah UMP atau UMK yang berlaku di daerah tersebut. Istilah UMR masih populer dalam bahasa sehari-hari, tetapi dalam dokumen resmi perusahaan, kebijakan HR, dan peraturan pemerintah, istilah yang lebih tepat adalah UMP, UMK, atau upah minimum sektoral sesuai konteksnya.

Apa Itu UMP?

UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahun berdasarkan formula dan ketentuan yang berlaku.

UMP menjadi acuan dasar apabila suatu kabupaten/kota belum memiliki UMK. Dalam praktiknya, UMP sering menjadi patokan awal bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah tertentu, terutama jika tidak ada UMK yang ditetapkan untuk kabupaten/kota tersebut.

Misalnya, jika sebuah perusahaan berada di provinsi tertentu dan kabupaten/kotanya tidak memiliki UMK, maka perusahaan mengacu pada UMP provinsi tersebut. Namun, jika sudah ada UMK, perusahaan perlu memperhatikan UMK karena cakupannya lebih spesifik untuk daerah kabupaten/kota.

Apa Itu UMK?

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota tertentu. UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan usulan atau rekomendasi yang melalui proses di daerah.

Secara umum, UMK biasanya lebih spesifik dibandingkan UMP karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di kabupaten/kota tertentu. Karena itu, nominal UMK dapat berbeda antara satu kota dan kota lain dalam provinsi yang sama.

Contohnya, UMK di kawasan industri biasanya dapat lebih tinggi dibandingkan daerah yang struktur ekonominya berbeda. Hal ini terjadi karena penetapan upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, serta rekomendasi dari pihak terkait di daerah.

Apa Itu Upah Minimum Sektoral?

Selain UMP dan UMK, pembaruan aturan pengupahan juga mengenal upah minimum sektoral. Upah minimum sektoral adalah upah minimum yang berlaku untuk sektor tertentu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai kriteria yang diatur dalam regulasi.

Upah minimum sektoral dapat diterapkan pada sektor yang memiliki karakteristik dan risiko kerja tertentu. Nilainya harus lebih tinggi dari upah minimum umum yang menjadi acuannya. Misalnya, upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari UMK.

Bagi HR, bagian ini penting karena perusahaan perlu mengecek apakah sektor usahanya termasuk sektor yang memiliki upah minimum sektoral. Jika termasuk, perusahaan tidak cukup hanya mengacu pada UMP atau UMK umum.

Perbedaan UMR, UMP, UMK, dan Upah Minimum Sektoral

Agar lebih mudah dipahami, berikut perbedaan istilah UMR, UMP, UMK, dan upah minimum sektoral.

Dasar Hukum Upah Minimum di Indonesia

Pengaturan upah minimum di Indonesia mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Karena itu, HR perlu berhati-hati saat menggunakan referensi lama. Beberapa aturan lama masih penting untuk memahami sejarah istilah UMR, tetapi penerapan saat ini perlu mengikuti regulasi yang masih berlaku.

1. Keputusan Menakertrans Nomor KEP-226/MEN/2000

Aturan ini penting dalam sejarah perubahan istilah UMR. Melalui keputusan tersebut, istilah Upah Minimum Regional Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi, sedangkan Upah Minimum Regional Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Itulah alasan istilah UMR sebenarnya sudah tidak lagi tepat digunakan dalam dokumen formal. Namun, karena masyarakat sudah lama mengenalnya, istilah UMR masih sering digunakan sebagai kata umum untuk menyebut upah minimum daerah.

2. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perubahannya

Pengaturan upah merupakan bagian dari hukum ketenagakerjaan. Di dalam hubungan kerja, upah berkaitan dengan hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Untuk memahami konteksnya secara lebih luas, pembaca dapat melihat pembahasan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia.

3. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

PP Nomor 36 Tahun 2021 menjadi salah satu dasar penting dalam sistem pengupahan modern di Indonesia. Aturan ini mengatur kebijakan pengupahan, struktur dan skala upah, upah minimum, upah kerja lembur, bentuk dan cara pembayaran upah, hingga sanksi administratif.

Dalam konteks perusahaan, PP 36/2021 juga penting karena mengatur komponen upah, termasuk upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. HR dapat membaca artikel tentang pasal yang mengatur upah dalam peraturan undang-undang untuk memahami kerangka hukumnya.

4. PP Nomor 51 Tahun 2023

PP Nomor 51 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuan dalam PP 36/2021, terutama terkait formula penghitungan upah minimum, penetapan dan pemberlakuan upah minimum, serta penguatan peran dewan pengupahan di daerah.

