Undang Undang Tentang Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Cuti Di Indonesia

Aturan waktu kerja, waktu istirahat, lembur, dan cuti merupakan bagian penting dalam hubungan kerja di Indonesia. Bagi pekerja, aturan ini membantu memastikan hak atas waktu istirahat, cuti tahunan, dan upah lembur terpenuhi. Bagi perusahaan dan HR, pemahaman aturan ini penting agar jadwal kerja, sistem shift, payroll, dan kebijakan cuti tidak bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan.

Secara umum, ketentuan waktu kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan melalui regulasi Cipta Kerja, serta aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dalam praktiknya, aturan ini sering digunakan untuk menyusun jadwal kerja 5 hari atau 6 hari dalam seminggu, menghitung lembur, mengatur cuti tahunan, menetapkan jam istirahat, dan menyusun perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Artikel ini membahas aturan waktu kerja, waktu istirahat, cuti, dan lembur di Indonesia secara lebih mudah dipahami. Pembahasan ini juga berkaitan dengan topik BlogHRD lain seperti aturan sistem kerja shift, pembagian shift kerja, pengertian dan peraturan upah lembur, serta jenis cuti karyawan.

Dasar Hukum Waktu Kerja, Istirahat, Lembur, dan Cuti di Indonesia

Aturan waktu kerja, waktu istirahat, lembur, dan cuti di Indonesia tidak hanya bersumber dari satu regulasi. HR perlu membaca ketentuannya secara berlapis, mulai dari undang-undang sampai peraturan pelaksana.

Beberapa regulasi penting yang perlu diperhatikan antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK.
• Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan.

Dalam praktik HR, aturan waktu kerja juga perlu dikaitkan dengan pengupahan, perhitungan lembur, absensi, payroll, dan kepatuhan administrasi. Untuk memahami kerangka ketenagakerjaan secara lebih luas, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang isi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan di Indonesia, dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Aturan Waktu Kerja Normal di Indonesia

Waktu kerja normal di Indonesia pada prinsipnya mengikuti batas 40 jam dalam satu minggu. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, kecuali untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang memiliki pengaturan khusus.

Secara umum, waktu kerja normal dapat menggunakan salah satu dari dua pola berikut:

Dengan pola tersebut, perusahaan dapat menerapkan sistem 5 hari kerja atau 6 hari kerja sesuai kebutuhan operasional. Namun, pelaksanaannya sebaiknya diatur secara jelas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Misalnya, perusahaan kantor dapat menerapkan 5 hari kerja dari Senin sampai Jumat dengan 8 jam kerja per hari. Sementara perusahaan manufaktur atau ritel dapat menggunakan 6 hari kerja dengan 7 jam kerja per hari. Untuk pengaturan kontrak dan dokumen hubungan kerja, pembaca dapat membaca artikel perjanjian kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Apakah Semua Perusahaan Harus Mengikuti 40 Jam Kerja per Minggu?

Secara umum, 40 jam kerja per minggu menjadi standar waktu kerja. Namun, PP 35/2021 membuka ruang bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu untuk menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan umum.

Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja yang kurang dari ketentuan umum jika memiliki karakteristik tertentu, misalnya:

• Penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam sehari dan kurang dari 35 jam seminggu.
• Waktu kerja fleksibel.
• Pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja.

Contohnya, beberapa pekerjaan berbasis proyek, pekerjaan berbasis hasil, pekerjaan kreatif tertentu, atau pekerjaan yang dapat dilakukan secara remote mungkin memiliki karakteristik waktu kerja yang berbeda. Namun, perusahaan tetap perlu mengatur sistem kerjanya secara tertulis agar tidak menimbulkan sengketa.

Untuk pekerjaan yang dapat dilakukan dari luar kantor, pembaca dapat melihat pembahasan BlogHRD tentang manfaat WFH dan dampak cuti karyawan.

Aturan Jam Istirahat Kerja

Jam istirahat kerja adalah hak pekerja yang wajib diperhatikan perusahaan. Dalam aturan ketenagakerjaan, pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus.

Waktu istirahat ini tidak termasuk jam kerja. Artinya, jika perusahaan menetapkan jam kerja dari pukul 08.00 sampai 17.00 dengan istirahat 1 jam, maka jam istirahat tidak dihitung sebagai bagian dari jam kerja efektif.

