Komponen Pembentuk Gaji Karyawan yang Wajib Dipahami HR

Gaji adalah salah satu hal yang paling ditunggu oleh karyawan setiap bulan. Namun, bagi HR dan payroll officer, gaji bukan hanya angka akhir yang ditransfer ke rekening karyawan. Di balik nominal gaji bersih yang diterima pekerja, ada berbagai komponen yang perlu dihitung dengan benar, mulai dari gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, upah lembur, BPJS, pajak, THR, bonus, hingga potongan lain yang sah.

Memahami komponen pembentuk gaji karyawan penting bagi dua pihak sekaligus. Bagi karyawan, pemahaman ini membantu membaca slip gaji dengan lebih jelas dan mengetahui hak yang seharusnya diterima. Bagi HR, pemahaman komponen gaji membantu perusahaan menyusun payroll yang akurat, transparan, sesuai hukum, dan mudah diaudit.

Dalam praktik perusahaan, komponen gaji juga berkaitan dengan struktur upah, perhitungan PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, lembur, THR, cuti, serta kebijakan internal perusahaan. Karena itu, pembahasan ini berhubungan erat dengan panduan BlogHRD tentang menghitung gaji pegawai secara praktis dan akurat, perbedaan upah dan gaji, dan komponen gaji karyawan.

Apa yang Dimaksud dengan Gaji atau Upah?

Dalam konteks ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Upah ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Secara sederhana, gaji adalah imbalan yang diterima karyawan karena telah bekerja sesuai tanggung jawabnya. Namun, gaji yang diterima setiap bulan tidak selalu hanya terdiri dari satu komponen. Di dalamnya bisa terdapat gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, insentif, lembur, potongan pajak, iuran BPJS, dan komponen lain.

Itulah sebabnya HR tidak cukup hanya menentukan “berapa gaji karyawan”. HR juga perlu menentukan struktur komponennya. Apakah gaji tersebut terdiri dari upah pokok saja? Apakah ada tunjangan tetap? Apakah uang makan termasuk tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap? Apakah lembur dihitung terpisah? Semua pertanyaan ini penting agar payroll tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Mengapa Komponen Gaji Karyawan Penting Dipahami?

Komponen gaji bukan hanya urusan administrasi. Kesalahan dalam mengelompokkan komponen gaji dapat berdampak pada perhitungan lembur, BPJS, THR, PPh 21, pesangon, slip gaji, hingga audit ketenagakerjaan.

Bagi HR, komponen gaji membantu perusahaan menyusun sistem pengupahan yang adil dan konsisten. Bagi finance, komponen gaji membantu pencatatan biaya tenaga kerja. Bagi karyawan, rincian komponen gaji membantu mereka memahami hak, potongan, dan penghasilan bersih yang diterima.

Perusahaan juga perlu memastikan komponen gaji tidak disusun sembarangan. Misalnya, jika komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Ketentuan ini penting agar perusahaan tidak membuat gaji pokok terlalu kecil hanya untuk menekan perhitungan hak tertentu.

Untuk menyusun sistem gaji yang lebih rapi, perusahaan dapat membaca panduan cara membuat struktur dan skala upah di Indonesia serta struktur dan skala upah.

Dasar Hukum Komponen Gaji Karyawan

Komponen gaji karyawan di Indonesia dapat dipahami dari beberapa regulasi dan pedoman ketenagakerjaan. Salah satu rujukan klasik yang masih sering digunakan adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-Upah.

Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan pengupahan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025.

Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-Upah.

Untuk memahami dasar pengupahan secara lebih luas, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang prinsip dasar upah menurut peraturan pemerintah, pengupahan, dan pengertian upah minimum, UMR, dan UMK di Indonesia.

Jenis Komponen Pembentuk Gaji Karyawan

Secara umum, komponen gaji karyawan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok besar, yaitu upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, pendapatan non-upah, dan potongan. Setiap komponen memiliki fungsi dan perlakuan yang berbeda dalam payroll.

1. Gaji Pokok atau Upah Pokok

Gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan. Besarnya gaji pokok biasanya dipengaruhi oleh jabatan, tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, lokasi kerja, dan struktur upah perusahaan.

