Cuti Haid Pekerja Perempuan: Aturan, Upah, Prosedur & Hak

Cuti haid adalah hak istirahat bagi pekerja perempuan yang mengalami sakit pada hari pertama dan kedua masa haid. Hak ini sering kali belum dipahami secara utuh, baik oleh pekerja maupun perusahaan. Akibatnya, ada pekerja perempuan yang tetap memaksakan diri bekerja meski sedang mengalami nyeri haid berat, pusing, mual, lemas, atau keluhan lain yang mengganggu konsentrasi dan keselamatan kerja.

Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, cuti haid bukan sekadar kebijakan tambahan dari perusahaan. Hak ini memiliki dasar hukum, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, ketentuan pembayaran upah saat pekerja perempuan sakit pada hari pertama dan kedua masa haid juga diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Artikel ini membahas pengertian cuti haid, dasar hukum, mengapa cuti haid penting, prosedur pengajuan, apakah perlu surat dokter, apakah cuti haid boleh diuangkan, bagaimana pengupahannya, serta bagaimana HR sebaiknya mengatur cuti haid agar tidak diskriminatif. Pembahasan ini juga berkaitan dengan hak pekerja perempuan dan perlindungan dan hak pekerja perempuan di tempat kerja.

Apa Itu Cuti Haid?

Cuti haid adalah hak tidak wajib bekerja bagi pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit pada hari pertama dan kedua waktu haid. Dalam praktik sehari-hari, istilah ini sering disebut cuti haid, meskipun undang-undang menggunakan istilah pekerja perempuan yang tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

Hak ini berbeda dari cuti tahunan. Cuti haid diberikan karena kondisi biologis dan kesehatan reproduksi pekerja perempuan. Karena itu, cuti haid tidak seharusnya diperlakukan seperti jatah cuti tahunan yang dikurangi begitu saja setiap kali pekerja perempuan menggunakannya.

Dalam konteks hubungan kerja, cuti haid adalah bagian dari perlindungan khusus pekerja perempuan. Hak ini perlu dipahami bersama aturan jam kerja, istirahat, dan cuti, cuti, dan jenis cuti yang berlaku di perusahaan.

Dasar Hukum Cuti Haid di Indonesia

Hak istirahat haid sudah dikenal sejak peraturan perburuhan lama di Indonesia. Dalam UU Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja, buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. Dalam perkembangan selanjutnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap mengatur hak ini, tetapi dengan penekanan bahwa pekerja perempuan yang merasakan sakit pada masa haid dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua.

Selain UU Ketenagakerjaan, ketentuan upah ketika pekerja perempuan tidak masuk kerja karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haid juga diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dengan demikian, cuti haid memiliki dasar dalam aturan ketenagakerjaan dan pengupahan.

Dalam praktiknya, perusahaan juga perlu membaca ketentuan cuti haid bersama peraturan ketenagakerjaan di Indonesia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia agar kebijakan internal tidak bertentangan dengan hak normatif pekerja.

Apakah Benar Pekerja Perempuan Mendapatkan Hak Cuti Haid?

Benar. Pekerja perempuan memiliki hak untuk tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid jika dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha. Hak ini tidak bergantung pada belas kasihan perusahaan, melainkan merupakan hak yang diakui dalam hukum ketenagakerjaan.

Namun, perlu dipahami bahwa ketentuan UU 13/2003 tidak menyebut semua pekerja perempuan otomatis libur setiap bulan pada hari pertama dan kedua haid. Rumusannya adalah pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.

Karena itu, perusahaan sebaiknya membuat prosedur yang jelas dan manusiawi. Tujuannya bukan untuk mempersulit pekerja perempuan, tetapi agar hak pekerja dapat digunakan dengan tertib tanpa menimbulkan salah paham di tempat kerja.

Mengapa Cuti Haid Penting?

Haid adalah siklus biologis yang dialami perempuan, tetapi dampaknya tidak selalu sama pada setiap orang. Ada pekerja yang tetap dapat bekerja seperti biasa, tetapi ada juga yang mengalami nyeri hebat, kram perut, nyeri pinggang, mual, muntah, sakit kepala, diare, lemas, anemia, mood swing, atau kesulitan berkonsentrasi.