Contoh Pengaturan Jam Istirahat

Dalam praktiknya, perusahaan dapat memberikan jam istirahat lebih dari setengah jam, selama pengaturannya jelas dan tidak mengurangi hak pekerja. Pembahasan khusus mengenai hal ini dapat dibaca pada artikel apakah jam istirahat kerja termasuk jam kerja karyawan dan istirahat kerja.

Aturan Istirahat Mingguan

Selain istirahat di antara jam kerja, pekerja juga berhak atas istirahat mingguan. Aturannya bergantung pada pola waktu kerja yang diterapkan perusahaan.

Jika perusahaan menggunakan sistem shift, pengaturan hari istirahat mingguan harus tetap jelas. Hari istirahat tidak harus selalu hari Minggu, terutama untuk sektor yang beroperasi setiap hari seperti ritel, kesehatan, perhotelan, transportasi, keamanan, atau manufaktur. Namun, pekerja tetap perlu memperoleh hak istirahat sesuai pola kerja yang berlaku.

Dalam pengaturan shift, HR perlu membuat jadwal yang adil agar pekerja tidak mengalami kelelahan berlebihan. Pembahasan teknis dapat dibaca dalam artikel cara efektif HR mengelola shift karyawan, shift malam, dan rekomendasi aplikasi jadwal kerja shift.

Aturan Kerja Lembur di Indonesia

Kerja lembur terjadi ketika pekerja bekerja melebihi waktu kerja normal. Setelah perubahan aturan ketenagakerjaan melalui Cipta Kerja dan PP 35/2021, batas waktu kerja lembur menjadi paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

Namun, batas tersebut tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Artinya, perhitungan lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi memiliki ketentuan khusus.

Syarat Kerja Lembur

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja normal harus memenuhi syarat berikut:

• Ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.
• Waktu kerja lembur tidak melebihi batas yang ditentukan.
• Perusahaan membayar upah kerja lembur.
• Perusahaan mencatat pelaksanaan kerja lembur secara tertib.

Persetujuan lembur sebaiknya dibuat secara jelas, baik melalui surat perintah lembur, sistem absensi, aplikasi HR, maupun mekanisme tertulis lain yang dapat dibuktikan. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan data antara pekerja, atasan, dan payroll.

Rumus Menghitung Upah Lembur

Untuk menghitung upah lembur, perusahaan perlu mengetahui upah sejam. Dalam praktik umum, upah sejam dihitung dari 1/173 kali upah sebulan.

Upah sebulan yang digunakan dalam perhitungan lembur perlu memperhatikan komponen upah yang berlaku. Jika perusahaan memiliki komponen gaji pokok, tunjangan tetap, atau tunjangan tidak tetap, HR harus membaca kembali ketentuan yang berlaku dan kebijakan internal perusahaan.

Untuk pembahasan yang lebih detail, baca juga artikel BlogHRD tentang waktu kerja lembur, tips HR mengatur upah lembur karyawan, dan serba-serbi menghitung upah lembur karyawan.

Contoh Perhitungan Lembur pada Hari Kerja

Misalnya seorang karyawan memiliki upah sebulan sebesar Rp5.190.000. Maka upah sejamnya adalah:

Jika karyawan tersebut bekerja lembur selama 3 jam pada hari kerja, maka perhitungannya adalah:

Contoh tersebut hanya simulasi sederhana. Dalam praktik payroll, perusahaan tetap perlu melihat upah yang menjadi dasar perhitungan, status pekerja, jadwal kerja, serta ketentuan internal. Agar payroll lebih rapi, HR dapat membaca panduan cara menghitung gaji bersih di Excel dan contoh slip gaji karyawan sederhana dan modern.

Aturan Lembur pada Hari Istirahat Mingguan atau Hari Libur Resmi

Perhitungan lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi berbeda dari lembur pada hari kerja biasa. PP 35/2021 mengatur perhitungan upah lembur secara berbeda untuk pola 6 hari kerja dan 5 hari kerja.

Lembur pada Pola 6 Hari Kerja

Untuk perusahaan dengan pola 6 hari kerja dan 40 jam seminggu, kerja lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi dihitung dengan ketentuan berikut:

Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, ketentuannya berbeda, yaitu jam pertama sampai jam kelima dibayar 2 kali upah sejam, jam keenam dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ketujuh sampai jam kesembilan dibayar 4 kali upah sejam.