5. PP Nomor 49 Tahun 2025

PP Nomor 49 Tahun 2025 kembali mengubah sebagian ketentuan PP 36/2021. Aturan ini memperbarui beberapa bagian penting, termasuk jenis upah minimum, indeks tertentu dalam formula upah minimum, peran dewan pengupahan daerah, upah minimum sektoral, serta penguatan struktur dan skala upah.

Dengan adanya pembaruan ini, HR sebaiknya tidak hanya memahami UMP dan UMK, tetapi juga memperhatikan kemungkinan adanya upah minimum sektoral di wilayah atau sektor usahanya.

Bagaimana Upah Minimum Ditetapkan?

Penetapan upah minimum dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah daerah, dewan pengupahan, serta data ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam pembaruan terbaru, formula penghitungan penyesuaian upah minimum mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Secara sederhana, kenaikan upah minimum tidak ditetapkan hanya berdasarkan keinginan salah satu pihak. Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan pekerja untuk memperoleh penghidupan layak dan kepentingan perusahaan untuk menjaga kelangsungan usaha.

Formula Penyesuaian Upah Minimum

Dalam PP 49/2025, penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu tersebut berada dalam rentang nilai tertentu dan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Dengan formula tersebut, penetapan upah minimum menjadi lebih terukur. Namun, HR tetap perlu menunggu keputusan gubernur setiap tahun karena angka resmi UMP, UMK, dan upah minimum sektoral ditetapkan melalui keputusan gubernur.

Peran Dewan Pengupahan

Dewan pengupahan memiliki peran dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur, bupati, atau wali kota sesuai kewenangannya. Dewan ini dapat melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Peran dewan pengupahan penting agar penetapan upah minimum tidak hanya melihat angka ekonomi makro, tetapi juga mempertimbangkan kondisi daerah dan kebutuhan hubungan industrial yang berkeadilan.

Apakah UMR Sama dengan Gaji Pokok?

UMR, UMP, atau UMK tidak selalu sama dengan gaji pokok. Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Upah minimum adalah batas upah terendah yang dapat terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Sementara itu, gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan. Besarnya gaji pokok biasanya ditentukan oleh struktur dan skala upah perusahaan.

Untuk pembahasan lebih praktis, pembaca dapat membaca artikel tentang pengertian gaji pokok dan UMK. Artikel tersebut membantu menjelaskan mengapa gaji pokok dan upah minimum tidak selalu identik.

Contoh 1: Gaji Pokok Sama dengan UMK

Misalnya UMK di suatu daerah adalah Rp4.500.000. Perusahaan membayar karyawan dengan gaji pokok Rp4.500.000 tanpa tunjangan tetap. Dalam contoh ini, gaji pokok sama dengan UMK.

Contoh 2: Gaji Pokok Lebih Kecil dari UMK, tetapi Upah Tetap Sesuai UMK

Misalnya UMK adalah Rp4.500.000. Perusahaan membayar gaji pokok Rp3.600.000 dan tunjangan tetap Rp900.000. Total upah tetap menjadi Rp4.500.000. Dalam kondisi ini, gaji pokok lebih kecil dari UMK, tetapi total upah pokok dan tunjangan tetap memenuhi UMK.

Contoh 3: Gaji Pokok Lebih Besar dari UMK

Misalnya UMK adalah Rp4.500.000, tetapi perusahaan membayar gaji pokok Rp5.500.000. Dalam kondisi ini, gaji pokok lebih besar dari UMK. Hal ini diperbolehkan karena upah minimum hanya batas bawah, bukan batas maksimal.

Komponen Upah dalam Sistem Pengupahan

Dalam sistem pengupahan, upah dapat terdiri dari beberapa komponen. Secara umum, perusahaan dapat menggunakan komponen upah berupa upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Jika perusahaan menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sekurang-kurangnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Hal ini penting untuk diperhatikan HR agar struktur gaji tidak hanya terlihat memenuhi upah minimum secara total, tetapi juga sesuai dengan aturan komponen upah.

Untuk memahami komponen gaji secara lebih detail, HR dapat membaca artikel tentang komponen gaji dalam sistem pengupahan dan perbedaan tunjangan tetap dan tidak tetap.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Upah minimum terutama berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha seharusnya menggunakan struktur dan skala upah.

Artinya, perusahaan tidak seharusnya terus-menerus menyamakan upah pekerja lama dengan upah minimum. Karyawan yang sudah memiliki masa kerja, pengalaman, kompetensi, dan tanggung jawab lebih tinggi perlu dipertimbangkan dalam struktur dan skala upah perusahaan.