Ketika gejala haid cukup berat, memaksakan diri bekerja dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko kesalahan kerja. Pada pekerjaan yang membutuhkan fokus tinggi, berdiri lama, mengoperasikan mesin, mengemudi, menangani pasien, bekerja di laboratorium, bekerja di pabrik, atau bekerja dengan risiko keselamatan, kondisi tubuh yang tidak fit dapat berbahaya.

Cuti haid penting karena membantu pekerja perempuan memulihkan kondisi tubuh, menjaga kesehatan reproduksi, dan bekerja kembali dengan lebih aman. Dari sisi perusahaan, kebijakan cuti haid yang jelas menunjukkan bahwa perusahaan menghormati martabat pekerja perempuan dan menjalankan prinsip tempat kerja yang sehat.

Apa Syarat Mengambil Cuti Haid?

Syarat utama cuti haid berdasarkan UU 13/2003 adalah pekerja perempuan sedang dalam masa haid, merasakan sakit, dan memberitahukan kepada pengusaha. Pelaksanaan teknisnya dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Karena pelaksanaan teknisnya dapat berbeda antarperusahaan, pekerja perlu membaca aturan internal masing-masing. Namun, aturan internal tersebut tidak boleh menghilangkan hak cuti haid atau membuat prosedurnya sangat sulit sehingga pekerja tidak dapat menggunakan haknya.

Syarat Umum Cuti Haid

• Pekerja perempuan sedang mengalami haid.
• Pekerja merasakan sakit pada hari pertama dan/atau kedua masa haid.
• Pekerja memberitahukan kondisi tersebut kepada pengusaha, atasan, atau HR sesuai prosedur perusahaan.
• Pelaksanaan cuti haid mengikuti ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB jika sudah diatur.

Jika perusahaan belum mengatur prosedur cuti haid, pekerja tetap dapat memberitahukan kepada atasan atau HR. Perusahaan sebaiknya merespons pemberitahuan tersebut secara wajar dan tidak mempermalukan pekerja.

Bagaimana Prosedur Mengambil Cuti Haid?

Pasal 81 ayat (2) UU 13/2003 menyatakan pelaksanaan ketentuan cuti haid diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Artinya, perusahaan sebaiknya memiliki prosedur internal yang jelas agar pekerja dan atasan memahami alurnya.

Prosedur cuti haid tidak perlu dibuat rumit. Prinsipnya, pekerja memberitahukan bahwa ia mengalami sakit pada masa haid dan tidak dapat bekerja pada hari pertama atau kedua. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui atasan langsung, HR, aplikasi cuti, email, formulir internal, atau kanal lain yang ditentukan perusahaan.

Contoh Alur Pengajuan Cuti Haid

1. Pekerja mengalami sakit pada hari pertama atau kedua masa haid.
2. Pekerja memberitahukan atasan langsung dan/atau HR melalui kanal yang ditentukan.
3. HR mencatat cuti haid sebagai istirahat haid, bukan cuti tahunan.
4. Jika perusahaan memiliki formulir atau aplikasi cuti, pekerja mengisi data sesuai prosedur.
5. Jika perusahaan meminta dokumen pendukung dalam kondisi tertentu, permintaan tersebut tidak boleh mempersulit atau mempermalukan pekerja.
6. Upah tetap dibayarkan sesuai ketentuan untuk jumlah hari sakit haid yang dijalani, paling lama 2 hari.

Jika perusahaan menggunakan sistem digital, pengajuan cuti haid dapat dimasukkan dalam sistem cuti karyawan. Pembaca dapat membaca artikel tentang cara kerja sistem aplikasi cuti online karyawan dan mengelola cuti karyawan lebih efektif dengan software HR.

Apakah Cuti Haid Harus Disertai Surat Dokter?

UU 13/2003 tidak menjelaskan secara rinci bahwa cuti haid wajib disertai surat keterangan dokter. Ketentuan undang-undang menyebut pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.