Lembur pada Pola 5 Hari Kerja

Untuk perusahaan dengan pola 5 hari kerja dan 40 jam seminggu, kerja lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi dihitung dengan ketentuan berikut:

Karena perhitungan lembur pada hari libur lebih kompleks, perusahaan sebaiknya mencatat jadwal, hari kerja, hari istirahat, dan jam aktual secara akurat. Untuk topik khusus, baca artikel cara menghitung upah lembur pada hari libur nasional dan daftar hari libur nasional dan cuti bersama.

Apakah Semua Pekerja Berhak atas Upah Lembur?

Pada umumnya, pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja normal berhak atas upah lembur. Namun, dalam praktiknya ada beberapa posisi atau sektor tertentu yang memiliki pengaturan khusus, terutama jika karakter pekerjaannya berbeda dari pola kerja umum.

Misalnya, sektor tertentu dapat memiliki waktu kerja yang lebih fleksibel atau pengaturan khusus berdasarkan ketentuan menteri. Karena itu, perusahaan perlu memastikan apakah pekerjaan tersebut termasuk sektor atau pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari ketentuan umum.

Meski demikian, pengecualian tidak boleh digunakan secara sembarangan untuk menghindari kewajiban lembur. HR perlu memastikan dasar hukumnya jelas dan tertulis dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Aturan Cuti Tahunan Karyawan

Cuti tahunan adalah hak pekerja yang wajib diberikan setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ketentuan minimum cuti tahunan adalah 12 hari kerja.

Perusahaan dapat memberikan hak cuti yang lebih baik dari ketentuan minimum, misalnya 15 hari atau 18 hari per tahun. Namun, perusahaan tidak boleh memberikan cuti tahunan lebih rendah dari ketentuan minimum bagi pekerja yang telah memenuhi syarat.

Untuk pembahasan lebih detail, pembaca dapat membaca artikel cuti tahunan, ketentuan cuti tahunan bagi karyawan tetap dan kontrak, serta cara kerja sistem aplikasi cuti online karyawan.

Apakah Sisa Cuti Tahunan Bisa Diuangkan?

Pertanyaan ini sering muncul dalam praktik HR. Pada prinsipnya, cuti tahunan adalah hak istirahat pekerja, bukan sekadar angka saldo yang dapat diganti uang kapan saja. Namun, dalam kondisi tertentu, sisa cuti dapat berkaitan dengan pembayaran hak pekerja, misalnya ketika hubungan kerja berakhir dan terdapat cuti yang belum diambil sesuai ketentuan perusahaan.

Karena itu, perusahaan sebaiknya mengatur kebijakan cuti secara jelas. Misalnya, apakah cuti dapat dibawa ke tahun berikutnya, kapan cuti hangus, bagaimana proses persetujuan cuti, dan bagaimana perlakuan sisa cuti ketika pekerja resign atau terkena PHK.

Untuk pembahasan khusus, baca artikel apakah sisa cuti karyawan dapat diuangkan.

Aturan Istirahat Panjang

Sebelum perubahan melalui Cipta Kerja, istirahat panjang diatur sebagai hak tertentu bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama. Setelah perubahan, pengaturan istirahat panjang menjadi dapat diberikan oleh perusahaan tertentu dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Artinya, istirahat panjang tidak lagi dipahami sebagai kewajiban umum untuk semua perusahaan. HR perlu melihat apakah perusahaan termasuk perusahaan tertentu yang memberikan istirahat panjang, serta bagaimana pengaturan internalnya.

Jika perusahaan memberikan istirahat panjang, sebaiknya ketentuannya ditulis jelas, termasuk masa kerja yang menjadi syarat, durasi istirahat panjang, hubungan dengan cuti tahunan, dan mekanisme pengajuan.

Aturan Cuti Khusus Selain Cuti Tahunan

Selain cuti tahunan, pekerja juga dapat memiliki hak cuti atau izin tidak masuk kerja karena alasan tertentu. Dalam praktik HR, jenis cuti ini sering diatur lebih detail dalam peraturan perusahaan atau PKB.

Cuti Melahirkan

Pekerja perempuan memiliki hak cuti melahirkan sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan perlu mengatur cuti ini dengan memperhatikan perlindungan kesehatan pekerja dan anak. Pembahasan khusus dapat dibaca dalam artikel aturan cuti melahirkan dan ketentuan cuti hamil dan melahirkan.