Dalam hal ini, artikel tentang struktur dan skala upah sangat relevan untuk HR. Struktur dan skala upah membantu perusahaan menetapkan gaji secara lebih adil, objektif, dan tidak hanya mengikuti angka minimum tahunan.

Mengapa Upah Minimum Berbeda di Setiap Daerah?

Upah minimum berbeda di setiap daerah karena kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan setiap wilayah juga berbeda. Daerah dengan biaya hidup lebih tinggi, aktivitas industri lebih padat, atau produktivitas ekonomi lebih besar dapat memiliki upah minimum yang berbeda dari daerah lain.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi penetapan upah minimum antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, kondisi ketenagakerjaan, karakteristik sektor usaha, dan rekomendasi dewan pengupahan.

Karena itu, HR tidak bisa menggunakan satu angka upah minimum untuk seluruh cabang perusahaan tanpa memperhatikan lokasi kerja. Jika perusahaan memiliki cabang di beberapa provinsi atau kota, setiap cabang perlu mengikuti UMP atau UMK yang berlaku di wilayah masing-masing.

Contoh Upah Minimum 2026 di Indonesia

Untuk memberikan gambaran, upah minimum tahun 2026 menunjukkan bahwa nominal UMP dan UMK dapat berbeda cukup jauh antarwilayah. Misalnya, DKI Jakarta menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Sementara itu, di Jawa Barat, Kota Bekasi menjadi salah satu daerah dengan UMK tertinggi, yaitu Rp5.999.443.

Namun, HR sebaiknya tidak hanya mengandalkan daftar dari artikel umum. Angka upah minimum perlu selalu dicek melalui Keputusan Gubernur masing-masing provinsi atau sumber resmi pemerintah daerah karena setiap tahun dapat berubah.

Perbedaan UMP dan UMK dalam Praktik Payroll

Dalam praktik payroll, perbedaan UMP dan UMK sangat penting. Kesalahan memilih acuan dapat membuat perusahaan membayar upah di bawah ketentuan yang berlaku.

1. Jika Wilayah Memiliki UMK

Jika kabupaten/kota tempat karyawan bekerja memiliki UMK yang sudah ditetapkan, perusahaan perlu menggunakan UMK tersebut sebagai acuan upah minimum. UMK lebih spesifik dibandingkan UMP karena berlaku untuk wilayah kabupaten/kota.

2. Jika Wilayah Tidak Memiliki UMK

Jika suatu kabupaten/kota belum memiliki UMK, maka perusahaan menggunakan UMP sebagai acuan. Dalam kondisi ini, UMP menjadi standar minimum bagi perusahaan di wilayah tersebut.

3. Jika Ada Upah Minimum Sektoral

Jika sektor usaha perusahaan termasuk dalam sektor yang memiliki upah minimum sektoral, HR perlu menggunakan upah minimum sektoral yang berlaku. Karena nilainya harus lebih tinggi dari UMP atau UMK yang menjadi acuan, perusahaan perlu berhati-hati agar tidak salah menerapkan standar.

Hubungan Upah Minimum dengan Perjanjian Kerja

Upah merupakan salah satu unsur penting dalam perjanjian kerja. Karena itu, perusahaan perlu mencantumkan komponen upah dan ketentuan pengupahan dengan jelas dalam dokumen kerja.

Jika perusahaan membayar upah berdasarkan UMP, UMK, atau struktur skala upah, hal tersebut perlu selaras dengan perjanjian kerja, aturan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama jika berlaku.

Selain itu, HR perlu memperhatikan status hubungan kerja karyawan. Ketentuan upah perlu diterapkan baik kepada pekerja tetap maupun pekerja kontrak sesuai aturan. Untuk memahami konteksnya, pembaca dapat melihat status hubungan kerja dalam UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT.

Apakah Karyawan Probation Boleh Dibayar di Bawah Upah Minimum?

Karyawan dalam masa percobaan atau probation tetap tidak boleh dibayar di bawah upah minimum yang berlaku. Masa percobaan bukan alasan bagi perusahaan untuk membayar upah lebih rendah dari standar minimum daerah.

Hal ini penting dipahami karena masih ada perusahaan yang menganggap probation sebagai masa “uji coba” yang boleh dibayar lebih rendah. Padahal, selama hubungan kerja berjalan, perusahaan tetap wajib memperhatikan ketentuan pengupahan yang berlaku.

HR dapat membaca pembahasan tentang aturan masa percobaan dalam perjanjian kerja agar tidak keliru menerapkan upah untuk karyawan baru.

Hubungan Upah Minimum dengan Lembur, THR, BPJS, dan Pajak

Upah minimum tidak berdiri sendiri dalam administrasi HR. Angka upah juga dapat berpengaruh pada perhitungan lembur, THR, BPJS, pajak, dan komponen payroll lainnya.

1. Upah Minimum dan Lembur

Upah lembur dihitung berdasarkan upah sebulan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, jika upah karyawan berubah mengikuti kenaikan UMP atau UMK, perhitungan lembur juga dapat ikut berubah.

Untuk memahami perhitungannya, HR dapat membaca artikel tentang waktu kerja lembur dan cara menghitung upah lembur karyawan masuk kerja di hari Sabtu Minggu.

2. Upah Minimum dan THR

THR dihitung berdasarkan upah sesuai ketentuan. Jika komponen upah terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, maka perusahaan perlu memahami komponen mana yang menjadi dasar perhitungan THR.

Artikel tentang ketentuan pembayaran THR karyawan dapat membantu HR memahami hubungan antara upah dan kewajiban THR.

3. Upah Minimum dan BPJS

Upah juga berkaitan dengan iuran jaminan sosial. Dalam payroll, HR perlu menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena itu, data upah harus akurat dan diperbarui jika terjadi perubahan.

Untuk administrasi jaminan sosial, HR dapat membaca artikel tentang iuran BPJS Ketenagakerjaan.

4. Upah Minimum dan PPh 21

Upah juga menjadi salah satu komponen penghasilan dalam perhitungan PPh 21. Jika gaji, tunjangan, lembur, bonus, atau THR berubah, perhitungan pajak karyawan juga dapat berubah.

Untuk memahami pajak karyawan, pembaca dapat membaca subjek pajak PPh 21 dan cara menghitung PPh 21 dengan tarif TER.

Bagaimana HR Menyesuaikan Gaji Saat UMP atau UMK Naik?

Setiap tahun, HR perlu memantau penetapan upah minimum terbaru. Jika UMP, UMK, atau upah minimum sektoral naik dan terdapat karyawan yang masih menerima upah di bawah ketentuan baru, perusahaan perlu melakukan penyesuaian.

1. Cek Lokasi Kerja Karyawan

Pastikan setiap karyawan dipetakan berdasarkan lokasi kerja yang benar. Ini penting terutama untuk perusahaan dengan banyak cabang, kantor operasional, gudang, atau pabrik di wilayah berbeda.

2. Cek Status Masa Kerja

Upah minimum terutama berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja yang sudah bekerja satu tahun atau lebih, perusahaan perlu menggunakan struktur dan skala upah agar kenaikan tidak hanya mengikuti angka minimum.

3. Cek Komponen Upah

Pastikan apakah upah karyawan terdiri dari gaji pokok saja, gaji pokok dan tunjangan tetap, atau ada tunjangan tidak tetap. Komponen ini penting untuk menentukan apakah upah sudah memenuhi standar minimum.

4. Lakukan Simulasi Payroll

Sebelum menerapkan kenaikan, HR dan payroll perlu membuat simulasi. Simulasi dapat membantu melihat dampak kenaikan upah terhadap gaji bulanan, lembur, THR, BPJS, PPh 21, dan biaya tenaga kerja perusahaan.

Untuk membantu proses ini, perusahaan dapat menggunakan software payroll agar penghitungan gaji, tunjangan, potongan, pajak, dan slip gaji lebih akurat.

5. Perbarui Slip Gaji dan Data Karyawan

Setelah penyesuaian upah dilakukan, perusahaan perlu memperbarui data payroll dan slip gaji. Slip gaji penting sebagai bukti pembayaran upah dan membantu karyawan memahami rincian penghasilan serta potongan.

HR dapat membaca panduan contoh cara membuat slip gaji di Excel dan aplikasi slip gaji online untuk UKM sebagai referensi.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Memahami UMR, UMP, dan UMK

Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi di perusahaan maupun di kalangan karyawan.

1. Menganggap UMR Masih Istilah Resmi Utama

Istilah UMR masih sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, tetapi untuk dokumen resmi sebaiknya gunakan istilah UMP, UMK, atau upah minimum sektoral sesuai konteks.

2. Mengira UMP dan UMK Selalu Sama

UMP berlaku untuk satu provinsi, sedangkan UMK berlaku untuk kabupaten/kota tertentu. Dalam banyak kasus, UMK bisa berbeda dari UMP.