Karena pelaksanaan cuti haid diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, perusahaan dapat membuat prosedur pembuktian. Namun, prosedur tersebut tidak boleh menjadi alat untuk mempersulit, mempermalukan, atau menghalangi pekerja perempuan menggunakan haknya.

Jika perusahaan mewajibkan surat dokter untuk setiap cuti haid, kebijakan tersebut perlu dievaluasi dari sisi kewajaran. Tidak semua pekerja yang mengalami nyeri haid berat dapat langsung pergi ke dokter pada hari yang sama. Selain itu, mewajibkan pemeriksaan medis setiap bulan dapat membebani pekerja dan menimbulkan hambatan administratif yang tidak perlu.

Prinsip yang Lebih Baik untuk HR

• Gunakan sistem pemberitahuan yang sederhana dan menjaga privasi.
• Jangan meminta detail medis yang berlebihan.
• Surat dokter dapat diminta secara proporsional jika ada pola ketidakhadiran yang perlu diverifikasi, tetapi tidak boleh menjadi hambatan utama.
• Pastikan atasan tidak mempermalukan pekerja yang mengambil cuti haid.
• Atur prosedur dalam peraturan perusahaan atau PKB agar tidak terjadi perbedaan perlakuan.

Apakah Cuti Haid Boleh Diuangkan?

Cuti haid tidak dapat diuangkan. Hak cuti haid diberikan untuk tujuan kesehatan, yaitu memberi kesempatan kepada pekerja perempuan untuk beristirahat ketika mengalami sakit pada masa haid. Jika tidak digunakan pada bulan tersebut, hak tersebut tidak berubah menjadi uang pengganti.

Hal ini berbeda dari beberapa pembahasan terkait cuti tahunan yang dalam kondisi tertentu dapat berhubungan dengan kompensasi saat hubungan kerja berakhir. Untuk konteks tersebut, pembaca dapat membaca artikel tentang apakah sisa cuti karyawan dapat diuangkan dan cara mengelola cuti tahunan karyawan agar tidak hangus.

Karena cuti haid tidak dapat diuangkan, perusahaan juga tidak sebaiknya membuat skema “bonus tidak mengambil cuti haid” yang pada akhirnya menekan pekerja perempuan untuk tetap bekerja meski sedang sakit. Kebijakan seperti itu dapat membuat hak kesehatan reproduksi menjadi tidak efektif.

Apakah Pekerja Tetap Mendapat Upah saat Cuti Haid?

Ya. Pekerja perempuan tetap berhak atas upah ketika tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haid, paling lama 2 hari. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip bahwa pekerja tidak selalu kehilangan upah ketika tidak bekerja karena alasan yang dilindungi undang-undang.

Dalam PP 36/2021, upah pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haid dibayarkan sesuai jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama 2 hari. Dengan demikian, jika pekerja hanya mengambil 1 hari cuti haid karena sakit, maka upah dibayarkan untuk 1 hari tersebut. Jika sakit pada hari pertama dan kedua, maka paling lama 2 hari dapat dibayarkan sesuai ketentuan.

Topik ini berkaitan dengan pengupahan, sistem upah ketenagakerjaan di Indonesia, dan pasal yang mengatur upah dalam peraturan undang-undang. Jika perusahaan tidak membayar upah sesuai ketentuan, pekerja dapat membaca artikel tentang pelanggaran upah.

Apakah Cuti Haid Mengurangi Cuti Tahunan?

Cuti haid seharusnya tidak diperlakukan sebagai cuti tahunan. Cuti haid memiliki dasar dan tujuan yang berbeda. Cuti tahunan adalah hak istirahat tahunan setelah pekerja memenuhi masa kerja tertentu, sedangkan cuti haid diberikan karena pekerja perempuan mengalami sakit pada masa haid.

Jika perusahaan mengurangi cuti tahunan setiap kali pekerja mengambil cuti haid, kebijakan tersebut berisiko merugikan pekerja perempuan. Karena itu, HR perlu membedakan kode absensi antara cuti tahunan, cuti sakit, izin, dan cuti haid.