Cuti Sakit

Pekerja yang sakit dapat mengajukan cuti atau izin sakit sesuai ketentuan perusahaan dan bukti medis yang diperlukan. Perusahaan perlu mengelola cuti sakit secara manusiawi sekaligus tertib administrasi. Pembahasan lebih lanjut tersedia dalam artikel aturan cuti sakit sesuai UU Ketenagakerjaan dan cuti sakit.

Cuti Haid

Pekerja perempuan juga memiliki ketentuan khusus terkait cuti haid sesuai aturan ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, perusahaan sebaiknya mengatur prosedur pengajuan dengan tetap menghormati privasi dan martabat pekerja. Pembahasan khusus dapat dilihat pada artikel cuti haid.

Cuti Menikah

Cuti menikah biasanya diberikan ketika pekerja menikah dan pelaksanaannya diatur dalam kebijakan perusahaan atau perjanjian kerja. Untuk informasi lebih rinci, baca artikel cuti nikah menurut undang-undang dan ketentuan cuti menikah karyawan.

Cuti Ibadah

Dalam kondisi tertentu, pekerja dapat mengajukan cuti atau izin untuk menjalankan ibadah, seperti haji atau umrah. Ketentuannya perlu dilihat berdasarkan aturan perusahaan dan regulasi terkait. Pembaca dapat membaca artikel peraturan cuti umrah dan apakah cuti haji memengaruhi upah dan jatah cuti.

Hubungan Waktu Kerja dengan Sistem Shift

Sistem shift banyak digunakan di perusahaan yang perlu beroperasi lebih lama dari jam kerja kantor biasa. Contohnya pabrik, rumah sakit, hotel, restoran, transportasi, keamanan, call center, logistik, dan ritel.

Walaupun menggunakan sistem shift, perusahaan tetap perlu memperhatikan batas waktu kerja, istirahat mingguan, jam istirahat, dan lembur. Sistem shift tidak boleh digunakan untuk menghindari hak pekerja atas lembur atau istirahat.

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Jadwal Shift

• Total jam kerja mingguan tidak melebihi ketentuan normal kecuali dihitung sebagai lembur.
• Pekerja memperoleh istirahat mingguan sesuai pola kerja.
• Pekerja mendapatkan jeda istirahat setelah bekerja 4 jam terus-menerus.
• Shift malam diatur dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.
• Jadwal shift dicatat dan dikomunikasikan dengan jelas.
• Perubahan jadwal tidak dilakukan secara mendadak tanpa alasan yang wajar.

Untuk perusahaan yang masih menyusun jadwal kerja bergilir, artikel aplikasi shift kerja dapat menjadi referensi tambahan.

Hubungan Waktu Kerja dengan Absensi dan Payroll

Aturan waktu kerja perlu didukung sistem absensi yang rapi. Tanpa data absensi yang akurat, perusahaan akan kesulitan menghitung keterlambatan, kehadiran, lembur, cuti, izin, dan potongan gaji.

Data waktu kerja biasanya berhubungan dengan beberapa proses payroll berikut:

• Perhitungan gaji bulanan.
• Perhitungan upah lembur.
• Perhitungan tunjangan kehadiran.
• Potongan keterlambatan atau ketidakhadiran jika diatur secara sah.
• Saldo cuti tahunan.
• Data jadwal shift.
• Rekap jam kerja untuk pekerja harian atau paruh waktu.

Karena itu, perusahaan dapat menggunakan sistem absensi dan payroll yang terintegrasi agar data jam kerja tidak dihitung manual secara berulang. Pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang absen online, software attendance, dan software payroll sesuai sistem penggajian Indonesia.

Bagaimana Jika Perusahaan Melanggar Aturan Waktu Kerja?

Jika perusahaan tidak memberikan istirahat, tidak membayar lembur, tidak memberikan cuti tahunan, atau menerapkan jam kerja yang tidak sesuai ketentuan, pekerja dapat mengalami kerugian hak. Dalam jangka panjang, pelanggaran seperti ini juga dapat menimbulkan konflik hubungan industrial.

Perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan dapat menghadapi risiko pengaduan pekerja, pemeriksaan ketenagakerjaan, sanksi administratif, penurunan kepercayaan karyawan, hingga sengketa hubungan industrial.

Bagi pekerja, langkah awal yang dapat dilakukan adalah mencatat jam kerja, jadwal shift, bukti lembur, slip gaji, instruksi kerja, dan komunikasi terkait. Setelah itu, pekerja dapat menyampaikan keluhan kepada atasan, HR, serikat pekerja, atau instansi ketenagakerjaan sesuai kebutuhan.

Untuk memahami risiko kepatuhan, baca juga artikel sanksi administratif pelanggaran aturan ketenagakerjaan, pelanggaran upah, dan hak dan kewajiban pekerja menurut UU Ketenagakerjaan.

Checklist HR untuk Mengatur Waktu Kerja, Istirahat, dan Cuti

Agar kebijakan waktu kerja lebih tertib, HR dapat menggunakan checklist berikut:

• Apakah perusahaan menggunakan pola 5 hari kerja atau 6 hari kerja?
• Apakah total jam kerja mingguan sudah sesuai 40 jam?
• Apakah jam istirahat diberikan minimal setengah jam setelah 4 jam kerja terus-menerus?
• Apakah pekerja memperoleh istirahat mingguan sesuai pola kerja?
• Apakah sistem shift memiliki jadwal yang jelas?
• Apakah lembur memiliki persetujuan pekerja?
• Apakah lembur dibayar sesuai ketentuan?
• Apakah perhitungan lembur hari kerja dan hari libur dibedakan?
• Apakah cuti tahunan minimal 12 hari kerja diberikan setelah 12 bulan bekerja?
• Apakah saldo cuti dicatat dengan baik?
• Apakah aturan cuti tertulis dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB?
• Apakah slip gaji menampilkan komponen lembur dan potongan secara transparan?
• Apakah kebijakan perusahaan tidak lebih rendah dari ketentuan hukum?

Checklist ini dapat membantu HR mengurangi risiko kesalahan administrasi, terutama pada perusahaan dengan banyak pekerja shift, pekerja kontrak, pekerja harian, atau cabang operasional yang berbeda.

Kesalahan Umum dalam Memahami Aturan Waktu Kerja dan Cuti

1. Menganggap Jam Istirahat Termasuk Jam Kerja

Jam istirahat di antara jam kerja tidak termasuk jam kerja. Karena itu, perusahaan perlu membedakan antara durasi pekerja berada di kantor dan jam kerja efektif.

2. Menganggap Semua Lembur Sudah Termasuk Gaji

Jika pekerja bekerja melebihi waktu kerja normal, perusahaan perlu memastikan apakah pekerjaan tersebut termasuk lembur yang wajib dibayar. Pernyataan “lembur sudah termasuk gaji” tidak boleh digunakan sembarangan jika bertentangan dengan ketentuan hukum.

3. Tidak Membedakan Lembur Hari Kerja dan Hari Libur

Lembur pada hari kerja biasa berbeda dari lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Pengali upah lemburnya juga berbeda.

4. Tidak Mencatat Persetujuan Lembur

Persetujuan lembur penting sebagai bukti bahwa pekerja memang diminta bekerja di luar jam normal. Tanpa dokumentasi, potensi sengketa akan lebih besar.

5. Menganggap Cuti Tahunan Bisa Dihapus Sepihak

Cuti tahunan adalah hak pekerja yang telah memenuhi syarat. Perusahaan perlu mengatur penggunaannya secara tertib, tetapi tidak boleh menghapus hak cuti secara sepihak tanpa dasar kebijakan yang sah dan jelas.

Kesimpulan

Aturan waktu kerja, waktu istirahat, lembur, dan cuti di Indonesia pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan perlindungan pekerja. Secara umum, waktu kerja normal adalah 40 jam dalam satu minggu, baik dengan pola 7 jam sehari untuk 6 hari kerja maupun 8 jam sehari untuk 5 hari kerja.

Pekerja berhak atas istirahat minimal setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus, istirahat mingguan sesuai pola kerja, serta cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan secara terus-menerus. Jika pekerja bekerja melebihi waktu kerja normal, perusahaan wajib memenuhi syarat lembur dan membayar upah lembur sesuai ketentuan.

Bagi HR, aturan ini perlu diterjemahkan ke dalam jadwal kerja, sistem shift, kebijakan cuti, absensi, payroll, slip gaji, dan dokumen hubungan kerja. Dengan pengaturan yang jelas, perusahaan dapat mengurangi risiko pelanggaran, sementara pekerja memperoleh hak istirahat dan kompensasi yang lebih adil.

Referensi External

• JDIH Kemnaker – Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• JDIH BPK – Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• JDIH Kemnaker – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
• JDIH BPK – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan PHK
• JDIH BPK – PP Nomor 35 Tahun 2021
• JDIH Kemnaker – Salinan PP Nomor 35 Tahun 2021