Misalnya, seorang supervisor produksi memiliki gaji pokok lebih tinggi dibanding staff produksi karena tanggung jawab dan kompleksitas pekerjaannya berbeda. Begitu juga seorang analis sistem, akuntan, atau manajer HR dapat memiliki gaji pokok berbeda sesuai level jabatan dan kompetensi.

Gaji pokok juga perlu memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku. Dalam praktiknya, perusahaan perlu memastikan upah yang diberikan tidak lebih rendah dari ketentuan minimum yang berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sesuai ketentuan pengupahan. Pembahasan dasar mengenai hal ini dapat dibaca pada artikel pengertian gaji pokok dan UMK.

2. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada karyawan yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian tertentu. Tunjangan ini biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok setiap bulan.

Contoh tunjangan tetap antara lain:

• Tunjangan jabatan.
• Tunjangan keluarga.
• Tunjangan perumahan.
• Tunjangan komunikasi bulanan yang dibayarkan tetap.
• Tunjangan transportasi tetap yang tidak bergantung pada kehadiran.
• Tunjangan makan tetap yang dibayarkan rutin tanpa melihat absensi.

Karena sifatnya tetap, tunjangan ini sering diperhitungkan dalam beberapa dasar perhitungan hak pekerja. Oleh sebab itu, perusahaan perlu berhati-hati dalam menentukan apakah suatu tunjangan termasuk tetap atau tidak tetap. Pembahasan khusus dapat dibaca pada artikel perbedaan perhitungan tunjangan tetap dan tidak tetap, tunjangan, dan tunjangan karyawan.

3. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang diberikan secara tidak tetap atau bergantung pada kondisi tertentu, seperti kehadiran, target, aktivitas, atau hasil kerja. Nominal tunjangan ini dapat berubah setiap bulan.

Contoh tunjangan tidak tetap antara lain:

• Uang makan berdasarkan jumlah hari masuk kerja.
• Uang transportasi berdasarkan kehadiran.
• Insentif kehadiran.
• Insentif target penjualan.
• Bonus performa bulanan.
• Insentif produksi.

Misalnya, perusahaan memberikan uang makan Rp30.000 per hari hanya jika karyawan hadir bekerja. Jika karyawan tidak masuk kerja, uang makan tidak diberikan. Dalam contoh ini, uang makan lebih tepat dikategorikan sebagai tunjangan tidak tetap.

4. Upah Lembur

Upah lembur adalah pembayaran tambahan yang diberikan ketika karyawan bekerja melebihi waktu kerja normal. Komponen ini penting terutama bagi perusahaan dengan sistem shift, produksi, layanan pelanggan, logistik, keamanan, rumah sakit, hotel, restoran, atau perusahaan yang memiliki kebutuhan operasional di luar jam kerja biasa.

Setelah perubahan aturan ketenagakerjaan, kerja lembur pada hari kerja dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu, tidak termasuk lembur pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja lembur wajib membayar upah lembur sesuai ketentuan.

Untuk menghitung upah lembur, HR perlu mengetahui upah sejam, jam lembur, jenis hari lembur, dan dasar upah yang digunakan. Pembahasan lengkap dapat dilihat pada artikel pengertian dan peraturan upah lembur, cara menghitung upah lembur karyawan, dan waktu kerja lembur.

5. Bonus

Bonus adalah tambahan penghasilan yang biasanya diberikan berdasarkan kinerja karyawan, kinerja tim, laba perusahaan, pencapaian target, atau kebijakan tertentu. Bonus dapat diberikan bulanan, kuartalan, tahunan, atau pada momen tertentu.

Bonus tidak selalu wajib diberikan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau kebiasaan perusahaan yang telah menjadi bagian dari hak karyawan. Karena itu, HR perlu menuliskan skema bonus dengan jelas agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru.

6. Insentif

Insentif adalah tambahan penghasilan yang biasanya diberikan untuk mendorong pencapaian target tertentu. Komponen ini sering digunakan untuk posisi sales, marketing, produksi, customer service, kolektor, atau pekerjaan lain yang memiliki target terukur.