Untuk memahami aturan cuti tahunan secara terpisah, pembaca dapat membaca artikel tentang cuti tahunan dan ketentuan cuti tahunan bagi karyawan tetap dan kontrak.

Apakah Cuti Haid Sama dengan Cuti Sakit?

Cuti haid dan cuti sakit memiliki kemiripan karena sama-sama berkaitan dengan kondisi kesehatan. Namun, cuti haid memiliki pengaturan khusus untuk pekerja perempuan pada hari pertama dan kedua masa haid ketika merasakan sakit. Sementara itu, cuti sakit berlaku lebih umum untuk kondisi sakit yang dapat dialami pekerja siapa pun.

Dalam administrasi HR, perusahaan sebaiknya membedakan cuti haid dari cuti sakit biasa agar hak pekerja perempuan tercatat dengan benar. Namun, jika pekerja mengalami kondisi medis yang lebih serius, seperti nyeri haid berat yang berulang, perdarahan tidak normal, endometriosis, miom, atau gangguan kesehatan reproduksi lain, pekerja dapat menggunakan mekanisme cuti sakit sesuai kondisi medis.

Untuk pembahasan lebih luas, pembaca dapat membaca artikel tentang cuti sakit dan aturan cuti sakit sesuai UU Ketenagakerjaan.

Apakah Perusahaan Boleh Menolak Cuti Haid?

Perusahaan tidak seharusnya menolak cuti haid jika pekerja perempuan memenuhi ketentuan, yaitu sedang dalam masa haid, merasakan sakit, dan memberitahukan kepada pengusaha sesuai prosedur. Hak ini sudah diatur dalam undang-undang.

Jika perusahaan memiliki kekhawatiran soal penyalahgunaan, solusi yang tepat bukan menghapus atau mempersulit hak cuti haid. Perusahaan dapat membuat prosedur pemberitahuan yang jelas, pencatatan absensi yang rapi, evaluasi proporsional, dan komunikasi yang menjaga privasi pekerja.

HR perlu berhati-hati agar kebijakan cuti haid tidak berubah menjadi praktik diskriminatif. Misalnya, pekerja perempuan dianggap kurang produktif, tidak dipromosikan, atau dipersulit karena menggunakan hak cuti haid. Perlakuan seperti ini dapat berkaitan dengan diskriminasi di tempat kerja.

Bagaimana Jika Cuti Haid Tidak Diatur dalam Peraturan Perusahaan?

Jika cuti haid belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, bukan berarti hak cuti haid hilang. Pekerja tetap dapat memberitahukan kepada pengusaha atau HR ketika mengalami sakit pada hari pertama atau kedua masa haid.

Namun, perusahaan sebaiknya segera membuat aturan teknis agar pelaksanaannya jelas. Ketentuan tersebut dapat dimasukkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Untuk perusahaan yang sedang menyusun dokumen kerja, artikel peraturan undang-undang tentang perjanjian kerja juga dapat menjadi bacaan tambahan.

Contoh Klausul Cuti Haid dalam Peraturan Perusahaan atau PKB

Berikut contoh substansi klausul cuti haid yang dapat dipertimbangkan perusahaan. Klausul ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, ketentuan hukum terbaru, dan hasil perundingan jika diatur dalam PKB.

• Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada perusahaan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan/atau kedua waktu haid.
• Pemberitahuan dilakukan kepada atasan langsung dan/atau HR melalui kanal yang ditentukan perusahaan.
• Cuti haid dicatat sebagai istirahat haid dan tidak mengurangi cuti tahunan.
• Upah tetap dibayarkan sesuai jumlah hari pekerja menjalani masa sakit haid, paling lama 2 hari.
• Perusahaan menjaga kerahasiaan informasi kesehatan reproduksi pekerja.
• Atasan dilarang mempermalukan, mengintimidasi, atau mendiskriminasi pekerja yang menggunakan hak cuti haid.
• Jika diperlukan verifikasi, perusahaan melakukannya secara proporsional dan tidak menghalangi hak pekerja.