3. Menganggap Gaji Pokok Harus Selalu Sama dengan UMK

Gaji pokok tidak selalu sama dengan UMK. Selama komponen upah sesuai ketentuan, perusahaan dapat membayar upah dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan tetap.

4. Tidak Menyesuaikan Upah Saat Angka Minimum Naik

Jika upah karyawan masih di bawah ketentuan minimum terbaru, perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Jika tidak, perusahaan berisiko melanggar aturan pengupahan.

5. Tidak Membuat Struktur dan Skala Upah

Perusahaan yang hanya mengikuti upah minimum tanpa struktur dan skala upah akan kesulitan membedakan gaji berdasarkan jabatan, masa kerja, kompetensi, dan kinerja. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan internal.

Checklist HR dalam Mengelola Upah Minimum

Agar penerapan upah minimum lebih tertib, HR dapat menggunakan checklist berikut:

• Pastikan istilah yang digunakan dalam dokumen perusahaan sudah tepat: UMP, UMK, atau upah minimum sektoral.
• Periksa keputusan gubernur terbaru untuk wilayah operasional perusahaan.
• Petakan karyawan berdasarkan lokasi kerja.
• Identifikasi apakah wilayah kerja menggunakan UMP atau UMK.
• Periksa apakah sektor usaha memiliki upah minimum sektoral.
• Cek upah karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
• Susun struktur dan skala upah untuk karyawan dengan masa kerja satu tahun atau lebih.
• Pastikan komponen upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan.
• Hitung dampak kenaikan upah terhadap lembur, THR, BPJS, dan PPh 21.
• Perbarui data payroll dan slip gaji.
• Komunikasikan perubahan upah kepada karyawan dengan jelas.
• Simpan dokumen keputusan upah minimum dan arsip payroll.

Peran HRIS dan Payroll Software dalam Pengelolaan Upah Minimum

Mengelola upah minimum secara manual dapat menjadi rumit, terutama jika perusahaan memiliki banyak cabang, banyak status karyawan, sistem shift, komponen tunjangan berbeda, dan perubahan upah tahunan. Kesalahan input kecil dapat berdampak pada gaji, lembur, BPJS, pajak, dan kepuasan karyawan.

Penggunaan Human Resource Information System atau HRIS dapat membantu HR menyimpan data karyawan, jabatan, status kerja, lokasi kerja, masa kerja, struktur gaji, absensi, cuti, dan payroll secara lebih terpusat.

Dengan sistem yang baik, HR dapat melakukan pembaruan upah lebih mudah ketika UMP atau UMK berubah. Data gaji juga dapat langsung terhubung dengan slip gaji, perhitungan lembur, PPh 21, BPJS, dan laporan payroll.

Selain itu, HRIS dapat membantu perusahaan mengurangi risiko human error, terutama saat melakukan penyesuaian upah massal. Hal ini penting agar perusahaan tetap patuh pada aturan dan karyawan menerima haknya secara tepat waktu.

Kesimpulan

UMR adalah istilah lama yang masih populer digunakan masyarakat untuk menyebut upah minimum daerah. Namun, secara istilah resmi, UMR telah digantikan oleh UMP dan UMK. UMP berlaku di tingkat provinsi, sedangkan UMK berlaku di tingkat kabupaten/kota. Dalam pembaruan regulasi terbaru, perusahaan juga perlu memperhatikan upah minimum sektoral provinsi dan upah minimum sektoral kabupaten/kota jika berlaku untuk sektor usahanya.

Upah minimum tidak selalu sama dengan gaji pokok. Upah minimum dapat terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Jika perusahaan menggunakan komponen gaji pokok dan tunjangan tetap, maka struktur komponennya harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagi HR, pemahaman tentang UMR, UMP, UMK, gaji pokok, tunjangan tetap, struktur dan skala upah, serta payroll sangat penting. Kesalahan dalam menerapkan upah minimum dapat berdampak pada kepatuhan perusahaan, hubungan industrial, payroll, pajak, BPJS, dan kepercayaan karyawan.

Karena itu, perusahaan perlu selalu mengecek keputusan upah minimum terbaru, memperbarui data payroll, menyusun struktur dan skala upah, serta menggunakan sistem HR yang mampu membantu pengelolaan gaji secara akurat dan transparan.

Referensi Eksternal

• JDIH Kemnaker – Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan
• BPK RI – PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan
• JDIH Kemnaker – Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan
• JDIH Kemnaker – Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• JDIH Kemnaker – Keputusan Menakertrans Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Istilah Upah Minimum
• Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Penetapan UMK dan UMSK Jawa Barat Tahun 2026
• Berita Jakarta – Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2026