Contoh insentif antara lain insentif penjualan, insentif produktivitas, insentif kehadiran, insentif proyek, atau insentif kualitas kerja. Karena nominalnya dapat berubah sesuai hasil kerja, insentif umumnya masuk ke komponen yang tidak tetap.

7. Tunjangan Hari Raya atau THR

THR Keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat. THR diberikan menjelang hari raya keagamaan sesuai agama pekerja dan harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya.

Besaran THR umumnya 1 bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih. Bagi pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional. Untuk memahami aturan dan perhitungannya, pembaca dapat membaca artikel peraturan dan ketentuan pembayaran THR karyawan serta perhitungan THR.

8. Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Dalam payroll, BPJS menjadi komponen penting karena ada bagian iuran yang ditanggung perusahaan dan ada bagian yang dipotong dari gaji karyawan. BPJS tidak boleh dicatat asal-asalan karena berkaitan dengan perlindungan sosial pekerja dan kepatuhan perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan dapat mencakup program seperti Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai ketentuan. Sementara BPJS Kesehatan memberikan perlindungan layanan kesehatan.

Untuk memahami perhitungannya, pembaca dapat membaca artikel manfaat dan iuran BPJS Ketenagakerjaan serta cara menghitung iuran BPJS Kesehatan karyawan.

9. PPh 21

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima pekerja. Dalam payroll, perusahaan biasanya bertindak sebagai pemotong pajak. Besarnya PPh 21 dipengaruhi oleh penghasilan bruto, status PTKP, komponen pengurang, dan ketentuan pajak yang berlaku.

Sejak 2024, perhitungan PPh 21 untuk banyak kasus pegawai menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata atau TER untuk masa pajak tertentu. Karena itu, HR dan payroll officer perlu memastikan sistem payroll sudah mengikuti aturan terbaru.

Pembaca dapat mempelajari lebih lanjut melalui artikel dasar pengenaan dan pemotongan DPP PPh 21 pegawai, cara perhitungan PPh 21, dan cara menghitung pajak THR dan bonus.

10. Potongan Gaji

Potongan gaji adalah pengurang dari penghasilan karyawan. Potongan dapat bersifat wajib, seperti pajak dan iuran BPJS bagian pekerja, atau bersifat internal berdasarkan kesepakatan dan kebijakan perusahaan.

Contoh potongan gaji antara lain:

• PPh 21.
• Iuran BPJS Kesehatan bagian pekerja.
• Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagian pekerja.
• Pinjaman karyawan.
• Cicilan koperasi.
• Potongan ketidakhadiran jika diatur secara sah.
• Potongan keterlambatan jika sesuai kebijakan perusahaan.
• Potongan akibat sanksi yang sah dan proporsional.

Potongan gaji harus jelas dasar hukumnya. Perusahaan sebaiknya tidak melakukan potongan sepihak tanpa dasar perjanjian, kebijakan tertulis, atau ketentuan hukum yang berlaku.

Perbedaan Upah dan Pendapatan Non-Upah

Salah satu hal yang sering membingungkan adalah perbedaan antara upah dan pendapatan non-upah. Dalam praktik payroll, tidak semua penghasilan yang diterima karyawan otomatis menjadi komponen upah.

Upah biasanya mencakup gaji pokok dan tunjangan yang diberikan secara tetap atau berkaitan langsung dengan pekerjaan. Sementara pendapatan non-upah dapat mencakup THR, bonus, fasilitas, uang pengganti fasilitas kerja, atau komponen lain yang sifatnya tidak selalu menjadi dasar perhitungan hak tertentu.

Contoh Struktur Komponen Gaji Karyawan

Berikut contoh sederhana struktur komponen gaji karyawan bulanan. Angka ini hanya ilustrasi dan bukan standar resmi.

Dalam contoh di atas, HR perlu memisahkan mana komponen tetap, mana komponen tidak tetap, mana pendapatan tambahan, dan mana potongan. Pemisahan ini akan membantu perusahaan saat menghitung lembur, THR, BPJS, PPh 21, dan hak lain.