Klausul yang jelas akan membantu pekerja memahami haknya dan membantu HR menjalankan administrasi secara konsisten. Jika perusahaan memiliki serikat pekerja, klausul ini juga dapat dibahas dalam perundingan PKB.

Cuti Haid dan Privasi Pekerja Perempuan

Cuti haid berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Karena itu, perusahaan perlu menjaga privasi pekerja. Informasi mengenai siklus haid, keluhan nyeri, dan kondisi kesehatan reproduksi tidak perlu disebarkan kepada rekan kerja lain.

Atasan juga perlu menjaga bahasa komunikasi. Hindari komentar yang merendahkan, bercanda berlebihan, atau mempertanyakan kondisi pekerja secara tidak pantas. Pekerja perempuan tidak seharusnya merasa malu atau takut menggunakan haknya karena budaya kerja yang tidak sensitif.

Jika pekerja perempuan mengalami komentar seksual, pelecehan, atau perlakuan tidak pantas saat mengajukan cuti haid, perusahaan perlu menanganinya dengan serius. Pembaca dapat membaca artikel tentang pelecehan dan kekerasan serta pelecehan seksual di tempat kerja.

Cuti Haid untuk Pekerja Shift, Pekerja Pabrik, dan Pekerja Lapangan

Cuti haid juga berlaku bagi pekerja perempuan yang bekerja dalam sistem shift, pabrik, retail, gudang, layanan kesehatan, hospitality, keamanan, transportasi, dan pekerjaan lapangan. Justru pada pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik, berdiri lama, konsentrasi tinggi, atau risiko keselamatan, hak cuti haid menjadi semakin penting.

Perusahaan perlu memastikan atasan shift memahami prosedur cuti haid. Jangan sampai pekerja perempuan harus menunggu jam kerja selesai padahal kondisinya tidak memungkinkan. HR juga perlu menyiapkan mekanisme pengganti shift atau backup tenaga kerja agar operasional tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan pekerja.

Topik ini berkaitan dengan pengaturan jam kerja, pembagian shift kerja, dan shift malam. Bagi pekerja perempuan yang bekerja malam, pembaca juga dapat membaca artikel tentang kerja malam bagi pekerja perempuan.

Cuti Haid dan Keselamatan Kerja

Nyeri haid berat dapat mengganggu konsentrasi. Dalam pekerjaan tertentu, kurang fokus dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Misalnya pekerjaan yang berkaitan dengan mesin, alat berat, kendaraan, bahan kimia, pasien, makanan, atau pekerjaan di ketinggian.

Karena itu, cuti haid juga perlu dilihat dari sudut keselamatan dan kesehatan kerja. Memberi ruang bagi pekerja perempuan untuk beristirahat saat sakit haid bukan hanya soal empati, tetapi juga bagian dari pencegahan risiko kerja.

Perusahaan dapat memasukkan isu kesehatan menstruasi dalam edukasi K3, terutama untuk pekerjaan yang memiliki risiko fisik. Untuk sistem yang lebih luas, pembaca dapat membaca artikel tentang sistem manajemen K3.

Cuti Haid, Cuti Hamil, dan Hak Reproduksi Pekerja Perempuan

Cuti haid adalah salah satu bagian dari perlindungan kesehatan reproduksi pekerja perempuan. Selain cuti haid, pekerja perempuan juga memiliki hak terkait kehamilan, melahirkan, gugur kandungan, menyusui, dan perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan reproduksi.

Perusahaan sebaiknya melihat hak-hak ini sebagai satu rangkaian perlindungan, bukan sebagai beban administratif. Pekerja perempuan memiliki hak untuk bekerja, berkembang, dan tetap terlindungi dalam berbagai fase biologis kehidupannya.

Untuk pembahasan hak terkait kehamilan dan melahirkan, pembaca dapat membaca artikel tentang hamil dan melahirkan, ketentuan cuti hamil dan melahirkan, perlindungan pekerja saat hamil dan melahirkan, serta aturan terkait cuti keguguran.

Checklist HR untuk Mengatur Cuti Haid

HR perlu memastikan cuti haid diatur dengan jelas, manusiawi, dan tidak diskriminatif. Berikut checklist yang dapat digunakan perusahaan.

Kesalahan Umum Perusahaan dalam Mengatur Cuti Haid

1. Menganggap Cuti Haid sebagai Cuti Tahunan

Cuti haid tidak sama dengan cuti tahunan. Jika perusahaan memotong jatah cuti tahunan karena pekerja mengambil cuti haid, kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang.

2. Mewajibkan Surat Dokter secara Berlebihan

Meminta surat dokter untuk setiap pengajuan cuti haid dapat menyulitkan pekerja. Verifikasi boleh diatur secara proporsional, tetapi tidak boleh menjadi penghalang hak.

3. Tidak Menjaga Privasi Pekerja

Atasan atau HR tidak boleh membicarakan kondisi haid pekerja di depan rekan kerja lain. Informasi ini bersifat pribadi.

4. Menstigma Pekerja yang Mengambil Cuti Haid

Pekerja yang menggunakan hak cuti haid tidak boleh dianggap malas, lemah, atau kurang profesional. Stigma seperti ini dapat membuat pekerja perempuan takut menggunakan haknya.

5. Tidak Mengatur Cuti Haid dalam Dokumen Internal

Jika tidak ada aturan tertulis, pelaksanaan cuti haid dapat berbeda-beda antaratasan. Akibatnya, pekerja perempuan bisa diperlakukan tidak konsisten.

Kesalahan Umum Pekerja saat Mengambil Cuti Haid

1. Tidak Memberitahukan kepada Perusahaan

UU mensyaratkan pekerja memberitahukan kepada pengusaha. Karena itu, pekerja sebaiknya tetap menyampaikan pemberitahuan melalui kanal yang ditentukan perusahaan.

2. Tidak Membaca Aturan Internal

Setiap perusahaan dapat memiliki prosedur berbeda. Pekerja perlu membaca peraturan perusahaan, PKB, handbook, atau SOP cuti agar tidak salah alur.

3. Menganggap Cuti Haid Otomatis Berlaku Tanpa Kondisi Sakit

Ketentuan cuti haid dalam UU 13/2003 berkaitan dengan pekerja perempuan yang merasakan sakit pada masa haid. Jika tidak mengalami sakit dan tetap mampu bekerja, pekerja dapat bekerja seperti biasa.

4. Tidak Mencatat Riwayat Nyeri yang Berat

Jika nyeri haid sangat berat, berulang, atau mengganggu aktivitas setiap bulan, pekerja sebaiknya memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Bisa jadi terdapat kondisi medis yang perlu ditangani.

Contoh SOP Singkat Cuti Haid untuk Perusahaan

Berikut contoh alur SOP singkat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Bagaimana Jika Hak Cuti Haid Tidak Diberikan?

Jika perusahaan menolak cuti haid tanpa alasan yang sah, memotong upah secara tidak sesuai, atau mempersulit pekerja perempuan menggunakan haknya, pekerja dapat melakukan langkah bertahap. Langkah pertama adalah meminta klarifikasi kepada HR atau atasan dengan merujuk aturan internal dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika tidak ada penyelesaian, pekerja dapat meminta pendampingan serikat pekerja, mengajukan keluhan internal, atau menempuh mekanisme hubungan industrial. Untuk memahami alurnya, pembaca dapat membaca artikel tentang hubungan industrial dan serikat buruh atau serikat pekerja.

Jika pelanggaran berkaitan dengan upah, pekerja juga dapat membaca artikel tentang sanksi jika perusahaan telat membayar upah karyawan. Jika pelanggaran disertai intimidasi atau perlakuan tidak pantas, pekerja perlu menyimpan bukti dan mencari bantuan yang aman.

FAQ tentang Cuti Haid

Apa itu cuti haid?

Cuti haid adalah hak pekerja perempuan untuk tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid jika dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha.

Apakah cuti haid diatur undang-undang?

Ya. Cuti haid diatur dalam Pasal 81 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan pembayaran upahnya juga berkaitan dengan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Berapa lama cuti haid?