Cara Menghitung Gaji Bersih Karyawan

Gaji bersih atau take home pay adalah jumlah yang benar-benar diterima karyawan setelah penghasilan bruto dikurangi potongan yang sah. Rumus sederhananya adalah:

Untuk perusahaan dengan banyak karyawan, perhitungan manual dapat meningkatkan risiko salah hitung. Karena itu, HR dapat menggunakan spreadsheet atau software payroll agar data lebih rapi. Pembahasan teknis dapat dibaca di artikel cara menghitung gaji bersih di Excel dan software payroll sesuai sistem penggajian Indonesia.

Komponen Gaji dalam Slip Gaji

Slip gaji adalah dokumen penting yang menunjukkan rincian penghasilan dan potongan karyawan. Slip gaji yang baik tidak hanya menampilkan gaji bersih, tetapi juga menjelaskan bagaimana angka tersebut terbentuk.

Minimal, slip gaji sebaiknya memuat:

• Nama karyawan.
• Periode gaji.
• Jabatan atau departemen.
• Gaji pokok.
• Tunjangan tetap.
• Tunjangan tidak tetap.
• Upah lembur jika ada.
• Bonus atau insentif jika ada.
• Potongan BPJS.
• Potongan PPh 21.
• Potongan lain yang sah.
• Total penghasilan bruto.
• Total potongan.
• Gaji bersih atau take home pay.

Slip gaji yang transparan membantu karyawan memahami haknya dan mengurangi pertanyaan berulang kepada HR. Untuk contoh format, pembaca dapat melihat artikel contoh slip gaji karyawan sederhana dan modern.

Hubungan Komponen Gaji dengan Upah Minimum

Dalam menentukan gaji, perusahaan perlu memperhatikan upah minimum yang berlaku. Upah minimum menjadi jaring pengaman bagi pekerja, terutama pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Namun, perusahaan tidak cukup hanya melihat angka total take home pay. HR perlu memastikan komponen upah disusun sesuai ketentuan. Misalnya, jika perusahaan menyusun upah dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan tetap, maka gaji pokok tidak boleh dibuat terlalu kecil sehingga melanggar ketentuan komposisi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, perusahaan sebaiknya menggunakan struktur dan skala upah agar kenaikan gaji tidak hanya mengacu pada upah minimum. Faktor seperti jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan kinerja perlu dipertimbangkan.

Hubungan Komponen Gaji dengan Lembur

Komponen gaji juga memengaruhi perhitungan lembur. Karena itu, HR perlu memahami komponen apa saja yang menjadi dasar perhitungan upah lembur. Kesalahan memasukkan komponen dapat membuat perhitungan lembur terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Selain itu, perusahaan perlu membedakan antara tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Jika suatu tunjangan dibayarkan secara rutin dan tidak bergantung pada kehadiran, maka karakteristiknya berbeda dari tunjangan yang hanya diberikan ketika karyawan hadir.

Agar tidak terjadi sengketa, perusahaan sebaiknya menuliskan aturan lembur, dasar perhitungan, dan prosedur persetujuan lembur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Hubungan Komponen Gaji dengan THR

THR dihitung berdasarkan upah pekerja. Karena itu, komponen yang masuk sebagai dasar perhitungan THR perlu dipahami dengan benar. Jika perusahaan salah menentukan komponen upah, perhitungan THR juga dapat keliru.

Secara umum, pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar 1 bulan upah. Pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan berhak atas THR proporsional. Jika perusahaan memberikan THR lebih besar melalui kebijakan internal atau PKB, maka ketentuan yang lebih baik tersebut dapat berlaku.

Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menganggap THR sebagai bonus yang sepenuhnya tergantung kebijakan perusahaan. Padahal, THR adalah hak yang wajib dibayarkan jika pekerja memenuhi syarat.

Hubungan Komponen Gaji dengan PPh 21

Komponen gaji juga berpengaruh pada perhitungan PPh 21. Beberapa komponen masuk dalam penghasilan bruto, sedangkan beberapa komponen dapat memiliki perlakuan berbeda sesuai aturan pajak.

Dalam sistem payroll modern, HR perlu memastikan data gaji, tunjangan, lembur, bonus, THR, BPJS, dan status PTKP tercatat dengan benar. Kesalahan data dapat menyebabkan potongan PPh 21 tidak akurat.