Cuti haid dapat diberikan pada hari pertama dan/atau kedua waktu haid jika pekerja perempuan merasakan sakit. Pembayaran upah untuk kondisi ini berlaku paling lama 2 hari sesuai jumlah hari sakit haid yang dijalani.

Apakah cuti haid harus pakai surat dokter?

UU 13/2003 tidak secara rinci mewajibkan surat dokter untuk cuti haid. Pelaksanaannya dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Jika perusahaan meminta dokumen pendukung, kebijakan tersebut tidak boleh mempersulit atau menghalangi hak pekerja.

Apakah cuti haid mengurangi cuti tahunan?

Seharusnya tidak. Cuti haid memiliki dasar dan tujuan berbeda dari cuti tahunan, sehingga HR perlu mencatatnya secara terpisah.

Apakah pekerja tetap mendapat upah saat cuti haid?

Ya. Pekerja perempuan yang tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haid berhak atas upah sesuai jumlah hari sakit haidnya, paling lama 2 hari.

Apakah cuti haid bisa diuangkan?

Tidak. Cuti haid tidak dapat diuangkan karena tujuan utamanya adalah memberi waktu istirahat bagi pekerja perempuan yang sakit saat haid.

Apakah perusahaan boleh menolak cuti haid?

Perusahaan tidak seharusnya menolak jika pekerja memenuhi ketentuan, yaitu sedang haid, merasakan sakit, dan memberitahukan kepada pengusaha sesuai prosedur.

Apakah pekerja kontrak berhak atas cuti haid?

Ya. Hak cuti haid berlaku bagi pekerja perempuan sepanjang memenuhi ketentuan, tidak hanya pekerja tetap. Pekerja kontrak juga memiliki hak perlindungan ketenagakerjaan sesuai aturan.

Bagaimana jika perusahaan belum punya aturan cuti haid?

Pekerja tetap dapat memberitahukan kepada pengusaha atau HR ketika sakit pada hari pertama atau kedua masa haid. Perusahaan sebaiknya segera mengatur prosedurnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Kesimpulan

Cuti haid adalah hak pekerja perempuan yang diakui dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Pasal 81 UU 13/2003 menyatakan pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.

Hak ini penting karena kondisi haid dapat berbeda pada setiap orang. Sebagian pekerja mungkin tetap dapat bekerja, tetapi sebagian lainnya mengalami nyeri berat, mual, lemas, pusing, atau gangguan konsentrasi yang mengganggu pekerjaan dan keselamatan. Karena itu, cuti haid perlu dilihat sebagai bagian dari perlindungan kesehatan reproduksi dan keselamatan kerja.

Pekerja perempuan yang mengambil cuti haid tetap berhak atas upah sesuai jumlah hari sakit haid yang dijalani, paling lama 2 hari. Cuti haid juga tidak seharusnya mengurangi cuti tahunan dan tidak dapat diuangkan.

Bagi perusahaan, kebijakan cuti haid harus dibuat jelas, manusiawi, menjaga privasi, dan tidak diskriminatif. HR perlu mengatur prosedur pemberitahuan, pencatatan absensi, pengupahan, edukasi atasan, serta perlindungan pekerja dari stigma. Dengan kebijakan yang tepat, cuti haid dapat menjadi bagian dari tempat kerja yang lebih sehat, adil, dan menghormati hak pekerja perempuan.

Referensi External

• JDIH BPK – UU Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948
• JDIH BPK – PDF UU Nomor 12 Tahun 1948
• JDIH BPK – UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• JDIH Kemnaker – UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• JDIH BPK – UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
• JDIH Kemnaker – UU Nomor 6 Tahun 2023
• JDIH BPK – PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• JDIH BPK – PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP Pengupahan
• JDIH BPK – PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua PP Pengupahan
• JDIH Kemnaker – Perlindungan terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Perempuan
• JDIH Kemnaker – Perlindungan Jam Kerja dan Hak Pekerja Perempuan
• WHO – Menstrual Health
• MedlinePlus – Painful Menstrual Periods