Perusahaan juga perlu menyesuaikan perhitungan PPh 21 dengan aturan terbaru. Jika menggunakan software payroll, pastikan sistem sudah diperbarui sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Kesalahan Umum dalam Menyusun Komponen Gaji

1. Tidak Membedakan Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap

Kesalahan ini sering terjadi ketika perusahaan hanya menuliskan “tunjangan” tanpa penjelasan. Padahal, tunjangan tetap dan tidak tetap memiliki perlakuan berbeda dalam payroll.

2. Gaji Pokok Terlalu Kecil

Beberapa perusahaan membuat gaji pokok kecil dan memperbesar tunjangan. Jika struktur ini melanggar ketentuan komposisi upah pokok minimal, perusahaan dapat menghadapi risiko kepatuhan.

3. Lembur Tidak Dicatat Terpisah

Lembur sebaiknya dihitung berdasarkan jam aktual dan aturan yang berlaku. Jika lembur hanya diberi angka bulanan tanpa dasar yang jelas, risiko sengketa akan lebih besar.

4. Potongan Tidak Dijelaskan dalam Slip Gaji

Karyawan perlu tahu mengapa gaji bersihnya berkurang. Potongan BPJS, pajak, pinjaman, dan potongan lain harus ditampilkan dengan jelas.

5. THR dan Bonus Dicampur tanpa Rincian

THR dan bonus memiliki dasar yang berbeda. THR adalah kewajiban jika pekerja memenuhi syarat, sedangkan bonus biasanya mengikuti kebijakan perusahaan. Keduanya sebaiknya ditampilkan terpisah.

6. Tidak Memperbarui Aturan Pajak dan BPJS

Payroll perlu mengikuti perubahan regulasi. Jika aturan pajak, BPJS, atau pengupahan berubah, sistem perhitungan juga perlu diperbarui.

Tips HR dalam Menyusun Komponen Gaji

Buat Struktur Gaji yang Jelas

Susun komponen gaji berdasarkan jabatan, level, kompetensi, dan tanggung jawab. Jangan hanya mengikuti kebiasaan lama tanpa evaluasi.

Tulis Komponen dalam Perjanjian Kerja atau Kebijakan Perusahaan

Gaji pokok, tunjangan, insentif, lembur, dan potongan sebaiknya dijelaskan dalam dokumen kerja atau kebijakan perusahaan. Hal ini membantu mencegah salah paham.

Gunakan Slip Gaji yang Transparan

Slip gaji harus memudahkan karyawan membaca penghasilan dan potongannya. Hindari hanya menampilkan satu angka take home pay tanpa rincian.

Audit Payroll Secara Berkala

Periksa apakah komponen gaji sudah sesuai aturan, apakah BPJS dihitung benar, apakah PPh 21 sudah sesuai, dan apakah lembur sudah dibayarkan tepat.

Gunakan Sistem Payroll yang Terintegrasi

Jika jumlah karyawan cukup banyak, gunakan sistem payroll yang terhubung dengan absensi, cuti, lembur, BPJS, dan pajak. Ini akan mengurangi risiko salah hitung dan mempermudah audit.

Kesimpulan

Komponen pembentuk gaji karyawan terdiri dari berbagai bagian, seperti gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, lembur, insentif, bonus, THR, BPJS, PPh 21, dan potongan lain yang sah. Setiap komponen memiliki fungsi dan perlakuan yang berbeda dalam payroll.

Bagi HR, memahami komponen gaji sangat penting agar perusahaan dapat menyusun sistem pengupahan yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan. Bagi karyawan, pemahaman ini membantu membaca slip gaji dan mengetahui hak yang diterima setiap bulan.

Dengan struktur komponen gaji yang jelas, perusahaan dapat mengurangi risiko sengketa, mempermudah audit, meningkatkan kepercayaan karyawan, dan memastikan payroll berjalan lebih rapi.

Referensi External

• JDIH Kemnaker – Surat Edaran Menaker SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-Upah
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• JDIH BPK – PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• JDIH BPK – PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP Pengupahan
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua PP Pengupahan
• JDIH Kemnaker – Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
• JDIH Kemnaker – UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
• JDIH Kemnaker – Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan